SEMARANG – Ada empat langkah strategis dalam implementasi pembangunan kelautan dan pengelolaan pesisir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jateng, khususnya para nelayan. Keempat aspek itu meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan perikanan tangkap, usaha dan pengembangan komoditas serta penguatan daya saing.
Hal tersebut disampaikan Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘’Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah’ di Hotel Grand Candi, Semarang, Sabtu (10/8).
‘’Langkah itu diwujudkan dengan pemberdayaan SDM dengan bantuan peralatan, pelatihan membatik, perbengkelan bagi petambak. Lalu penyediaan infrastruktur berupa kapal, pendekatan IT dalam bekeja dan tata kelola pemasaran bagi nelayan,’’ kata Sri Puryono.
FGD yang dipandu oleh pakar lingkungan dari Undip Prof Dr Sudharto P Hadi juga menghadirkan pembahas, pakar ekonomi Prof Dr FX Sugiyanto MS dan Prof Dr Andreas Lako yang menyoroti aspek Blue Green Economy. Selain itu Prof Dr Lahmudin Sya’rani dan Prof Dr Sutrisno Anggoro yang membahas kebijakan kelautan dan perikanan.
Sisi kebijakan publik disorot Prof Dr Sri Suwitri Msi dan Budi Setiyono Sos Mpol Adm PhD. Sedangkan aspek lingkungan dibahas Prof Dr Hadiyanto ST MSc dan Prof Dr Retnaningsih S Mapp Sc.
Menurut Andreas, ada dua isu krusial tentang kelautan dan perikanan yang mengharuskan pembangunan kelautan harus berciri green economy.
Isu pertama adalah bidang ekonomi, yaitu pemantapan kedaulatan pangan melalui produksi perikanan dan belum optimlnya pengolahan hasil perikanan. Kedua, menyangkut lingkungan yaitu menurununnya daya dukung kelautan dan rusaknya ekosistem pesisir (mangrove dan terumbu karang).
‘’Sudah saatnya ada transformasi dari paradigma ekonomi dari ekonomi kapitalis yang eksploitatif merusak alam menuju ekonomi hijau yang berkeadilan dan ‘mengasihi’ lingkungan,’’ kata Andreas.
Dia sependapat bahwa pemberian subsidi kepada nelayan agar sejahtera perlu, namun ekonomi dan lingkungan laut tetap dijaga agar suistainable atau berkelanjutan.
Sedangkan Prof Suwitri, dengan mengacu strategi Mark Moore, dia menilai perlunya nilai publik dalam pengelolaan pesisir. Wujud nilai publik terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kebanggaan potensi laut dan kelestarian lingkungan.
‘’Saya pernah melakukan survei di suatu tempat, bahwa nelayan itu sebenarnya sejahtera, tidak miskin. Yang terjadi adalah saat musim panen raya, mereka foya-foya sehingga uangnya habis,’’ katanya.
Budi Setiyono juga menyadarkan kita perlunya kebijakan strategis untuk masa mendatang, ‘’Apakah kita sudah membuat desain bahwa Jateng dengan fisik dan sumber dayanya pada tahun 2050 gambarannya seperti apa. Apakah kebijakan sudah memiliki goal yang pasti,’’ ujar wakil rektor Undip itu.
Sedangkan pakar lingkungan Prof Retnaningsih mengingatkan perlu aspek ABC (Abjotic, Biotic dan Culture) dalam pembangunan kelautan. ‘’Isu utama bidang lingkungan saat ini adalah penanganan limbah plastik, mikroplastik dan mangrove,’’ kata guru besar Fakultas Science dan Matematika Undip tersebut.
Hadir dalam FGD yang digagas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng Kepala DKP Fendiawan Tiskiantoro, para akademisi dan perwakilan organisasi nelayan.
Suarabaru.id/Tony RS
