SEMARANG– KH Ma’ruf Amin yang kini terpilih menjadi Wakil Presiden Pada Pilpres 2019, berpasangan dengan Joko Widodo sebagai Presiden Terpilih periode 2019-2024, statusnya hingga kini masih tetap Ketua Umum MUI Pusat. Jabatan sebagai Ketum MUI Pusat tersebut akan berakhir pada saat diselenggarakannya Munas MUI yang rencananya pada awal tahun 2020.
“Hingga saat ini, Pak KH Ma’ruf Amin tetap sebagai Ketum MUI Pusat meskipun sudah menjadi Wapres terpilih yang pada Oktober lusa akan dilantik menjadi Wapres. Jabatan sebagai Ketum MUI Pusat ini tidak melanggar AD ART MUI,” tegas Ketua Umum MUI Jawa Tengah Dr KH Ahmad Darodji MSi saat menerima kunjungan 40 orang pengurus MUI Kota Kediri, yang dipimpin Ketuanya KH Abdul Hamid, di gedung MUI Jateng, Sabtu (14/9/2019).
Saat menerima kunjungan MUI Kota Kediri, Ketum MUI Jateng didampingi Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAG, Sekretaris Drs KH Multazam Achmad MA, Ketua Komisi Fatwa KH Hadlor Ihsan, Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan Prof Dr Hajjah Sri Suhanjati MAg beserta para pengurus lainnya.
KH Darodji menegaskan, hingga saat ini rencana Munas MUI belum menentukan tempat, tanggal dan bulan. Namun sebelum Munas akan diawali Rakernas pada 10-13 Oktober 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam Rakernas itulah akan dibahas dan diputuskan hal-hal terkait persiapan Munas.
Sesuai AD ART MUI, bagi kader MUI yang menduduki jabatan negara tidak diperkenankan maju sebagai calon ketua umum, sehingga KH Ma’ruf Amin bakal terkena aturan tersebut. Namun melihat potensi dan kapasitas Kiai Ma’ruf yang sangat potensial untuk memperkuat MUI Pusat, maka MUI Jawa Tengah dalam Munas mendatang akan mengusulkan agar Kiai Ma’ruf dipilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
“Kalau menjabat Ketua Dewan Pertimbangan tidak ada aturan dalam AD ART yang melarang menempati posisi tersebut meskipun yang bersangkutan kini menjadi pejabat negara. Jateng akan total mengusulkan posisi tersebut untuk Kiai Ma’ruf Amin. Pertimbangannya, selama ini Kiai Ma’ruf Amin memberi kontribusi dan perhatian yang besar dalam menguatkan eksistensi MUI Pusat ,” tegas Kiai Darodji.
Silaturahim pengurus MUI Kota Kediri ke MUI Jateng dalam rangka menimba pembelajaran terkait dengan eksistensi dan reputasi MUI Jawa Tengah yang menonjol. Termasuk meminta pandangan terkait isu-isu tentang sosial keagamaan dan demokrasi yang berkembang di Tanah Air saat ini.
MUI Kediri juga menanyakan tentang reputasi LPPOM, Komisi Infokom, Gerakan Nasional Antinarkoba (Ganas Annar) dan Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI Jateng t yang kegiatannya menonjol. Termasuk hubungan kemitraan yang dibangun dengan Kepala Daerah beserta instansi terkait serta Forkompimda yang terasa menonjol pula.
Ketum MUI Jateng menegaskan, kunci yang dibangun mengedepankan komunikasi lintas sektoral dan masyarakat dengan cara hadir di setiap undangan yang ditujukan untuk MUI. Maka di Jateng tiada kebijakan level provinsi tanpa keterlibatan MUI.
“Bantuan APBD Jateng relatif kecil karena p-per tahun hanya Rp 500 juta. Namun kegiatan MUI bekerja sama dengan instansi melalui paket kegiatan yang ada, bila dijumlah per tahun bila diitung lebih dari Rp 1 miliar. Pola ini yang kita kembangkan,” tegas Kiai Darodji.(suarabaru.id/sl)
