KUDUS (SUARABARU.ID) – Aksi perwakilan PKL dan aktivis di Kudus yang menuntut adanya kelonggaran PPKM level 4, nyaris diwarnai kericuhan. Massa dan petugas Satpol PP di Pendapa Kabupaten Kudus terlibat adu mulut.
Hal itu terjadi saat perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi dengan Bupati Kudus Hartopo bersama Forkopimda di pendapa belakang. Satpol PP hanya membatasi jumlah peserta yang hadir sebanyak lima orang.
Massa yang tidak puas dengan hal tersebut, langsung protes. Apalagi mereka melihat ada juga orang lain di luar kelompok mereka yang diperbolehkan masuk ke dalam pendapa. Massa yang menamakan diri Gerakan PKL dan Aktivis Kudus (Gerpak) mengaku sebagai pihak yang dijadwalkan mengikuti audiensi hari ini.
“Kita pakai korlap, (identitas) resmi kita sendiri. Ada penumpang gelap, tanpa koordinasi, tanpa komunikasi tiba-tiba ada orang di dalam. Padahal Kesbangpol yang diundang 15 orang, ada apa. Kalau tidak dikeluarkan kita keluar,” ungkap Korlap Gerpak Didik Hadi Saputro saat audiensi dengan Bupati Kudus M Hartopo, Senin (2/8).
Didik mengaku hari ini pihaknya berencana akan menggelar aksi demo. Namun rencana itu akhirnya ditunda karena masih diberlakukan PPKM level 4.
Setelah sempat terjadi adu mulut, akhirnya 10 orang perwakilan Gerpak diizinkan mengikuti audiensi dengan Bupati Kudus M Hartopo dan jajaran forkopimda. Didik menyebut ada 11 tuntutan di antaranya kelonggaran aktivitas PKL dan pelaku wisata.
“Pertama penyekatan untuk dibuka, untuk siang dibuka dan malam mungkin bisa ditutup kembali. Kedua menghidupkan kembali LPJU, dari habis magrib dihidupkan sampai jam 10 (malam), setelah jam 10 (malam) agar dimatikan. Padahal masih banyak aktivitas dan kebutuhan. Ada beberapa kali kecelakaan,” ungkapnya.
“PKL di Balai Jagong agar dibuka kembali, kami memberikan solusi ada 330 PKL. Kalau di PKL ada angka, kita pakai sistem pakai ganjil genap. Lapak nomor ganjil agar berjualan di tanggal ganjil dan seterusnya,” sambung dia.
Didik juga meminta agar wisata religi baik Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria untuk dibuka kembali dengan prokes ketat. Dia juga meminta kepada para ASN untuk membeli dagangan para PKL.
“Makam Sunan Kudus dan Sunan Muria agar dibuka, ini dibuka yang masuk hanya 50 orang. Jadi orang ziarah masih berjalan. Kita sudah tidak zona merah, tidak hitam,” jelasnya.
“ASN pegawai di Kudus kalau belanja ke PKL. Lalu ini belum pernah temukan Dinas Perdagangan untuk divaksin. Kalau bisa desa ada komunitas, Dinas Perdagangan belum akomodir belum divaksin. Baksos untuk PKL dan pelaku wisata. Banyak teman-teman tidak dapat sama sekali,” sambungnya.
Sementara itu, Bupati Kudus M Hartopo mengatakan masih akan menggelar rapat koordinasi terkait tuntutan tersebut. Hartopo menyebut mobilitas masyarakat di Kudus masih tinggi, bahkan jauh dari target 30 persen.
“Tentunya harus ada rapat berama forkopimda semua. Nanti hasilnya bisa diketahui kita belum bisa menjawab sekarang. Kedua menghidupkan kembali kita sendiri kita tahu teman PKL bahwa kita merupakan target mobilitas,” jelasnya.
“Itu targetnya (mobilitas masyarakat) 30 persen, syukur 50 persen. Di Kudus itu masih di bawah 10 persen untuk mobilitas masyarakat. Jadi ini selalu mendapatkan teguran,” sambungnya.
Hartopo pun berharap Kudus tidak lagi menerapkan PPKM level 4. Sehingga sejumlah kegiatan masyarakat bisa dilonggarkan dengan prokes yang ketat. “Mudah-mudahan habis ini rapat dengan Jateng (pemprov), mudahan level kita bisa turun, kelonggaran kemarin yang sempat menjadi mungkin terdampak teman PKL ada kelonggaran hasilnya apa, bismillah kita ikut dengan rapat itu,” pungkasnya.
Tm-Ab
