JEPARA (SUARABARU.ID)- sebagai upaya untuk menghidupkan kembali peran besar Ratu Kalinyamat dalam panggung sejarah Nusantara, Pusat Studi Ratu Kalinyamat bersama Yayasan Dharma Bakti Lestari (YDBL) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama masyarakat Jepara dari berbagai unsur.
Bertempat di kampus Universitas Nahdlatul Ulama’ Jepara, FGD digelar di ruang lantai dua gedung Pasca Sarjana pada Sabtu (19/9). Dalam diskusi yang dihadiri secara virtual oleh Wakil Ketua MPR RI yang sekaligus Dewan Pembina YDBL Lestari Moerdijat ini mengambil tema “Menghidupkan Peran Besar Ratu Kalinyamat Dalam Pembentukan Karakter Cinta Tanah Air”.
Dalam kesempatan itu Lestari Moerdijat mengatakan kajian Ratu Kalinyamat yang dimulai tahun 2011 hingga saat ini masih butuh penyempurnaan. Proses pengusulan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional masih butuh dukungan dari sejumlah pihak, diantaranya pemerintah Kabupaten Jepara. “Saya sudah komunikasi dengan Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Kemudian, pemerintah daerah Kabupaten Jepara juga bagian yang tak terpisahkan dari proses pengajuan ini,” ujar Lestari Moerdijat.
Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Jepara sudah pernah dua kali mengusulkan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Namun, dua kali usulan tersebut ditolak pemerintah pusat. Lestari Moerdijat melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Jepara juga diminta memberikan perhatian pada pengusulan Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Kegiatan-kegiatan yang mendukung proses pengajuan harus dilakukan.
Sementara itu, Ketua Tim Pakar Pengusulan Ratu Kalinyamat untuk menjadi Pahlawan Nasional, Ratno Lukito, mengatakan sejumlah catatan menuliskan peran Ratu Kalinyamat membantu kerjaan-kerajaan di Nusantara dalam mengusir Portugis. Pada 1573, Ratu Kalinyamat memberikan bantuan pada Sultan Aceh. Sebelumnya, pada 1559 membantu Johor ketika hendak menyerang Portugis di Malaka.
Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat Atang Irawa mengatakan, saat ini materi pengusulan RatuKalinyamat menjadi pahlawan nasional sudah 90 persen. Sisanya 10 persen diantaranya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Jepara.
“Materi kajian akademik tinggal penyempurnaan dan dukungan pemerintah daerah. Proses sampai saat ini sudah 90 persen,” kata Atang usai kegiatan diskusi di Pusat Studi Ratu Kalinyamat Universitas Nahdlatul Ulama Jepara.
Hadepe / ua