Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen menegaskan bahwa penetapan HPP gula seharusnya didasarkan pada Biaya Pokok Produksi (BPP) petani, bukan mengacu pada harga gula dunia maupun biaya prosesing di pabrik gula.

Menurutnya, biaya produksi petani terus meningkat setiap tahun, mulai dari upah tenaga kerja, biaya transportasi, sewa lahan hingga mahalnya pupuk nonsubsidi yang harganya bisa mencapai tiga kali lipat dibanding pupuk subsidi.

“HPP gula petani yang saat ini sebesar Rp14.500 per kilogram sudah berlaku sejak musim giling 2024 dan hingga kini memasuki musim giling ketiga tanpa kenaikan. Karena itu kami mengusulkan HPP gula petani tahun 2026 naik menjadi Rp16.875 per kilogram agar petani masih memperoleh keuntungan yang layak,” ujar Soemitro.

Selain itu, APTRI juga mengusulkan agar Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) gula di tingkat konsumen dihapus. Menurut APTRI, keberadaan HAP/HET membuat harga lelang gula petani cenderung mentok di kisaran HPP, bahkan sempat berada di bawah HPP sehingga margin keuntungan lebih banyak dinikmati pedagang.

Sekretaris Jenderal DPN APTRI M Nur Khabsyin mengatakan, petani tebu juga meminta pemerintah memperhatikan anjloknya harga tetes tebu atau molasses akibat surplus produksi dan masuknya etanol impor.

Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir produksi tetes tebu nasional mengalami surplus hingga sekitar 50 persen. Kondisi pasar dunia yang juga surplus membuat harga tetes tebu turun drastis.

“Pada tahun 2024 harga tetes tebu masih berkisar Rp2.500 per kilogram, namun pada 2025 turun menjadi hanya Rp1.000 hingga Rp1.400 per kilogram. Salah satu penyebabnya adalah bebasnya impor etanol tanpa izin dan tanpa bea masuk,” katanya.

Karena itu APTRI mengusulkan agar pemerintah melalui Pertamina menyerap kelebihan produksi tetes tebu dalam negeri untuk diolah menjadi bioetanol guna mendukung program energi E10 dan E20.

Menurut Khabsyin, langkah tersebut akan membantu menciptakan insentif tambahan bagi petani tebu sekaligus mendukung swasembada energi nasional.

Selain persoalan harga gula dan tetes tebu, Rakernas APTRI juga meminta pemerintah mengatur neraca komoditas gula dan molasses secara adil dan transparan. APTRI juga menyoroti maraknya kebocoran gula rafinasi di sejumlah daerah yang diduga akibat kelebihan impor raw sugar.

“Impor raw sugar untuk gula rafinasi perlu dibatasi dan pelaku rembesan gula rafinasi harus diberi sanksi tegas,” tegasnya.

APTRI bahkan menilai Indonesia tidak perlu melakukan impor gula konsumsi karena produksi gula dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Persoalan pupuk subsidi juga menjadi perhatian serius. APTRI menyebut kuota pupuk subsidi untuk tanaman tebu saat ini jauh dari kebutuhan riil petani.

Petani tebu, lanjut Khabsyin, membutuhkan sedikitnya 1 hingga 1,5 ton pupuk per hektare dengan komposisi dominan pupuk ZA. Namun kuota pupuk subsidi yang diterima petani saat ini dinilai sangat minim sehingga petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga tiga hingga empat kali lebih mahal.

“Pemerintah ingin swasembada gula, tetapi pupuk subsidi justru sulit diperoleh petani. Karena itu kami mengusulkan kuota pupuk subsidi diberikan berdasarkan luas tanaman tebu yang terdata di pabrik gula, bukan dibatasi per orang,” ujarnya.

Dalam rekomendasinya, APTRI juga meminta evaluasi program bongkar ratoon agar lebih tepat sasaran, termasuk pembibitan yang dilakukan secara berjenjang dan bukan melalui kontraktor.

