Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut rencana evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM oleh Tim Penilai Internal Kementerian Hukum.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua ZI yang juga Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, bersama tim Inspektorat Jenderal, diikuti oleh seluruh Tim Kerja Pembangunan ZI Kanwil Kemenkum Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang berintegritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dalam arahannya, perwakilan tim Inspektorat Jenderal, Iqbal, menyampaikan gambaran umum tahapan persiapan yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ia menekankan pentingnya perbaikan data dukung serta kesiapan menghadapi verifikasi lapangan.

“Hari ini kita fokus pada pembenahan yang perlu diperbaiki dan verifikasi lapangan. Selanjutnya, kita siapkan simulasi menghadapi mystery shopper serta desk evaluasi,” ujarnya.

Seluruh kelompok kerja juga diminta memastikan kelengkapan data dukung yang substantif dan relevan, khususnya pada fase B03 serta penguatan inovasi yang menjadi bagian krusial dalam penilaian WBBM. Penguatan tersebut merupakan pemantapan dari berbagai program yang telah berjalan, sehingga membutuhkan ketertiban, konsistensi, serta klasifikasi yang tepat sesuai area perubahan Zona Integritas.

Menanggapi hal tersebut, Delmawati mengajak seluruh tim untuk bekerja maksimal dalam memenuhi data dukung serta mempersiapkan setiap tahapan dengan matang. Ia optimistis dengan kerja keras seluruh jajaran, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah dapat meraih predikat WBBM.

Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menegaskan kesiapan dalam menghadapi evaluasi Zona Integritas, dengan melibatkan seluruh elemen organisasi secara aktif serta memastikan setiap inovasi dan program memberikan dampak nyata dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Matangkan Persiapan Praevaluasi Zona Integritas Menuju WBBM appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan petugas kehumasan dari seluruh satuan kerja Imigrasi se-Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel Novotel Semarang, Selasa (10/3/2026).

BACA JUGA: Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jateng Pastikan WNI Tak Jadi Korban TPPO

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenim Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan. Kakanwil Haryono menyampaikan, bahwa peran humas sangat strategis dalam menyampaikan informasi kinerja institusi kepada masyarakat, sekaligus membangun citra positif institusi.

“Humas juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi publik mengenai komitmen Imigrasi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam Workshop menghadirkan dua narasumber yang membahas strategi komunikasi publik di era digital. Narasumber pertama, Olivia Lewi Pramesti, menyampaikan pentingnya publikasi institusi melalui media massa dan media sosial sebagai bagian dari upaya membangun citra organisasi.

BACA JUGA: Januari-November 2025 Kanwil Ditjen Imigrasi Jateng Lampaui Target PNBP, Catat Kinerja Optimal 

“Konten yang dipublikasikan oleh humas sebaiknya dirancang melalui content plan yang terstruktur, mulai dari penentuan isu, pesan utama, hingga platform publikasi. Konsistensi inilah yang pada akhirnya membentuk citra organisasi di mata masyarakat,” jelas Olivia dalam paparannya.

Sementara itu, narasumber kedua, Dwisanto Sayogo, membawakan materi mengenai storytelling melalui foto dalam kegiatan kehumasan. Ia menjelaskan bahwa foto tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga mampu menyampaikan cerita dan emosi kepada audiens.

Sayogo juga menekankan pentingnya teknik komposisi foto, salah satunya melalui rule of thirds atau aturan sepertiga dalam pengambilan gambar.

BACA JUGA: Adanya Desa Binaan Imigrasi, Masyarakat Jadi Paham tentang Pembuatan Paspor hingga Bahaya TPPO

“Rule of thirds membantu fotografer menempatkan objek utama pada titik fokus yang tepat, sehingga foto menjadi lebih seimbang, menarik, dan mampu menyampaikan cerita dengan lebih kuat,” jelas Sayogo.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya glorifikasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah, khususnya dalam mengampanyekan nilai-nilai anti gratifikasi, anti pungli, dan anti korupsi.

The post Dukung Reformasi Birokrasi dan ZI, Kanwil Ditjenim Jateng Tingkatkan Kapasitas Humas di Era Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jateng pada Selasa (13/1/2026). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan tugas mandatori yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.

