Penyerahan SK ini dilakukan sebagai simbol dari penetapan dan pengukuhan Kantor Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Salatiga.

Tak hanya itu, dalam kunjungannya itu, Kadiv Yankumham juga melakukan peninjauan langsung kondisi Kantor Sekretariat tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, Nur Ichwan menilai perlu ada perbaikan terhadap Kantor Sekretariat, agar kinerja MPD Kota Salatiga semakin optimal.

Diketahui, pengukuhan Kantor Sekretariat MPD Notaris dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan notaris-notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum terkait kenotariatan.

Hadir mendampingi kunjungan, Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara beserta tim.

Ning S

The post Kadiv Yankumham Serahkan SK Sekretariat MPD Notaris kepada Karutan Salatiga appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan yang berlangsung di ruang Kadiv Yankumham tersebut membicarakan permohonan sosialisasi dan pendampingan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Batang.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Batang, Satori menyampaikan, pihaknya berencana melaksanakan kegiatan tersebut selama dua hari. Hari pertama untuk sosialisasi dan hari kedua untuk pendampingan pengajuan permohonan KI.

Satori juga menyampaikan bahwa pembiayaan pengajuan permohonan akan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Batang dengan OPD terkait, serta Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Nantinya, kegiatan ini akan mengenalkan kepada masyarakat mengenai jenis-jenis KI dan mendampingi dalam pengajuan permohonan KI.

Kadiv Yankumham pada kesempatan itu menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ia akan menugaskan jajarannya untuk menjadi narasumber dan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha maupun pencipta dalam kegiatan tersebut.

Ning S

The post Kadiv Yankumham Terima Kunjungan Bappelitbang Kabupaten Batang appeared first on SuaraBaru.id.

Progres penetapan Kawasan Karya Cipta di Jawa Tengah ini disampaikan kepada Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Razilu serta Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto, Jum’at (24/3/2023).

Kanwil Kemenkumnham Jateng berhasil menginventarisasi dan mengidentifikasi 14 Kawasan Karya Cipta untuk diusulkan penetapannya pada tahun 2024 mendatang.

Kawasan Karya Cipta ini merupakan salah satu program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pada kesempatan itu, Plt Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Jateng atas usulan KKC tersebut.

Nantinya 14 KKC ini diharapkan dapat menjadi pilot project Kawasan Karya Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pada kesempatan itu disampaikan juga rencana pelaksanaan sosialisasi terkait hak cipta di pondok-pondok pesantren yang dikemas dalam kegiatan safari Ramadan.

Harapannya para santri memahami pentingnya perlindungan karya-karya cipta yang dimilikinya, mengingat bahwa pondok pesantren memiliki potensi hak cipta baik tulisan maupun konten-konten dakwah yang sangat besar di dalamnya.

Ning S

The post Temui Plt Dirjen KI, Kadiv Yankumham Sampaikan Progres Penetapan Kawasan Karya Cipta appeared first on SuaraBaru.id.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menggelar sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum terkait pendataan Parpol yang berlangsung di The Wujil Ungaran, Kamis (9/3/2023).

Dalam kegiatan ini mengundang 100 peserta dari Parpol peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Jateng, Fakultas Hukum Undaris, Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, serta Bawaslu dan KPU Provinsi Jateng, kota dan Kabupaten Semarang.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Nur Ichwan menyampaikan, Kanwil Jateng berupaya memberikan pelayanan pendataan Parpol dengan lebih akurat melalui sosialisasi ini.

“Kegiatan ini merupakan upaya Kanwil dalam memberikan layanan pengadministrasian Parpol yang lebih baik dengan basis data yang akurat,” ujar Nur Ichwan.

Menurutnya, pengumpulan data partai politik akan mencakup alamat kantor dan kepengurusan organisasi tingkat Provinsi.

Nur Ichwan berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, tim dari Kanwil Jateng akan diterima dengan baik saat mengunjungi kantor-kantor Parpol pada saat mengumpulkan data nanti.

