PENDIDIKAN adalah hak fundamental setiap warga negara dan sekaligus generator utama mobilitas sosial. Di Indonesia, salah satu reformasi terbesar dalam dunia pendidikan dasar dan menengah selama satu dekade terakhir adalah, penerapan Sistim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau yang sekarang lebih dikenal SPMB (Sistim Penerimaan Murid Baru).

Sistim ini awalnya dirancang dengan bertumpu pada batasan geografis atau zonasi. Namun, setiap kali musim SPMB tiba, batasan jarak tersebut kerap kali memicu manipulasi administratif yang memprihatinkan, di mana orang tua berbondong-bondong menyiasati domisili pada Kartu Keluarga (KK), demi meloloskan anak mereka ke sekolah tertentu.

Fenomena “alamat palsu” ini memicu pertanyaan besar: Apakah mungkin sistim ini diubah dengan membebaskan anak dan orang tua memilih sekolah secara merdeka, namun kelulusannya dikendalikan sepenuhnya oleh kuota daya tampung dan kompetensi siswa?

Siasat memindahkan nama anak ke dalam Kartu Keluarga kerabat, atau meminjam alamat warga lokal yang dekat dengan sekolah incaran, sebenarnya adalah respon keputusasaan terhadap sistim yang mematikan hak pilih. Jika regulasi SPMB diubah dengan mengasumsikan bahwa setiap anak bebas memilih sekolah mana pun yang mereka inginkan tanpa sekat zonasi, maka fungsi Kartu Keluarga akan bersih dari intrik kebohongan.

KK akan kembali pada fungsi aslinya, sebagai dokumen kependudukan yang jujur, bukan alat manipulasi jalur masuk sekolah. Kebebasan memilih ini memberikan keadilan psikologis bagi siswa untuk memperjuangkan mimpi mereka di sekolah yang mereka cita-citakan.

Namun, kebebasan memilih tanpa kendali tentu akan menciptakan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah yang dianggap unggul. Di sinilah peran krusial dari penerapan kuota daya tampung dan seleksi kompetensi sebagai filter utama pengganti jarak. Melalui pendekatan ini, setiap sekolah menetapkan kuota kursi yang jelas dan transparan.

Untuk mengisi kuota tersebut, siswa harus berkompetisi secara sehat menunjukkan kompetensinya, baik melalui nilai akademik, bakat non-akademik, maupun jalur afirmasi berbasis kompetensi khusus bagi masyarakat kurang mampu. Sistim ini sangat mungkin diterapkan dan jauh lebih adil, karena anak diterima berdasarkan kualitas diri dan usaha kerasnya, bukan karena faktor keberuntungan letak geografis rumahnya.

* * * * *

Penerapan sistim berbasis kompetensi dan kuota ini, juga menjadi solusi ampuh untuk menghentikan degradasi moral anak sejak dini. Pada sistim berbasis jarak yang korup, anak secara tidak langsung diajarkan bahwa, aturan hukum bisa diakali melalui manipulasi domisili KK.

Sebaliknya, jika kelulusan didasarkan pada kompetensi, anak dirangsang untuk belajar lebih giat, mengasah bakat, dan menghargai sebuah proses perjuangan yang jujur. Ketika mereka berhasil lolos masuk ke sekolah impiannya, mereka masuk dengan kepala tegak karena bangku tersebut diraih atas dasar kapasitas intelektual dan mentalitas yang teruji, bukan hasil dari sebuah kebohongan administratif.

Mengubah arah SPMB menjadi sistim yang membebaskan pilihan tetapi ketat secara kuota dan kompetensi membutuhkan komitmen sistemis yang kuat. Pemerintah harus memastikan alat ukur kompetensi yang digunakan bersifat standar, transparan, dan bebas dari intervensi “orang dalam”.

Selain itu, kuota untuk jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu yang memiliki potensi kompetensi tetap harus dikunci rapat, agar asas keadilan sosial tidak hilang. Seiring berjalannya sistim ini, pemerintah dapat secara paralel melakukan pemerataan mutu sekolah. Ketika kompetensi menjadi mata uang utama dalam SPMB, sekolah-sekolah yang awalnya sepi akan mulai bebenah meningkatkan kualitasnya agar dapat menarik minat calon murid-murid berkompetensi tinggi.

