JAKARTA (SUARABARU.ID)- Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dengan APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ) yang digelar di ruang rapat komisi V pada Rabu (29/1) lalu menjadi ajang bagi APBMI untuk menumpahkan segala keluh kesahnya.
Pada kesempatan tersebut APBMI menyoroti tentang beberapa hal. Antara lain Permenhub 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal yang memprioritaskan perusahaan bongkar muat melakukan kegiatan stevedoring serta dominasi Pelindo dan anak perusahaannya yang dianggap banyak merugikan perusahaan bongkar muat skala kecil.
Permenhub 152 dianggap membuat iklim usaha bongkar muat menjadi tidak sehat. Dalam permenhub tersebut mengatur bahwa Pelindo tidak perlu membayar fasilitas yang dipakai sedangkan PBM ( perusahaan bongkar muat) swasta harus membayar sesuai tarif. Sehingga Pelindo dan anak anak perusahaannya memonopoli aktivitas pelabuhan.
Sejak dahulu kegiatan bongkar muat dilaksanakan oleh PBM namun sejak turunnya permenhub pada 2016 diambil alih oleh Pelindo beserta anak perusahaannya. Menanggapi keluh kesah APBMI, anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Lasmi Indaryani menyampaikan keprihatinannya terhadap apa yang dialami APBMI.
“Apa yang dialami APBMI hari ini, dialami juga oleh pihak swasta di bidang lain. Saya prihatin ini bisa terjadi. BUMN beranak-pinak untuk kemudian merebut rezeki pihak swasta,” sesal Lasmi.
Swasta, tambah Lasmi, adalah mitra pemerintah dalam mengurangi pengangguran. “Tapi yang sekarang terjadi Pihak swasta dibunuh perlahan lahan oleh BUMN yang beranak pinak dan berujung pada PHK yang membuat rakyat menderita,” tambah Lasmi.
Untuk itu Lasmi sepakat dengan ketua komisi V yang akan segera memanggil kemenhub dan membahas masalah ini. ” Kami tidak bisa memanggil Pelindo karena BUMN adalah mitra kerja komisi lain. Namun pelabuhan adalah di bawah Kemenhub, sehingga yang kami upayakan adalah mendesak kemenhub dan segera ada solusi untuk masalah ini,” tutupnya.
Rls-trs
