SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendy Hendrar Prihadi mengatakan, Semarang kini menerapkan e-katalog, dengan e-Katalog, laporan tentang jalan rusak bisa langsung diperbaiki dalam dua hari. “Proses perbaikan bias dua hari karena dinas yang bersangkutan punya ketersediaan aspal atau beton,” katanya saat menghadiri Seminar Nasional Antikorupsi dan Talkshow Open Government Week 2019 di Gumaya Tower Hotel, Semarang. Rabu (13/3).
Dikatakan, pada tanggal 3 November 2018 lalu kota Semarang mampu melaksanakan e-katalog secara mandiri. “Masyarakat bisa mengkritik hasil pembangunan, melaporkan lingkungan yang rusak, terutama tentang persoalan keamanan. Caranya dengan membuat program Lapor HENDI!, bisa sms ke 1708 atau pun lewat media sosial.
Seminar ini menhadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Hery Budiarto, Deputi Informasi dan Data KPK mengatakan, CPI (Corruption Perception Index) kita naik satu angka yaitu dengan skor 38, trennya membaik. “Jadi kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang awalnya di atas tapi sekarang turun terus,” ungkap Hery Budiarto.
Ditambahkan, kasus yang paling banyak berupa suap. Tahun 2018 Operasi Tangkap Tangan (OTT) ada 30 kasus, jadi setiap dua minggu sekali ada satu kasus suap,” ujarnya.
Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Santoso yang mewakili Gubernur Jateng mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi Apresiasi kepada Transparansi Internasional Indonesia (TII) atas terselenggaranya acara ini, karena dengan acara ini dapat membantu usaha pemerintah dalam memberantas korupsi di negeri ini.
Suarabaru.id/abdul kafi
