WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Anggota Komisi E (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat) DPRD Provinsi Jawa Tengah, Akhmad Fadlun Sy, melakukan pemantauan langsung proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online tingkat SMA/SMK di Wonosobo, Kamis (25/6).
Pantauan tersebut dilakukan untuk mematikan proses PPDB secara online di tengah pandemi global Covid-19 di Wonosobo, bisa berjalan aman dan lancar. Jika ada kendala dan hambatan bisa langsung diatasi panitia PPDB di lapangan.
Wakil rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) tersebut sempat memantau proses PPDB online di SMKN 1, SMAN 1 dan SMKN 2 Wonolelo Wonosobo. Di masa pandemi global Covid-19 proses PPDB harus mengikuti protokol kesehatan yang ada.
Akhmad Fadlun Sy menyatakan sebelumnya sempat ada laporan dari peserta PPDB online jika akreditasi dari MTs Maarif tidak bisa masuk ke sistem online. Sehingga ada beberapa yang capon peserta didik dimungkinkan tidak bisa diterima karena nilai akreditasi sekolah asal tidak bisa otomotis masuk ke sistem online.
“Namun setelah ditelusuri, masalah tersebut bisa diatasi secara cepat. Calon peserta PPDB yang mengalami masalah akreditasi sekolah asal, diminta mengulang proses PPDB dari awal,” ujar politisi asal Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Wonosobo itu.
Verifikasi Berkas
Ketua PPDB Online SMKN 1 Wonosobo Panggah Widiarto melaporkan guna menghindari kesalahan berkas setelah pengumuman, semua berkas peserta PPDB di verifikasi secara cermat. Sebab meski peserta PPDB sudah dinyatakan diterima, tapi ada berkas yang salah atau tidak valid, dapat digugurkan.
“Kalau sudah dinyatakan diterima lalu gugur gara-gara ada data yang salah, kan kasihan peserta PPDB. Maka sebelum diumumkan semua data harus dipastikan benar dan valid. Sehingga tidak menimbulkan protes atau komplain dari orang tua peserta PPDB di kemudian hari,” tegasnya.
Kepala SMAN 1 Wonosobo Sabar Riyanto mengungkapkan ada 39 peserta PPDB di sekolahnya yang menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD). Guna memastikan SKD-nya asli atau palsu, panitia PPDB harus melakukan kroscek langsung ke tempat tinggal peserta PPDB.
“Dari hasil verifikasi di lapangan ada 5 peserta PPDB yang SKD-nya diduga meragukan. Karena pihak Ketua Rukun Tangga (RT) setempat tidak berani memastikan apakah peserta PPDB tersebut benar-benar tinggal di wilayahnya. Orang tua peserta pun diundang ke sekolah untuk dilakukan kroscek SKD dan diberi penjelasan,” terangnya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng Akhmad Fadlun Sy meminta semua proses PPDB SMA/SMK online di tengah pandemi global Covid-19 bisa berjalan lancar, aman dan tidak menemui kendala yang berarti. Protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat demi keamanan, kesehatan dan keselamatan panitia/peserta PPDB.
Muharno Zarka-Wahyu
