Salah satu temuan yang menonjol adalah, adanya sejumlah radio yang sudah tidak beroperasi atau tidak siaran, serta sejumlah LP yang tidak mendokumentasikan siaran, yang merupakan kewajiban bagi penyelenggara siaran. Temuan lain di antaranya, radio yang tidak dilengkapi papan nama, kesulitan perpanjangan IPP, dan persoalan administratif lainnya.

Koordinator Bidang Penataan Infrastruktur dan Sistem Penyiaran KPID Jateng, Anas Syahirul Alim menyatakan, tidak beroperasinya radio disebabkan sejumlah permasalahan yang beragam.

BACA JUGA: Pemudik Gelombang Pertama Diperkirakan Sudah Masuk

Di antaranya tidak siapnya pengelola untuk menginvestasikan modal dan tenaga untuk operasional radio. Atau juga radio sudah tidak bisa memberikan pemasukan sebagai entitas bisnis, sehingga radio yang telat melakukan perpanjangan izin, akhirnya frekuensinya digudangkan.

”Intinya kita temukan operasional sudah tidak ada, pengelola tidak bisa ditemui, dan kami lihat belum ada upaya yang dilakukan, untuk menghidupkan kembali radionya. Padahal beberapa kita cek, masih aktif izinnya,” kata Anas, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/4/2023).

Terhadap lembaga penyiaran yang sudah tidak beroperasi itu, selanjutnya akan dilakukan pemantauan dan pemanggilan. Sesuai Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) nomor 2 tahun 2023, tentang Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Karena tidak Melakukan Siaran, maka KPI/KPID bisa memberikan teguran tertulis, sampai merekomendasikan pencabutan izin siaran.

BACA JUGA: Satu Data Indonesia, Sinergikan Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah

”Karena itulah, kita akan minta penjelasan terhadap lembaga penyiaran yang sudah tidak beroperasi itu. Hal ini juga sebagai bentuk pembinaan terhadap LP. KPI sesuai PP 50 tahun 2005, juga bisa merekomandasikan ke Kemenkominfo, untuk pencabutan izin siaran bagi LP yang tidak siaran dalam kurun waktu tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Anas juga menjelaskan, kegiatan monitoring ini sebagai salah satu implementasi tugas dan kewajiban KPI, dalam ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-undang Penyiaran, UU Nomor 32 tahun 2002.

Dalam berbagai kesempatan, terutama saat KPID melakukan monitoring ke daerah, Anas menyayangkan, masih banyaknya laporan adanya aktivitas siaran tanpa izin, yang ditemukan di beberapa daerah.

BACA JUGA: Muncul Potensi Penyebaran Penyakit di Masa Mudik Lebaran

”Ada fenomena kontradiktif, di mana banyak radio resmi yang tutup operasional, tapi justru masih banyak juga radio yang bersiaran tanpa izin, dan mengganggu radio yang legal,” paparnya.

Laporan atau keluhan soal radio ilegal ini sering diterima, baik saat monitoring ke daerah maupun yang datang ke KPID. Lalu juga juga soal lesunya pemasukan iklan untuk radio di daerah. Karena itulah, Anas mengajak pihak terkait yang berwenang mengatasi siaran ilegal ini, untuk lebih optimal dalam melakukan tindakan.

Pihaknya menyimpulkan, permasalahan tidak produktifnya radio bukan semata-mata pengaruh pasar yang lesu. Karena pada kenyataannya, tetap banyak peminat untuk mengelola radio meskipun kanal yang terbuka sudah penuh.

BACA JUGA: Kembalikan Semangat Kejayaan Melalui LPS Monas Half Marathon

Pada kesempatan lainnya, Wakil Ketua KPID Jateng, Achmad Junaidi menjelaskan, berbagai fenomena yang ditemukan selama monitoring, akan menjadi evaluasi.

”Kita akan lihat, kenapa radio terus mengalami defisit, hingga tutup operasional. Apakah lebih pada faktor internal atau eksternal manajerial,” tegas Junaidi.

Adapun terkait radio ilegal, KPID Jateng akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yang memiliki kewenangan pada pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap penyalahgunaan frekuensi.

”Karena soal siaran ilegal ini bukan ranah KPID. Tetapi kami akan dorong lembaga berwenang, untuk lebih intensif lagi mengatasi problematika ini,” imbuhnya.