Penandatanganan Komitmen Bersama dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, bersama para Kepala Divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta Pejabat Administrasi. Dalam Piagam Komitmen Bersama tersebut, Kemenkum Jateng menyatakan tekad kuat untuk membangun Zona Integritas secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, Kakanwil juga menandatangani Pakta Integritas yang memuat tujuh poin utama, antara lain komitmen untuk bersikap proaktif dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bekerja secara transparan dan akuntabel, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dalam rangkaian kegiatan juga dilakaukan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kakanwil dan para Kepala Divisi. Perjanjian ini memuat gambaran penugasan dari pimpinan instansi kepada unit di bawahnya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja sebagai tolok ukur capaian.

Kakanwil menegaskan, pembangunan Zona Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial atau upaya mengejar predikat semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan yang berbasis teknologi informasi, namun tetap diimplementasikan secara optimal dalam praktik sehari-hari.

“Esensi pembangunan Zona Integritas adalah kepuasan masyarakat. Bukan hanya soal sertifikasi, tetapi bagaimana layanan yang kita berikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Kakanwil juga mengingatkan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang saat ini menjadi satu-satunya BHP yang belum meraih predikat WBK. Ia meminta seluruh jajaran BHP Semarang untuk termotivasi dan menjadikan hal tersebut sebagai tanggung jawab kolektif, bukan semata tanggung jawab pimpinan semata.

“Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas adalah kerja bersama. Saling mengingatkan, saling memotivasi, serta memperkuat komunikasi dan sinergi menjadi kunci keberhasilannya,” kata Heni.

Ia menginstruksikan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 dilaksanakan secara simultan dengan Reformasi Birokrasi, memenuhi data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai pedoman, melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perbaikan layanan, menciptakan inovasi tepat guna, serta mengoptimalkan pelaksanaan enam Area Perubahan.

The post Kemenkum Jateng Teken Komitmen Bersama Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kresna Basudewa, menjadi bagian penting dari persiapan menjelang penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Dalam arahannya, Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo menyampaikan, pembangunan Zona Integritas harus dijadikan sebagai budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen menjelang penilaian. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang prima harus dimulai dari kesan pertama saat masyarakat memasuki lingkungan kantor.

“Kita harus membiasakan layanan yang optimal, bukan karena akan dinilai, tapi karena itu adalah tanggung jawab kita. Mulai dari penampilan gedung, _security_ yang menyapa, hingga petugas layanan yang ramah, semuanya harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Heni, Rabu (3/9/2025)

Ia menekankan, evaluasi yang dilakukan hari ini bukan semata-mata untuk memperbaiki tampilan, melainkan menjadi momen refleksi dan pembenahan internal yang harus terus dijaga secara konsisten.

“Apapun hasil penilaian nanti, jangan sampai menurunkan kualitas layanan kita. Perbaikan harus dilakukan setiap hari, bukan hanya karena penilaian, tetapi karena kita bekerja untuk masyarakat,” tambahnya.

Heni menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Ia menekankan pentingnya komunikasi, sinergi, dan kebersamaan antarpegawai dalam menjaga kualitas pelayanan.

“Kita tidak bekerja untuk menyenangkan atasan, tapi untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Kalau kita sudah menerima hak, maka kita harus menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang diwakili oleh Pratiwi dan Abdillah Mabrur menyampaikan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian, seperti penataan ruang lobi, ketercukupan fasilitas layanan disabilitas, serta optimalisasi media informasi di area layanan. Mereka juga mencatat perlunya penyesuaian dokumen pendukung dalam sistem e-RB, seperti pembaruan standar layanan, pelampiran bukti laporan LHKPN dan LHKASN, serta integrasi inovasi ke dalam manajemen risiko.

Abdillah menilai, pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jateng sudah menunjukkan kemajuan, namun masih ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi catatan saat penilaian.

“Petugas layanan sudah cukup baik dan ramah, namun tetap perlu ada duta layanan yang aktif menyambut dan mengarahkan masyarakat saat masuk ke lobi. Hal-hal kecil seperti ini justru menjadi kesan pertama yang penting,” jelas Abdillah.

