Agenda utama rapat tersebut membahas jawaban pemerintah daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Sidang Rapat Paripurna 13 DPRD Grobogan itu dihadiri jajaran legislatif dan eksekutif. Bupati Setyo Hadi memimpin langsung kehadiran pemerintah daerah untuk menyampaikan penjelasan resmi.

BACA JUGA : Nurbani Humanity Foundation Salurkan Donasi untuk Madrasah Diniyah yang Terbakar di Pulokulon Grobogan, Harapan Baru Santri Bangkit

Penjelasan resmi yang dimaksud yakni menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai pelaksanaan APBD 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Setyo Hadi memaparkan kondisi keuangan daerah beserta sejumlah capaian pembangunan yang berhasil diraih selama tahun anggaran 2025.

Selain menyampaikan laporan realisasi anggaran, bupati juga menjelaskan berbagai isu strategis di sektor pendidikan, termasuk capaian Tes Kompetensi Akademik (TKA) yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.

Di hadapan para anggota dewan, Setyo Hadi memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan.

Menurutnya, pendapatan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Grobogan mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp133.645.054.020 dibandingkan periode sebelumnya.

BACA JUGA : Louis Kienne Pandanaran Sajikan Gastronomi Nusantara, Sentuhan Zaman dalam Warisan Rasa

Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan dari sejumlah sektor pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan kinerja lebih baik.

Pajak reklame menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan pertumbuhan mencapai 41,71 persen setelah diberlakukannya penyesuaian tarif sewa reklame.

Sementara itu, penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan juga mengalami kenaikan sebesar 13,04 persen.

Pertumbuhan paling tinggi tercatat pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang meningkat hingga 74,34 persen.

Lonjakan penerimaan BPHTB tersebut dipengaruhi adanya transaksi aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Grobogan.

Di sisi lain, penerapan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah turut mendorong peningkatan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor.

Retribusi pemanfaatan aset daerah juga melonjak hingga 587 persen sebagai dampak restrukturisasi kode rekening daerah.

Peningkatan investasi dan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) turut mendorong kenaikan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar 164 persen.

BACA JUGA : MinyaKita Berbau Solar Picu Keluhan Penerima Bantuan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Grobogan Ungkap akan Segera Dilakukan Penggantian

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat 13,47 persen melalui dividen yang diterima dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara keseluruhan, realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,51 persen dan dinilai telah berjalan dengan baik.

Meski demikian, pemerintah daerah masih mencatat sisa belanja pegawai sebesar Rp52.335.210.711 yang belum terserap hingga akhir tahun anggaran.

“Proses pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 baru dilantik bulan Oktober,” ujar Bupati Grobogan Setyo Hadi.

Ia menjelaskan, keterlambatan pelantikan tersebut membuat anggaran gaji pokok beserta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah disiapkan tidak dapat direalisasikan secara penuh.

Selain itu, banyak guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memperoleh sertifikasi sehingga tunjangan nonsertifikasi otomatis dihentikan sesuai ketentuan sistem.

Sementara insentif pendapatan juga belum seluruhnya dapat dicairkan karena target pada pos opsen pajak daerah belum terpenuhi.

BACA JUGA : Launching Single “Aku dan Kamu” SKAWAN, Ajang Silaturahmi Penikmat Musik dan Para Musisi Jepara

Dalam rapat itu, DPRD turut menyoroti capaian Tes Kompetensi Akademik (TKA) siswa SD dan SMP di Kabupaten Grobogan yang masih berada di kelompok bawah tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah daerah segera menyiapkan berbagai langkah perbaikan. Dinas Pendidikan akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah agar melakukan identifikasi persoalan, refleksi pembelajaran, serta memperkuat strategi literasi dan numerasi di masing-masing satuan pendidikan.

Pemerintah juga akan menggelar peningkatan kompetensi guru dengan menghadirkan narasumber yang membedah materi TKA.

Guru kelas VI SD, guru Bahasa Indonesia, serta guru Matematika akan mendapat pendampingan intensif untuk memperkuat latihan menghadapi asesmen.

BACA JUGA : BREAKING NEWS! Nadiem Makarim Dihukum 10 Tahun Penjara

“Agenda drilling latihan soal bagi siswa akan resmi dimulai pada tahun ajaran baru,” jelas Bupati Setyo Hadi.

Menutup pemaparannya dalam Rapat Paripurna 13, Bupati Setyo Hadi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Grobogan terus terjalin erat.

Dirinya berharap nantinya berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

TYA WIDYA

The post Rapat Paripurna 13 DPRD Grobogan: Bupati Setyo Hadi Bongkar Lonjakan PAD hingga Strategi Dongkrak Nilai TKA appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, segenap lapisan masyarakat dan pemerintah, sudah memberikan dukungan penuh, agar DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dengan segera memutuskan RUU PPRT sebagai RUU usulan DPR, dalam Sidang Paripurna.

