Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Grobogan, Lusia Indah Artani dan dihadiri 50 anggota DPRD serta jajaran Forkopimda dan OPD Kabupaten Grobogan.

Rapat tersebut untuk menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

BACA JUGA : Bidpropam Polda Jateng Gelar Pasar Murah, 2 Ton Beras Ludes Diserbu Warga Kudus

Serta menghasilkan persetujuan terkait tambahan penghasilan bagi ASN, persetujuan pinjaman daerah, dan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Grobogan 2026.

Tambahan penghasilan ASN disepakati berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lain.

Kebijakan ini diharapkan mendorong profesionalisme ASN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, juga disetujui rencana pinjaman daerah senilai Rp 200 miliar pada tahun 2026.

Dana tersebut akan digunakan untuk pengendalian banjir di Purwodadi dan pembangunan infrastruktur jalan.

Pinjaman daerah ini telah memperhitungkan kapasitas fiskal dan kemampuan APBD Grobogan dalam membiayai prioritas pembangunan.

Meski demikian akan diikuti dengan kewajiban membayar pokok dan bunga pinjaman setiap tahun.

Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah Grobogan ditargetkan sebesar Rp 2,83 triliun.

Sementara belanja daerah ditetapkan Rp 3,03 triliun, sehingga terjadi defisit Rp 199,8 miliar.

Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang juga sebesar Rp 199,8 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat nol rupiah.

Dalam sambutannya, Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan, pemberian tambahan penghasilan ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Grobogan.

Setelah kesepakatan ini, kata Setyo Hadi, Pemkab Grobogan akan segera menyiapkan Nota Keuangan APBD yang direncanakan diserahkan pada minggu kedua September 2025.

Pembahasan RAPBD 2026 ditargetkan selesai paling lambat minggu keempat November 2025, sesuai ketentuan bahwa APBD harus disahkan sebulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Bupati juga mengapresiasi Badan Anggaran, Komisi, dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja sama dalam pembahasan hingga persetujuan KUA-PPAS 2026.

BACA JUGA : Rektor dan Wakil Rektor Unsiq Jateng di Wonosobo Dilantik, Siapa Saja Mereka? 

Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi percepatan pembangunan daerah.

Terlebih mendekati momentum HUT ke-80 RI tahun 2025, Bupati mengajak seluruh masyarakat Grobogan untuk menjaga kebersamaan, guyub rukun, serta mendukung program pembangunan daerah.

“Mari bersama membangun Grobogan menuju daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” kata Setyo Hadi.

TYA WIDYA

The post DPRD dan Bupati Grobogan Sepakati KUA-PPAS APBD 2026, Anggarkan Rp 200 Miliar untuk Pengendalian Banjir appeared first on SuaraBaru.id.

Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kudus yang digelar pada Senin (16/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kudus, H Masan.

Dalam pengumuman resmi, H Masan menyampaikan bahwa penunjukan Muhammad Antono, yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan, telah melalui pembahasan internal dan sesuai dengan mekanisme partai. Dengan demikian, susunan pimpinan Komisi A DPRD Kudus kini terdiri dari Ketua Muhammad Antono, Wakil Ketua: H Khoiril Badawi dan Sekretaris: H Muhtamat

Tak hanya itu, rapat paripurna juga menetapkan perubahan komposisi keanggotaan alat kelengkapan dewan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Muhammad Antono yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kudus, resmi mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena secara ex officio Ketua Komisi A otomatis menjadi anggota Banggar.

Sebagai pengganti, Fraksi PDI Perjuangan menunjuk H Supriyana untuk mengisi posisi Antono di Banggar. Dengan masuknya Supriyana ke dalam Banggar, ia sekaligus melepas keanggotaannya dari Badan Musyawarah (Banmus), yang kemudian diisi oleh Nurhudi.

Ketua DPRD Kudus, H Masan, menegaskan bahwa seluruh proses pergantian jabatan ini telah sesuai ketentuan dan merupakan tindak lanjut dari instruksi partai.

“Perubahan komposisi alat kelengkapan dewan ini berdasarkan keputusan partai dan telah kami tetapkan melalui rapat pimpinan serta disahkan dalam paripurna,” tegas Masan.

