Menurut dia, segenap lapisan masyarakat dan pemerintah, sudah memberikan dukungan penuh, agar DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dengan segera memutuskan RUU PPRT sebagai RUU usulan DPR, dalam Sidang Paripurna.

”Pimpinan DPR harus melihat dengan mata dan hati yang jernih, betapa ketidakadilan terus terjadi, dan dialami para pekerja rumah tangga. Bahkan hingga kehilangan nyawa. Masyarakat dan pemerintah menilai, UU PPRT sangat mendesak dihadirkan, untuk menekan praktik yang tidak manusiawi itu,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/2/2023).

BACA JUGA: Komite Ekonomi Kreatif Kudus Membawa ‘Kretek Pulang ke Rumah’

Sebelum itu, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), melalui keterangan tertulisnya mengungkapkan, rencana aksi puasa 15 ribu pekerja rumah tangga (PRT), pada Rabu (15/2/2023), sebagai bentuk keprihatinan serta solidaritas terhadap PRT korban kekerasan dan perbudakan.

Rencana aksi itu merupakan reaksi dari sikap pimpinan DPR, yang memilih tidak perlu terburu-buru mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Padahal RUU PPRT ini sudah 19 tahun menjalani pembahasan, dan PRT korban kekerasan dan perbudakan terus bertambah.

Setelah masyarakat, pemerintah dan secara teknis Badan Legislasi menyepakati RUU PPRT dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan pimpinan sebagai RUU inisiatif DPR, lanjut Rerie, keberlanjutan pembahasan RUU ini sangat bergantung pada political will dari pimpinan DPR.

BACA JUGA: Jarimu Awasi Pemilu, Bawaslu Deklarasi Siaga Pengawasan

Rerie sangat berharap, pimpinan DPR mengedepankan hati nurani, agar negeri ini memiliki kemampuan melindungi para PRT, yang semakin hari kerap menjadi korban atas praktik kekerasan dan ketidakadilan.

Sebagai bagian dari wakil rakyat, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, pimpinan DPR seyogianya mampu memenuhi aspirasi masyarakat, termasuk para PRT yang hingga kini hak-haknya belum sepenuhnya terlindungi oleh negara.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mendorong, agar pimpinan DPR mengedepankan kepentingan kemanusiaan untuk menyegerakan proses pembahasan RUU PPRT, menjadi undang-undang.

BACA JUGA: Kota Tegal Loloskan 113 Atlet dari 26 Cabor ke Porprov 2023

”Apalagi pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo, sudah menegaskan komitmennya untuk segera membahas RUU PPRT, agar bisa lahir undang-undang yang mampu melindungi PRT secara menyeluruh,” ungkap dia.

Dorongan masyarakat yang begitu besar, dan sikap pemerintah untuk mempercepat proses pembahasan RUU PPRT, diharapkan Rerie, pimpinan DPR segera menyadari, mereka adalah pengemban amanah rakyat. Mereka harus mampu memberi perlindungan bagi rakyat yang masih terancam jiwanya saat mencari nafkah, seperti yang dialami para PRT.

Riyan

The post Wakil Ketua MPR RI Sesalkan Sikap Pimpinan DPR appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam pernyataannya, Agus Siswanto mengatakan, penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Grobogan, yakni Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto  setelah mendapatkan surat dari KPU Grobogan bernomor 3/KPU.Kab-012.329260/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.

“Pengesahan dan pengangkatan pasangan terpilih calon bupati dan wakil bupati Grobogan dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Grobogan yang disampaikan ke DPRD Grobogan. Kemudian juga disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah. Usulan tersebut paling lambat lima hari sejak ditetapkan KPU Grobogan,” kata Agus Siswanto.

Selain pengusulan terkait penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Grobogan, juga diusulkan pemberhentian jabatan Bupati Grobogan, Sri Sumarni periode 2016-2021. Pemberhentian jabatan Bupati Grobogan sesuai dengan  undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Grobogan karena berakhir masa jabatannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Grobogan, Moch Fatah mengatakan, pengambilan sumpah jabatan Grobogan atas nama Sri Sumarni, masa jabatannya sampai pada 21 Maret 2021. Pihaknya mengucapkan selamnat kepada pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, Sri Sumarni – Bambang Pujiyanto dengan harapan dapat melanjutkan amanah tersebut dengan baik.

“Selamat kepada Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto atas penetapannya sebagai calon bupati dan wakil bupati Grobogan periode 2021-2024. Semoga dapat melanjutkan amanah dalam membangun serta menyejahterakan masyarakat Kabupaten Grobogan,” ujar Moch Fattah.

HE

The post Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Diusulkan Pada Sidang Paripurna DPRD appeared first on SuaraBaru.id.