Kunjungan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gajah Mada di LPKA Kutoarjo tersebut dilakukan belum lama ini.

Prof Eddy dibuat kagum dengan suguhan yel-yel dari Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas).Walaupun terbelenggu dinding penjara, semangat mereka tidak padam. Harapan akan masa depan yang cerah masih terpancar. “Keren,” puji Prof Eddy.

Sebagai bentuk apresiasi, Wamenkumham yang didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa, Tejo Harwanto memberikan sarana pembinaan, belajar dan olahraga.

Prof Eddy juga memberikan komplimen program-program pembinaan LPKA Kutoarjo.

Diketahui, saat ini UPT yang dikepalai Teguh Suroso itu sedang fokus di dunia pendidikan keterampilan dan kedisiplinan, seperti program Kejar Paket A, B dan C serta pelatihan memasak.

Ada juga pelatihan hadroh, karawitan, pramuka dan pelatihan komputer.

“Terimakasih banyak, sudah bersedia mengajar di sini. Semoga apa yang diberikan di sini menjadi amal jariyah,” ujar Wamenkumham kepada salah satu pengajar dari pihak eksternal.

Peraih gelar Profesor di usia 37 tahun itu juga menaruh atensi khusus terhadap bangunan LPKA Kutoarjo.

Diketahui, sebagian besar ruang hunian di UPT tersebut, merupakan penjara peninggalan kolonial Belanda, yang berdiri sejak tahun 1880.

Menurutnya, bangunan yang sudah tua itu perlu perawatan dan perlakuan khusus, agar dapat bertahan maksimal dan bisa digunakan dalam kurun waktu yang lama.

Hadir mendampingi kunjungan Wamenkumham, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan.

Ning S

The post Kunjungan di LPKA Kelas I Kutoarjo, Wamenkumham: Pembinaan Keren! appeared first on SuaraBaru.id.

UKSW merupakan universitas ke-7 tempat digelarnya Kumham Goes to Campus pada tahun 2023.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dalam kunjungannya. “Kami memilih Salatiga karena Salatiga ini kan nilainya tujuh jadi kota ke-7 yang kami kunjungi yaitu Salatiga,” kata dia.

Kemenkumham telah bertolak dari kunjungan sebelumnya di Aceh, Yogyakarta, Bengkulu, Padang, Bandung, serta Ambon. Kemenkumham dijadwalkan mengunjungi 16 kota di Indonesia tahun ini, di mana UKSW menjadi satu-satunya universitas di Jawa Tengah yang menjadi tempat diselenggarakannya Kumham Goes to Campus.

Melibatkan perubahan mindset

Wamenkumham menjelaskan, bahwa selama 77 tahun Indonesia merdeka masih menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Saat ini, Indonesia telah mengesahkan KUHP Nasional berdasarkan hukum Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diundangkan pada 2 Januari 2023, dengan sebutan Undang-Undang No 1 Tahun 2023.

Dalam proses pembuatannya, menurut Wamen membutuhkan waktu yang panjang, yaitu sekitar 60 tahun. Sementara itu, dari sisi substansinya, KUHP Nasional dirampingkan menjadi 2 buku, yaitu ketentuan umum dan tindak pidana. Sedangkan pada KUHP yang lama yang terdiri dari 3 buku yaitu ketentuan umum, tindak pidana dan pelanggaran.

Edward Omar Sharif Hiariej juga menjabarkan visi dan misi KUHP Nasional, yang mana salah satu visinya terletak pada orientasi pada hukum pidana modern yang tidak menitikberatkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. KUHP Nasional ini selanjutnya akan diimplementasikan tahun 2026 dengan masa transisi selama 3 tahun.

“Tugas kami untuk melakukan sosialisasi KUHP bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab perubahan KUHP melibatkan perubahan mindset semua, baik aparat hukum maupun masyarakat,” jelas guru besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Pemantapan kurikulum talenta merdeka

Sementara itu, Rektor UKSW Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si. Ak., menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada kemenkumham yang telah memilih UKSW sebagai salah satu tempat kunjungan Kumham Goes to Campus.

