Kegiatan ini digelar, untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menjaga keamanan masyarakat selama perayaan Idul Fitri.

Bupati Setyo Hadi membacakan langsung amanat Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, di hadapan para peserta apel yang terdiri dari anggota Polres Grobogan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Damkar, PMI Grobogan, FKPM, dan Pramuka.

BACA JUGA: GWS Jepara Berbagi Takjil dan Gelar Buka Bersama, Perkuat Silaturahmi dengan Warga

Dalam amanatnya disampaikan, apel gelar pasukan merupakan bagian penting untuk memastikan kesiapan pengamanan mudik Lebaran tahun ini. Kegiatan ini juga jadi momentum untuk mengecek kesiapan seluruh personel, serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pengamanan.

”Dengan persiapan matang, diharapkan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 bisa berjalan optimal. Ini juga suatu bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen dan sinergisitas lintas sektor, dalam rangka menyukseskan Operasi Ketupat 2026,” ujar Setyo Hadi.

Ditambahkannya, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar bagi seluruh masyarakat.

BACA JUGA: Launching Program Sekolah Sak Ngajine

Di akhir amanatnya, Bupati menyampaikan apresiasi pada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan Operasi Ketupat Candi 2026, serta mengajak seluruh personel untuk bekerja secara maksimal.

”Terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas, dalam setiap pelaksanaan tugas. Bersama kita wujudkan Mudik Aman, Keluarga Bahagia,” pintanya.

Dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 2026 ini, Bupati Setyo Hadi didampingi Kasatlantas Polres Grobogan, AKP Kumala Enggar Anjarani, meninjau kesiapan para pasukan yang akan diterjunkan dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 2026.

Secara simbolis, Bupati juga menyematkan pita tanda dilaksanakannya Operasi Ketupat Candi 2026, kepada tiga petugas.

Tya Widya

The post Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 2026, Ini Pesan Bupati Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.

BACA JUGA : Meninggal, Diduga Tersengat Setrum Listrik Tiang LPJU di Gunung Belah

BACA JUGA : THR Tak Boleh Telat, Jateng Buka Posko Pengawasan Lebaran 2026

The post Tujuh Kebakaran Terjadi di Grobogan Selama Februari 2026, Kerugian Capai Rp320 Juta appeared first on SuaraBaru.id.

Razia yang dilakukan Satpol PP Grobogan itu berfokus pada pelajar yang kedapatan membolos dan menghabiskan waktu di ruang publik Purwodadi saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat yang merasa resah melihat pelajar berseragam berada di luar sekolah.

BACA JUGA : Partai Golkar Klaim Ribuan Bekas Simpatisan PDIP Brebes Siap Gabung

Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menjaring sebanyak 11 pelajar yang kedapatan nongkrong di beberapa lokasi. Jumlah itu terbilang kecil dibandingkan dengan temuan awal di lapangan karena sebagian pelajar lainnya sempat melarikan diri ketika mengetahui kehadiran petugas.

Petugas Satpol PP mengakui sempat mengalami kesulitan saat pelajar berusaha kabur dari lokasi razia. Namun, upaya tersebut tetap membuahkan hasil dengan diamankannya belasan pelajar untuk didata dan diberikan pembinaan.

Kepala Satpol PP Grobogan Teguh Prijadi melalui Sekretaris Kantor Satpol PP Sudarmanto menyebutkan bahwa para pelajar yang terjaring berasal dari sejumlah titik rawan di wilayah Purwodadi.

“Para pelajar yang terjaring razia itu dari beberapa lokasi seperti di Hutan Kota, belakang Lapas Purwodadi, Taman Kuliner, di belakang salah satu SMK,” jelas Kepala Satpol PP Grobogan Teguh Prijadi melalui Sekretaris Kantor Satpol PP Sudarmanto.

Teguh Prijadi menegaskan bahwa kegiatan razia tersebut bukan dilakukan tanpa dasar. Satpol PP Grobogan menerima laporan langsung dari masyarakat yang melihat banyak pelajar berada di luar sekolah saat jam pelajaran masih berlangsung.

