SEMARANG (SUARABARU.ID) : Acara Prime Topic dialog bersama parlemen Jateng kembali digelar, Selasa (27/4/2021) petang. Kali ini tema yang diangkat adalah ‘Tidak Mudik untuk Keselamatan Bersama’ sesuai dengan isu yang berkembang belakangan ini.
Narasumber dalam diskusi kali ini diantaranya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Ferry Wawan Cahyono, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Henggar Budi Anggoro, dan Ketua Organda Jateng, Hadi Mustofa.
Terkait larangan mudik, Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono, berharap masyarakat bisa memahami bahwa saat ini masih dalam situasi kondisi pandemi. Karenanya faktor keselamatan sangat utama dalam hal ini.
Dari kondisi tersebut, Ferry menjelaskan, pihak pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut, tentunya dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek agar tidak terjadi penyebaran gelombang klaster kedua.
“Itu upaya menekan penyebaran virus Covid-19 dan apa yang sudah dilakukan pemerintah selama satu tahun kebelakang ini tidak menjadikan hal yang sia-sia,” kata Legislator Golkar itu.
Dirinya menambahkan, terkait dengan beberapa aspek pemberlakukan skenario oleh Dishub dan Organda, DPRD mendorong dan sangat apresiasif serta secara kebijakan anggaran siap membuka pintu untuk berkoordinasi.
“Intinya kita sangat mendukung langkah pemeirntah melalui Dishub dan Organda, serta mendorong penuh baik dari sisi kebijakan ataupun penganggaran,” katanya.
Senada dengan Ferry, Henggar selaku Plt. Kepala Dishub Jateng mengatakan, penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik, pihak Dinas Perhubungan berupaya mensinkronisasikan penerapannya dengan beberapa skenario.
“Mudik lokal hanya diizinkan di wilayah yang masuk dalam daftar delapan wilayah aglomerasi yang sesui ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021,” katanya dalam diskusi di ballroom Hotel Noormans Semarang.
Menanggapi hal itu, Ketua Organda Jateng, Hadi Mustofa, mengapresiasi kebijakan pemerintah meskipun larangan mudik telah berlaku. Ia tetap berharap pemerintah masih memberikan ruang gerak transportasi khususnya mudik lokal dengan regulasi yang berlaku.
“Tentunya, dengan memperhatikan protokol kesehatan (protkes) sehingga harapannya sektor transportasi tidak lumpuh total dan tidak mengalami kerugian yang terlalu besar seperti pada 2020,” katanya. (Adv)