“Kami mengharap kerja sama yang terjalin dengan pihak penyelenggara pemilihan umum, pengawas pemilihan umum, dan para stakeholder bisa menjadi lebih baik di masa mendatang,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan mengatakan, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan upaya membangun komunikasi dengan organisasi Parpol di tingkat Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan itu Kanwil mengundang tiga orang narasumber yakni, Koordinator Kelompok Substansi Parpol pada Direktorat Tata Negara Ditjen AHU, Tjasdirin, Kepala Badan Kesbangpol Jawa Tengah Haerudin, dan anggota Bawaslu Provinsi, Heru Cahyo.

Hadir dalam kegiatan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara bersama jajarannya dan penyuluh hukum dari Kemenkumham Jateng, serta Unit Pelaksana Teknis di Kota Semarang.

Ning Suparningsih

The post Kemenkumham Jateng Sosialisasikan Layanan AHU Pendataan Partai Politik appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Jawa Tengah, Dr A Yuspahruddin melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Nur Ichwan mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya jajarannya, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Menurutnya, hal ini erat kaitannya dengan salah satu fungsi BHP, yakni sebagai Kurator dalam kepailitan sebagaimana diamanatkan pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

“Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah selalu mendorong seluruh Satkernya untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tidak terkecuali kepada Balai Harta Peninggalan Semarang,” ujar Iwenk sapaan akrabnya.

Iwenk menilai, dengan wilayah kerja yang cukup luas mencakup 2 Provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta 40 kabupaten/kota, BHP Semarang perlu meningkatkan upaya yang lebih maksimal.

“Dengan luas wilayah kerja tersebut, kami menyadari bahwa perlu effort yang lebih dari BHP Semarang dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat,” tuturnya.

Kadiv Yankumham menjelaskan, untuk menjaga iklim usaha di Indonesia tetap sehat, terlebih pasca pandemi Covid-19 yang telah banyak merontokkan berbagai jenis usaha, PKPU menjadi solusi yang perlu dikedepankan.

“PKPU sebenarnya sejenis penundaan atau moratorium, bertujuan untuk debitur yang usahanya memungkinkan melunasi pembayaran dan upaya untuk menghindari kepailitan,” jelas Iwenk.

Iwenk mengatakan, untuk meningkatkan keberhasilan PKUP perlu peran kurator yang berkompeten. Seminar ini dinilai mampu mendongkrak kompetensi kurator Negara yang dalam hal ini merupakan bagian dari BHP.

“Kami sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini. Kami berharap dengan seminar ini dapat menambah wawasan terkait pengurusan dalam kepailitan dan PKPU, khususnya bagi teman-teman di 5 BHP seluruh Indonesia,” tukasnya.

“Diharapkan muncul ide dan gagasan yang berguna bagi perkembangan hukum Kepailitan dan PKPU,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo R. Muzhar menyampaikan, pemerintah terus berupaya memastikan iklim usaha tetap kondusif, pelaku usaha tetap bisa melangsungkan usaha, mencegah meningkatnya angka kepailitan, serta mencegah PHK besar-besaran, sehingga perekonomian nasional tetap terjaga.

Menurut Cahyo, PKPU sejatinya merupakan forum negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang bagi debitor dan kreditor.

Lembaga ini mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha, khususnya debitor yang mengalami masalah keuangan akibat terkendalanya usaha yang dijalani, sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada para kreditor.

Dirinya mendukung negosiasi melalui PKPU sebagai solusi mencegah kepailitan perusahaan.

Sebelumnya, Kepala BHP Semarang, Agustina Setiyawati memaparkan, kegiatan yang mengangkat tema “Pengurusan dalam PKPU Teknik Mencapai Perdamaian bagi Debitor dan Kreditor untuk Menjaga Kelangsungan Usaha” ini bertujuan meningkatkan kompetensi, keterampilan dan wawasan bagi sumber daya manusia aparatur BHP dan pihak-pihak terkait yang menjalankan tugas atau terlibat dalam penanganan kepailitan dan PKPU, mensosialisasikan kewenangan BHP selaku kurator dalam kepailitan, dan mendorong terjalinnya kerja sama antara BHP dengan stakeholder/instansi terkait.

Dalam seminar menghadirkan praktisi dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Imran Nating dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nindyo Pramono.