BACA JUGA : Pemprov Jateng Terapkan SOTK Baru, Sejumlah Dinas Digabung untuk Percepat Program Pembangunan

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satpol PP Grobogan mengambil langkah taktis dengan melakukan pemantauan awal secara tertutup. Beberapa anggota diterjunkan tanpa mengenakan seragam untuk memastikan kebenaran informasi di lapangan.

Setelah petugas memastikan bahwa pelajar tersebut benar-benar membolos atau tidak mengikuti kegiatan belajar, barulah tim berseragam dikerahkan untuk melakukan penertiban secara terbuka dan terukur.

“Ini tindak lanjut dari laporan dari masyarakat yang masuk ke Kantor Satpol PP Grobogan, bahwa ada sejumlah pelajar yang nongkrong di sejumlah lokasi saat jam belajar mengajar,” kata Sudarmanto.

Sebelum penertiban dilakukan, Sudarmanto yang berada di lokasi tanpa seragam sempat berdialog langsung dengan para pelajar. Ia menggali alasan mereka berada di luar sekolah saat jam belajar.

Sebagian pelajar berdalih sedang berada pada jam istirahat. Namun, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, petugas memastikan bahwa aktivitas tersebut berlangsung di luar ketentuan jam sekolah.

BACA JUGA : Siswa dan Wali Murid SD Glagahwaru Demo Tolak Pembongkaran Gedung Sekolah untuk KDMP

Dalam razia tersebut, petugas juga mendapati beberapa pelajar yang merokok di area publik. Meski demikian, petugas memastikan tidak menemukan adanya pelajar yang mengonsumsi minuman keras.

“Ada 11 pelajar, tiga diantaranya pelajar putri. Mereka ternyata berstatus pelajar dari beberapa SMK, ada juga yang dari MTs dan MA,” tambah Sudarmanto.

Para pelajar yang terjaring kemudian didata oleh petugas sebelum dibawa kembali ke sekolah masing-masing. Satpol PP Grobogan menyerahkan sepenuhnya proses pembinaan lanjutan kepada pihak sekolah.

Dari hasil pendataan, diketahui bahwa tidak semua pelajar berasal dari wilayah Purwodadi. Sebagian lainnya tercatat berasal dari Kecamatan Geyer dan Kecamatan Tawangharjo.

Satpol PP Grobogan menilai razia tersebut penting untuk menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah perilaku menyimpang di kalangan pelajar sejak dini.

“Kegiatan razia pelajar oleh Satpol PP Grobogan ini selain untuk penertiban umum, menurutnya, juga menyelamatkan generasi muda menuju Indonesia Emas,” tambahnya.

BACA JUGA : DPC Partai Demokrat Kudus Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir

Satpol PP Grobogan memastikan razia pelajar membolos di Purwodadi akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran disiplin pelajar di ruang publik.

Melalui razia pelajar membolos di Purwodadi, Satpol PP Grobogan juga mengajak peran aktif masyarakat untuk melaporkan aktivitas pelajar yang tidak semestinya selama jam belajar demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

TYA WIDYA

The post Satpol PP Grobogan Razia Pelajar Membolos di Purwodadi, 11 Siswa Terjaring Saat Jam Belajar appeared first on SuaraBaru.id.

Perdebatan muncul terkait larangan berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Alun Alun Purwodadi, yang menjadi kawasan zona merah.

Dalam postingan yang diunggahnya, KRY mengajak para pedagang kompak menghadapi penertiban Satpol PP Grobogan, Selasa (12/8/2025).

“Jangan takut… Kalau sampean dagang diusir sama Satpol PP… Sampean itu cari nafkah halal… Ngapain takut.. Takutlah kepada anak istrimu. Ketika kelaparan… mereka menanti rizkimu setiap harinya,” tulis KRY.

