SEMARANG – Magister Ilmu Hukum Unissula mengadakan Seminar Nasional “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu serentaK 2019″ pada Sabtu 27 Juli 2019 di Fakultas Hukum Unissula. Jl Raya Kaligawe Km. 4 Semarang dengan narasumber Ketua Bawaslu Abhan Misbah SH MH, Heroik M Pratama (Peneliti Politik dan Pemilu PERLUDEM) dan Dr Hj Sri Kusriyah SH MHum (Akademisi).
Tidak bisa dipungkri, pelaksanaan Pemilu 2019, masih menyisakan banyak laporan terkait tindak pidana pemilu dan sejumlah sengketa lain. Yang tak kalah banyak, juga adanya politik uang yang mewarnai Pemilu 2019.
”Politik uang tidak bisa dipungkiri masih mewarnai pelaksanaan Pemilu. Hal ini terkait sosio kultural yang ada di masyarakat yang harus dirubah. Masyarakat didorong agar mau bersama-sama menolak politik uang, dalam pemilu-pemilu ke depan,” jelas Ketua Bawaslu Abhan Misbah SH MH, Sabtu (27/7/2019).
Dia mengatakan hal itu dalam Seminar nasional evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019, yang digelar oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Unissula, di kampus Jalan Kaligawe.
Menurutnya, masyarakat harus disadarkan, bahwa politik uang tidak benar. Sebab, itu merupakan embrio dari korupsi. Begitu juga bakal calon, juga jangan bermain uang dalam menggiring masyarakat untuk memilihnya.
”Masyarakat harus pandai pilih wakil rakyat yang baik dan jujur. Kalau tidak, maka justru akan terpilih pemimpin yang korupsi,” jelasnya.
Hal ini seperti fenomena saat ini, begitu tidak sedikitnya para pejabat dan pemimpin daerah yang tertangkap KPK. Hal ini terjadi, karena mereka yang terpilih, akan mencari ‘uang balik’ sebagai ganti saat mereka nyaleg, dan menggunakan cara-cara politik uang, untuk menjaring pemilih.
Abhan menambahkan, pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertama kali dalam sejarah Indonesia modern yang dilakukan secara serentak. Yakni antara pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota. Bahkan pemilu ini, paling rumit.
Seminar nasional ini juga menghadirkan peneliti politik perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem), Heroik M Pratama dan akademisi Dr Sri Kusriyah SH MHum dan dibuka Ketua Prodi S2 Ilmu Hukum, Dr Umar Ma’ruf SH SpN.
Heroik M Pratama mengatakan, Pemilu 2019 butuh perbaikan untuk pemilu ke depan. Sebab, diantaranya, serentak dengan lima suara tidak mampu menjadi tujuan efektivitas dan efisiensi termasuk kemudahan pemilih dalam menentukan pilihan./suarabaru.id