The post Kumham Goes to Campus, UKSW Jadi Satu-satunya Lokasi Penyelenggaraan di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Pembinaan tersebut antara lain pembinaan jasmani dan rohani, barista kopi, pembuatan keset, budidaya jamur tiram, dan catering. “Situasi aman, nyaman, bersih napinya juga tertib,” katanya saat mengunjungi Lapas Magelang, Minggu (12/3/2023).

“Pembinaan yang dilakukan tidak hanya jasmani tapi juga rohani, ada pembinaan di masjid dan juga gereja,” sambungnya.

“Tadi saya juga sempat melihat pertandingan olahraga dalam rangka Hari Pemasyarakatan. Saya kira itu sangat baik sekali, artinya Lapas berhasil melakukan pembinaan kemandirian,” lanjut Wamenkumham.

Di Lapas yang dipimpin Kusbiyantoro ini Wamenkumham disambut tarian barong yang diperagakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Didampingi Kakanwil Dr. A. Yuspahruddin, Kadiv Administrasi Hajrianor, dan Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto, Wamenkumham berkeliling ke blok hunian Lapas Magelang yang berpenghuni sebanyak 501 WBP. Lapas Magelang terpantau tertib, aman, dan bersih.

Hadir pada kunjungan tersebut, Kabag Umum Budhiarso Widhyarsono, dan seluruh Kepala UPT Eks Karesidenan Kedu.

Pada kesempatan itu Wamenkumham juga meninjau Bapas Kelas I Magelang. Sama seperti pada UPT sebelumnya, Wamenkumham dalam agenda kunjungan kerjanya menyoroti seputar pelayanan yang dilakukan oleh Bapas Magelang.

Wamenkumham memberikan motivasi kepada pegawai dibawah pimpinan Sapto Isnugroho ini. Karena dengan disahkannya UU Pemasyarakatan dan KUHP yang baru, peranan Bapas menjadi sangat sentral.

“Peran Bapas menjadi sangat penting karena konsep di UU Pemasyarakatan dan KUHP yang baru memberdayakan pegawai Bapas memiliki tugas dan kewajiban terhadap beberapa jenis pidana, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan,” tuturnya.

“Pemerintah saat ini sedang menyusun peraturan pemerintah terkait restoratif justice, peran Bapas akan dilibatkan sejak awal ketika suatu perkara itu diselesaikan di luar pengadilan,” imbuhnya.

Usai dari Bapas, Wamenkumham akan menuju Yogyakarta untuk menggelar Kuliah Umum bertempat di Universitas Gadjah Mada.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham Apresiasi Program Kemandirian WBP Lapas Kelas IIA Magelang appeared first on SuaraBaru.id.

Wamenkumham mengunjungi budidaya anggrek yang menjadi salah satu pembinaan keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali, Sabtu (11/3/2023).

Salah satu budidaya tanaman hias itu menarik perhatian Wamenkumham, sebab tanaman anggrek memiliki daun yang sangat indah dan warna yang menarik.

Pembinaan keterampilan menanam tanaman anggrek yang berjalan baik bagi WBP mendapatkan apresiasi khusus dari Wamenkumham.

Wamenkumham didampingi Karutan Boyolali, Agus Imam Taufik melihat secara langsung budidaya anggrek yang saat ini berjumlah 210 tanaman.

Diketahui, kunjungan Wamenkumham ke Rutan Boyolali ini merupakan yang pertama kali sejak menempati lahan baru dan mengalami perkembangun dengan pembangunan gedung baru tahun lalu.

Pada kesempatan itu Prof. Eddy didampingi Kakanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin, Kadiv Administrasi Hajrianor, dan Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto.

Dalam kunjungan, Wamenkumham menuju ke blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan menyapa warga binaan.

