SLAWI (SUARABARU.ID) – Bupati Tegal Hj Umi Azizah mengingatkan kepada jajarannya untuk selalu memiliki semangat mengabdikan diri sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat. Hal itu dikatakan Umi Azizah saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Esselon II di lingkungan Pemkab Tegal pada Selasa (3/3) pagi di aula Rapat Bupati.
Tujuh Pejabat Tinggi Pratama yang mengalami pergeseran adalah Suharinto, SSos, MSi dari kepala Dipora dan Pariwisata menduduki jabatan baru Kepala Satpol PP, Kasatpol PP Drs M Berlian Adjie, MM (Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan), Kepala Dinas Tan KP Ir Khofifah, MM (Ka Kelautan, Perikanan dan Peternakan).
Kemudian Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Ir Toto Subandrio, MM (Ka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), Inspektur Kabupaten Tegal Bambang Kusnandar Aribawa, SP, MSi (Ka Bappeda dan Litbang), Kadispermasdes Prasetiawan, SH MHum (Inspektur Kabupaten Tegal), Kadinperkimtaru Zaenal Djasmin, S.Sos, MM (Ka Pelaksana BPBD).
Sementara empat jabatan tinggi pratama baru di isi oleh Sekdin P dan K Akhmad Wasari,S.Pd, MM jabatan baru Kepala Dinas P dan K, Kabag Ekbang Mukhtar Mawardi, SKM, M.Kes (Kepala DLH), Sekdishub Drs Akhmad Uwes Qoroni, MT (Kadishub), dan Amir Mahmud, SE, MSi sebagai Sekretaris BPKAD Kabupaten Tegal.
Umi menambahkan, penyelenggaraan pelayanan publik dihadapkan pada situasi yang menuntut perubahan cepat di masyarakat yang bergerak dengan seiring kemajuan teknologi informasi, menguatnya literasi di masyarakat, yang telah membawa perubahan pada nilai yang membentuk tatanan baru di masyarakat .
“Era internet of thinks telah membuka ruang bagi siapa saja menilai membangun persepsi dan opini membandingkan kualitas dan tingkat kepuasan publik akan layanan pemerintah dan mengunggahnya di media sosial,” tuturnya.
Limbah di Karangdawa yang mencuat di media sosial pada awal tahun 2019 yang langsung dia respon dan inspeksi langsung ke lokasi, namun kelambanan penanganan kasus oleh dinas dan pihak terkait, masalah tersebut kembali mencuat. “Tidak jarang media akun OPD di-‘mension’ warga net berkali kali tapi karena masih ‘slow respon’, tidak segera ada respon dan keputusan, maka kekesalan warga mereka wujudkan lewat aksi demontrasi yang gaungnya sampai kementerian,” tandasnya.
Yekti Sholichati