Sengkarut Kartu Keluarga dalam SPMB selama ini adalah cerminan dari kegagalan sistim yang memaksa jarak sebagai penentu takdir pendidikan. Membuka ruang kebebasan memilih bagi orang tua dan anak yang disaring melalui kuota dan kompetensi adalah, sebuah alternatif yang sangat mungkin dilaksanakan dan jauh lebih humanis.

Pendidikan tidak boleh dimulai dengan kepalsuan alamat kependudukan. Dengan mengembalikan SPMB pada jalur kompetensi yang sehat dan transparan, kita tidak hanya sedang menyaring murid-murid terbaik, tetapi juga sedang merawat integritas moral dan mendidik generasi masa depan bangsa yang jujur, tangguh, serta siap berkompetisi secara adil.

— Penulis Dosen Manajemen Pendidikan S2 Upgris Bidang Keahlian Perencanaan Pendidikan, Pengembangan SDM Pendidikan, dan Pengembangan SDM dalam Pendidikan —

The post Sengkarut Kartu Keluarga: Menyiasati Domisili dalam Sistim Penerimaan Murid Baru appeared first on SuaraBaru.id.

Penegasan itu disampaikan Sekda, dalam rapat koordinasi pengelolaan BLUD yang digelar di lingkungan Pemkab Grobogan. Rakor sekaligus sosialisasi penerapan SIPD e-BLUD itu, dilakukan di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, Jumat (13/3/2026).

Dalam forum yang dihadiri berbagai pengelola layanan itu, Anang Armunanto menekankan, penerapan SIPD e-BLUD di Grobogan, menjadi bagian penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan layanan publik. Melalui sistim itu, pemkab mendorong pengelolaan anggaran yang lebih tertata sekaligus mudah diawasi.

BACA JUGA: Warteg Gratis Alfamart, 60 Ribu Paket Buka Puasa Dibagikan Selama Ramadan

Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam kegiatan itu. Di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur Daerah, Kepala Bidang Administrasi Anggaran BPPKAD, serta Kepala Bagian Hukum Setda.

Dalam arahannya, Sekda Anang Armunanto mengingatkan, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD, harus diimbangi dengan ketelitian dalam setiap penggunaan anggaran.

Menurutnya, pola keuangan BLUD memang memberikan ruang keluwesan bagi pengelola layanan, untuk mengatur pendapatan dan belanja. Dengan sistim itu, unit layanan diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Menavigasi Kebijakan Moneter-Fiskal dalam Memitigasi Eskalasi Timur Tengah

Meski demikian, keluwesan itu tetap berada dalam koridor aturan yang harus dipahami secara utuh, oleh seluruh pengelola layanan. Sekda pun menegaskan kelonggaran pengelolaan anggaran, bukan berarti tanpa batasan.

”Hati-hati. Sudah diberikan pengecualian dan fleksibilitas, jangan sampai justru terjadi kesalahan,” pesan Anang dalam rakor itu.

Dia menjelaskan, kesalahan dalam pengelolaan anggaran, sering kali muncul bukan karena unsur kesengajaan. Kesalahan lebih sering terjadi karena kurang cermat memahami ketentuan yang berlaku, dalam pengelolaan anggaran layanan publik.

BACA JUGA: Jelang Mudik Idul Fitri, Polres Wonosobo Cek Kesiapan Jalur Wisata Dieng dan Pos Pengamanan Lebaran

Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran layanan, harus dirancang melalui perencanaan yang matang. Perencanaan itu penting, agar setiap pengeluaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap uang yang keluar harus didukung perencanaan yang baik.

Sekda juga mengingatkan, agar setiap kegiatan layanan selalu mengacu pada dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Dokumen itu memuat berbagai rencana kegiatan layanan, yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran.

Selain itu, RBA juga mencantumkan target kinerja serta proyeksi pendapatan dan belanja, yang menjadi dasar operasional BLUD. ”Kalau BLUD memiliki RBA, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan RBA,” lanjut Sekda, sambil menegaskan pentingnya konsistensi perencanaan.

Pada kesempatan itu juga disampaikan, pentingnya pemahaman kerangka hukum dalam pengelolaan BLUD, di lingkungan pemkab. Dia menyebutkan, salah satu pedoman utama dalam pengelolaan BLUD yakni, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, yang mengatur teknis BLUD.