Karutan menyatakan dengan jumlah kamar 16 dan jumlah WBP 228, Rutan ini keadaannya aman dan tertib.

Usai mengunjungi Rutan Boyolali, Wamenkumham melanjutkan kunjungan ke Rutan Kelas IIB Temanggung, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Magelang, dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Magelang.

Hadir pada kunjungan di Rutan Boyolali, Kabag Umum Budhiarso Widhyarsono, dan seluruh Kepala UPT Eks Karesidenan Surakarta.

Ning Suparningsih

The post Kunjungi Rutan Boyolali, Wamenkumham Tinjau Budidaya Anggrek appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Prof. Edward Omar Sharif Hiariej meresmikan Gedung Sarana Olahraga “Ali Said Sport Center” Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah, Jumat (17/2/2023).

Wamenkumham mengapresiasi kinerja jajaran BPSDM Hukum dan HAM, serta jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, khususnya Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang terus mengupayakan pembangunan berkelanjutan (continual upgrading) dalam mewujudkan amanat untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah kerjanya, dengan terus berkembang hingga terealisasikannya Gedung Sarana Olahraga (Sport Center) dengan berbagai sarana pendukungnya.

“Gedung ini merupakan sebuah fasilitas olahraga modern yang akan menjadi pusat kegiatan olahraga di Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pengembangan SDM harus seimbang antara akademik dan non-akademik. Kegiatan olahraga merupakan penyeimbang untuk sejenak melepaskan penat dari segala rutinitas dan aktivitas serta menjaga kesehatan baik fisik maupun mental,” terangnya.

Menurutnya, Mens sana in corpore sano adalah sebuah frasa dalam bahasa Latin yang berarti “Sebuah jiwa yang sehat berada dalam tubuh yang kuat” yang menggambarkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan jiwa secara seimbang.

Slogan ini menjadi sangat relevan karena Gedung Sport Center ini membantu para pegawai dan peserta diklat untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan jiwa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Work Life Balance).

“Bukan hanya sekedar gedung untuk tempat berolahraga, tetapi merupakan wujud dari sebuah upaya peningkatan layanan (service enhancement) yang dilakukan Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah,” tandas Wamen.

Disampaikan, dalam era Society 5.0, penerapan teknologi digital yang cerdas (Artificial Intelegence) harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi telah menyatukan fisik, digital, dan biologis di semua sektor, serta mengubah cara manusia untuk hidup dan bekerja.

“Melihat optimisme Indonesia Emas tahun 2045, sebagai ASN hendaknya memiliki High Order Thinking Skills, bagaimana SDM memiliki daya pikir yang tinggi, fleksibel dan metodis, mampu menggunakan ilmu pengetahuan modern untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan di masa yang akan datang,” ungkapnya.

Wamenkumham mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM harus semakin concern terhadap pengembangan kompetensi para ASN terutama di wilayah yang menjadi ujung tombak.

“Roadmap yang telah disusun dalam konsep Kemenkumham Corporate University harus terus dikembangkan, terlebih dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM,” jelasnya.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah atas terwujudnya Gedung Sarana Olahraga Ali Said Sport Center yang terinspirasi dari sosok Ali Said yang sangat erat dengan kiprahnya dalam revolusi dan kemajuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” imbuhnya.

Wamenkumham berharap, Ali Said Sport Center ini dipelihara dan dijaga fungsinya dengan baik. “Jadikan pusat kegiatan olahraga yang aktif dan terus memberikan manfaat bagi semua pihak, tentunya tidak hanya di internal tetapi juga eksternal, juga sebagai sarana silaturahim dan perekat kerjasama antar instansi/lembaga,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham Resmikan Gedung Sarana Olahraga “Ali Said Sport Center” Badiklat Hukum dan HAM Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini sesuai dengan perubahan paradigma terhadap sistem peradilan pidana itu sendiri.