BACA JUGA : Raa Cha Suki & BBQ Semarakkan Kuliner Kota Pekalongan

Postingan tersebut menuai ratusan komentar, sebagian mendukung dan sebagian menilai PKL seharusnya diberi izin berjualan di kawasan Alun Alun Purwodadi atau zona merah lainnya.

Menanggapi hal itu, Plt Kabid Penegakan Perda Satpol PP Grobogan, Ahmad Rifqi Syamsul Huda menegaskan, Alun Alun Purwodadi termasuk zona merah yang steril dari PKL.

“Kami tidak melarang mereka berjualan, tapi silakan berjualan di lokasi yang masuk zona hijau, bukan zona merah,” ujarnya.

Rifqi menjelaskan, zona merah adalah area pemerintahan yang dilarang untuk aktivitas PKL, kecuali saat ada kegiatan atau event resmi.

“Kalau ada acara, pedagang boleh berjualan di pinggir jalan asalkan tidak mengganggu lalu lintas,” jelasnya.

BACA JUGA : Lubang Menganga di Jembatan Sulursari 1, Polsek Gabus Minta Pengendara Hati-Hati

Menurut Rifqi, Pemkab Grobogan telah menyiapkan lokasi zona hijau bagi PKL, seperti di sepanjang Jalan A. Yani menuju Pasar Induk Purwodadi.

Penataan PKL yang merata disertai sosialisasi ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan fungsi lingkungan kota.

“Alun Alun Purwodadi ini zona merah dan harus steril dari PKL. Penertiban yang kami lakukan bertujuan menjaga kota tetap tertib dan bersih,” tegasnya.

TYA WIDYA

The post PKL Dilarang Berjualan di Alun Alun Purwodadi, Ini Penjelasan Satpol PP Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.

Razia tersebut menindaklanjuti adanya laporan terkait tempat kos yang diduga sebagai lokasi praktik perbuatan asusila dan pelanggaran norma sosial di wilayah Kecamatan Godong.

Petugas menyasar rumah kos yang diduga menjadi tempat praktik asusila dan pelanggaran norma sosial tersebut.

BACA JUGA : Restorative Justice di Grobogan: Mahasiswa Pencuri iPhone Dimaafkan, Tuntutan Dihentikan

Hasilnya, razia tersebut berhasil menjaring tiga pasangan tidak resmi yang kedapatan berada dalam satu kamar tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Kapolsek Godong, AKP Bambang Jumena, menyatakan bahwa razia ini merupakan bentuk respon cepat atas keluhan masyarakat serta bagian dari upaya menjaga ketertiban umum.

“Kami menerima laporan dari warga yang resah dengan aktivitas penghuni kos. Maka, bersama Satpol PP, kami lakukan razia untuk menegakkan ketertiban dan norma sosial,” tegas AKP Bambang, Rabu 6 Agustus 2025.

Dalam razia gabungan tersebut, petugas menemukan tiga pasangan tidak resmi di tiga kamar yang berbeda.

Pertama, K yang merupakan warga sebuah desa di Godong ditemukan sekamar dengan pria berinisial H, warga
Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

Pasangan kedua yakni R yang merupakan warga Kecamatan Kedungjati ketahuan sekamar dengan pria berinisial S warga Kediri, Jawa Timur.

Terakhir, petugas mendapati perempuan berinisial D warga Tawangharjo yang sekamar dengan SA, warga Karangrayung.

Ketiga pasangan tersebut tidak dapat berkutik saat petugas meminta bukti sah mereka sebagai pasangan suami istri. Ketiga pasangan tersebut tidak dapat menunjukkannya.

Petugas langsung membawa ketiga pasangan tak sah tersebut ke Mapolsek Godong untuk menjalani proses pembinaan.

Bagi yang telah menikah tetapi tidak bersama pasangan sah, polisi meminta agar suami atau istri sah menjemput mereka.