Riyan

The post Keberadaan Siaran Radio Ilegal Banyak Dikeluhkan appeared first on SuaraBaru.id.

Pelatihan yang diikuti seluruh LPP RRI dan LPPL Radio se-Jateng ini, dibuka Ketua KPID Jateng, M Aulia Assyahiddin. Kegiatan dibagi menjadi tiga sesi, dengan narasumber Wakil Ketua KPID Jateng, Achmad Junaidi, Station Manager Sonora Semarang, Victor Yoga, dan Direktur Operasional LPPL Erte FM Temanggung, Puspa Angger.

Pada kegiatan itu, dilaksanakan diskusi, dan mengajak insan penyiaran untuk meningkatkan pemahaman penyiaran atas regulasi penyiaran, meningkatkan kreativitas produksi konten siaran, terselenggaranya konvergensi media penyiaran dengan platform baru, dan mendorong potensi pendapatan lembaga penyiaran, melalui pemasaran jasa iklan.

BACA JUGA: Pengembangan Sektor Pariwisata Nasional Harus Terus Dijaga

Wakil Ketua KPID Jateng, Achmad Junaidi menegaskan, LPPL di provinsi ini harus mematuhi regulasi tentang penyiaran, khususnya saat mendekati tahun politik.

Lembaga penyiaran publik harus berhati-hati dalam menyiarkan siaran Pemilu, iklan kampanye pasangan calon, terutama apabila ada Paslon dari incumbent atau unsur pemerintah, mengingat sebagian sumber dana LPPL berasal dari APBD.

”Pada Pemilu sebelumnya, ditemukan pelanggaran dalam iklan Bakal Paslon Incumbent oleh radio LPPL setempat. Sementara Bakal Paslon pesaing tidak diberi kesempatan, ini jelas keberpihakan yang nyata,” jelas Junaidi.

BACA JUGA: Seorang Petani Ditemukan Tewas di Kebun, Ada Ceceran Darah di Kaki Korban

Mengenai temuan itu, Junaidi menambahkan, telah dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Siaran Pemilu sendiri telah diatur dalam Standar Program Siaran Pasal 71, bahwa siaran harus adil dan proporsional. Oleh karena itu, posisi LPPL baik ada Pemilu maupun tidak, tetap harus selalu independen dan netral.

Dalam paparannya, Junaidi juga menyampaikan, perlunya bentuk badan hukum yang tepat untuk LPPL, agar dalam pengelolaan anggaran lebih akuntabel, dan mampu menciptakan LPPL yang mandiri dan independen.

”Kami berharap, Perda Penyiaran yang diinisisasi DPRD Provinsi Jateng ini, dapat dijadikan rujukan di daerah, dalam memberikan arah bentuk kelembagaan dan pengelolaan keuangan LPPL,” ungkap Junaidi.

BACA JUGA: Apa Itu Cornelia de Lange Syndrome?

Hal itu didasarkan pada adanya beberapa LPPL, yang tidak berani menerima iklan. Padahal sesuai UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 15, salah satu sumber pembiayaan LPPL adalah dari iklan, selain dari APBD.

”Mungkin saja bisa dikaji bentuk kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), karena pengelolaan keuangan BLUD dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual, tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,” jelasnya.

Menurut dia, radio publik mengemban tugas lebih berat. ”Karena itu kami akan mendorong DPRD Jateng, untuk mengesahkan perda penyiaran yang isi terbesar adalah membuat pengaturan komprehensif, tentang penyiaran termasuk anggarannya,” tegasnya.

BACA JUGA: Kapolda Jateng: Ledakan di Giriwarno, Kaliangkrik, Low Explosive

Diterangkan Junaidi, jangan sampai penyiar ini tidak dapat penghargaan. Begitu juga Perbub bisa dilahirkan, sehingga kebijakan dari bupati bisa diterapkan.

Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jateng, Asih Budiastuti berharap, melalui kegiatan ini, pengelola LPPL makin paham regulasi, paham dalam membuat konten yang baik, dan paham perkembangan teknologi, sehingga memunculkan SDM penyiaran yang profesional.

Riyan

The post Jelang Tahun Politik, LPPL Harus Patuhi Regulasi Penyiaran appeared first on SuaraBaru.id.