KUDUS (SUARABARU.ID) – Sejumlah alat kesehatan yang baru dibeli di Puskesmas Brayung mangkrak tak terawat. Padahal, alat kesehatan tersebut sudah dibeli melalui APBD 2018 silam dengan harga yang tidak murah.
Kondisi tersebut terungkap dalam sidak Komisi D DPRD Kudus di Puskesmas Brayung, Kecamatan Mejobo, Selasa (10/12). Melihat hal tersebut, beberapa anggota Komisi D yang melihat langsung meradang dan menegur Kepala Puskesmas setempat.
Di antara alat kesehatan yang masih belum terpakai yakni dua inkubator. Alatnya kini berselimut debu tersimpan di sebuah ruang belakang Puskesmas. Selain itu, terdapat juga 17 bed atau tempat tidur pasien yang juga belum terpakai. Kemudian terdapat juga lima bedside cabinet atau lemari pasien yang masih baru dan belum pernah sekalipun digunakan.
“Ini alat mahal dan dibeli dengan uang rakyat. Masa penyimpanannya seperti ini, dibiarkan di gudang berdebu. Padahal ini kan alat kesehatan,”kata anggota Komisi D, Sayid Yunanta.
Hal senada juga disampaikan Endang, anggota Komisi D lainnya. Menurutnya, pengelolaan yang buruk atas alat-alat kesehatan tersebut menunjukkan kinerja yang buruk dari pimpinan dan pegawai Puskesmas.
“Semestinya, semua peralatan ini diklasifikasikan dan disimpan di tempat tertentu yang ber AC. Jadi, meski belum digunakan tidak mudah rusak,”tandasnya.
Sementara, Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mukhasiron mengungkapkan, dari hasil sidak yang dilakukan, memang kondisi di Puskesmas Brayung cukup mengecewakan. Selain penyimpanan alat kesehatan yang tidak semestinya, dalam sidak tersebut Komisi D juga menyoroti pelaksanaan rehabilitasi bangunan rawat inap di Puskesmas Brayung.
“Selain penyimpanan alat kesehatan, kami melihat pembangunan Puskesmas yang saat ini masih berjalan juga kurang maksimal,”katanya.
Menurutnya, dengan masa kontrak yang habis pada 17 Desember 2019 mendatang, ternyata masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Tak hanya itu, proses rehabilitasi juga terkesan tidak dilakukan secara tuntas.
“Jangan sampai rehabilitasinya dilakukan secara sepotong-sepotong demi pemerataan. Jika salah satu Puskesmas perlu direhabilitasi dan membutuhkan anggaran hingga dua tahun anggaran tentunya harus difokuskan pada Puskesmas terkait agar bisa tuntas,” ujarnya.
Sementara, menanggapi kritikan dari Komisi D tersebut, Kepala Puskesmas Mejobo, Mustiko Wibowo mengatakan, alat-alat yang baru itu dibeli menggunakan APBD tahun 2018. Dia mengakui, sampai saat ini memang belum terpakai karena masih menunggu proses pembangunan Puskesmas yang masih berlangsung.
“Sebenarnya kita (rawat inap,red) mau alihkan ke belakang, tapi karena menunggu proses pembangunan. Masak pasien rawat inape melewati pembangunan,” kata Mustiko.
Saat ini memang Puskesmas yang menyediakan layanan rawat inap itu masih dalam tahap pembangunan. Sementara pasien yang dirawat inap untuk sementara dipindahkan ke aula Puskesmas. Pembangunan itu menelan biaya sampai Rp 1,4 miliar.
Senada, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Any Wilianti mengatakan, pembangunan ditarget selesai bulan ini. Kemudian, layanan rawat inap akan dipindah ke ruang yang telah disediakan.
“Untuk pelayanan mestinya akan dioptimalkan di 2020. Karena ini masih proses pembangunan. Setelah ini jadi tentunya akan diselesaikan,” kata Any.
Selain melakukan sidak di Puskesmas Brayung, Komisi D juga menyempatkan diri melakukan sidak di Puskesmas Jekulo. Di Puskesmas ini, ternyata juga ada alat kesehatan sebesar Rp 40 miliar, yang juga belum bisa digunakan.
“Kalau di Puskesmas Jekulo ini ada tiga alat yakni hemato analyzer, sterilisator, dan alat rontgen yang harganya miliaran. Namun, sampai sekarang untuk alat rontgen masih belum terpakai karena belum dapat izin operasional,” kata Mukhasiron.
Tm/Ab
