blank
Calon Wakil Bupati Wonosobo M Albar ketika berbicara tentang layanan publik di Omah Duwur. Foto : SB/Muharno Zarka

WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Sebagai calon bupati dan wakil bupati, pasangan Afif-Albar mengajukan visi misi untuk lima tahun ke depan jika nanti terpilih. Visinya terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera

“Ada lima misi yang akan kita jalankan untuk mewujudkan visi Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera,” ungkap Calon Wakil Bupati Wonosobo, Muhammad Albar, Selasa (1/12).

Menurutnya, dari lima misi itu. Misi nomor satu, mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Dijelaskan, prasyarat terciptanya kemajuan dan kesejahteraan adalah adanya tata kehidupan masyarakat yang demokratis yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi seperti menghargai perbedaan pendapat, menghargai kaum minoritas dan kesetaraan di depan hukum.

Juga menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, adanya partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat dan prinsip-prinsip dasar lainnya sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah juga sangat tergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, inovatif, demokratis, dan transparan.

Karena itu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena ujung tombak pelaksanaan pembangunan adalah terletak pada tata kelola pemerintahan yang baik dengan didukung oleh Aparatuir Sipil Negara (ASN) yang profesional, inovatif dan melayani.

Masih Kurang

blank
Calon Bupati Wonosobo, M Albar. Foto : SB/Muharno Zarka

“Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” ucapnya.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar mencakup pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman.

Perlu pula peningkatan ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan sosial, akan tetap konsisten untuk melanjutkan program-program lama yang sudah berjalan dengan baik.

“Tapi tidak berhenti di situ, melakukan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik,” ujarnya.

Melihat kondisi pelayanan publik saat ini, pria yang akrab dipanggil Gus Albar itu menilai, pelaksanaan reformasi birokrasi masih kurang maksimal, masih banyak keluhan ketidakpuasan yang disampaikan oleh masyarakat.

“Bahkan ombudsman memberikan rapor merah terkait pelayanan publik di Wonosobo beberapa waktu lalu. Ini tentu butuh pembenahan yang menyeluruh agar pelayanan publik berjalan cepat dan mudah,” tuturnya.

Menurut Ketua DPC PKB itu, ada penilaian dari Ombudsman dan juga dari forum masyarakat madani, yang menilai pelayanan publik di Wonosobo masih kurang maksimal.

“Bahkan rapot merah, ini butuh pemimpin untuk mewujudkan dan mengawal reformasi birokrasi, agar lebih melayani rakyat,” pungkasnya.

Muharno Zarka-Wahyu