Tya Widya

The post Sekda Grobogan Anang Armunanto Minta Pengelolaan Anggaran Lebih Cermat appeared first on SuaraBaru.id.

”Salah satu wujud keadilan dalam ekonomi syariah tercermin pada sistim distribusi yang sehat dan transparan. Distribusi dari hulu ke hilir jangan sampai terganggu, apalagi karena aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah,” kata Iswar dalam dialog Kupasan Ramadan Penuh Makna (Kurma), di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Rabu (4/3/2026).

Dia lalu mencontohkan hasil Inspeksi Mendadak (sidak) Pemkot Semarang, yang menemukan sejumlah harga bahan pangan di pasar tradisional, lebih tinggi dibandingkan supermarket.

BACA JUGA: Eksistensi Mualaf di Pakis Aji: Lazismu Jepara dan PCM Pakis Aji Gelar Kajian KIAM  dan Salurkan Kado Ramadhan

Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi panjangnya rantai distribusi di pasar tradisional, sementara supermarket memiliki jalur distribusi yang lebih singkat dan terintegrasi.

”Dari petani langsung ke distributor, lalu disalurkan ke cabang-cabang yang ada,” jelas Iswar, pada acara yang juga dihadiri jajaran pengurus MAJT, seperti Prof Ahmad Izzuddin MAg, Dr KH Muhyiddin MAg, Drs Istajib AS, dan Ir H Suparno, serta peserta Rohis dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain harga, pihaknya juga menyoroti aspek mutu barang yang relatif lebih terjaga di supermarket. Meski demikian, Pemkot berkomitmen memperkuat daya saing pasar tradisional, melalui pengendalian harga dan stabilisasi pasokan.

BACA JUGA: BNN: 195.081 Orang di Jawa Tengah Terpapar Narkoba, Butuh Layanan Rehabilitasi

Salah satu langkah konkret yang dilakukan, memperluas program bazaar pasar murah. Jika sebelumnya digelar di tingkat kecamatan, kini kegiatan itu dilaksanakan di seluruh kelurahan secara rutin, guna membantu pengendalian harga bahan pokok.

Selama Ramadan, Pemkot juga memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, mulai dari ketersediaan stok, pengendalian inflasi, hingga stabilitas harga. Meski terjadi kenaikan inflasi sebesar empat persen secara year on year, namun angka itu masih berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jawa Tengah.

”Alhamdulillah, jika dirata-rata dengan kabupaten/kota lain di Jateng, inflasi di Kota Semarang masih di bawah rata-rata provinsi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Sumanto Dorong Jateng jadi Penghasil Pangan Terbaik

Iswar juga menegaskan, seluruh program yang dijalankannya, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Diakuinya, masih terdapat hambatan dalam distribusi bahan pangan di lapangan. Untuk itu, Pemkot bersama para pemangku kepentingan lainnya, terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan distribusi berjalan lancar dan sesuai aturan.

Riyan

The post Pemkot Semarang Kembangkan Ekonomi Syariah appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, upaya ini dilakukan sebagai implementasi mandat dari Undang Undang, agar pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), berlangsung sesuai koridor syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disampaikan juga, transparansi merupakan fondasi utama lembaga, dalam menjalankan amanah umat. Dia menekankan, operasional Baznas tidak berjalan tanpa kontrol, melainkan diawasi berbagai otoritas resmi.

BACA JUGA: Bandara Adi Soemarmo Siap Sambut Kedatangan Kafilah MTQ Nasional XXXI/2026

”Baznas dalam menjalankan tugasnya, berada dalam sistim pengawasan berlapis. Hal ini sesuai Undang Undang, termasuk pengawasan syariah, audit internal, audit eksternal, serta pengawasan oleh otoritas terkait,” kata Kiai Noor, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/2/2026).

Secara khusus dia juga memberikan apresiasi terhadap pernyataan dari Menteri Agama RI, mengenai penguatan fungsi pengawasan Baznas. Dia menyebutkan, hal itu sejalan dengan aspirasi Baznas di tingkat pusat maupun daerah, serta dari amanat konstitusi.

