JAKARTA (SUARABARU.ID)– Dewan Pimpinan Nasional, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) secara tegas menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Sekjen DPN APTRI, M Nur Khabsyin meminta kebijakan itu dikaji ulang karena akan memberatkan kehidupan petani.
“Saya kira perlu dikaji ulang. Apalagi saat ini masa pandemi dan situasi perekonomian sedang sulit. Ini akan berimbas ke seluruh Indonesia dan membuat gaduh masyarakat, terutama masyarakat petani,” kata Khabsyin, dalam keterangannya, jumat (11/6).
Dalam draf beleid tersebut, komoditas gula konsumsi menjadi salah satu barang kebutuhan pokok yang dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti gula konsumsi akan dikenakan PPN. Sebetulnya sebelum tahun 2017 gula konsumsi sudah dikenakan PPN, akan tetapi petani tebu protes melalui unjuk rasa di jakarta. sehingga sejak 1 september 2017 gula konsumsi dibebaskan dari PPN. saat itu petani beralasan bahwa gula adalah termasuk bahan pokok kenapa kena PPN, sedangkan beras bebas dari PPN.
Pengenaan PPN, kata Khabsyin dipastikan akan merugikan seluruh petani tebu yang ada di tanah air. Karena, pengenaan PPN terhadap gula konsumsi pada ujungnya akan menjadi beban petani sebagai produsen.
“Pedagang akan membeli gula tani dengan memperhitungkan beban PPN yang harus dibayarkan. Ini tentu akan berdampak pada harga jual gula tani,”ujar Khabsyin.
Khabsyin mencontohkan saat ini harga jual gula ditingkat petani hanya laku10.500/kg, apabila dikenakan PPN 12% maka yang diterima petani tinggal 9.240/kg. itu jauh dibawah biaya pokok produksi sebesar 11.500/kg. Padahal tahun 2020 gula tani laku Rp 11.200/kg tanpa ada PPN.
Salah satu dasar pengenaan PPN sembako karna pemerintah (menkeu) menilai saat ini harga pangan naik 50 % sehingga ada kenaikan nilai tukar petani (NTP). Ini jelas pernyataan yang ngawur ” justru sekarang ini harga pangan turun contohnya harga gula konsumsi turun dibanding tahun lalu karna impor kebanyakan dan daya beli menurun. kalau terpaksa narik PPN ya gula milik perusahaan- perusahaan/pabrik gula karna mereka sebagai pengusaha kena pajak (PKP), jangan gula milik petani,” tambahnya
Selama ini petani tebu sudah dihadapkan pada beragam kebijakan yang memberatkan seperti pengurangan subsidi pupuk, rendahnya HPP gula hingga maraknya gula impor yang beredar di pasaran. Hal tersebut sudah membuat petani tebu menjadi tertekan. ” lha kok mau dikenakan PPN. Ibaratnya petani sudah jatuh tertimpa tangga. kalau PPN dipaksakan petani siap demo ke jakarta,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN barang mewah nol persen terhadap mobil untuk menggairahkan perekonomian agar dapat bangkit kembali sehingga daya beli masyarakat meningkat.
“Seharusnya para petani diberi stimulus karena sudah bersusah payah menyediakan pangan nasional bukan malah dibebani PPN,” imbuhnya.
Tm-Ab