Sementara untuk peserta berjumlah 110 orang dari, BHP Semarang, BHP Jakarta, Medan, Surabaya dan BHP Makasar, Ditjen AHU, Kanwil Kemenkumham Jateng dan DIY, mahasiswa FH Universitas Gajahmada Yogyakarta, FH Universitas Atmajaya Yogyakarta, FH Undip Semarang, lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) dan kantor advokat ADR The House of Law Yogyakarta.

Dari Kanwil Kemenkumham Jateng, hadir Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara.

Ning Suparningsih

The post Balai Harta Peninggalan Semarang Gelar Seminar Kepailitan dan PKPU appeared first on SuaraBaru.id.

Rencananya kegiatan tersebut bakal digelar hingga tanggal 5 Maret 2023 mendatang.

Kehadiran Kadiv Yankumham bersama tim Subbidang Pelayanan Kekayaan ini untuk mendampingi dan memberikan dukungan kepada Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) sarung batik Pekalongan yang ikut dalam pameran tersebut.

“Tim Kanwil akan mendampingi MPIG hingga penutupan pada 5 maret 2023. Langkah ini sebagai wujud komitmen dan dukungan berkelanjutan. Artinya, tidak hanya dalam proses pengajuan Indikasi Geografis tetapi juga mendukung komersialisasi produk Indikasi Geografis, sehingga dapat dikenal luas oleh masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota MPIG secara khusus, dan masyarakat Pekalongan secara luas,” ungkap Nur Ichwan.

Diketahui, sarung batik Pekalongan telah memiliki reputasi di kalangan pecinta sarung batik.

Motif yang ditawarkan beranekaragam. Secara garis besar standar kualitas sarung batik Pekalongan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu teknik pembuatan, jenis kain dan kerapian dengan bobot yang berbeda-beda.

Dalam kesempatan itu, MPIG sarung batik diwakili oleh Wulan.

Menurut Wulan, sarung batik Pekalongan ada yang dibuat dengan metode pencantingan, cap, dan kombinasi keduanya.

Jenis kain dibedakan menjadi dua kelompok, kelompok sutera dan kelompok katun atau viscose atau rayon.

Sutra sendiri merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Jenis sutra yang paling umum didapat dari kepompong yang dihasilkan dari larva sutra murbei yang diternak. Sutra memiliki serat yang mulus lembut, akan tetapi tidak licin.

Sementara kain katun atau yang sering disebut dengan mori batik adalah kain yang umum digunakan untuk membuat batik.

“Ada 4 jenis kain katun yang biasa digunakan untuk batik, yakni kain katun primisima, katun prima, katun biru dan katun blaco,” ucapnya.

Ning Suparningsih

The post Dukung Batik Pekalongan, Kemenkumham Jateng Hadiri Inacraft 2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Iwenk menilai masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang belum diselesaikan beberapa MPD.

Hal itu disampaikan saat memberikan arahan singkat pada kegiatan Rapat Koordinasi Kanwil Kemenkumham Jateng bersama MPD kabupaten/kota, yang berlangsung di Solo pada Jum’at (10/2/2023).

Kadiv Yankumham mencontohkan, MPD diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja bulanan ke Kanwil, namun masih ada yang belum memenuhi tanggung jawab itu.

“Kami berharap, laporan bulanan MPD dapat disampaikan secara rutin ke Kanwil,” kata Iwenk.

Iwenk berharap MPD dapat menyediakan data jumlah Notaris di wilayah kerja mereka secara akurat. Plus, bisa menyampaikan Daftar Inventaris Masalah yang berkaitan dengan Notaris.

Kadiv Yankumham juga membuka ruang bagi MPD untuk diskusi, komunikasi dan koordinasi terkait Kenotariatan. “Silahkan dikomunikasikan permasalahan terkait Kenotariatan dengan kami,” tuturnya.

“Kami selalu membuka diri bagi siapa saja yang ingin berdiskusi. Karena kita semua adalah mitra kerja,” tandas Iwenk.

Dalam Rakor sendiri dibuka oleh Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Santun Maspari Siregar yang dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr A Yuspahruddin bersama para Kepala UPT se Eks Karesidenan Surakarta.