Ali Bustomi

The post Resmi! DPRD Kudus Tetapkan Pengganti H Peter M Faruq appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, keputusan itu sangat penting, jelang laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Zona Asia, yang akan melawan Australia pada Kamis (20/3/2025) dan Bahrain, Selasa (25/3/2025).

”Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Dean Ruben James, Joey Mathijs Pelupessy, dan Emil Audero Mulyadi, dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir saat memimpin rapat, yang kemudian dijawab setuju secara serempak, oleh anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

BACA JUGA: Banyak Peluang Hilang, Poin pun Melayang

Sebelum meminta persetujuan pada 339 anggota dewan yang hadir, Adies menjelaskan, Komisi X dan XIII DPR RI, telah mengadakan rapat kerja, dan menyetujui naturalisasi tiga orang pemain sepak bola itu, Emil, Dean, dan Joey, pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

”Saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya persetujuan atas naturalisasi Emil, Dean, dan Joey, yang dilakukan. Baik pada Rapat Paripurna DPR RI, dan juga ketika rapat kerja dengan anggota dewan terhormat, di Komisi X dan XIII. Dukungan ini membuat kami optimistis bisa membawa Garuda mendunia mendekati realita,” ujar Erick.

Proses berikutnya setelah Rapat Paripurna ini yakni, dokumen naturalisasi tiga pemain akan segera diajukan kepada Presiden Republik Indonesia, untuk penerbitan Keputusan Presiden (Keppres), sebagai syarat pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI).

Menurut rencana, Presiden RI Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menandatangani Keppres Naturalisasi Dean, Joey, dan Emil, pada Jumat (7/3/2025). Sementara proses untuk persiapan pengambilan sumpah WNI, diagendakan paling lambat Senin (10/3/2025) mendatang.

Riyan

The post Dean Ruben James, Joey Mathijs Pelupessy, dan Emil Audero Mulyadi Gabung Timnas Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI itu dipimpin Wakil Ketua DPR, Adies Kadir. Dalam sesi pembahasan sampai keputusan untuk pengesahannya, dia minta persetujuan kepada peserta rapat, terkait naturalisasi Ole, Dion, dam Tim. Dan peserta rapat pun menyetujui permohonan naturalisasi tiga pemain itu.

”Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Tim Henri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Ole Lennard Ter Haar Romenij dapat disetujui?” tanya Adies Kadir.

BACA JUGA: Erick Thohir Sisir Mafia Bola dari Liga 2

Dan atas pertanyaan itu, seluruh peserta rapat menyatakan satu suara. Mereka sepakat untuk menyetujui permohonan naturalisasi dari tiga pemain itu. ”Setuju,” jawab peserta rapat.

Ole saat ini bermain di Oxford United FC, dan kelahiran Nijmegen 20 Juni 2000. Untuk Dion bermain di NEC Nijmegen U21 (Arnhem, 29 Juni 2005), dan Tim berlaga untuk klub FC Emmen (Oldenzaal, 21 Juni 2005).

Dengan ini tiga pemain itu, kini tinggal menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Selanjutnya, Kementerian Hukum (Kemenkum), akan melantik mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Seusai menjadi WNI, baru melakukan perpindahan federasi.

Riyan

The post Ole Romenij, Dion Wilhemus, dan Tim Geypens Bakal Gabung Timnas Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Tiga raperda itu yakni, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Jawa Tengah, Raperda Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

Melalui Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Ganjar berharap, pemerintah bisa mengambil peran untuk membantu para nelayan dan petambak garam.

BACA JUGA: Dibuang di UU Pers, Dipungut dalam KUHP

”Khusus untuk nelayan dan petambak garam yang mesti kita lindungi, sehingga kalau itu bisa kita kerjakan, Insya Allah bagus,” ujar Ganjar, seusai Rapat Paripurna.

Selain itu, Ganjar juga baru saja meluncurkan aplikasi Siandin (Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan). Aplikasi itu akan banyak membantu nelayan dalam mengakses informasi. Mulai dari cuaca, berita, publikasi, ekspor hasil perikanan, statistik perikanan, pemasaran, harga ikan dan lain sebagainya.

Ganjar juga mendorong agar aplikasi itu dikembangkan fiturnya, yakni deteksi keberadaan ikan. Sehingga saat nelayan melaut, mereka bisa membuka aplikasi itu, dan langsung menuju titik di mana ikan berada.

