SEMARANG (SUARABARU.ID) – DPRD Jawa Tengah mendorong semua lembaga yang mengurusi soal pemilihan umum (Pemilu), utamanya Pilkada mendatang, bisa melakukan koordinasi satu sama lain dalam menghadapi pesta demokrasi ini.
Anggota Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh mendorong KPU, Bawaslu maupun pengawas independen lainnya untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing daerah terkait daftar pemilih tetap (DPT) di Pemilu ini.
Saleh mengatakan, pihaknya terus melakukan pantauan terkait data pemilih di Pilkada serentak 2020. Sinkronisasi itu sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat menjelang Pilkada serentak yang bakal di gelar pada September 2020.
Sudah beberapa KPU, kantor Disdukcapil didatangi untuk mengetahui kesiapan jelang pilkada. Baginya DPT dalam Pilkada serentak sangat vital sehingga jangan sampai terjadi kesalahan seperti orang yang sudah meninggal masuk pendataan, maupun warga yang berumur 17 tahun tidak memiliki hak suara masih juga tercatat.
“Kami minta agar antara KPU, Bawaslu, pengawas independen dengan Dukcapil terus melakukan sinkronisasi terkait input DPT,” katanya dalam acara dialog prime topic yang digelar di lobi Hotel Gets, Semarang, Senin (2/3/2020) siang.
DPRD Jateng bersama dengan KPU Jateng terus berupaya mengawal jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Saleh mengimbau agar KPU memanfaatkan anggaran yang ada untuk melakukan sosialisasi Pemilu.
Sosialisasi serta pendidikan politik, lanjutnya, menjadi prioritas DPRD dan KPU Jateng guna menghindari adanya hoaks, kampanye hitam, maupun ujaran kebencian.
“Dengan terjun ke bawah ini kita memastikan kepada KPU, agar ada anggaran untuk melakukan sosialisasi, anggaran itu kan salah satunya untuk sosialisasi pendidikan politik. Kalau ini sudah dilakukan, otomatis kita mencegah adanya hoax dan lain sebagainya,” tuturnya.
Di sisi lain, dia berharap agar politisasi birokrasi tidak terjadi pada Pilkada serentak.
“Sekarang ruangnya kan sempit, media juga mengawasi, artinya kalau ada gerakan-gerakan juga lebih gampang terbaca. Apalagi dengan aturan-aturan dari Mendagri ini, kita berharap agar politisasi birokrasi ini tidak terjadi,” ujarnya.
Narasumber lain dalam acara dialog tersebut, Komisioner KPU Jateng Divisi Perencanaan dan Data Muslim Aisha menuturkan, proses pendaftaran bakal calon perseorangan pada Pilkada serentak 2020 telah ditutup pada 23 Februri lalu. Selanjutnya, proses akan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi.
“Terutama bagi Kabupaten/Kota yang menerima calon perorangan, salah satunya Kota Surakarta. Sementara yang lain sudah selesai, karena memang tidak ada calon perseorangan yang menyerahkan dukungan,” tuturnya.
Sementara itu Wakil Rektor Undip Budi Setyono SSos MPol Admin PhD optimistis bahwa Pilkada di Jateng nanti bisa berjalan aman dan lancar. Keyakinan tersebut dilandasi dengan kelangsungan empat kali pilkada tidak ada gugatan atau gangguan keamanan lain.
“Bagi saya KPU, kontestan, pemilih, pengawas sudah punya pengalaman yang mencukupi jadi tidak muncul potensi konflik yang signifikan. Namun para parpol masih gamang soal koalisi hingga akhirnya calon berkoalisi dengan siapa,” ucapnya. (adv/hery priyono)
