SEMARANG (SUARABARU.ID) – Hampir setahun Covid 19 pandemi Covid 19 di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Dalam kurun waktu itu, jumlah yang terinfeksi masih tinggi dan pandemi memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun perekonomian Jawa Tengah.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto, mendukung penuh upaya Pemprov Jateng untuk menekan penyebaran Covid 19. Namun, langkah yang diambil dalam penanganan menjelang tahun kedua pandemi Covid ini harus lebih tepat.
Menurut Yudi, hal ini artinya harus berjalan seimbang antara sisi kesehatan dan perekonomian. Lantaran, dua-duanya menjadi kebutuhan pokok masyarakat, terutama ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
“Begitu beratnya ekonomi masyarakat di masa pandemi saat ini. Saya khawatir nantinya akan terjadi lonjakan angka kemiskinan di Jateng akibat pandemi Covid 19 ini,” katanya, Kamis (18/2/2021).
Apalagi berdasarkan data BPS Jateng, ada lonjakan penduduk miskin di Jateng per Maret 2020 lalu. Pada periode itu, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,98 juta orang.
Penduduk miskin di Jateng ada 11,41 persen bertambah sebanyak 301.500 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3,68 juta orang 10,58 persen.
“Saya sepakat diberikan subsidi. Tapi biar itu tepat sasaran maka bisa menyasar pada kebutuhan pokok masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah. Kebutuhan pokok itu bisa listrik, air, atau biaya pendidikan,” kata politisi dari Fraksi Gerindra ini.
Menurutnya, subsidi pada kebutuhan pokok itu dinilainya akan lebih mengena jika dibandingkan dengan bantuan sembako. Justru, bantuan sembako itu bisa saja tetap dilakukan namun sumbernya dari pelaku usaha atau perusahaan.
Namun pemberian subsidi bagi masyarakat tak cuma-cuma semata. Mereka dituntut untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Menggunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.
“Bahkan, penerima subsidi itu bisa dikenai sanksi jika melanggar protokol kesehatan. Mekanisme pengawasan juga bisa diatur,” katanya.