BACA JUGA: Jumat Curhat, Kapolres Kebumen Terima Keluhan Sopir Angkutan

”Kita instal ke kapal alat tangkap ini, maka nelayan akan bisa menuju titik-titik itu, sehingga efisiensi BBM-nya,” ucap Ganjar.

Dari raperda ini juga, dia berharap bisa melindungi nelayan dan petambak garam, dari potensi adanya distorsi, seperti keberadaan tengkulak. Selain itu, potensi kecelakaan di laut juga sangat tinggi. Jadi perda itu sangat penting, untuk bisa betul-betul melindungi nelayan dan termasuk petambak garam.

Sementara raperda yang kedua adalah, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pengesahan perda itu menjadi bukti komitmen Ganjar, membuat lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Pemprov Jateng.

BACA JUGA: ‘King Pele’ Berpulang, Menahan Sakit Sejak September 2021

”Ini perda yang menurut saya bagus banget, untuk menguatkan bagaimana penyandang disabilitas punya hak–hak yang butuh dilindungi,” ujarnya.

Sedangkan raperda tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diharapkan Ganjar bisa memaksimalkan pasar dari hasil petani, nelayan dan pelaku usaha kecil.

”Tiga perda ini kita harapkan nantinya betul-betul akan bisa dijadikan pedoman buat pemerintah, untuk yang menganggarkan dan melaksanakan, sehingga dewan akan mengawasi,” tandasnya.

Riyan

The post Ganjar Buktikan Komitmen Lindungi Nelayan hingga Disablitas appeared first on SuaraBaru.id.

Turut hadir dalam ruangan rapat paripurna gedung DPRD Jateng tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, serta sejumlah pejabat Forkompinda Jateng.

Sebelum pidato kenegaraan, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyampaikan sambutan pengantar sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam sambutannya, ia mengatakan di tengah kondisi pandemi ini Indonesia tetap harus bersyukur dalam peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus besok.

Ia meyakini semangat perjuangan dapat membuat Indonesia bertahan dalam badai pandemi ini. Untuk itu, masyarakat dihimbau tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19.

“Kita semua merasakan dampaknya, terutama di bidang ekonomi masyarakat. Pandemi ini juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam penanggulangan Covid-19. Berimbas pula di bidang pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh yang bisa mempengaruhi pembangunan karakter anak,” katanya.

Dikatakannya pula, upaya vaksinasi untuk menekan penyebaran Covid-19 perlu didukung semua pihak. Termasuk, upaya menggalakkan vaksinasi ideologi untuk mempertahankan ideologi Pancasila.

“Hal itu mampu mencegah rusaknya ideologi bangsa di tengah pandemi ini,” tegasnya lebih lanjut.

Sambutan dilanjut dengan pidato Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti. Pada kesempatan itu, ia mengaku sangat mendukung upaya keras pemerintah selama ini dalam penanganan Covid-19.

Usai pidato DPD, Presiden Joko Widodo dipersilahkan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-76. Pidato diawali dengan penyampaian soal kondisi Indonesia di tengah pandemi ini.

“Pandemi ini seperti kawah Candradimuka yang merupakan tantangan sekaligus mengasah dan menguji kebersamaan kita. Itulah proses untuk bangsa yang tahan banting dan kokoh dalam setiap pertandingan,” kata presiden dalam pakaian adat Suku Badui yang dikenakannya.

Ia mengatakan kemerdekaan ini merupakan perjuangan keras bangsa, termasuk setiap resesi yang telah mampu dijalani bangsa setelah kemerdekaan. Adaptasi terhadap kebiasaan baru saat ini telah merubah cara-cara kehidupan bangsa untuk semakin kreatif dan inovatif menghadapi Revolusi Industri 4.0.

“Kapasitas lembaga negara menjadi responsif dan konsolidatif selama pandemi. Birokrasi pusat hingga desa bergerak terpadu dalam penanganan Covid-19. Saya meyakini, dengan sikap responsif itu, akan memperkokoh ketahanan bangsa,” katanya.