Sementara itu, pasangan yang belum menikah diminta menghadirkan orang tua atau wali dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

BACA JUGA : Ziarah dan Tabur Bunga di Pusara Para Pahlawan

Menurut AKP Bambang, pembinaan ini bertujuan memberikan efek jera serta menumbuhkan kesadaran hukum dan moral, terutama di kalangan anak muda.

“Kami akan terus melakukan kegiatan ini secara rutin sebagai langkah menjaga ketertiban lingkungan,” tambah Kapolsek.

AKP Bambang juga mengingatkan pemilik rumah kos untuk lebih selektif dalam menerima penghuni. Ia meminta agar para pemilik mewajibkan penyediaan data diri lengkap dan memastikan rumah kos bebas dari pelanggaran norma maupun hukum.

TYA WIDYA

The post Polsek Godong dan Satpol PP Amankan Tiga Pasangan Tak Resmi dalam Razia Kos appeared first on SuaraBaru.id.

Lokasi yang seharusnya menjadi zona aman dan kondusif bagi pelajar ini dilaporkan kerap dijadikan tempat nongkrong saat malam hari, sehingga menimbulkan keresahan warga sekitar seperti mabuk dan nyanyi-nyanyi dengan sound sythem.

Kapolres Tegal Kota, AKBP I Putu Bagus Krisna Purnama, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan dan dekat tempat ibadah.

“Kami telah menerima informasi tersebut dan langsung menindaklanjutinya dengan patroli serta razia di titik-titik yang diduga menjadi lokasi berkumpul,” ujar AKBP Putu Krisna, Jumat (18/7/2025).

Selain patroli rutin, jajaran Polres Tegal Kota melalui Unit Reserse Kriminal juga telah melakukan penyelidikan dan pendataan langsung di lapangan guna mengidentifikasi pelaku serta pihak-pihak yang terlibat.

Menurutnya penjualan minuman keras di tempat yang tidak semestinya, seperti di area pendidikan maupun lahan umum, dinilai tidak hanya melanggar aturan, namun juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kami tidak akan mentoleransi adanya aktivitas mabuk-mabukan, apalagi jika ada kios yang menjual miras secara ilegal. Kami pastikan akan dilakukan penutupan dan penindakan,” tegasnya.

Untuk memperkuat penanganan, Polres Tegal Kota telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah, serta melibatkan dinas terkait guna memastikan langkah-langkah penertiban dapat berjalan optimal.

Kapolres juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia mengapresiasi partisipasi warga yang aktif memberikan informasi, dan memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Kami mengajak semua pihak untuk turut serta menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Informasi dari masyarakat sangat kami hargai dan menjadi bagian penting dalam mencegah gangguan Kamtibmas,” pungkasnya

Terpisah Kepala Satpol PP Kota Tegal, Hartoto SIPem MSi menyampaikan, terkait adanya orang mabuk di tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) di area SMPN 5,  sdh di tindaklanjuti (TL) dengan pengawasan dan patroli malam.

“Termasuk suara sound sythem yang mengganggu lingkungan sudah kita ingatkan. Kalau masih melanggar akan kita tindak sesuai ketentuan,” tegas Hartoto.

Sebelumnya diberitakan area pendidikan SMP Negeri 5 Kota Tegal yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal kerap menjadi ajang mabuk minuman keras.

“Tepatnya di depan SMP Negeri 5 Kota Tegal hampir tiap malam dari pukul 21.00 sampai 00.00 WIB banyak pemuda pemudi yang minum-minum alkohol bahkan sampai mabuk,” kata salahsatu warga AA.

Sutrisno

The post Polisi dan Satpol PP Sisir Area SMPN 5 Kota Tegal appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Plt Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Batang Apri Murdiyanto saat memberikan peringatan dengan memberikan surat peringatan pertama.

“Tim Penegakan Perda Batang sebagai langkah peringatan pertama dengan menerbitkan surat peringatan dan diberikan secara langsung ke pemilik Kafe dan Karaoke,” katanya saat ditemui di kawasan Pantai Sigandu Batang, Kabupaten Batang, Senin (30/6/2025).

