KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih menerima audensi Pengurus DPD Persatuan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Kabupaten Kebumen, di Ruang Transit Rumah Dinas Bupati, Kamis (27/5).
Bupati merespons positif berbagai aspirasi dan masukan dari DPD PGMI Kebumen tersebut. Bahkan pihaknya akan memikirkan nasib dan kesejahteraan para guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari UMR. Hal itu sejalan dengan program unggulan SIRUP, atau Insentif guru PAUD, TK, SD, SMP.
“Salah satu ciri pendidikan yang berkualitas adalah guru dan tenaga pengajarnya harus sejahtera. Insya Allah untuk pemberian dana insentif bagi guru bisa kembali dicairkan pada tahun 2022, sekarang sudah bisa mulai diajukan,”jelas dia.
Namun Arif Sugiyanto menegaskan, untuk bantuan sarana dan prasarana atau pembangunan infrastruktur sekolah, sampai 2022 tidak ada alokasi dana karena keterbatasan anggaran.
Menurut Bupati, selain untuk mengatasi Covid-19, Pemkab pada 2021 akan membuka lowongan penerimaan CPNS bagi 2.503 kuota ASN. Pada 2022 Pemkab harus memberikan gaji ke mereka sebesar Rp 139 Miliar. Maka untuk usulan infrastruktur pendidikan nanti agak longgar pada 2023.
Sebelumnya Ketua DPD PGMI Budi Asyamsyu menyampaikan beberapa harapan agar bisa diakomodasi oleh Pemkab. Terutama menyangkut kesejahteraan para guru madrasah, dan pemberian dana bantuan untuk sekolah, sekaligus sarana dan prasarana.
“Kedatangan kami pertama silaturahmi, halalbihalal. Kemudian menyampaikan aspirasi dari para guru madrasah kepada bupati dan wakil bupati. Di antaranya menyangkut kesejahteraan para guru honorer, dan bantuan sarana prasarana,”ujar Budi Asyamsyu.
Budi mengungkapkan, di Kebumen jumlah guru madrasah nonPNS total 2.624 orang. 1.606 di antaranya mereka adalah guru honorer yang belum bersertifikasi. Budi berharap, para pendidik anak-anak Kebumen bisa mendapat perhatian dari Pemkab
Apalagi Bupati Kebumen mempunyai program SIRUP, berupa program pemberian insentif untuk guru. DPD PGMI berharap para para guru honorer dari madrasah yang belum menerima sertifikasi, juga bisa mendapat bantuan insentif dari pemerintah.
Pihaknya menyebut, tahun sebelumnya para guru honorer sudah mendaptkan dana insentif Rp700 per bulan. Dana insentif itu khusus untuk guru Paud, TK, MI, dan MTS.”Tahun ini kita akan mengajukan 1.606 guru madrasah agar bisa terakomodir dalam program SIRUP,”ucapnya.
Komper Wardopo