”Kita mengapresiasi pernyataan Menag, karena sesuai dengan harapan kami dan harapan dari daerah-daerah. Bahkan sesuai amanat UU No 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat Pasal 34 Ayat 1, yang menyebut, Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ),” jelas Kiai Noor lagi.

BACA JUGA: Pokjana Kemenag Jateng Perkuat Kualitas Perencanaan

Dia menambahkan, inisiatif ini membuka peluang bagi penguatan struktur lembaga yang lebih komprehensif, di masa depan. Menag juga perlu membentuk lembaga baru di Baznas, yaitu Dewan Pengawas, seperti yang ada di LAZ.

”Selama ini berdasar peraturan perundangan yang ada, Baznas baru diawasi oleh DPR, Itjen Kemenag, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan pengawasan internal. Dengan adanya masukan pemikiran dari Menag, maka ke depan Baznas akan lebih kuat lagi, dalam melaksanakan prinsip 3 Aman (Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI),” tegasnya.

Kiai Noor menegaskan, Baznas sangat terbuka terhadap segala bentuk penguatan pengawasan, demi memastikan dana zakat benar-benar tersalurkan kepada mustahik secara tepat. Sejalan dengan semakin besarnya Baznas, maka pembentukan Dewan Pengawas sangat diperlukan.

”Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama Baznas dalam menjaga amanah umat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik, melalui tata kelola yang profesional demi kemaslahatan bangsa,” tegasnya.

Riyan

The post Baznas RI Perkuat Pengawasan Berlapis yang Transparan dan Akuntabel appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan menghadirkan narasumber, Kaprodi Teknik Sipil Universitas Semarang (USM), Dr Dhamang Budi Cahyono ST MT IPM ACPE. Dalam paparannya, Dhamang menyampaikan materi regulasi pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing (E-Katalog Versi 6).

Selain itu, disampaikan juga tentang bimbingan teknis E-Katalog konstruksi, bagi penyedia barang dan jasa. Kegiatan ini diikuti para penyedia barang dan jasa, yang ada di Kabupaten Kendal.

BACA JUGA: USM Buka Peluang Studi Lanjut ke National United University Taiwan

”Kami berharap, dengan adanya pengembangan pengadaan secara elektonik (E-Katalog versi 6), pemerintah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa dengan lebih efisien, mengurangai potensi kecurangan, dan meningkatkan kepuasan para pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Menurut dia, platform ini juga mendukung berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan transaksi pengadaan dengan lebih cepat dan akurat. Hal itu sejalan dengan tujuan pemerintah, untuk memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.

Riyan

The post Dosen USM Jadi Narasumber dalam Bimbingan Teknis E-Purcashing appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam keterangannya, Rektor Supari mengatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari komitmennya, untuk memastikan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak signifikan bagi pengembangan sains dan teknologi di Indonesia.

Program terkait juga bertujuan untuk, menghasilkan riset yang dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu juga, menjadi momentum penguatan komitmen seluruh pihak terkait.

”Penandatanganan kontrak kinerja ini merupakan instrumen strategis, untuk memastikan keterhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi, riset, serta sains dan teknologi, yang berdampak bagi masyarakat,” ungkap Rektor.

Riyan

The post Rektor USM Tandatangani Kontrak Kinerja PT Berdampak 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini bertujuan, untuk memperkuat peran kepemimpinan struktural dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi di lingkungan universitas. Dalam acara ini, Rektor USM, Dr Supari ST MT, hadir sebagai pembicara utama.

Dalam paparannya, Rektor menegaskan, pejabat struktural tenaga kependidikan memiliki posisi strategis, sebagai penggerak budaya pelayanan prima dan tata kelola yang baik di setiap unit kerja.

BACA JUGA: Akademisi USM Susun Risalah Kebijakan untuk Pemkot

”Pelayanan prima harus menjadi komitmen bersama, dimulai dari pimpinan struktural. Nilai harmonis, akuntabel, transparan, dan integritas, harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap proses pelayanannya,” tegas Dr Supari.

Menurut dia, pejabat struktural tidak hanya dituntut memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga keteladanan dalam sikap, etika kerja, dan pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas, pelayanan administrasi akan berjalan lebih efektif dan profesional.