Keputusan ini diambil lantaran keberadaan tempat hiburan tersebut terang-terangan melanggar dua peraturan daerah diantaranya Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan.

“Selain itu, ada juga yang melanggar Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Keras, dan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Larangan Portitusi atau Permesuman,” jelasnya.

Penegakan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang penegakan perda secara non-yustisial. Berdasarkan prosedur tersebut, Satpol PP terlebih dahulu melakukan Sosialisasi pada 23 Juni 2025 dan memberikan tenggat waktu selama tujuh hari.

“Hari ini adalah hari ke-7 sejak sosialisasi, maka kami menerbitkan surat peringatan pertama dengan waktu 3 hari untuk membongkar bangunan secara mandiri. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka akan diterbitkan surat peringatan kedua dan ketiga serta terakhir akan dilakukan pembongkaran jika masih ada yang buka,” tegasnya

Apri menyebutkan, meskipun dalam prosesnya tadi sempat mendapatkan penolakan dari beberapa pihak pengusaha. Namun, Satpol PP menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan pendekatan humanis dan sesuai aturan.

“Hal semacam ini wajar di lapangan. Kami tetap bersikap tidak emosional dan mematuhi aturan,” ungkapnya.

Ada beberapa juga bangunan yang telah dibongkar sendiri oleh pemiliknya secara sukarela. Hal itu akan menjadi baik karena penegakan hukum demi menjaga ketertiban dan kelestarian kawasan wisata Pantai Sigandu.

Apri berharap, pemilik dapat menyadari dengan membongkar secara mandiri agar tidak terjadi sampai harus surat peringatan ketiga dan pembongkaran paksa.

Nur Muktiadi

The post Satpol PP Batang Berikan Surat Peringatan kepada 30 Tempat Kafe dan Karaoke appeared first on SuaraBaru.id.

Atas adanya kejadian itu, Sekretaris PP MAJT, Drs KH Muhyiddin MAg, langsung melayangkan surat keberatan kepada Wali Kota Semarang. Surat itu juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang, Kapolrestabes Semarang, dan Kepala Satpol PP Kota Semarang.

Berdasarkan pengamatan, ada sekitar lima bangunan lebih yang digunakan untuk usaha karaoke liar. Para pelaku juga diindikasikan melakukan pengrusakan pagar MAJT, guna memudah mereka mengakses jalan menuju tempat karaoke liar.

BACA JUGA: Bank Jateng Cabang Semarang Serahkan CSR Kereta Wisata ke Desa Jatirejo

Dari temuan itu, sejumlah pengurus PP MAJT dan Yayasan Nadzir Wakaf Bandha Masjid Agung Semarang, Tim Keamanan MAJT didampingi Ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN), melakukan pengecekan dan penutupan akses menuju kawasan karaoke liar itu.

”Tindakan ini perlu kita lakukan, guna memberikan penegasan pada pelaku pengrusakan agar mereka tahu konsekuensinya,” kata Iwan Cahyono, selaku Ketua Tim Pengamanan Kawasan MAJT.

Pada kesempatan yang sama, PP MAJT juga menyampaikan rencananya, akan menyelenggarakan Istighotsah, sebagai bentuk pengamanan secara spiritual. Acara ini digelar terbuka untuk umum.

Kegiatan Istighotsah itu sendiri akan dilaksanakan Senin (14/4/2025), mulai pukul 09.00 WIB, dipimpin KH Dzikron Abdullah. Hadir pula sejumlah santri dari Pondok Pesantren Roudhotul Quran Semarang, asuhan Ir KH Khammad Maksum AH.

Riyan

The post Pengurus MAJT Lakukan Penutupan Akses Jalan Menuju Tempat Karaoke Liar appeared first on SuaraBaru.id.

Sidak dipimpin Kasat Pol PP Wonosobo, Sumekto HK bersama beberapa personel Satpol PP. Mereka ditemui perwakilan managemen pembangunan sebuah hotel di bangunan sementara bagi kontraktor.

