BREBES (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Brebes mengklaim sebanyak 70 persen warganya sudah tercover dalam jaring pengaman sosial selama pandemi covid-19. Hal itu ditegaskan Sekda Pemkab Brebes Ir Joko Gunawan saat ditemui di ruang kerjanya.
Djoko Gunawan mengatakan, terkait dengan Jaring Pengaman Sosial Ekonomi (JPSE) Covid-19, ada dari Kemensos, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Dari Kemensos ada PKH, BPNT (paket sembako) dan BST. Dari Pemprov paket sembako, Dari Pemkab ada BST, serta dari Pemdes asa BLT Dana Desa.
“Dalam pendataan, masing-masing berbeda. Kami memang ingin pendataan berbasis KK. Karena bisa mengcover 479.693 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Artinya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Brebes sekitar 660.000 KK sudah 72 persen tercover,” kata Djoko.
Djoko mengakui, dalam praktik penyaluran Bansos Covid-19, di lapangan masih terjadi tumpang tindih. Bahkan masih ada satu keluarga menerima dua paket Bansos Covid-19, ada yang mestinya dapat malah tidak dapat. NIK di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos tidak sesuai dengan data kependudukan.
“Dengan kondisi seperti ini, rapat dengan dinas terkait dan tim IT kami akan membuat sistem software atau program untuk mendeteksi NIK untuk memadukan data. Juga akan kami laporkan ke pemerintah pusat. Kami juga meminta Dindukcapil berkonsultasi ke Dindukcapil Provinsi terkait akses data kependudukan untuk penerima bantuan,” pungkasnya.
Harviyanto
