Oleh Afif Nurhidayat
Setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Jumat (26/2) yang lalu, saya dan Gus Albar langsung melakukan konsolidasi internal. Senin, 1 Maret, seluruh jajaran saya kumpulkan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo.
Saya sepakat dengan Ketua DPRD bahwa kita harus menyamakan frekuensi. Terutama kami, para penyelenggara pemerintahan. Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahkan dengan seluruh komponen dan kekuatan masyarakat. Ibarat radio, frekuensi itu penting, karena hanya dengan gelombang yang sama maka akan lebih bersih dan nyaring bunyinya. Suara bisa didengar dengan baik.
Demikian pula penyelenggaraan pemerintahan. Kesamaan frekuensi sangat diperlukan agar tidak terjadi ‘benceng karep’ karena kepentingan semata.
Tolok ukur pertama dan utama, saya menyadari sepenuhnya, memang berada di Bupati dan Wakil Bupati. Sejauh Bupati dan Wakil Bupati bisa menjaga kekompakan, maka jajaran pemerintahan juga akan semakin efektif dan produktif.
Saya dan Gus Albar akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menutup cerita masa lalu, dimana kerenggangan pimpinan daerah justru menjadi rahasia terbuka. Disadari atau tidak, masyarakat yang akan menjadi korbannya. Pelayanan tidak bisa maksimal. Bahkan, kalaupun dioptimalkan, mungkin hanya dengan standar pertimbangan kepentingan politik saja.
Karena itulah, rakor pertama kemarin menjadi penting. Selanjutnya nanti, mungkin bisa lebih fokus lagi, saya akan tradisikan forum semacam itu selain untuk saling berkoordinasi, juga melakukan evaluasi. Dengan demikian, gerak langkah kita akan selalu terukur.
Melayani Masyarakat
Kami memahami sepenuhnya bahwa gerak langkah pemerintah, ukuran yang harus dikedepankan, adalah sejauhmana memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disini, kemaslahatan menjadi patokannya. Ini sejalan dengan kaidah keagamaan yang saya pahami selama ini, yaitu tasharraful imam ‘alar-ro’iyah manuthun bil-mashlahah, bahwa gerak langkah seorang pemimpin terhadap rakyat (yang dipimpinnya) harus bertumpu pada prinsip kemaslahatan.
Karena sejatinya, al-imam khodimul ummah, bahwa seorang pemimpin adalah ‘pelayan’ umat. Prinsip inilah yang kita kenal dalam istilah umum selama ini sebagai Abdi Negara. Kami, juga semua ASN, adalah aparatur atau petugas kemasyakatan yang mengabdi pada kepentingan negara. Kepentingan negara, tiada lain, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, di antaranya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tanggung jawab dan tugas mulia itulah yang harus selalu kami kedepankan. Meminjam istilah Gus Albar, harus ‘melayani dengan hati’. Bukan dengan kepentingan politik, apalagi yang bersifat pragmatis.
Sekali lagi, saya dan Gus Albar, juga seluruh jajaran pemerintahan, akan senantiasa mewujudkan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kami membuka ruang publik seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Tentu, kami memohon doa dan dukungan semua pihak. Semoga Allah Swt selalu meridhoi langkah kita semua.
Afif Nurhidayat, Bupati Wonosobo
