Oleh Kholik Idris
Adanya gerakan politik yang sedang berusaha merebut kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional, yang melibatkan pihak-pihak tertentu, utamanya diduga kuat melibatkan oknum dilingkaran kekuasaan.
Sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hal itu adalah menjadi fenomena politik yang sangat buruk dan memprihatinkan dalam tradisi berdemokrasi di negeri ini.
Skenario dan upaya intervensi terhadap soliditas Partai Demokrat adalah cara-cara kotor, destruktif dan primitif dengan memakai segala cara untuk memperoleh kekuasaan secara tidak sah.
Cara destruktif seperti ini wujud tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk membungkam lawan-lawan politik yang dianggap berseberangan adalah tindakan primitif, seperti sering dipraktekkan rezim otoriter dan represif.
Gerakan intervensi dan upaya pengambil alihan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional adalah sebagai skenario politik sistematis agar kekuatan politik Partai Demokrat ini terus melemah, tidak bisa berkembang, dan bahkan hancur terpecah belah sehingga tidak memiliki pengaruh dan kekuatan signifikan dalam konstalasi perpolitikan di masa depan, khususnya di 2024.
Posisi Partai Demokrat yang saat ini sangat solid dan terus menunjukkan trend kenaikan elektabilitasnya secara signifikan, diyakini menjadi faktor ancaman dan sangat mengkhawatirkan terhadap dominasi politik serta kelompok tertentu yang sangat berkepentingan melanggengkan kekuasaannya.
Partai Demokrat yang posisinya kini secara jelas memilih “Berkoalisi dengan Rakyat” dinilai efektif untuk terus menyedot simpati mayoritas masyarakat yang kini dihadapkan dengan berbagai krisis dan kesulitan hidup yang belum teratasi.
Lawan Intervensi
Gelombang simpati rakyat yang mulai berlabuh ke Partai Demokrat diyakini menjadi realitas politik yang sangat “menakutkan” bagi kelompok status quo sehingga kini harus diganggu dan dintervensi agar tidak berlanjut menjadi tsunami aspirasi politik yang tidak mungkin dibendung lagi.
Realitas konspirasi tersebut yang mesti dipahami oleh seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di manapun berada, sehingga tidak mudah diintervensi, diadu domba (dipecah belah) oleh kekuatan eksternal yang secara nyata-nyata ingin merusak soliditas dan menghancurkan masa depan Partai Demokrat agar kekuatan ini lenyap. Sehingga tidak bisa memiliki pengaruh signifikan dalam kancah perpolitikan di Indonesia.
Menghadapi konspirasi busuk dan gerakan inkonstitusional demi mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat adalah tindakan yang wajib ditolak bersama oleh pengurus, kader serta simpatisan Partai Demokrat.
Jika soliditas ini dapat semakin kuat dan militan, maka gerakan intervensi dan skenario pecah belah Partai Demokrat akan gagal total dan bertepuk sebelah tangan semata.
Munculnya gerakan dan konspirasi untuk menghancurkan Partai Demokrat tersebut justru harus semakin membuat militansi dan soliditasnya teruji. Sehingga tidak tergoyahkan sedikitpun oleh intervensi pihak manapun, sekalipun diaktori oleh oknun dilingkaran kekuasaan.
Seluruh kader Partai Demokrat dalam konteks ini justru malah bisa memahami bahwa posisi politiknya kini sangat “ditakuti” oleh pihak-pihak manapun yang anti berdemokrasi secara sehat, sehingga dengan mudah menggunakan semua macam cara demi mewujudkan ambisi politiknya.
Terhadap gerakan inkonstitusional yang sudah mulai terang-terangan terbuka tersebut, maka seluruh keluarga besar Partai Demokrat wajib selalu waspada, saling menjaga soliditas dan bersatu bersuara tegas; menolak dan melawan intervensi pihak manapun juga yang bertujuan memecah belah dan secara sistematis berusaha menghancurkan masa depan Partai Demokrat.
Kholik Idris, SE SH MSi : Ketua DPD Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Jawa Tengah dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah
