”Dengan perencanaan yang baik, kita bisa menentukan lebih dahulu, mana desa yang akan diunggulkan untuk tujuan wisata. Setelah itu, desa di sekitarnya harus dijadikan penyangga desa tujuan wisata itu, sehingga satu kawasan bisa maju bersama,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/8/2023).

Pernyataan itu diungkapkannya, saat beraudiensi dengan para kepala desa dan pegiat wisata di Rumah Bima, Dusun Cideng, Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (12/8/2023). Di Kecamatan Cilongok, terdapat 20 desa dengan sejumlah potensi untuk dikembangkan sebagai desa tujuan wisata.

BACA JUGA: Senyum Ceria Siti Atikoh Saksikan Antusiasme Peserta Jateng Anniversary Run

Pada kesempatan itu, Lestari yang juga Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Cilongok.

Pertemuan itu, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, tercetus ketika dirinya bertemu dengan Andy F Noya, founder benihbaik.com, yang tinggal di Kecamatan Cilongok, Banyumas. Andy pun menginisiasi acara diskusi, untuk mendengarkan aspirasi dalam upaya mewujudkan dan memberdayakan masyarakat.

Sejumlah desa di Kecamatan Cilongok, menurut Andy, memiliki potensi sebagai desa wisata. Namun para kepala desa memerlukan sejumlah contoh, dari desa-desa wisata yang dinilai sukses di Tanah Air.

BACA JUGA: Siti Atikoh Kalungkan Medali ‘Finisher’ pada Ganjar

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jateng itu mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menggalakkan pembangunan desa wisata dan kampung tematik.

”Bagaimana kita mampu membangun suatu desa menjadi desa wisata, tanpa menghilangan jati diri desa itu. Ini yang penting,” ujarnya.

Rerie juga menceritakan, bagaimana pengembangan Balkondes di sekitar kawasan Candi Borobudur, yang saat ini menghadapi beberapa kendala, karena perencanaan yang kurang matang.

BACA JUGA: Seni Soreng Budoyo Manggolo Putro Juarai Festival Kesenian Rakyat

Jadi, tegas anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, mereka bisa belajar dari pengembangan desa wisata di sekitar Borobudur. Agar upaya pengembangan pariwisata di sejumlah desa di Kecamatan Cilongok, jangan sampai mengalami kendala serupa seperti desa-desa di kawasan Candi Borobudur.

Selain membicarakan arah pengembangan desa untuk menjadi desa wisata, dalam pertemuan itu juga terungkap sejumlah permasalahan masyarakat di Kecamatan Cilongok.

Mulai dari kesulitan mendapatkan sambungan aliran listrik, ketersediaan air bersih, dukungan di sektor perkebunan, hingga permohonan bantuan untuk pengentasan stunting.

Sejumlah permasalahan itu juga akan ditindaklanjuti oleh legislator Fraksi Nasdem Dapil Banyumas, Sugeng Suparwoto, yang juga hadir dalam pertemuan itu.

Riyan

The post Kembangkan Desa Wisata Tanpa Hilangkan Jatidiri Wilayah appeared first on SuaraBaru.id.

”Kita sering menyinggung tentang besarnya potensi yang dimiliki sektor UMKM, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Nasional. Namun upaya untuk mengatasi kendala di sektor UMKM itu, belum memperlihatkan konsistensi yang memadai,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/6/2023).

Kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemi covid-19 pada 2020 2021. Berdasarkan survei dari UNDP dan LPEM UI yang melibatkan 1.180 responden terungkap, pada masa pandemi, lebih dari 48 persen UMKM mengalami masalah bahan baku, 77 persen pendapatannya menurun, 88 persen UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan 97 persen UMKM mengalami penurunan nilai aset.

BACA JUGA: TPA Miftahul Huda Bulu Rembang Terima Bantunan Dana TJSL Non PUMK Rp 13,6 Juta dari Perhutani Mantingan

Menurut Lestari yang merupakan Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, sejumlah kendala klasik yang dihadapi UMKM itu, harus segera diatasi, agar bisa segera pulih dan bertumbuh.

Apalagi, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5 persen, dan menyerap 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja Nasional.

Dengan relatif besarnya kontribusi yang dimiliki sektor UMKM, ujar Rerie, harus dipastikan masalah-masalah klasik di sektor UMKM, seperti sulitnya permodalan dan kurangnya literasi keuangan para pelaku UMKM, sudah bisa diatasi melalui mekanisme yang dibangun dengan baik.

BACA JUGA: Sambut Hari Bhayangkara, Dandim dan Bupati Wonogiri Ikut Gowes Bersama

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong, agar para pemangku kebijakan memiliki semangat yang sama, dan konsisten dalam membina dan membangun ekosistem berusaha yang baik bagi para pelaku UMKM di Tanah Air.

Dengan begitu Rerie berharap, masalah-masalah klasik di sektor UMKM bisa diatasi bersama, dan peran sektor UMKM yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Nasional, bisa semakin signifikan.

Riyan

The post Sektor UMKM Masih Terkendala Beragam masalah appeared first on SuaraBaru.id.

”Perempuan merupakan bagian dari populasi global yang penting. karena memiliki potensi kontribusi yang nyata dalam proses pembangunan ekonomi di setiap negara,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4/2023).

Pernyataan Lestari itu disampaikannya, saat menjadi pembicara secara daring dalam diskusi bertema ‘National Strategies For Women: Investing in Economic Empowerment’, yang digelar National Research University Higher School of Economics (HSE University), di Moskow, Rusia, Rabu (5/4/2023), dan dihadiri para pakar dari sejumlah negara secara daring dan luring.

BACA JUGA: Kendalikan Inflasi Jelang Idul Fitri , Sekda Jepara : Potong Jalur Distribusi agar Harga Stabil

Menurut Rerie sapaan akrab Lestari, terlepas dari potensi itu, perempuan masih menghadapi sejumlah hambatan terkait kesetaraan, termasuk di sektor ekonomi.

Padahal, jelas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, kesetaraan gender secara jelas sudah ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs No 5), yang merupakan prasyarat untuk mencapai kesetaraan dan kemakmuran seluruh umat manusia.

”Sehingga, hambatan pemberdayaan ekonomi perempuan harus didekati dengan kebijakan yang mampu membangun semangat kewirausahaan yang inklusif gender,” tegas Rerie.

BACA JUGA: Lebaran Berpotensi Beda, Ini Imbauan Kemenag Kudus kepada Masyarakat

Pada forum itu, Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu mengungkapkan, selama satu dekade terakhir, Indonesia telah melakukan upaya signifikan, untuk berinvestasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

Disampaikan dia, upaya pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga berkontribusi pada tujuan SDGs lainnya, seperti SDGs No 8, tentang peningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Meski begitu, diakui Rerie, Indonesia masih memiliki sejumlah “pekerjaan rumah” dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Antara lain dalam bentuk peningkatkan pemerataan
partisipasi tenaga kerja, melalui kebijakan dan pengembangan keterampilan, peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, ungkap anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, tercermin dalam berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Riyan

The post Perempuan Miliki Potensi Kontribusi Pembangunan Ekonomi appeared first on SuaraBaru.id.

”Perjalanan panjang pembahasan RUU PPRT akhirnya maju selangkah, dengan sepakatnya Bamus DPR RI membawa RUU PPRT ke Sidang Paripurna, untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/3/2023).

Menurut dia, kesepakatan Bamus DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU PPRT ke tahapan berikutnya, tidak lepas dari kegigihan masyarakat, pers, partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM), yang selama ini memperjuangkan penegakan hak-hak pekerja rumah tangga.

BACA JUGA: Batal Audiensi, Ratusan Guru Swasta di Grobogan Ungkapkan Rasa Kecewa

Rerie sapaan akrab Lestari berharap, para pemangku kepentingan dalam proses pembahasan RUU PPRT, segera mempersiapkan sejumlah langkah yang diperlukan, agar tahapan pembahasan berikutnya, bisa berjalan sesuai rencana.

Rerie yang juga Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu juga berharap, dalam kelanjutan pembahasan RUU PPRT, pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat, agar UU yang dihasilkan kelak bisa diterapkan dengan baik.

Legislator Partai Nasdem dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar RUU PPRT segera disahkan menjadi UU, sehingga para pekerja rumah tangga di Tanah Air, bisa memiliki kepastian perlindungan hukum saat bekerja mencari nafkah.

BACA JUGA: BP Jamsostek Pekalongan Serahkan Santunan Jaminan Kematian

Dengan disahkannya UU PPRT kelak, tegas Rerie, dorongan untuk mewujudkan amanah Pembukaan UUD 1945, agar setiap anak bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, akan semakin kuat.

”Bila setiap anak bangsa sadar akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan untuk diamalkan dalam keseharian, saya yakin bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tangguh dan berkarakter kuat, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman,” tandasnya.

Riyan

The post RUU PPRT Dibawa ke Sidang Paripurna appeared first on SuaraBaru.id.