JEPARA (SUARABARU.ID) -Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jepara bakal diperiksa secara rinci oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah. Sekda mengharapkan hasil pemeriksaan itu bisa lebih baik, dan kembali meraih capaian opini wajar tanpa pengecualian.
Kepala Perwakilan BPK Jateng, Ayub Amali, berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat segera menyampaikan laporan keuangannya. Sekaligus hasil audit tahun anggaran 2020 sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Sesuai ketentuan maksimal 31 Maret 2021,”ujarnya saat rapat entri pemeriksaan atas LKPD 2020 secara virtual, Senin (25/1/2021).
Langkah itu untuk mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Termasuk di dalamnya dana penanganan pandemi Covid-19. Dikatakannya, tahap pemeriksaan LKPD 2020 sudah dimulai sejak 20 Januari, yakni fase pendahuluan secara desk audit. “Jadi kami belum ke lokasi. Sedangkan rencana ke lokasi entitas itu kami akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, dan kondisi pandemi di Jawa Tengah,” kata dia.
Tahap berikutnya adalah pemeriksaan terinci, rencananya dimulai pada Maret hingga Mei mendatang. Jadwalnya sendiri akan pihaknya sesuaikan dengan penyerahan LKPD yang telah direviu oleh Inspektorat ke BPK. Di sela-sela dua tahapan tersebut, juga akan dilakukan pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik parpol.
Pada rapat virtual itu, Sekda Jepara Edy Sujatmiko berkesempatan hadir mewakili Bupati Jepara. Didampingi Asisten Asisten Administrasi Umum Sekda, Kepala BPKAD, dan Inspektur, pihaknya mengaku siap diperiksa oleh BPK terkait LKPD 2020. Agenda tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. “Siap,” kata Edy saat ditanya Ganjar, terkait kesiapan Pemkab Jepara untuk diperiksa.
Edy saat dimintai keterangan usai acara menyampaikan, pihaknya sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah. “Tentunya kalau diperiksa itu kita sesuai dengan prosedur untuk tata kelola keuangan. Sehingga kita tertib dan pada akhirnya bisa mempertahankan untuk wajar tanpa pengecualian (WTP),” terangnya.
Sekda menyebut, capaian opini WTP bukanlah satu-satunya. Namun, pihaknya akan terus berupaya untuk mempertahankanya. Sehingga tata kelola keuangan di Jepara itu akan menjadi baik.
Hadepe
