Naskah draf diserahkan langsung Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Penyusunan Rancangan Perpres ini, terkait Rapat Koordinasi Media Berkelanjutan atau Publisher Right Platform Digital, di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023), yang berlangsung ricuh.

BACA JUGA: Perlu Solusi, Agar Banjir Lepasan Air Waduk Gajahmugkur Wonogiri Tidak Terulang

Kericuhan berlangsung, ketika Rakor yang difasilitasi Kemenkominfo bersama Dewan Pers dan konstituennya, terjadi silang pendapat secara tajam. Akibat dari itu, rapat dihentikan sebelum membahas mekanisme penting lainnya, tentang draf Perpres Publisher Right Media Digital/Media Berkelanjutan.

Rapat kemudian dilanjutkan keesokan harinya oleh Dewan Pers dan konstituennya, di Hotel Horison, Bekasi, pada Kamis-Jumat (16-17/2/2023). Namun hasil rancangan draf hanya ditandatangani lima konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Sedangkan empat Konstituen Dewan Pers lainnya, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), menolak menandatangani draf Rancangan Perpres itu.

BACA JUGA: Sandiaga Uno Buka Rakernas PB PRSI 2023

Sementara konstituen Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) tidak ikut hadir, dalam rapat penyusunan R-Perpres Media Berkelanjutan oleh Dewan Pers.

SMSI yang diwakili Wakil Ketua Umum, Yono Hartono, dalam penyusunan draf itu menolak Pasal 8 Bab V Ayat (1) dan (2), Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers.

Pasal itu berbunyi, ‘Perusahaan Pers yang bisa mengajukan permohonan berunding atau negosiasi dengan Perusahaan Platform Digital, hanya perusahaan yang sudah terverifiksi Dewan Pers’.

BACA JUGA: Erick Janji Babat Habis Mafia Bola

Penolakan itu kemudian dicatat dalam draf yang ditandatangani lima konstituen Dewan Pers, termasuk SMSI.

Dalam keterangan pers dari Dewan Pers yang diterima kantor pusat SMSI di Jakarta, Sabtu (18/2/2023), Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu mengatakan, draf R-Perpres itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas.

Dalam proses finalisasi R-Perpres itu, Dewan Pers mengundang seluruh 11 konstituennya, untuk membahas materi draf itu.

BACA JUGA: MQK Ajang Kompetisi Darul Falah Amsilati, M.Fatih Amran dari Jepara Juara I

The post Dewan Pers Serahkan Draf Perpres Media Berkelanjutan ke Kemenkominfo appeared first on SuaraBaru.id.

Acara yang digelar di Hotel Patra Semarang, Rabu-Jumat (12-14/10/2022) itu, menghadirkan Keynote Speech Menkominfo, yang disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, dan sambutan Deputi Polhukam Bappenas, Slamet Soedarsono.

Rakornas KI ini mengambil tema ‘Peran Komisi Informasi Mengawal Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional’. Selain seminar, juga informasikan tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Monitoring dan Evaluasi (Monev), Hari Hak untuk Tahu se-Dunia (RTKD/Right to Know Day), dan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).

BACA JUGA: Cara Unik Calon Petinggi Raih Simpati Massa

Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan, tema Rakornas ini merupakan telaah atas situasi bangsa memasuki tahapan pesta demokrasi, yakni Pemilu dan Pemilihan Presiden pada 2024.

”Komisi Informasi harus memberikan dukungan berupa energi positif, bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Presiden, yang dilaksanakan serentak pada 2024 secara transparan dan akuntabel,” kata Donny, dalam sambutan pembukaan Rakornas.

Hadir dalam acara yang dibuka Kepala Dinas Kominfo, Riena Retnaningrum ini, di antaranya Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandiyudha, Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Naraya, Ketua Bidang Kelembagaan Handoko Agung Saputro, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Rospita Vici Paulyn.

BACA JUGA: Pengurus OSIS SMPN 1 Mayong Dilantik, Kelahiran Nabi Anugrah Bagi Umat

Ada juga Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin, serta Ketua Bidang ASE Samrotunnajah Ismail. Dalam acara itu, hadiri pula Komisioner KI seluruh Indonesia, Bupati/Wali Kota se-Jateng, KPU dan Bawaslu Jateng.

Pada kesempatan itu, Donny menyampaikan, diperlukan keterbukaan informasi pemilu dan pemilihan oleh penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), partai politik, dan masyarakat sebagai pemilih.

”Keterbukaan informasi setiap tahapan pemilu dan pemilihan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sebagai pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.

BACA JUGA: Kabupaten Pacitan Kini Memiliki Museum Prasejarah

Dikatakannya, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional.

Untuk itu, menurutnya, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden harus memperhatikan prinsip dan asas KIP, yang merupakan aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden yang transparan dan akuntabel.

”KIP dapat memberikan jaminan akses informasi, kontrol masyarakat, serta meningkatkan pertanggungjawaban penyelenggara pemilu dan pemilihan presiden, sehingga mewujudkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimping bangsa,” terang dia.

BACA JUGA: Hadiri Pembukaan MTQ, Ganjar: Semoga Silaturahmi Tambah Rumaket

Sedangkan Penanggung Jawab Rakornas XIII, Handoko Agung Saputro menyampaikan, KI sebagai lembaga yang dibentuk oleh UU KIP, memiliki peranan dalam memastikan seluruh Badan Publik (BP), tidak terkecuali KPU, Bawaslu dan DKPP, untuk melaksanakan prinsip dan asas KIP, dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.

”KI harus berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan presiden yang transparan, dengan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik, dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknisnya,” ungkap Handoko, yang juga mantan Komisioner KPU Jateng ini.

Ditambahkan dia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan, tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Putri KW Petik Kemenangan Perdana

Disampaikan juga, adanya tantangan di era disrupsi atau perubahan, seperti saat ini dalam menjaga data yang dikelolanya. Menurut dia, digitalisasi pemilu dan pemilihan merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun demokrasi, serta mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate.

Diungkapkan Handoko, berbagai sistem informasi sejatinya telah dikembangkan penyelenggara pemilu, seperti KPU, dengan membangun kanal atau laman khusus, yang menyajikan informasi berkaitan dengan kepemiluan.

”Kanal itu dapat diakses pada https://infopemilu.kpu.go.id. Sedangkan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki tugas pengawasan, menyiapkan kanal atau laman khusus berupa Sistem Informasi Pengawasan Pemilu, yang dapat diakses pada http://sipp.bawaslu.go.id/,” rincinya.

BACA JUGA: Meski Kalah, Gibran/Gerardo Petik Pelajaran Berharga

Sementara itu, Plt Sekretaris KI Pusat, Nunik Purwanti, menyebutkan, digelarnya Rakornas ini, untuk menguatkan koordinasi KI se-Indonesia, dalam membangun sinergi guna mewujudkan keterbukaan informasi.

Selain itu, untuk pengambilan peran dan pembahasan agenda kerja KI Pusat, KI Provinsi dan KI Kabupaten/Kota, dalam menyambut pelaksanaan Pemilu 2024, dan perumusan langkah-langkah strategis yang harus diambil, untuk mensikapi Pemilu 2024.

Riyan

The post Transparansi Tahapan Pemilu Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.