KUDUS – DPRD Kabupaten Kudus mendorong Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melibatkan Perguruan Tinggi dalam program pengentasan kemiskinan yang ada di kota Kretek. Diharapkan, sinergisitas bersama kelompok akademisi tersebut menjadikan program pengentasan kemiskinan bisa terarah dan komprehensif.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan anggota Komisi D DPRD Kudus, H Muhtamat usai melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial setempat. Menurutnya, kerjasama antara Pemkot Yogyakarta dengan Perguruan Tinggi dalam program pengentasan kemiskinan patut ditiru.
“Terutama dalam proses pengkajian. Pemerintah daerah di sana menjalin hubungan erat dengan Perguruan Tinggi yang setempat,” tandas Muhtamat, Jumat (24/5).
Menurut Muhtamat, Perguruan Tinggi memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni dalam pengkajian. Tentunya, hal tersebut akan sangat dibutuhkan agar upaya Pemerintah Daerah dalam menekan angka kemiskinan bisa tercapai.
Hal tersebut dibuktikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Kota Yogyakarta mampu ditekan hingga mencapai 7,6 persen, jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi DIY yang mencapai 10 persen.
Oleh karena itu, kata Muhtamat, sinergisitas dengan Perguruan Tinggi tersebut patut diaplikasikan di Kabupaten Kudus. Apalagi, Kudus juga memiliki banyak Perguruan Tinggi yang berkualitas. ”Ini tentu sangat bagus jika diterapkan di Kudus. Kami dari DPRD Kudus akan terus mendorong upaya tersebut,” kata Muhtamat.
Selain itu, keterlibatan perusahaan swasta dalam mengucurkan program CSR juga sangat penting dalam program pengentasan kemiskinan. Dengan sinergi bersama semua stakeholder tersebut, Muhtamat optimistis tingkat kemiskinan di Kudus bisa lebih ditekan.
Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi D ke Kota Yogyakarta, merupakan bagian dari upaya pendalaman tugas. Menurut Muhtamat, banyak informasi yang berhasil digali dari hasil kunjungan kerja tersebut.
Sementara, dalam waktu yang bersamaan, Wakil Ketua DPRD Kudus, Dedhy Prayoga juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta. Di sana, Dedhy yang didampingi sejumlah anggota Komisi A dan B, mendalami persoalan Pemilihan Kepala Desa yang rencananya akan digelar di Kudus pada akhir tahun ini.
”Kami banyak bertukar pikiran dengan Pemerintah Daerah Boyolali maupun Surakarta. Ini akan menjadi bekal bagi kami dalam mengawal proses Pemilihan Kepala Desa serentak yang akan digelar di Kudus akhir tahun nanti,” tandasnya.
Suarabaru.id/Tm
