MAGELANG (SUARABARU.ID) – Wali Kota Magelang Muchamad Nur Azis siap melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo secara virtual, yang berlangsung di Command Center Kompleks Kantor Wali Kota Magelang, Rabu (28/4).
Ikut serta pengarahan kepada kepala daerah se Indonesia secara virtual itu yakni Wakil Wali Kota M Mansyur, Sekda Joko Budiyono dan jajarannya, serta pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Magelang.
Dokter spesialis penyakit dalam itu menerangkan, sejauh ini upaya-upaya telah dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19, salah satunya dengan penerapan PPKM skala mikro yang masih berlangsung sampai saat ini.
‘’Alhamdulillah pasien Covid-19 di Kota Magelang tinggal 17 orang, tapi karena masih ada (yang positif red) zona kita masih orange. Ada kelurahan yang sudah nol kasus, hanya beberapa saja yang ada kasus,’’ ujarnya.
Aziz meminta masyarakat Kota Magelang di perantauan untuk menahan diri tidak mudik, demi menjaga keluarga dan masyarakat terhindar dari virus ini. Dia juga mengingatkan masyarakat jangan abai dan disiplin pada protokol kesehatan.
Presiden Jokowi menyampaikan agenda utama yang ditekankan pada pengarahan kali ini adalah penganggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Indonesia.
Presiden meminta semua kepala daerah untuk tidak lengah karena Covid-19 masih menjadi ancaman serius.
‘’Kita tahu bahwa di India terjadi lonjakan Covid-19 yang cukup besar, ini harus menjadi kehati-hatian kita semuanya. Sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi dan di kabupaten/kota yang bapak/ibu pimpin jangan kehilangan kewaspadaan,’’ pintanya.
Presiden juga mengingatkan terhadap potensi penyebaran dan kenaikan kasus Covid-19 menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021 ini. Da berkaca pada beberapa momentum libur panjang tahun lalu di mana selalu terjadi kenaikan kasus.
Menurutnya, pada libur panjang Idul Fitri 2020 naik sampai 93 persen, libur Agustus 2020 naik sampai 119 persen, libur Oktober 2020 naik 95 persen dan libur Tahun Baru kemarin naik sampai 78 persen. Bahkan, libur Paskah 2021 naik 1,87 persen.
‘’Jangan kehilangan kewaspadaan, ikuti kurvenya, ikuti datanya. Hati-hati dengan libur panjang di Idul Fitri,’’ tegasnya.
Presiden menegaskan, upaya-upaya telah dilakukan salah satunya larangan mudik. Sebelum ada larangan mudik ada 93 juta orang yang berencana mudik, kemudian ada pengetatan menjadi turun tinggal 29 juta. Selanjutnya, ada sosialisasi menjadi tinggal 18,9 juta orang yang tetap akan mudik.
‘’Penekanan bukan pada penyekatan tapi pada pendisiplinan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan,’’ tuturnya.
Di sisi lain, Jokowi juga mengingatkan vaksinasi massal di daerah jangan sampai ada yang berhenti. Pemerintah pusat bertugas menyiapkan vaksin, sedangkan daerah bertugas untuk menyuntikkan. Presiden menyebut, pada 27 April 2021 baru 19 juta dosis dan Juli 2021 sebanyak 70 juta orang harus tercapai.
Berrkaitan dengan ekonomi, Jokowi berpesan kepada kepala daerah agar yang ditekankan saat ini adalah menekan lajunya penyebaran harian kasus Covid-19, sehingga berdampak baik pada perbaikan ekonomi.
Mantan Wali Kota Solo itu memaparkan, bulan Maret dan April 2021 ekonomi sudah hampir menuju pada kondisi normal, sehingga target secara nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen sampai 5,5 persen itu diharapkan tercapai. Pencapaian itu sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021.
‘’Artinya pada April, Mei dan Juni ini sangat-sangat menentukan, kalau kita bisa menekan Covid-19 nya tanpa membuat goncangan di ekonomi maka inilah sebuah keberhasilan dan target kita kurang lebih 7 persen harus tercapai. Kalau itu bisa tercapai, maka untuk kuartal yang berikutnya lebih memudahkan,’’ tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak seluruh kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera membelanjakan APBD masing-masing.
Presiden melihat belanja yang tinggi itu baru belanja pegawai, itu pun masih di angka 63 persen. Belanja modal per maret baru 5,3 persen, padahal perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.
‘’Sebanyak Rp 182 triliun masih di perbankan daerah. Segera belanjakan. Bansos, BLT, DD. Kalau ada belanja berarti ada permintaan, kalau ada permintaan berarti ada aktivitas ekonomi. BLT Desa per April baru 1,5T yang tercairkan,’’ paparnya.
Presiden juga menyinggung persoalan investasi agar daerah memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan. UU Cipta kerja mengamanatkan untuk cepat melayani. Sebab pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada investasi dari swasta. Investasi bisa muncul apabila ada pelayanan yang cepat dan pasti.
‘’Kalau ada investasi artinya ada income pajak naik, terbuka lapangan kerja yang luas,’’ ungkapnya.
Penulis : prokompim/pemkotmgl
Editor : Doddy Ardjono