Ditegaskannya, upaya pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan untuk menyatukan bangsa sekaligus mempermudah akses perekonomian. Diakuinya pula, pandemi telah menghambat pertumbuhan ekonomi tapi pemerintah tetap fokus pada perekonomian masyarakat dan investasi.

Presiden menambahkan, realisasi investasi Indonesia saat ini sekitar Rp 442 triliun dimana 51 persen ada di Pulau Jawa yang telah menyerap 600 ribuan tenaga kerja. Kolaborasi dalam dunia usaha akan membangun usaha yang berbasis teknologi.

“Mari kita saling menjaga dan saling membantu. Saya juga menyadari banyaknya kritikan terhadap pemerintah yang belum mampu menyelesaikan semuanya. Indonesia tangguh Indonesia tumbuh hanya bisa dilakukan secara bersama-sama dalam rangka meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” pungkasnya.

Persetujuan RPJMD 2018-2023

Usai agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman dan Heri Pudyatmoko, kembali melanjutkan rapat paripurna dengan agenda membahas persetujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Sebelum memulai agenda rapat, Sukirman mengatakan bahwa kehadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 21 orang dan hadir secara virtual 60 orang dari total Anggota DPRD 119 orang. Kemudian, ia mempersilahkan Ketua Pansus RPJMD Mohammad Saleh menyampaikan laporannya.

“Dipersilahkan Pansus RPJMD untuk menyampaikan laporannya,” kata Politikus PKB itu didampingi Heri Pudyatmoko dari Fraksi Gerindra.

Dalam laporannya, Mohammad Saleh menjelaskan sejumlah poin dalam RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023. Dikatakannya, RPJMD itu merupakan penjabaran visi dan misi pemerintah provinsi yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dikatakan, atas dasar hasil pembahasan pansus, ada beberapa catatan dan rekomendasi. Beberapa diantaranya yakni pemprov harus melakukan percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perlu adanya bantuan keuangan desa untuk recovery ekonomi masyarakat, pembenahan biaya operasional sekolah, peningkatan infrastruktur tetap dijalankan, ada titik-titik destinasi wisata baru dan pengembangan desa wisata.

Kemudian perlu secepatnya ada upaya pengurangan pengangguran, peningkatan dan penguatan peran BUMDes, optimalisasi BUMD, dan penambahan jumlah dalam program perbaikan rumah tidak layak huni.

“Dari beberapa poin penting hasil pembahasan Pansus Raperda tentang Perubahan RPJMD 2018-2023, kami berharap raperda segera disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah sehingga bisa menjadi pedoman pembangunan Jateng 2022 dan 2023,” tutupnya, yang juga menjabat Ketua Komisi A dari Fraksi Partai Golkar.

Setelah pembacaan laporan pansus dan persetujuan dari Anggota DPRD terhadap Raperda Perubahan RPJMD 2018-2023, Sukirman meminta Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan tanggapannya.

Saat sambutan, Ganjar mengaku sangat apresiatif dengan telah disetujuinya raperda tersebut karena nantinya menjadi acuan dalam pembangunan daerah, termasuk penanganan pandemi saat ini.

“Setelah raperda ini, akan kami sampaikan ke Kemendagri secepatnya,” pungkas gubernur. (ADV)

The post DPRD Jateng Rapat Paripurna Istimewa dan Setujui RPJMD 2018-2023 appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam rapat sidang paripurna virtual yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Quatly A. Alkatiri bersama Sukirman, Rabu (28/7/2021), 13 rekomendasi itu dibacakan Sekretaris DPRD Jateng yang juga menjadi sekretaris Banggar DPRD non-anggota, Urip Sihabudin.

Adapun 13 rekomendasi usulan saran masukan tersebut merupakan hasil rapat para anggota Banggar DPRD Jateng atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemprov Jateng di tahun anggaran 2020.

Beberapa rekomendasi Banggar DPRD tersebut diantaranya perlunya pembenahan pendapatan asli daerah (PAD), penentuan pendapatan disesuaikan dengan pendapatan negara dalam APBN, dan perlunya dinas kesehatan memperbaiki pengelolaan obat.

“Perlunya melakukan konsolidasi/pembenahan terhadap tata Kelola PAD (system dan prosedur, meningkatkan inovasi dan update penggunaan teknologi) menekan potensi kebocoran dalam pengumpulannya dan perbaikan kinerja keuangan BUMD,” kata Urip.