”Pimpinan DPR harus melihat dengan mata dan hati yang jernih, betapa ketidakadilan terus terjadi, dan dialami para pekerja rumah tangga. Bahkan hingga kehilangan nyawa. Masyarakat dan pemerintah menilai, UU PPRT sangat mendesak dihadirkan, untuk menekan praktik yang tidak manusiawi itu,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/2/2023).

BACA JUGA: Komite Ekonomi Kreatif Kudus Membawa ‘Kretek Pulang ke Rumah’

Sebelum itu, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), melalui keterangan tertulisnya mengungkapkan, rencana aksi puasa 15 ribu pekerja rumah tangga (PRT), pada Rabu (15/2/2023), sebagai bentuk keprihatinan serta solidaritas terhadap PRT korban kekerasan dan perbudakan.

Rencana aksi itu merupakan reaksi dari sikap pimpinan DPR, yang memilih tidak perlu terburu-buru mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Padahal RUU PPRT ini sudah 19 tahun menjalani pembahasan, dan PRT korban kekerasan dan perbudakan terus bertambah.

Setelah masyarakat, pemerintah dan secara teknis Badan Legislasi menyepakati RUU PPRT dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan pimpinan sebagai RUU inisiatif DPR, lanjut Rerie, keberlanjutan pembahasan RUU ini sangat bergantung pada political will dari pimpinan DPR.

BACA JUGA: Jarimu Awasi Pemilu, Bawaslu Deklarasi Siaga Pengawasan

Rerie sangat berharap, pimpinan DPR mengedepankan hati nurani, agar negeri ini memiliki kemampuan melindungi para PRT, yang semakin hari kerap menjadi korban atas praktik kekerasan dan ketidakadilan.

Sebagai bagian dari wakil rakyat, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pimpinan DPR seyogianya mampu memenuhi aspirasi masyarakat, termasuk para PRT yang hingga kini hak-haknya belum sepenuhnya terlindungi oleh negara.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong, agar pimpinan DPR mengedepankan kepentingan kemanusiaan untuk menyegerakan proses pembahasan RUU PPRT, menjadi undang-undang.

BACA JUGA: Kota Tegal Loloskan 113 Atlet dari 26 Cabor ke Porprov 2023

”Apalagi pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo, sudah menegaskan komitmennya untuk segera membahas RUU PPRT, agar bisa lahir undang-undang yang mampu melindungi PRT secara menyeluruh,” ungkap dia.

Dorongan masyarakat yang begitu besar, dan sikap pemerintah untuk mempercepat proses pembahasan RUU PPRT, diharapkan Rerie, pimpinan DPR segera menyadari, mereka adalah pengemban amanah rakyat. Mereka harus mampu memberi perlindungan bagi rakyat yang masih terancam jiwanya saat mencari nafkah, seperti yang dialami para PRT.

Riyan

The post Wakil Ketua MPR RI Sesalkan Sikap Pimpinan DPR appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pernyataannya, Agus Siswanto mengatakan, penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Grobogan, yakni Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto  setelah mendapatkan surat dari KPU Grobogan bernomor 3/KPU.Kab-012.329260/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.

“Pengesahan dan pengangkatan pasangan terpilih calon bupati dan wakil bupati Grobogan dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Grobogan yang disampaikan ke DPRD Grobogan. Kemudian juga disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah. Usulan tersebut paling lambat lima hari sejak ditetapkan KPU Grobogan,” kata Agus Siswanto.

Selain pengusulan terkait penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Grobogan, juga diusulkan pemberhentian jabatan Bupati Grobogan, Sri Sumarni periode 2016-2021. Pemberhentian jabatan Bupati Grobogan sesuai dengan  undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Grobogan karena berakhir masa jabatannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Grobogan, Moch Fatah mengatakan, pengambilan sumpah jabatan Grobogan atas nama Sri Sumarni, masa jabatannya sampai pada 21 Maret 2021. Pihaknya mengucapkan selamnat kepada pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, Sri Sumarni – Bambang Pujiyanto dengan harapan dapat melanjutkan amanah tersebut dengan baik.

“Selamat kepada Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto atas penetapannya sebagai calon bupati dan wakil bupati Grobogan periode 2021-2024. Semoga dapat melanjutkan amanah dalam membangun serta menyejahterakan masyarakat Kabupaten Grobogan,” ujar Moch Fattah.

HE

The post Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Diusulkan Pada Sidang Paripurna DPRD appeared first on SuaraBaru.id.