”Ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) hari ini, harus segera dilanjutkan dengan pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Tentunya dengan persiapan yang matang, untuk mengakselerasi lahirnya UU PPRT di Tanah Air,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/3/2023).

Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (21/3/2023), telah disepakati RUU PPRT sebagai RUU usulan inisiatif DPR RI, untuk dibawa ke tingkat pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah.

BACA JUGA: Atraksi Freestyle Polwan Meriahkan Pengukuhan Tim Patroli Presisi Reaksi Cepat Polresta Banyumas

Menurut Lestari, sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Hal ini agar pembahasan RUU PPRT antara pemerintah dan DPR RI dapat berlangsung efektif. Sehingga menghasilkan undang-undang yang mampu menjawab sejumlah tantangan, yang dihadapi pekerja rumah tangga.

Rerie, sapaan akrab Lestari meminta, pihak pemerintah yang terdiri dari sejumlah kementerian/lembaga, mampu berkolaborasi dengan baik dalam proses pembahasan lanjutan RUU PPRT ini.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga mendorong agar anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan RUU PPRT, dapat menyerap berbagai masukan dari masyarakat. Langkah itu harus dilakukan, dalam rangka penyempurnaan proses pembahasan instrumen perlindungan pekerja rumah tangga ini.

BACA JUGA: Akibat Perundungan Anak, Bisa Akibatkan Korban Bunuh Diri

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berpendapat, hadirnya UU PPRT kelak menuntut komitmen kuat dari para pemangku kepentingan, dalam penerapannya.

”Sehingga sejak pembahasan, pengesahannya menjadi undang-undang dan penerapannya, UU PPRT membutuhkan dukungan semua pihak. Mulai dari pemerintah di tingkat pusat dan daerah, masyarakat hingga para aparat penegak hukum,” tegas Rerie,

Ditandaskan dia, tanpa dukungan dan komitmen bersama dalam penerapannya, hadirnya UU PPRT yang diharapkan menjadi salah satu instrumen perlindungan pekerja rumah tangga, akan sia-sia saja.

Riyan

The post Daftar Inventarisasi Masalah Harus Disiapkan untuk Lanjutan Pembahasan RUU PPRT appeared first on SuaraBaru.id.

”Perjalanan panjang pembahasan RUU PPRT akhirnya maju selangkah, dengan sepakatnya Bamus DPR RI membawa RUU PPRT ke Sidang Paripurna, untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/3/2023).

Menurut dia, kesepakatan Bamus DPR RI untuk melanjutkan pembahasan RUU PPRT ke tahapan berikutnya, tidak lepas dari kegigihan masyarakat, pers, partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM), yang selama ini memperjuangkan penegakan hak-hak pekerja rumah tangga.

BACA JUGA: Batal Audiensi, Ratusan Guru Swasta di Grobogan Ungkapkan Rasa Kecewa

Rerie sapaan akrab Lestari berharap, para pemangku kepentingan dalam proses pembahasan RUU PPRT, segera mempersiapkan sejumlah langkah yang diperlukan, agar tahapan pembahasan berikutnya, bisa berjalan sesuai rencana.

Rerie yang juga Wakil Ketua MPR Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu juga berharap, dalam kelanjutan pembahasan RUU PPRT, pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat, agar UU yang dihasilkan kelak bisa diterapkan dengan baik.

Legislator Partai Nasdem dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar RUU PPRT segera disahkan menjadi UU, sehingga para pekerja rumah tangga di Tanah Air, bisa memiliki kepastian perlindungan hukum saat bekerja mencari nafkah.

BACA JUGA: BP Jamsostek Pekalongan Serahkan Santunan Jaminan Kematian

Dengan disahkannya UU PPRT kelak, tegas Rerie, dorongan untuk mewujudkan amanah Pembukaan UUD 1945, agar setiap anak bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, akan semakin kuat.

”Bila setiap anak bangsa sadar akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan untuk diamalkan dalam keseharian, saya yakin bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tangguh dan berkarakter kuat, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman,” tandasnya.

Riyan

The post RUU PPRT Dibawa ke Sidang Paripurna appeared first on SuaraBaru.id.

”Aparat hukum harus segera melindungi setiap warganya dari semua ancaman kekerasan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2022).

Lestari, yang merupakan Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, pada Rabu (2/11/2022), saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh, mendengarkan cerita Riski Nur Askia, PRT asal Cianjur Jawa Barat, yang disiksa majikannya di Jakarta Timur.

BACA JUGA: Pemerintah Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional, Ratu Kalinyamat Gagal Lagi

Saat ini, kasus yang menimpa Riski itu kini ditangani kepolisian Polda Metro Jaya, dan masih dalam tahap penyelidikan.

Lestari sangat berharap, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dalam menangani pelanggaran hukum yang merampas keadilan dan kemanusiaan warga negara ini.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, untuk memberi perhatian serius terhadap berbagai tindak kekerasan dan ketidakadilan, terhadap PRT.

BACA JUGA: KONI Kota Tegal dan BPJS Tandatangani Kerjasama Perlindungan Atlet dan Pengurus

”Data dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), memperkirakan jumlah PRT di Indonesia pada 2022 ini, berjumlah lima juta orang.

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), menyebabkan kondisi PRT yang tidak diakui, tidak punya perlindungan dan tidak terpenuhinya sejumlah hak dalam berbagai konteks, akan terus berlanjut.

Berdasarkan kenyataan itu, anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mengajak para aparat penegak hukum, untuk ikut berperan aktif dalam melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan, dan belum sepenuhnya dilindungi aturan yang ada, seperti para PRT.

BACA JUGA: Kapolda Jateng Resmikan Polres Cilacap Menjadi Polresta Cilacap

”Para pemangku kepentingan dan masyarakat serta aparat penegak hukum, harus mampu melaksanakan amanah Konstitusi. Salah satunya, menuntut setiap anak bangsa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam keseharian, termasuk perlakuan terhadap PRT di setiap rumah tangga,” tegas Rerie.

Dia juga sangat berharap, para wakil rakyat di parlemen dapat segera mengesahkan RUU PPRT sebagai Undang-Undang, agar kelompok masyarakat yang termarjinalkan seperti PRT, mendapat perlindungan yang menyeluruh dari negara.

Riyan

The post Aparat Harus Segera Tuntaskan Kasus Kekerasan pada PRT appeared first on SuaraBaru.id.