SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Bupati/Wali Kota dan jajaran OPD di Jateng, segera mempercepat serapan anggaran penanganan covid-19. Selain itu, Ganjar juga meminta bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat segera dicairkan.
Hal itu disampaikan Ganjar, saat memimpin Rapat Penanganan Covid-19 di Gedung A Lantai 2 Pemprov Jateng, Senin (26/7/2021). Rapat dihadiri seluruh Bupati/Wali Kota secara daring, dan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jateng.
”Ada dua poin yang kita bicarakan dalam rapat hari ini bersama Bupati/Wali Kota dan tentu saja OPD. Pertama, karena kemarin ramai soal isu anggaran, maka saya minta semua melakukan percepatan serapan. Dan ternyata semua sudah on going proses, bahkan majunya cepat sekali,” kata Ganjar dalam keterangannya usai rapat.
BACA JUGA: Sastra Pesantren untuk Mengasah Kepekaan sosial
Memang ada beberapa pekerjaan yang belum berjalan, karena masih dalam proses pengadaan. Tapi hal itu hanya menunggu waktu saja, untuk segera dieksekusi.
”Dan ternyata ada beberapa mata anggaran yang kemarin itu tidak perlu dikeluarkan. Misalnya, anggaran untuk sosialisasi, dukungan vaksinasi yang semuanya sudah berjalan. Sosialisasi kan sekarang tidak perlu datang, dan vaksinasi yang anggarannya untuk delivery, ternyata sekarang sudah langsung dikirim dari perusahaan, sehingga anggaran itu tidak dibutuhkan lagi,” jelasnya.
Meski begitu, Ganjar menegaskan, tetap harus dilakukan percepatan. Jika ada mata anggaran yang tidak terpakai, dia meminta agar segera dialihkan untuk hal yang diperlukan.
BACA JUGA: Polres Magelang Tangkap Penipu Bermodus Menjanjikan Bansos Pemerintah
”Misalnya untuk pembelian peralatan kedaruratan yang dibutuhkan layanan kesehatan. Apakah ventilator, HFNC dan peralatan lain yang sekarang dibutuhkan masyarakat. Atau digunakan untuk menambah peralatan testing dan tracing, meskipun stok kita masih ada,” tambah dia.
Poin kedua adalah, tentang bantuan sosial. Ganjar meminta seluruh Bupati/Wali Kota memastikan bantuan yang harus diterima rakyat segera dicairkan.
”Maka saya minta data-data dari pemerintah pusat untuk segera dibagi. Apakah bansos, bantuan sosial tunai, PKH dan seterusnya. Saya minta semuanya mendampingi, agar bisa selesai lebih cepat. Termasuk bantuan untuk UKM,” tegasnya.
BACA JUGA: Propam Polres Kebumen Mendadak Razia Seluruh Personel
Semua Bupati/Wali Kota diminta membuat call center, agar memudahkan masyarakat bertanya. Hal itu penting, agar kalau ada masyarakat yang kelewatan, bisa segera di-backup.
Selain itu, call center juga bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya. Ada yang ingin konsultasi dan laporan lainnya.
”Kami dari Pemprov Jateng juga sudah menyiapkan hitung-hitungannya. Nanti kalau ada masyarakat yang belum dapat bantuan dari pusat, kabupaten atau desa, disinilah tugas Pemprov. Jadi kami menjadi penjaga gawang terakhir untuk membantu mereka,” pungkasnya.
BACA JUGA: Satu Isotank Disiagakan di Kabupaten Banyumas
Terkait serapan anggaran penanganan covid-19 di Jateng, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo menyatakan, progres serapan anggaran covid-19 di Jateng progresnya terus meningkat. Dari 15,65 persen pada 22 Juli, naik jadi 17,28 persen pada 24 Juli.
”Sampai pagi ini terus bergerak, dan progresnya sekarang sudah naik di angka 17,78 persen. Sudah ada anggaran Rp 50,43 miliar yang terserap sampai hari ini. Kondisi ini akan bergerak terus, karena beberapa kegiatan sudah dilakukan,” ungkap dia.
Sementara terkait bantuan sosial, Kepala Dinas Sosial Jateng, Harso Susilo menerangkan, realisasi bansos di Jateng sudah berjalan cukup baik. Bantuan-bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD, sudah disalurkan sebagian besar kepada masyarakat.
BACA JUGA: PPKM Jawa Bali, Mengapa Jepara Naik ke Level 4 ?
”Misalnya bantuan dari APBN, bantuan sembako sudah tersalurkan 31,11 persen, PKH tahap 2 mencapai 97 persen, penyaluran BST dan bantuan beras juga sudah tersalurkan. Sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Jateng, bantuan sosial untuk Kartu Jateng Sejahtera, sudah tersalurkan 81,2 persen di tahap pertama, dan 77,6 persen di tahap kedua,” terangnya.
Begitu juga dengan bantuan bagi pelaku UKM di Jateng. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Ema Rachmawati menyebutkan, bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 1,2 juta akan segera disalurkan lewat Polri.
”Sementara untuk anggaran APBD, kami masih melakukan pendataan dan sampai hari ini sudah terkumpul 53 ribu UKM terdampak. Kami sedang lakukan pengecekan agar tidak terjadi duplikasi,” tukas dia.
Riyan
