blank
Wonosobo termasuk salah satu daerah termiskin di Jawa Tengah. Foto : SB/dok

WONOSOBO (SUARABARU.ID) – Pemkab Wonosobo menetapkan sasaran prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem di 5 Kecamatan, meliputi Mojotengah, Kertek, Kalikajar, Sapuran dan Kepil.

Sekretaris Daerah, One Andang Wardoyo menyebut kelima kecamatan tersebut bakal menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem, sebagai upaya menekan angka kemiskinan di Wonosobo.

“Sekaligus sebagai tindak lanjut dari program nasional dan program Pemprov Jawa Tengah, di mana Wonosobo masuk sebagai satu di antara 35 Kabupaten/Kota yang masih memiliki warga dalam kategori miskin ekstrem,” katanya, Kamis (18/11).

Menurut Andang, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi dimana masyarakat berada di bawah garis kemiskinan atau setara dengan pendapatan per hari per Kepala Keluarga sebesar Rp 11.000.

Di kelima kecamatan tersebut, Andang menyebut, masing-masing akan menetapkan 5 desa sebagai sasaran prioritas untuk mengidentifikasi penentuan fokus penanganan.

“Kecamatan dan desa diarahkan untuk melakukan verifikasi dan validasi data rumah tangga miskin yang dinilai layak untuk menjadi sasaran penanganan kemiskinan ekstrem,” kata Andang.

Verifikasi Data

blank
One Andang Wardoyo (Sekda Wonosobo). Foto: Muharno Zarka

Verifikasi dan validasi data, disebut Andang, akan dilakukan terhadap 927 KK by name by address atau per-nama per-alamat dengan menggandeng tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan tenaga Program Keluarga Harapan (PKH).

Nantinya, Andang mengaku, Pemkab akan memperbolehkan Pemerintah Desa menambah dana bantuan sosial sesuai data riil di lapangan, baik rumah tangga miskin yang sudah masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ataupun yang belum masuk.

Dikatakan Andang, Pemkab Wonosobo memiliki tantangan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan mengingat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masih sangat terbatas.

“Ini menuntut kita untuk melakukan langkah-langkah yang ekstra, salah satunya Pemerintah Desa harus bisa lebih efektif dan efisien dalam alokasi anggaran dan memprioritaskan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Sekda meminta agar ada output nyata berupa komitmen untuk menyesuaikan prioritas kegiatan pada Tahun 2022 yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dan penggunaan DTKS sebagai basis identifikasi serta intervensinya.

Muharno Zarka