Kepala Divisi P3H, Delmawati menambahkan,k seluruh catatan dari tim Biro Ren akan segera diselesaikan hari itu juga. Ia menegaskan kesiapan tim Pokja untuk bekerja cepat dan tepat menyempurnakan seluruh aspek yang menjadi perhatian.

“Seluruh catatan akan kami tindak lanjuti secepat mungkin. Kami bersama tim akan pastikan semuanya siap sebelum penilaian dilakukan,” ungkap Delmawati.

Sementara itu Kabag TU dan Umum, Toni Sugiarto menyampaikan, pembenahan ini mencakup aspek teknis maupun substansial yang semuanya berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Agenda hari ini tidak hanya mendengarkan masukan, tetapi juga menjadi komitmen kita bersama untuk bergerak cepat. Evaluasi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri,” ujar Toni.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi capaian kinerja kantor Imigrasi Semarang pada Selasa (20/5/2025) yang diikuti para awak media di Semarang.

Guntur mengatakan, gedung baru tersebut dibangun sesuai dengan pedoman tata ruang Kantor Imigrasi yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut Guntur, gedung baru yang dibangun di atas lahan seluas 22.000 meter persegi, dengan bangunan tiga lantai ini dilengkapi dengan fasilitas modern dan ramah publik.

Relokasi tersebut merupakan bagian dari komitmen peningkatan pelayanan keimigrasian dan mendukung terwujudnya Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.

“Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang baru-baru ini mengikuti kegiatan desk evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI),” tuturnya.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan komitmen dan capaian nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan prima dalam pelayanan.

Menurutnya, kegiatan desk evaluasi menjadi bagian penting dalam tahapan penilaian menuju predikat WBBM. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen berkelanjutan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang siap memberikan pelayanan terbaik dan menjadi role model satuan kerja yang profesional, responsif, dan berintegritas.

Pada kesempatan ini, Guntur juga mengungkapkan capaian kinerja Kantor Imigrasi Semarang selama bulan Januari hingga April 2025.

“Selama bulan Januari hingga April 2025, Kantor Imigrasi Semarang menerbitkan paspor sebanyak 18.269 permohonan (24.25 persen), ijin tinggal WNA 1.175 (21.74 persen), dan tempat pemeriksaan keimigrasian 44.148 pemeriksaan (269, 40 persen),” terangnya.

Selain itu, Guntur juga menyoroti terkait isu-isu yang tengah dihadapi, seperti rencana reaktivasi Bandara Internasional Ahmad Yani sebagai TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) .

Ning S

The post Hadirnya Gedung Baru Tingkatkan Layanan Keimigrasian, Dukung Terwujudnya ZI Menuju WBK/WBBM appeared first on SuaraBaru.id.

Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2025 yang dipusatkan di Graha Pengayoman Jakarta, membuka langkah insan Pengayoman di seluruh Indonesia untuk melakukan hal serupa dan merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mengikuti kegiatan tersebut secara langsung yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah, Heni Susila Wardoyo.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Divisi P3H Delmawati, dan Plt. Kabag TU & Umum Toni Sugiarto mengikuti kegiatan secara virtual dari Ruang Pandawa Kantor Wilayah.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya kolaborasi, transformasi digital, dan keterbukaan untuk mendukung reformasi pelayanan publik di Kementerian Hukum.

“Pencanangan Zona Integritas pertama ini menjadi momen penting, karena hari ini kita resmi memulai upaya bersama dalam memperbaiki tata kelola pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya, Selasa (7/1/2025).

Menkum Supratman juga menekankan pentingnya transformasi digital sebagai langkah strategis untuk mendukung pelayanan berbasis data.

“Transformasi digital memiliki dua sisi yang harus kita maksimalkan. Di satu sisi, kita gunakan untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas berbasis data. Di sisi lain, ini menjadi sarana untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien dan responsif,” jelas Supratman.

“Pencanangan Zona Integritas diharapkan menjadi langkah awal menuju perubahan besar yang lebih baik di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani,” tandasnya.

Sementara itu, Kakanwil Jateng, Heni Susila Wardoyo menyatakan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam kegiatan ini.

