SEMARANG (SUARABARU.ID) – Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sistem Negara (ASN) Provinsi Jateng berlangsung di Ruang Yasonna Badiklat Hukum dan HAM Jateng, Senin (29/11/2021).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Asep Kurnia dan pejabat undangan lainnya.
Pada kesempatan ini Yuspahruddin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas kerjasamanya selama ini.
Menurutnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah banyak membantu dalam pelaksanaan berbagai program.
Dikatakan, dalam pengembangan kompetensi pegawai ASN mempunyai tujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai agar memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan, sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi.
“Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan. Penandatangan Nota Kesepakatan ini merupakan pelaksanaan arahan Menteri Hukum dan HAM RI yang menginginkan jajaran Kemenkumham terus membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak, terutama dengan Pemerintah Daerah,” kata Yuspahruddin.
“Kami berharap, kegiatan ini akan terjadi hubungan simbiosis mutulialisme yang hebat antara Kemenkumham dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi media bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi, dan berbagi referensi,” ungkapnya.
Disebutkan bahwa penandatangan Nota Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada saat peresmian Gedung Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tanggal 16 Februari 2021.
“Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terselenggaranya Program Pengembangan Kompetensi ASN di Provinsi Jawa Tengah dengan ruang lingkup meliputi pelatihan, workshop, seminar ataupun Focus Group Discussion (FGD), sertifitakasi kompetensi, penyediaan fasilitator, penggunaan sarana dan prasarana belajar,” tuturnya.
Sementara itu Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Menteri Hukum dan HAM saat meresmikan gedung Badiklat Hukum dan HAM Jateng.
“Saat itu saya melihat potensinya bagus banget. Areanya luas, gedungnya bagus. Saat itu saya punya pikiran mestinya ada kerja sama. Untuk itu saya hadirkan dari badan diklat dan biro hukum untuk pelatihan, kita kerja sama untuk membuat pelatihan bersama,” sambung Ganjar.
Ganjar berharap kerja sama ini bisa membantu meningkatkan kapasitas yang ada di daerah. “Sehingga di daerah nantinya bisa lebih bagus dalam menyusun regulasi, termasuk sosialisasinya. “Dari membuat naskah akademis, teknis perancangan sampai menyiapkan aturan turunan,” tandasnya.
Ganjar mengungkapkan bahwa Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah merupakan yang terbesar di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penanaman pohon indikasi geografis sebagai upaya penghijauan di halaman Badiklat Hukum dan HAM Jateng, yang secara simbolis dilakukan oleh Ganjar Pranowo.
Ning
