TEGAL (SUARABARU.ID) – Upaya mediasi yang dilakukan oleh Polres Tegal Kota terhadap Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Sutan Pandapotan Siregar dengan Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Basri Budi Utomo yang dilaksanakan di Mapolres Tegal Kota, Kamis (25/3/2021) gagal.
Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari usai mediasi kepada wartawan mengatakan, upaya proses mediasi terkait dengan kasus ITE (Informasi Transaksi Elektronik) yang mengandung dugaan unsur tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan di pasal 27 ayat 3 Udang-undang ITE yang mana di dalamnya ada penghinaan kepada penguasa. Semua merujuk dari pasal 310 dan 311 KUHP.
“Ada satu kebijakan dari Polri untuk kasus-kasus tersebut diharapkan bisa dilakukan penyelesaian perkara melalui restorasi justice atau keadilan restorasi,” kata Rita.
Lebih lanjut Rita mengatakan, tadi ada proses mediasi atau istilah bahasa umumnya musyawarah untuk mencari hal-hal yang bisa diselesaikan dengan damai sehingga tidak semuanya berujung di pengadilan.
“Tadi sudah datang dari pihak pelapor, ini semua mendasari dari permohonan dari pihak terlapor. Kemudian dalam proses tadi kita katakan bahwa mediasi gagal atau tidak berhasil. Artinya kasus tetap dilanjutkan dan kita tunggu proses selanjutnya,” kata Kapolres Tegal Kota AKBP Rita.
Sementara Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Sutan Pandapotan Siregar mengucapkan terima kasih kepada Polres Tegal Kota yang telah mendewasakan hukum kita untuk masuk kepada suatu proses pelaksanaan mediasi. Memediatori antara terlapor dan pelapor.
“Apa yang tadi saya sampaikan kepada terlapor, bahwa beliau tidak ada permohonan, tidak ada ungkapan permohonan maaf apa pun. Yang jelas karena itu datangnya dari beliau, saya yang melaporkan bahwa telah merasa dicemarkan nama baik institusi saya, yang saya pimpin saat ini tercemarkan nama baiknya oleh cuitan beliau atau unggahan beliau di facebook, itulah yang saya laporkan,” kata Sutan kepada wartawan usai mediasi.
Tadi difasilitasi cukup baik oleh Polres Tegal Kota. “Beliau sendiri (Kapolres) yang menjadi atasan penyidik, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita dalam proses mediasi,” ungkap Sutan.
“Intinya tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau (terlapor) apa sih maksud dan tujuan dan seterusnya sehingga beliau juga menurut pandangan saya tidak ada permohonan maaf ataupun tidak menyesali, saya juga menjelaskan kepada beliau bahwa sesuai dengan AD/ART di organisasi yang dipimpin adalah menegakkan hukum setegak-tegaknya,” tutur Sutan.
“Saya juga tadi menyampaikan kepada beliau supaya spirit ini luar biasa sehingga kita bisa menjadikan hukum itu sebagai panglima tertinggi. Ini yang tadi saya sampaikan dan kita melanjutkan proses ini langsung kita serahkan kepada kepolisian karena kepolisian negara RI lah yang mungkin bisa melihat duduk perkara ini,” tutur Sutan.
“Kami berharap, dengan adanya nanti hukum sebagai panglima, tidak ada lagi orang atau lembaga manapun yang mencoba mengunggah walaupun belum ada tabayun dan konfirmasi dan seterusnya, ini menjadi pelajaran,” ungkap Sutan.
Ketum GNPK RI Basri Budi Utomo dikonfirmasi sebelum meninggalkan Mapolres Tegal Kota mengatakan, saya di suruh minta maaf dalam forum yang membahas tentang itu saya keberatan tapi, setelah itu secara pribadi saya minta maaf ga masalah. “Hablumminannas ya,” kata Basri.
Saat ditanya, apabila kasus tersebut ditingkatkan lagi ke penyidikan Basri menyatakan siap.
“Basri sebagai Ketua Umum GNPK RI siap menghadapi segala risiko dalam melakukan pemberantasan korupsi. Saya punya prinsip bahwa apa yang telah saya lakukan adalah benar, sudah sesuai dengan konstitusi. Karena warga negara itu memiliki 46 hak konstitusi, tanggung jawab dan kewajiban itu dijamin oleh UUD 1945,” tuturnya.
“Saya sudah melaksanakan itu, sementara orang lain menganggap mencemarkan nama baik dengan Undang-undang IT yang dibawahnya, ini kan irasional sekali. Gak masalah, saya punya prinsip kok dan sudah siap sebagai pejuang,” pungkas Basri.
Nino Moebi