Saat ini, di tempat yang semula merupakan bangunan Hotel Parama tengah dilakukan proses pembangunan awal pendirian sebuah hotel. Para pekerja tampak sedang mengerjakan bangunan dasar hotel.

Bangunan pondasi telah dibuat, tiang utama untuk hotel sudah dipasang besi. Lantai dasar juga sudah dipasangi rangkaian besi untuk siap dicor. Bangunan hotel dibuat untuk beberapa lantai.

Pertanyakan Izin

Kasat Pol PP Wonosobo, Sumekto HK mengatakan, kedatangannya ini melakukan sidak ke lapangan untuk mempertanyakan izin pendirian sebuah hotel. Karena setiap pendirian bangunan hotel harus ada izin resmi dari pemerintah.

“Kebetulan ini ada laporan dari masyarakat yang mempertanyakan perihal izin pendirian sebuah hotel. Maka kami selaku aparat pemerintah penegak peraturan daerah, langsung terjun ke lapangan. Untuk pendirian hotel harus ada izin prinsip, IMB, izin usaha wisata dan izin lingkungan,” katanya baru- baru ini.

Pihaknya tidak ingin, ada pendirian bangunan hotel tidak mengantongi surat izin yang harus dipenuhi. Pemerintah dan masyarakat setempat pun harus tahu terkait semua perijinan untuk mendirikan sebuah bangunan hotel.

“Jika izin lengkap tidak masalah. Tapi jika belum mengantongi ijin sama sekali proses pembangunan sebuah hotel bisa kami hentikan. Besok Senin (17/3/2025), pihak managemen kami undang ke Satpol PP untuk menyampaikan semua perijinan yang sudah ada,” ucapnya.

Muharno Zarka

The post Sidak, Satpol PP Pertanyakan Izin Pendirian Hotel appeared first on SuaraBaru.id.

Nana menyampaikan hal itu, saat memimpin Upacara Gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Pilkada 2024. Upacara Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2024 itu, bertempat di Lapangan Parade Kodam IV/Diponegoro, Semarang, Senin (26/8/2024).

Gelar Pasukan ini dilaksanakan, untuk mengecek kesiapan personel dan almatsus serta kendaraan dinas, yang akan digunakan TNI/Polri beserta unsur pendukung lainnya, terkait Operasi Mantap Praja Candi 2024-2025.

BACA JUGA: Ini Juara Lengkap Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat SD di Satkordik Welahan 2024

”Potensi bencana alam agar diantisipasi, agar tidak terjadi pemilu susulan maupun juga kerawanan pengerahan massa, dan penyebaran berita hoaks yang dapat memrofokasi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Jateng, Kombespol Artanto menjelaskan, pihaknya berkomitmen menjamin kemananan dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada 2024.

”Komitmen Polri bersinergi dengan TNI dan stakeholder terkait, dalam menjaga keamanan memastikan, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih secara bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun, dalam setiap tahapan proses pemilu. Mulai dari kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Kabidhumas.

BACA JUGA: Paslon Tangguh Mendaftar, PAN Alihkan Dukungan

Pihaknya juga menghimbau masyarakat, agar tidak terpolarisasi karena perbedaan pilihan, sehingga terpecah di antara sesama. Semua elemen masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

”Mari kita bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, terutama pada saat tahapan Pilkada 2024. Karena Polri tidak bisa bergerak sendiri, butuh support dan dukungan dari masyarakat,” pinta Kombespol Artanto.

Kabidhumas juga menegaskan kembali, terkait netralitas Polri. Dia menekankan, setiap personel Polri untuk menjaga netralitas, atau tidak terlibat dalam politik praktis.

”Mari kita jadikan Pemilu 2024 ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Netralitas TNI, Polri, dan ASN, adalah bentuk kontribusi nyata kita dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.

Riyan

The post Sinergi TNI/Polri untuk Pemilu Damai di Jateng appeared first on SuaraBaru.id.