“Kami siap melaksanakan program kerja yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Hukum, serta memastikan seluruh unit kerja di Jawa Tengah mendukung pencapaian target WBK/WBBM tahun 2025,” ujarnya.

“Momentum ini sekaligus peneguhan janji kinerja. Bentuk komitmen jajaran Kanwil Jateng dalam memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Heni.

Ning S

The post Pencanangan Zona Integritas Kuatkan Kepercayaan Publik, Menkum Minta Jajaran Ciptakan Transformasi Digital appeared first on SuaraBaru.id.

Anton mengawali kunjungannya dengan menilik arti maskot Rutan pimpinan Solichin ini. “Si Ciria Bersahabat akronim dari Pleci Muria Bersinergi Religius Sehat Harmoni Bersih Aman Tertib, maskotnya burung muria, icon Kudus ya. Setiap pegawai harus tahu arti maskot ini, internalisasi diperlukan agar setiap pegawai memahaminya,” ujarnya.

Selanjutnya Kadivmin berkeliling lingkungan Rutan dan menggali Informasi terkait inovasi layanan unggulan disana “Kalau layanan Internal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ada Siskakoling (Sistem Keamanan Kontrol Keliling) dan Sistaling (Sistem Kesehatan Keliling), saya lihat mengakomodir semuanya dari sisi keamanan dan pelayanan kepada WBP,” terang Anton.

“Kalau yang ke masyarakat ada Siaren (Sistem Informasi Asimilasi dan Reintegrasi) melalui aplikasi Whatsapp, memudahkan masyarakat terutama keluarga WBP mengakses informasi termasuk kalau akan melakukan kunjungan,” katanya.

Terkait semangat membangun Zona Integritas, Kadivmin berpesan kepada jajaran Rutan Kudus agar selalu bekerja dengan profesional dan berintegritas, setiap individu mempunyai peranan dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi yang Bersih.

Diketahui, Rutan Kelas IIB Kudus tahun ini sedang dalam proses kontestasi membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas di Rutan Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu terbukti dengan diraihnya penghargaan atas komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (20/5/2024) ini.

Dalam pembukaan kegiatan Panel Hasil Evaluasi pembangunan ZI satuan kerja menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kemenkumham tahun 2024, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto.

Reynhard mengungkapkan, panel hasil evaluasi yang dilaksanakan adalah bagian dari upaya Kemenkumham untuk menilai sejauh mana satuan kerja di lingkungan Kemenkumham telah melaksanakan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi dan membangun Zona Integritas.

“Sebagai Kementerian yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan HAM, ada beberapa core layanan utama yang harus diperkuat dalam pembangunan ZI, yaitu layanan pemasyarakatan, layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan HAM, layanan Hak Kekayaan Intelektual, hingga layanan pendidikan,” terang Reynhard.

Ia menambahkan, pada tahun 2024 ini dari total 784 satker yang ikut kontestasi, telah tersaring 306 satker yang telah diusulkan oleh unit Eselon I Pembina kepada TPI. Seleksi ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa hanya satker dengan kesiapan dan dedikasi tinggi yang dapat melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini.

“Dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian serta semangat reformasi birokrasi yang terus menguat, menjadi modal utama untuk mencapai target-target yang lebih menantang di tahun mendatang,” pesannya.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aryaduta Bandung ini dilaksanakan sejak 19 hingga 23 Mei 2024. Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian ulang terhadap satuan kerja yang diusulkan oleh TPI ke Panel TPI, sehingga dapat diperoleh satuan kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM untuk diusulkan ke TPN Menpan RB.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Kembali Raih Penghargaan dalam Pembangunan Zona Integritas appeared first on SuaraBaru.id.

Pada tahun ini Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ditunjuk oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu satuan kerja (satker) yang diusulkan dalam pembangunan ZIW-BK.

Hal itu dikatakan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dr. Syarifuddin usai rapat persiapan pembangunan ZI WBK di kantornya, Jalan Diponegoro 250, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (18/4/2024).

“ZI-WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Sebagai instansi pemerintah kami harus terus meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujar Syarifuddin.

