KUDUS (SUARABARU.ID)– Kinerja anggota DPRD Kudus tidak hanya diukur dari seberapa banyak peraturan DPRD yang dibuat maupun pembahasan APBD yang telah dilakukan. Lebih dari itu, kualitas wakil rakyat harus diukur dari sejauh mana perannya dalam fungsi anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut merupakan salah satu bahasan utama dalam workshop DPRD Kabupaten Kudus dengan tema ‘Peningkatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” . Workshop yang digelar di Solo pada Jumat (29/10) hingga Sabtu (31/10) tersebut menghadirkan tiga ahli diantaranya dari Bappeda Provinsi Jateng, Motivator dan akademisi.
Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani mengungkapkan, digelarnya workshop tersebut sangat penting bagi wakil rakyat perlu terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya. Terlebih harapan masyarakat atas wakil-wakilnya di DPRD sangat tinggi.
“Tingginya harapan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan kualitas dan kompetensi wakil rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penganggaran, pembentukan regulasi dan pengawasan,” katanya.
Wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, saat ini DPRD Kabupaten Kudus dalam proses pembahasan RAPBD 2021. Workshop ini menjadi bekal penting bagi para wakil rakyat, agar perda APBD yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Sementara, tenaga ahli dari Kementerian Dalam Negeri, Rahmat Hollyson dalam paparannya mengatakan mengatakan, indikator keberhasilan DPRD adalah tatkala bisa menghasilkan produk perundangan yang bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Indikatornya adalah seberapa banyak perda yang dihasilkan, bagaimana pengawasannya hingga seberapa besar kesejahteraan masyarakat mampu dicapai,”katanya.
Dan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjalankan tugasnya tersebut, adalah bagaimana anggota DPRD bisa terpilih lagi dalam Pemilu.
Lebih dari itu, kesuksesan kinerja wakil rakyat dilihat dari bagaimana output yang dihasilkan legislatif bisa dikenal, dimengerti, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum, terutama bagi pemilih.
Profesionalitas diperlukan agar seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu memiliki kompetensi yang baik. Sementara itu, wakil rakyat juga harus mampu menunjukkan akuntabilitas sebagai wakil rakyat.
Terkait dengan fungsi anggaran yang harus diambil oleh DPRD bisa diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
“Dalam proses tersebut, DPRD harus mengambil peran bagaimana mengurai simpul-simpul inefisiensi keuangan daerah, serta mendorong pemerintah daerah melakukan kebijakan keuangan sesuai tujuan pembangunan daerah,”tandasnya.
Tm-Ab