Selain itu, dalam menentukan kebijakan pendapatan, hendaknya Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) dapat sejalan dengan kebijakan pendapatan negara dalam APBN, seperti misalnya pembebasan atau keringanan pajak dan retribusi daerah serta berbagai bentuk keringanan ke dunia usaha dan masyarakat obyek/subyek pendapatan.

Sementara itu, untuk sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat agar pemerintah daerah fokus pada peningkatan DID (Dana Insentif Daerah) melalui rencana aksi yang jelas dan terukur (peluangnya diatas 100 M per daerah setiap tahun).

Tak hanya itu saja, Banggar DPRD Jateng juga merekomendasikan Bapenda Jateng agar melakukan penyempumnaaan SOP pada pelayanan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Melakukan perbaikan sistem dan aplikasi Sakpole yang dilakukan Bapenda dan Polda Jateng.

“Di era Pandemi Covid-19 ini perlu memberikan berbagai keringanan pajak atau retribusi kepada dunia usaha. Selain itu anggaran untuk belanja pegawai tahun 2022 agar disusun sesuai kebutuhan,” kata Sekwan membacakan rekomendasi Banggar DPRD.

Di bidang kesehatan, Banggar DPRD memberi rekomendasi Dinas Kesehatan agar memperbaiki pengelolaan obat di gudang farmasi Kota Semarang dan menelusuri selisih persediaan obat sebesar Rp. 686.765.640,00 yang belum dapat dijelaskan.

Dalam rekomendasi Banggar DPRD tersebut dijelaskan, saldo persediaan ada sebesar Rp. 511.593.784.744,03 naik sebesar Rp. 297.396.202.254,14 dibandingkan per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 214.197.582.489,89.

“Dari data yang ada, sebagian besar nilai persediaan di tahun 2020 merupakan persediaan obat-obatan senilai Rp. 164,4 M lebih dan alat atau bahan untuk kegiatan kantor Rp. 314,5 M lebih,” katanya.

Oleh karena itu, Banggar DPRD merekomendasikan perlunya evaluasi atas besaran jenis persediaan obat-obatan dan persediaan alat dan bahan yang sebagian mungkin akan diserahkan ke masyarakat atau pihak ke tiga pada tempat penyimpanan persediaan tersebut.

Di bidang keuangan, Banggar DPRD juga merekomendasikan Pemprov Jateng agar memanfaatkan sementara uang daerah yang belum digunakan (termasuk yang di kas BLUD), agar diinvestasikan dalam jangka pendek pada rekening deposito pada bank yang dipilih

Tentunya dalam menentukan keputusan investasi ini harus dengan memperhatikan keamanan dana, bunga yang lebih menguntungkan, dan juga sistem deposito yang fleksible (sistem ARO) serta tidak mengganggu likuiditas kas daerah.

Selain itu, perlu terus dilakukan upaya yang lebih serius dalam penyelesaikan piutang-piutang pajak, sehingga tidak membebani neraca daerah dan pemerintah daerah segera dapat memanfaatkan untuk digunakan dalam menambah belanja daerah membiayai pembangunan.

Sebagai catatan, saldo aset tetap Pemprov Jateng per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 25.972.626.841.373,76 nilainya meningkat sebesar Rp. 49,4 M atau tumbuh positif 0,1% dibanding tahun 2019, sebesar. Rp. 25.923.132.969.503,85.

“Pada dasarnya peningkatan belanja modal akan mampu mempercepat pertumbuhan aset daerah secara langsung. Untuk itu direkomendasikan agar alokasi belanja modal APBD setiap tahun hendaknya terus ditingkatkan,” kata Urip membacakan saran Banggar DPRD.

Terakhir, Banggar DPRD merekomendasikan perlu dilakukannya kajian kualitatif mengenai pertumbuhan ekonomi, data penduduk miskin, dan capaian kinerja masing masing OPD dalam rangka menentukan reward dan punishment untuk menentukan anggaran prioritas pada OPD yang terealisasi indikator target capaiannya. (adv)

The post Banggar DPRD Jateng Beri 13 Rekomendasi untuk Pemprov Jateng appeared first on SuaraBaru.id.