“Tadinya hukum pidana itu berorientasi pada keadilan retributif. Menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam atau Lex Talionis. Ini telah merubah paradigma hukum pidana menjadi paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif,” ungkap Prof Eddy saat menyampaikan materi Seminar Sekolah Akademi Kepolisian (Akpol) 2023, di Ruang Serba Guna Akpol, Semarang, Selasa (14/2/2023).

Wamenkumham menegaskan, hukum yang adil dan baik, tidak hanya memberikan kepastian tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan.

Prof Eddy mencontohkan, tolok ukur keberhasilan sistem peradilan pidana modern berorentasi pada pencegahan terjadinya tindak pidana.

“Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak tergantung dari berapa banyak kasus yang diungkap, tetapi keberhasilan dalam sistem peradilan pidana modern adalah bagaimana aparat penegak hukum berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kejahatan,” tambah Prof Eddy.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum UGM ini, kondisi ideal tersebut erat kaitannya dengan tagline Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) yang digaungkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Kalau kita kaitkan dengan keberhasilan sistem peradilan pidana modern adalah berusaha mencegah terjadinya kejahatan, maka prediktif itu sangat penting bagi anggota Polri, untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi. Berbagai tindak-tanduk masyarakat yang bisa menimbulkan keonaran, yang bisa menghancurkan ketertiban umum, bahkan bisa melanggar hukum,” terangnya.

Ketika ini sudah mampu diprediksi oleh anggota Polri, maka semboyan yang kedua atau tagline yang kedua, adalah responsibilitas. Apa itu responsibilitas?. Polri harus bisa memberikan solusi dalam konteks preventif, mencegah terjadinya kejahatan, bahkan persuasif mengajak orang untuk tidak melakukan kejahatan.”

“Ini sangat relevan dengan keberhasilan sistem peradilan pidana modern, yaitu berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan,” imbuhnya.

Kehadiran Wamenkumham di acara ini, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dr A Yuspahruddin dan para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Selain Wamenkumham, narasumber lainnya adalah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Dr Fadil Zumhana, Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri Brigjen Polisi Raden Yoseph Wihastono Yoga Pranoto dan seorang pakar bidang Kriminologi dan Kepolisian, Prof Adrianus Sembiring Meliala.

Peserta kegiatan merupakan para Taruna Akpol Semarang dan perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai universitas di Kota Semarang.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham: Peradilan Hukum Pidana Bukan Sarana Balas Dendam appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini mengacu pada salah satu visi dan misi dibentuknya KUHP baru, yakni Demokratisasi Hukum Pidana.

Prof Eddy menegaskan, tidak benar jika lahirnya KUHP baru akan mengekang kebebasan dalam berpendapat bagi siapapun, selama dalam kaidah yang benar dan sesuai ketentuan.

“Tidak benar jika dikatakan bahwa KUHP bertentangan dengan demokrasi. Tidak benar jika dikatakan KUHP yang baru ini mengekang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan lainnya,” tegasnya saat memberikan keynote speak pada kegiatan Sosialisasi KUHP dengan tajuk “Kenduri KUHP Nasional” yang digelar di Gedung Prof Soedarto Universitas Diponegoro, Selasa (24/1/2023).

Menurutnya, apa yang telah dirumuskan oleh para pembentuk dan perumus KUHP merujuk pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji materiil, baik terhadap pasal-pasal yang menyangkut penyerangan harkat, martabat Presiden atau Wakil Presiden, juga pasal-pasal penyebar kebencian.

“Apa yang dirumuskan di dalam KUHP ini sudah disesuaikan dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak benar jika dikatakan, bahwa KUHP baru ini akan mengekang kebebasan, berekspresi, berpendapat, demokrasi dan lain sebagainya,” tuturnya.

Pernyataan ini selaras dengan paparan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof Dr Mahfud MD, yang juga menyampaikan materi dalam kegiatan tersebut.

Mahfud MD menegaskan, KUHP baru tidak diciptakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan tidak membatasi kritikan terhadap pemerintah.

Menkopolhukam menjelaskan, ada dua alasan kuat menjawab “tudingan” anti demokrasi tersebut.

Pertama, aturan terkait menyampaikan pendapat di muka umum atau kritik terhadap pemerintah telah diatur dalam KUHP yang lama. Artinya, bukan hal yang baru dan bukan hal khusus yang dimunculkan dalam KUHP baru.

“KHUP baru sama sekali tidak melarang adanya kebebasan berpendapat selama dilakukan secara baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Menurut Mahfud MD, kadang yang terjadi di masyarakat adalah penyerangan terhadap harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden, yang berlindung dalam frase kebebasan berpendapat.

Sedangkan alasan kedua adalah, bahwa KUHP baru akan berlaku 3 tahun ke depan sejak disahkan. “Artinya, ketika KHUP baru ini berlaku, masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah berakhir. Maka, pendapat yang menyatakan KUHP baru merupakan produk pemerintah saat ini yang anti kritik, dipastikan terbantahkan, karena KHUP ini akan benar-benar efektif pada pemerintahan selanjutnya,” terang Mahfud.

Diharapkan kegiatan sosialisasi KHUP baru dapat terus dilakukan kepada seluruh stakeholder seluruh anak bangsa dan teristimewa kepada aparat penegak hukum. Agar tidak ada perbedaan tafsir, dan tidak ada perbedaan pemaknaan di dalam melaksanakan KUHP yang baru.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadirkan narasumber lainnya, yakni Prof Dr. Barda Nawawi Arief, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI anggota Komisi III dan Usman Kansong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari Kemenkumham sendiri dihadiri Plt Ditjen Perundangan-undangan, Dhahana Putra, Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Ambeg Paramarta, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Cahyani Suryandani, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin.

Hadir juga, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan serta Pejabat Administrasi Kanwil.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut diikuti peserta dari perwakilan aparat penegak hukum, kalangan akademisi, dan LSM terkait.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham Tegaskan, Tidak Benar Jika KUHP Baru Akan Mengekang Kebebasan Berpendapat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ziarah ini untuk mengenang dan mengingat pengorbanan dan jasa-jasa para pahlawan. Bahkan setiap peringatan hari besar di Kemenkumham selalu diadakan kegiatan-kegiatan serupa, ataupun kegiatan lain yang bersifat mengingat jasa-jasa perjuangan pahlawan.

Diketahui, Kemenkumham RI sendiri memiliki seorang pejuang bernama Prof. Muladi yang sangat dikenang dan memiliki andil besar dalam kontribusinya terhadap Kemenkumham hingga akhir hayatnya.

Prof Muladi adalah Menteri Kehakiman RI pada pemerintahan Soeharto dan BJ Habibie periode 1998 hingga tahun 1999. Ia wafat pada usia 77 tahun dan disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang.

Sebagai bangsa yang besar dan tidak melupakan jasa pahlawan terdahulu, pada hari ini Selasa (24/1), jajaran Kemenkumham Jateng yang dipimpin oleh Wamenkumham, Edward OS Hiariej, mengunjungi TMP Giri Tunggal Semarang, tempat dimana Prof Muladi disemayamkan, untuk melaksanakan ziarah dan tabur bunga.

Selain Wamenkumham, hadir juga Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Ambeg Paramarta, PLT. Dirjen PP, Dhahana Putra, dan Rektor Undip, Yos Johan Utama, dan Direktur Eksekutif Human Right Resource Center, Harkristuti Harkrisnowo.

Sementara dari Kemenkumham Jateng dihadiri Kepala Kanwil, DR. A. Yuspahruddin, Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan.

Kunjungan Wamenkumham kali ini merupakan ungkapan tanda syukur telah disahkannya KUHP Nasional yang baru. Momen disahkannya KUHP Nasional yang baru merupakan harapan Prof. Muladi yang belum terwujud sampai akhir hayatnya.

Ia sebagai begawan hukum ikut menggawangi dan bertanggung jawab atas KUHP selama 35 tahun lamanya. Prof Muladi merupakan satu-satunya pemegang warisan dari para profesor terdahulu yang terlibat dalam pengkajian revisi KUHP sejak awal. Tokoh-tokoh seperti halnya Prof Soedarto dan Prof Roeslan Saleh yang menitipkan tongkat estafet agar Prof. Muladi menyelesaikan revisi KUHP.

“Terima kasih Prof Muladi, telah mengawal pembentukan KUHP hingga hari ini dapat disahkan. Doakan kami sukses mengawal KUHP hingga waktu diberlakukannya,” kata Wamenkumham sembari menabur bunga di pusara Prof. Muladi.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham Ziarah ke Pusara Mantan Menteri Kehakiman, Prof. Muladi appeared first on SuaraBaru.id.

Prof Eddy menilai, Lapas Batang memang sangat layak untuk menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Ya, ini kan salah satu Lapas yang mendapatkan WBK. Kalau lihat dari pelayanan dan situasi nyaman, kondusif, ya memang pantas mendapatkan predikat WBK,” tuturnya, Selasa (3/1/2023).

Wamenkumham juga memberikan apresiasi atas hasil pembinaan di Lapas Batang.

Menurut Prof Eddy, Lapas Batang telah berhasil melakukan pembinaan kemandirian dan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Diantaranya yang menjadi sorotan adalah pembinaan fisik WBP melalui olahraga angkat besi, cross fit, fitness dan kesenian.

“Itu kan ada (olahraga) angkat besi. Jadi betul-betul dibina dan ada tempat dan sarana latihannya dipersiapkan khusus begitu,” ujarnya.

“Itu keberhasilan dari pembinaan. Bukan hanya olahraga tapi juga seni,” sambungnya.

Diketahui, Lapas Batang berhasil mencetak atlit angkat besi yang berasal dari WBP dan telah berhasil membawa WBP-nya meraih juara I festival akustik yang diadakan Disparpora Kabupaten Batang.

Sebelumnya, Wamenkumham yang didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr A Yuspahruddin bersama para Kepala Divisi melakukan peninjauan proses pembinaan di Lapas Batang.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham Menyebut, Lapas Batang Layak Sandang Predikat WBK appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Prof Eddy, dengan profesionalisme yang tinggi, maka pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan lebih berkualitas.

“Saya kira, tidak lain dan tidak bukan untuk terus meningkatkan profesionalisme agar bisa menuju Zona Integritas khususnya WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani),” ujarnya usai melakukan peninjauan di Kanim Pemalang, Selasa (3/1/2023).

Prof Eddy menerangkan, tidak ada agenda khusus dalam kunjungan kerjanya kali ini. “Cuma melakukan kunjungan biasa ke UPT. Tidak ada hal lain, cuma kunjungan biasa ke UPT. Meninjau pelayanan publik dan lainnya,” ujarnya.

Wamenkumham berharap, UPT yang telah meraih predikat WBK itu mampu meraih predikat yang lebih baik.

“Kanim Pemalang ini kan sudah WBK ya, diharapkan di masa mendatang bisa memperoleh predikat WBBM,” tukasnya.

Sebelumnya, Wamenkumham yang didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Dr A Yuspahruddin bersama para Kepala Divisi, melakukan peninjauan ke seluruh ruang pelayanan Kanim Pemalang.

Dipandu Kepala Kanim Pemalang, Arvin Gumilang, Prof Eddy melihat bagaimana proses pemberian layanan, mulai dari pendaftaran pembuatan paspor, wawancara, pengambilan photo hingga penyerahan paspor yang sudah jadi.

Wamenkumham juga meninjau kondisi ruang Detensi Imigrasi, ruang khusus pemeriksaan paspor rusak atau hilang, dan ruang kerja lainnya.

Ning Suparningsih

The post Wamenkumham Kunjungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang appeared first on SuaraBaru.id.