JAKARTA – Kabinet Kerja II Jokowi, diminta mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air. Demikian ditegaskan Anggota DPR RI Drs Hamid Noor Yasin MM, menanggapi pelantikan Kabinet Kerja II, Rabu pagi (23/10). ”Kepada menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri, agar mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di negeri tercinta ini,” tegas Hamid Noor Yasin.
Hamid, Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PKS, menyatakan, berdasarkan laporan Bank Dunia 2018, masyarakat desa memiliki tingkat kemiskinan sebesar 14,6 persen. Sedangkan masyarakat yang mengalami rentan kemiskinan mencapai 27,9 persen. Untuk tingkat kemiskinan di perkotaan, angkanya mencapai 11,4 persen, dan yang rentan kemiskinan sebesar 26,1 persen.
”Angka kemiskinan yang masih di atas 13 persen, itu menunjukkan negara kita masih jauh untuk dikatakan sejahtera,” tegas Hamid Noor Yasin sembari menambahkan kebutuhan dasar akan sandang pangan dan papan, perlu diurai untuk dicarikan penyelesaian pemenuhannya. Pemenuhannya, akan mudah tercapai bila angka penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran, jumlahnya dapat ditekan.
Hamid, politisi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Jateng (Wonogiri, Karanganyar, Sragen) ini, menjelaskan, bonus demografi Indonesia mencapai puncaknya. Sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif bekerja, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemeirntah. Kata Hamid, mereka itu apakah mampu ditampung oleh lapangan kerja yang memadai, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sangat kuat. Atau malah makin banyak angka pengangguran yang membuat bangsa kita menjadi keropos ?.
Saat ini, tegas Hamid, angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Jika merujuk data BPS Februari 2019, jumlah angkatan kerja di negara kita sebanyak 136,18 juta jiwa pada usia produktif. Dari 136,18 angkatan kerja ini, yang bekerja sebanyak 129,36 juta orang, sedangkan yang menganggur 6,82 juta orang.
Hamid, Legislator dari Jawa Tengah Dapil IV yang ditempatkan di Komisi IV DPR-RI ini, hari-harinya bermitra dengan Kementerian Pertanian. Karena itu, dia menilai sektor utama penyerap tenaga kerja adalah pertanian. Namun sejak 2018, penyerapannya anjlok hingga minus. Ini akibat harga komoditas perkebunan rendah, sehingga insentif untuk petani menjadi masalah yang sangat serius karena turun secara signifikan.
Hamid berkata: ”Selamat bekerja untuk Tim Kabinet Kerja II Jokowi. Harapan rakyat banyak, yakni agar angka kemiskinan menurun, lapangan kerja semakin terbuka, sehingga pengangguran berkurang, supaya kesejahteraan meningkat.” Apa yang menjadi indikasi kesejahteraan meningkat ? ”Meningkatnya kesejahteraan, akan dapat dirasakan manakala sudah ada tanda-tanda pendidikan masyarakat semakin tinggi, pelayanan kesehatan semakin baik, dan daya beli semakin kuat,” demikian Hamid Noor Yasin.
suarabaru.id/Bambang Pur