Pelatihan ini diikuti sejumlah pejabat struktural tenaga kependidikan dari berbagai fakultas dan unit kerja di USM. Materi pelatihan difokuskan pada penguatan kepemimpinan pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip good governance dalam pelayanan administrasi.

Melalui pelatihan ini, USM berharap, para pejabat struktural tenaga kependidikan mampu menjadi agen perubahan, dalam menciptakan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan sivitas akademika, serta mendukung kemajuan institusi secara berkelanjutan.

Riyan

The post Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan USM Ikuti Pelatihan Administrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Pemilihan ini digelar secara daring, melalui sistem E-Vote, di SIMA USM, dan berjalan lancar, tertib, serta transparan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dituangkan dalam berita acara resmi KPRM USM, pasangan calon nomor urut 01, Aron Bagaskara dan Rifqi Aswin Khoirul M, meraih 715 suara.

Mereka unggul jauh atas pasangan calon nomor urut 02, Praja Adi Dharma dan Raden Airlangga Nugraha Adi Maha Putra, yang hanya memperoleh 197 suara. Sementara total suara yang masuk, tercatat sebanyak 912 suara.

BACA JUGA: USM Tambah Satu Lagi Doktor Sistem Informasi

Sedangkan untuk pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa (Dema), yang terpilih adalah Zifa Aura Neswari, dengan total suara 514.

Ketua Umum KPRM USM, Mohammad Taqi Ashiddiqi mengatakan, proses pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan. Dalam kegiatan ini juga melibatkan pengawasan dari Badan Pengawas Pemira Mahasiswa (Bawasram), yang diketuai Rista Rosalinda.

”Pemira tahun ini berjalan dengan baik, partisipasi mahasiswa juga tinggi. Sistem E-Vote membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pemilihan,” ujarnya.

BACA JUGA: Prodi S1 Psikologi USM Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT

Sementara itu, Kasubag Informasi Kemahasiswaan USM, Sudarmono SE MM, memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan pemilih, atas suksesnya penyelenggaraan Pemira 2025 ini.

”Kegiatan ini menjadi wujud nyata demokrasi di lingkungan kampus. Kami mengapresiasi semangat mahasiswa dalam berpartisipasi. Semoga kepemimpinan yang baru ini, dapat membawa Orma USM menjadi lebih aktif, inklusif, dan produktif, dalam berkontribusi untuk kemajuan Universitas Semarang,” tutur Sudarmono.

Dia menambahkan, pelaksanaan Pemira secara digital melalui sistem E-Vote, merupakan langkah maju dalam tata kelola organisasi mahasiswa yang modern dan akuntabel, sejalan dengan transformasi digital yang tengah diterapkan di USM. Untuk pelantikan direncanakan dilakukan pada Rabu (31/12/2025) mendatang.

”Kami berharap, dengan terpilihnya kepengurusan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa USM, serta Ketua Dema Periode 2026, roda organisasi kemahasiswaan dapat terus berjalan dengan semangat kolaborasi dan inovasi, menuju mahasiswa USM yang berdaya saing dan berkarakter,” ungkapnya.

Riyan

The post Aron Bagaskara dan Rifqi Aswin Jabat Presiden dan Wapres Mahasiswa USM appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampikan Regional Operation Head Area Jawa JBA Indonesia, Tan Hung Pau, menjawab pertanyaan sejumlah awak media, saat menggelar kegiatan pengenalan tempat lelang yang ada di wilayah Ngaliyan, Semarang, Rabu (2/7/2025).

Dalam keterangannya disampaikan, PT JBA Indonesia cabang Semarang, telah mencatat rasio penjualan rata-rata kendaraan bekas, lebih dari 35 persen untuk segmen mobil. Sedangkan pada segmen roda dua, rasio penjualan mencapai 60 persen dari Januari hingga Mei 2025.

BACA JUGA: Polda Jateng Ungkap Kasus Pembunuhan Wanita di Demak dan Kawanan Perampok di Kendal

Menurut dia, seluruh kendaraan yang dilelang berasal dari perusahaan pembiayaan, logistik, rental, asuransi, hingga pemilik perorangan. Dari sisi penjualan perorangan, JBA Semarang telah melayani ratusan orang, yang menitipkan mobil, motor, maupun kendaraan niaga.

