KUDUS (SUARABARU.ID) – Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Sam’ani Intakoris menyatakan masih terus melakukan pengkajian penggeseran anggaran APBD untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Kudus.
Realokasi anggaran tersebut terutama diperuntukkan bagi program bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19.
Dikatakan Sam’ani, untuk penanganan medis yang dilakukan Dinas Kesehatan, realokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar sudah dilakukan. Dana tersebut kini sudah siap digunakan oleh Dinkes untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis bagi penanganan Covid-19.
“Untuk yang digunakan Dinkes, alokasinya berasal dari penggeseran DBHCHT yang semula untuk program pembangunan RS Type D di Jekulo sebesar Rp 15 miliar,”kata Sam’ani, Kamis (2/4).
Karena proyek RS Type D tersebut dipastikan belum bisa dijalankan akibat masalah kepemilikan tanah, kata Sam’ani, anggaran tersebut kemudian digeser untuk penanganan medis Covid-19.
Baca Juga: Hartopo Janjikan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Covid-19
Sementara, untuk program bantuan sosial bagi warga terdampak, memang masih dalam kajian di Dinas Sosial. Sejauh ini baru ada Rp 10 miliar yang rencananya akan digelontorkan untuk program tersebut.
Mengenai asal sumber dana bantuan sosial, kata Sam’ani, Pemkab Kudus masih melakukan pengkajian mana anggaran yang kurang prioritas yang bisa digeser untuk kepentingan penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19.
Dikatakan Sam’ani, kemungkinan sumber paling besar anggaaran tersebut berasal dari pemangkasan program perjalanan dinas atau kunker di lingkungan Pemkab Kudus. Hal ini dilakukan mengingat anggaran perjalanan dinas dipastikan banyak tidak terpakai seiring dengan adanya pandemi Covid-19.
“Ya sebagian dari anggaran perjalanan dinas yang beberapa waktu terakhir ini tidak terpakai. Mungkin juga nanti kami berharap dari anggaran perjalanan dinas DPRD juga bisa ikut dialokasikan karena banyak tidak digunakan,”tandasnya.
Menurut Sam’ani program bantuan sosial ini akan terus dimatangkan. Rencananya, ada beberapa sasaran yang bisa mendapatkan program bantuan sosial tersebut seperti tukang ojek, tukang becak, PKL, tukang parkir, difabel, sopir angkot, tukang parkir dan pekerja seni.
Selain itu, ada pula buruh serabutan, karyawan pasar, pelayan resto, pedagang kecil pelataran pasar hingga tenaga kerja di usaha mikro/sektor informal.
“Sementara, berdasarkan kajian akan ada 66.887 keluarga yang akan menjadi sasaran program ini,”tandas Samani.
Sedangkan terkait program yang bersumber dari APBDes, kata Sam’ani, saat ini semua desa sudah mulai melakukan penyesuaian anggaran untuk penanggulangan dampak Covid-19.
Rencananya, dengan menggunakan APBDes, Pemdes sudah mempersiapkan bantuan berupa sembako berupa beras, telur, mie instan, minyak goreng, sabun, sarden dan susu balita.
“Penggunaannya, nanti akan diserahkan ke masing-masing Pemerintah Desa termasuk dengan jumlah sasaran yang akan menerima,”tandasnya.
Tm-Ab
