SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menggelar Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bersama Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kresna Basudewa, menjadi bagian penting dari persiapan menjelang penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).
Dalam arahannya, Kakanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo menyampaikan, pembangunan Zona Integritas harus dijadikan sebagai budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan dokumen menjelang penilaian. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang prima harus dimulai dari kesan pertama saat masyarakat memasuki lingkungan kantor.
“Kita harus membiasakan layanan yang optimal, bukan karena akan dinilai, tapi karena itu adalah tanggung jawab kita. Mulai dari penampilan gedung, _security_ yang menyapa, hingga petugas layanan yang ramah, semuanya harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Heni, Rabu (3/9/2025)
Ia menekankan, evaluasi yang dilakukan hari ini bukan semata-mata untuk memperbaiki tampilan, melainkan menjadi momen refleksi dan pembenahan internal yang harus terus dijaga secara konsisten.
“Apapun hasil penilaian nanti, jangan sampai menurunkan kualitas layanan kita. Perbaikan harus dilakukan setiap hari, bukan hanya karena penilaian, tetapi karena kita bekerja untuk masyarakat,” tambahnya.
Heni menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Ia menekankan pentingnya komunikasi, sinergi, dan kebersamaan antarpegawai dalam menjaga kualitas pelayanan.
“Kita tidak bekerja untuk menyenangkan atasan, tapi untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik. Kalau kita sudah menerima hak, maka kita harus menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang diwakili oleh Pratiwi dan Abdillah Mabrur menyampaikan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian, seperti penataan ruang lobi, ketercukupan fasilitas layanan disabilitas, serta optimalisasi media informasi di area layanan. Mereka juga mencatat perlunya penyesuaian dokumen pendukung dalam sistem e-RB, seperti pembaruan standar layanan, pelampiran bukti laporan LHKPN dan LHKASN, serta integrasi inovasi ke dalam manajemen risiko.
Abdillah menilai, pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jateng sudah menunjukkan kemajuan, namun masih ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi catatan saat penilaian.
“Petugas layanan sudah cukup baik dan ramah, namun tetap perlu ada duta layanan yang aktif menyambut dan mengarahkan masyarakat saat masuk ke lobi. Hal-hal kecil seperti ini justru menjadi kesan pertama yang penting,” jelas Abdillah.
Kepala Divisi P3H, Delmawati menambahkan,k seluruh catatan dari tim Biro Ren akan segera diselesaikan hari itu juga. Ia menegaskan kesiapan tim Pokja untuk bekerja cepat dan tepat menyempurnakan seluruh aspek yang menjadi perhatian.
“Seluruh catatan akan kami tindak lanjuti secepat mungkin. Kami bersama tim akan pastikan semuanya siap sebelum penilaian dilakukan,” ungkap Delmawati.
Sementara itu Kabag TU dan Umum, Toni Sugiarto menyampaikan, pembenahan ini mencakup aspek teknis maupun substansial yang semuanya berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Agenda hari ini tidak hanya mendengarkan masukan, tetapi juga menjadi komitmen kita bersama untuk bergerak cepat. Evaluasi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri,” ujar Toni.
Ning S