”Unit titipan perorangan di JBA Semarang saat ini didominasi kendaraan penumpang seperti Toyota Avanza, Toyota Innova, dan Mitsubishi Pajero. Untuk kendaraan niaga, unit yang dilelang bervariasi, mulai dari Mitsubishi Colt Diesel, Toyota Dyna, hingga jenis Hino,” kata dia.

Ditambahkan dia, di segmen roda dua, Yamaha Lexi, Yamaha Nmax, dan Honda Beat, menjadi unit yang paling banyak dititipkan. Rata-rata penjualan untuk unit perorangan mencapai 48 persen setiap bulannya.

BACA JUGA: Kejurnas Atletik Jateng Open 2025 Memperebutkan Tiket ke Porprov

”Namun saat ini pada unit lelang di Semarang, masih fokus pada kendaraan jenis MPV dan city car. Lima mobil yang paling banyak dicari antara lain Toyota Avanza, Honda Brio, Toyota Calya, Daihatsu Sigra, dan Toyota Innova. Di kategori motor, Honda Beat, Scoopy, Vario, Gear 125, dan Beat Street, masih menempati posisi teratas,” tambahnya.

JBA Semarang yang sudah beroperasi sejak 2015 ini, rutin menggelar lelang mobil setiap hari Kamis, serta lelang motor tiap hari Rabu dua minggu sekali. Proses lelang dilakukan secara hybrid, yaitu langsung di cabang atau mengikuti secara online melalui aplikasi dan situs resmi JBA.

Pada kesempatan yang sama, Sales & Marketing Division Head JBA Indonesia, Johan Wijaya menyebutkan, JBA Semarang saat ini menguasai market share mobil bekas sekitar 53 persen dari total penjualan, di sekitar tujuh balai lelang yang beroperasi di wilayah Semarang.

BACA JUGA: Selama Februari hingga Juni 2025, BNN Musnahkan 592.851,93 Gram Narkotika dari 33 Laporan

Sedangkan untuk motor bekas, pangsa pasarnya mencapai sekitar 38 persen dari total penjualan, di sekitar enam balai lelang yang beroperasi di Semarang, sejak Januari hingga Mei 2025.

”JBA Semarang, saat ini akan lebih fokus menargetkan diversifikasi unit lelang dari pemilik perorangan. Hal ini guna membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk menjual kendaraannya secara aman dan transparan, melalui sistem lelang,” tukas dia.

Riyan

The post 17.900 Mobil Motor Bekas Terjual Cepat Lewat Balai Lelang JBA Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

PSSI menilai, kejadian ini mencederai semangat fair play, serta merusak kepercayaan terhadap sistem kompetisi sepak bola Nasional. Oleh karenanya, dia menekankan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan kompetisi di semua level.

”Jangan pernah main-main dengan kompetisi Liga. Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait,” tegas Erick Thohir di Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi PSSI.

BACA JUGA: 15 Ribuan Jamaah Ikuti Grobogan Berdzikir di Alun-Alun Purwodadi

Pihaknya juga mengingatkan, setiap jenjang kompetisi, termasuk Liga 4, merupakan bagian penting dari ekosistem sepak bola Indonesia yang sedang dibangun secara menyeluruh, dan berkelanjutan.

Proses dan tata kelola kompetisi harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, agar cita-cita menuju sepak bola Indonesia yang profesional dan berprestasi, bisa tercapai.

PSSI juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak penyelenggara drawing Liga 4, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

BACA JUGA: 559 Jemaah Calon Haji Blora Siap Berangkat ke Tanah Suci, Tertua 91 Tahun Termuda 21 Tahu

Seperti diketahui, drawing Liga 4 dilakukan dengan cara yang meragukan. Dalam video yang beredar luas, petugas drawing saat itu mengambil satu gulungan kertas yang diambil dari sebuah toples kaca bening.

Ketika mengambil satu gulungan kertas itu untuk dibacakan, kemudian dibawanya agak ke bawah, dan terlihat seperti mengganti dengan kertas yang lain. Kejanggalan inilah yang kemudian diprotes beberapa pihak, dan meminta untuk dilakukan drawing ulang.

Riyan

The post Erick Thohir Perintahkan Drawing Liga 4 Harus Diulang appeared first on SuaraBaru.id.