Rakor ini diikuti oleh 200 orang peserta, yang berasal dari Kanwil Jateng, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jateng, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan 19 MPD.

Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, Dr. Winanto Wiryomartani, Taufik yang merupakan anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat, dan AKBP Y. Agus T. Sembiring selaku Kepala Subdirektorat II Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah sekaligus anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Ning Suparningsih

The post Kadiv Yankumham Minta MPD Kabupaten Tingkatkan Koordinasi dengan Kanwil appeared first on SuaraBaru.id.

Penegasan itu disampaikannya saat menerima kedatangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah di ruang Bima, Kantor Wilayah, Rabu (1/2/2023).

“Teman-teman di Majelis Pengawas Wilayah (Jawa Tengah) telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada,” tegasnya saat membuka rapat dengan Ombudsman Jateng.

“Karena aturannya sudah sangat jelas. Ada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris,” terangnya.

“Termasuk dalam Majelis Pengawas Wilayah melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi. Semua harus dan telah berpedoman pada aturan-aturan tersebut,” imbuhnya.

Iwenk yang juga anggota MPWN Jateng menegaskan, bukan hanya mekanisme pemeriksaan yang telah dilakukan dengan benar, namun pelaksanaan pengawasan juga dijalankan secara profesional, tidak memihak dan objektif.

“Kita selalu mengingatkan teman-teman MPWN untuk selalu bekerja secara profesional, tidak memihak dan selalu objektivitas yang dipegang. Yang salah pasti akan kita berikan punishment. Tentu sanksi ini juga berdasarkan aturan yang berlaku. Berdasarkan fakta di lapangan, hasil pemeriksaan,” tandasnya.

Diketahui, kedatangan Ombudsman Jateng dalam rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat kepada MPWN Jateng. Dalam aduan tersebut, pelapor menilai sanksi diberikan MPWN terlalu ringan.

Sementara itu Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida mengungkapkan, kedatangannya bersama tim tidak dalam kapasitas sebagai kuasa hukum dan bukan sebagai pembela dari pelapor, namun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan lembaganya.

Hadir memberikan penjelasan secara teknis, para anggota MPWN Jateng dari berbagai unsur. Hadir juga Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Widya Pratiwi Asmara dan pelaksana Sub Bidang Pelayanan AHU yang merupakan anggota Kesekretariatan MPWN Jateng.

Ning Suparningsih

The post Kadiv Yankumham Tegaskan MPWN Jateng Bekerja Secara Proporsional, Objektif dan Imparsial appeared first on SuaraBaru.id.

Fasilitas tersebut berlokasi di Gedung Kantor Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang.

Diresmikannya Klinik KI ini merupakan bentuk kerja sama dan sinergitas yang telah terbangun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dalam rangka peningkatan pelayanan KI.

Dalam acara tersebut, hadir beberapa Kepala Dinas terkait di wilayah Kabupaten Magelang.

Iwenk, sapaan akrab Kadiv Yankumham, menjelaskan, Kanwil Kemenkumham Jateng sebagai kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di daerah, mendapatkan mandat dan tugas untuk memberikan berbagai macam pelayanan KI.

“Diantaranya, anjuran pendaftaran Kekayaan Intelektual baik yang bersifat personal maupun komunal. Mulai dari pendaftaran cipta, paten, Indikasi Geografis, KIK dan lainnya,” ujar Iwenk, Sabtu (21/1/2023).

“Kami juga membuka peluang dan terus mendorong UKM untuk mendaftarkan merek dan lainnya, untuk meningkatkan nilai ekonomis produk mereka,” jelasnya.

Menurut Iwenk, pihaknya akan selalu hadir untuk memberi bimbingan teknis pada seluruh kabupaten/kota, agar pelayanan Kekayaan Intelektual semakin dekat dengan masyarakat.

Peresmian Klinik Kekayaan Intelektual Kabupaten Magelang ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh Kadiv Yankumham bersama Kepala Litbangda Kabupaten Magelang.

Ning Suparningsih

The post Dukung Peningkatan Pelayanan di Daerah, Kadiv Yankumham Resmikan Klinik KI appeared first on SuaraBaru.id.