Syarifuddin menjelaskan, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah sudah tiga tahun mengikuti pembangunan ZI-WBK dan pada tahun 2023 telah mendapatkan sertifikat dan pengakuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Pada tahun ini kami tengah mempersiapkan pembangunan ZI-WBK agar mendapatkan sertifikat dan pengakuan dari Kemen PANRB,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Pembangunan ZI-WBK yang juga Koordinator KKLP Kosakata dan Istilah, Ema Rahardian, M.Hum berharap, pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pihaknya perlu melakukan pemonitoran dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kemajuan dari hasil pelaksanaannya.

“Pemonitoran ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya, bukan hanya pengusulan sebagai instansi ZI-WBK,” jelas Ema.

Ema menjelaskan bahwa terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan zona integritas menuju ZI-WBK, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Tercapainya komponen hasil ini bergantung pada keberhasilan penerapan komponen pengungkit.

“Komponen pengungkit menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju WBK, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut Ema, semua pegawai berkomitmen membangun sikap dan prinsip yang memenuhi persyaratan sebagai instansi ZI-WBK. Setiap tahun, untuk mengawali pelaksanaan program kegiatan tahunan, semua pegawai menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menghindari perbuatan dan sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk menolak grativikasi atau sejenisnya.

“Kami berharap hal itu dapat terus-menerus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Ning S

The post Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Siap Menuju ZI-WBK appeared first on SuaraBaru.id.

Audiensi jajaran Lapas Kotabaru dan Pemerintah Kabupaten Kota Baru dipimpin Kepala Lapas, Yosef Yembise dan Sekretaris Kesbangpol Kota Baru, Abdul Gafar dan diterima Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono.

Kegiatan ini dalam rangkaian studi tiru pembangunan zona integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kanwil Jawa Tengah dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

Kadiv Administrasi, Hajrianor, menyambut baik kegiatan studi tiru ini. “Terima Kasih atas kunjungan Pemkab Kota Baru dan Lapas Kota Baru beserta jajaran di Jawa Tengah,” ujarnya.

“Tentu ini sebuah kehormatan, apalagi Kanwil Jawa Tengah tahun lalu mendapat predikat WBK bersama 11 UPT jajaran, total di Jawa Tengah yang telah mendapat WBK ada 31 dan WBBM 1 satker,” terang Hajrianor.

Sementara itu, Kadiv Pemasyarakatan, Kadiyono, memberikan apresiasi atas kunjungan Lapas dan Pemkab Kota Baru di Jawa Tengah

“Ini menunjukkan sinergitas yang sangat baik antara Lapas Kota Baru dan Pemerintah Daerah. Ini bisa menjadi contoh di Jawa Tengah,” kata Kadiyono.

Ia berharap studi tiru tidak saja di Lapas Magelang namun juga di UPT di Pulau Nusakambangan.

“Tanggung kalau jauh-jauh kesini hanya ke Magelang. Jawa Tengah memiliki UPT terbesar, total ada 66 UPT Pemasyarakatan. Jadi kalau bisa mampir sekalian ke Pulau Nusakambangan Cilacap,” imbuhnya.

Sekretaris Kesbangpol Kota Baru, Abdul Gafar, menyampaikan terima kasih atas penerimaan jajaran Kanwil Jateng.

“Kedatangan kami kesini dalam rangka studi tiru. Mudah mudahan banyak ilmu yang kami dapatkan di Jawa Tengah,” ucapnya.

Kalapas Kotabaru, Yosef Yembise yang pernah menjadi Kalapas di Sragen Jawa Tengah, mengungkapkan jika tujuan ke Jateng untuk belajar dalam rangka Pembangunan Zona Integritas.

“Kami dari Kota Baru bersama beberapa satuan kerja SKPD ingin belajar dalam rangka pembangunan Zona Integritas, rehabilitasi sosial dan medis,” terangnya.

Hadir dalam kegiatan Kabag Program dan Humas, Toni Sugiarto dan Kasubag HRBTI, Hazmi Saefi.

Ning S

The post Studi Tiru Pembangunan ZI, Kalapas Kota Baru Kunjungi Kanwil Kemenkumham Jateng appeared first on SuaraBaru.id.