blank
PEMBICARA: Hendi menjadi salah satu pembicara dalam Webinar Bulan Bung Karno 2020, yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan, Selasa (9/6/2020). Foto: heri priyono

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengungkapkan, jika menggunakan pendekatan historis, memandang kasus covid-19 dapat juga dilakukan dengan merujuk sejarah pandemi kolera yang terjadi di tahun 1821, di Kota Semarang.

Wali kota yang biasa disapa Hendi ini menceritakan, pandemi kolera pada 1821 itu mengakibatkan 1.225 warga Kota Semarang meninggal dunia, hanya dalam waktu 11 hari saja.

Tak hanya itu, kasus pandemi kolera kemudian meluas ke berbagai daerah di pulau Jawa, dan kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya Perang Jawa, atau Perang Diponegoro.

BACA JUGA : Pasar Mangkang Tutup Tiga Hari, Petugas Semprotkan Disinfektan

Hal itu disampaikan Hendi saat di-dhapuk sebagai salah satu pembicara Webinar Bulan Bung Karno 2020, yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan, Selasa (9/6/2020).

Hendi menyebutkan, pada saat wabah kolera melanda, masyarakat berada dalam masa sulit, karena tekanan wabah. Dan masih harus terbebani juga oleh sistem pajak yang dibuat pemerintah kolonial, untuk meningkatkan pemasukan yang turun.

Alhasil, timbul pemberontakan yang dimulai dari perlawanan Pangeran Diponegoro untuk membatalkan pajak penguasa.

Dua Sisi
Catatan-catatan sejarah itu kemudian dirujuk oleh Hendi, yang kemudian menghasilkan sejumlah kebijakan keringanan pajak dan retribusi di Kota Semarang.

Dia menegaskan, meski pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Semarang menurun drastis, namun nilai-nilai keadilan sosial tetap harus dikedepankan.

Maka dari itu, Wali Kota Semarang yang juga Ketua PDI Perjuangan Kota Semarang itu menegaskan, jika dalam penanangan kasus corona, Pemkot Semarang selalu menimbang dari dua sisi, yaitu medis dan ekonomi.

”Bantuan sosial didistribusi, retribusi PKL dan Rusunawa kita gratiskan, retribusi pasar diskon 50%, tarif PDAM diskon 20% semua golongan, PBB diskon sampai 15%, dan pajak pendapatan juga kita beri penundaan pembayaran,” terang Hendi.

500 Peserta
Dia juga menjelaskan, kemungkinan New Normal yang nanti akan berjalan di Indonesia, juga sebenarnya sama dengan PKM yang saat ini sudah berjalan di Kota Semarang sampai Jilid 3.

”Artinya, Kota Semarang saat ini sudah persiapan lebih awal, dan kelonggarannya dilakukan secara bertahap,” papar dia.

Dalam Webinar itu, selain Hendi hadir pula sejumlah tokoh lain, di antaranya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi dan Ideologi Djarot Saiful Hidayat, Pemimpin Redaksi Historia Bonnie Triyana, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, serta Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko.

Mengangkat tema ‘Pancasila dan Keadilan Sosial’, lebih dari 500 peserta tersambung secara langsung dengan metode Daring, untuk mengikuti webinar ini.

Heri Priyono-Riyan