Di sisi lain, APTRI meminta pemerintah mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani tebu. Selama ini, petani mengeluhkan pembatasan plafon kredit dan jangka waktu pinjaman yang dinilai memberatkan.

Selain itu, APTRI juga mengusulkan revitalisasi saluran irigasi pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan teknologi pertanian untuk menghadapi perubahan iklim ekstrem seperti La Nina yang menyebabkan ribuan hektare tebu gagal ditebang akibat tingginya curah hujan.

Rakernas APTRI juga mendorong pemerintah menghidupkan kembali Dewan Gula Indonesia (DGI) sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan pergulaan nasional secara komprehensif dari hulu hingga hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani tebu.

Tak hanya itu, APTRI meminta pemerintah memberikan keberpihakan kepada petani tebu agar dapat mengakses lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik negara dengan biaya sewa yang lebih terjangkau.

Ali Bustomi

The post Rakernas APTRI Usulkan Kenaikan HPP Gula Jadi Rp16.875 per Kg, Minta Impor Dibatasi appeared first on SuaraBaru.id.

“Nanti malam di acara Indonesian Street Performance di Jalan Malioboro kita akan menampilkan tari nusantara dengan judul Hamukti Wira Gendowor,” kata Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono usai mengikuti pembukaan Rakernas ke XI JKPI bersama Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono di Ballroom Hotel Tentrem Yogyakarta, Rabu (6/8/2025) siang.

Wali Kota berharap penampilan tari yang akan dibawakan oleh delegasi Kota Tegal tidak mengecewakan masyarakat nusantara.

Rakernas XI JKPI dibuka secara resmi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X yang ditandai dengan membunyikan bel secara bersama-sama.

Dalam arahannya Gubernur DIY menyampaikan bahwa Rakernas JKPI yang digelar secara rutin dari tahun ke tahun merupakan semangat bersama dalam menjaga pusaka, bukan sebagai beban masa lalu melainkan sebuah bagian penting dari masa depan.

“Dari satu Rakernas ke Rakernas JKPI selanjutnya, dari satu kota ke kota lain telah tergabung simpul-simpul kemantapan dan saling percaya. Kita saling berbagi strategi, berbagi tantangan dan yang paling penting berbagi kesadaran bahwa menjaga pusaka adalah proses lintas generasi,” jelasnya.

Gubernur DIY percaya bahwa JKPI mempunyai peran strategis bukan hanya sebagai penjaga pusaka tapi sebagai penggerak yang mampu menempatkan warisan sebagai sumber daya mulia dalam membentuk masa depan kota secara cerdas, beretika dan kontekstual.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para wali kota/bupati anggota JKPI yang hadir. Hasto mengatakan bahwa setiap kabupaten kota anggota JKPI memiliki identitas keras dengan kekayaan warisan budaya benda dan juga tak benda. Peninggalan arsitektur, benteng alam dan juga nilai-nilai lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakatnya.

“Melalui JKPI para anggota dapat saling bertukar pengetahuan membagikan praktik-praktik baik pelestarian, memperkuat advokasi kebijakan, perlindungan pusaka serta menjalin kemitraan strategis dengan institusi nasional maupun internasional seperti Kementerian Kebudayaan, Unesco dan lembaga pelestarian warisan dunia lainnya,” tuturnya.

Nur Muktiadi

The post Rakernas XI JKPI, Kota Tegal Tampilkan “Hamukti Wira Gendowor” appeared first on SuaraBaru.id.

Pada pelaksanaan Porwanas di Kalsel itu, PWI Pusat meminta agar tidak terjadi lagi adanya laporan atau kejadian keributan di antara atlet peserta Porwanas. Kondisi itu dikhawatirkan akan berakibat merusak citra dan marwah dari Porwanas itu sendiri.

Demikian disampaikan Wakil Sekretaris PWI Pusat, Raja Parlindungan Pane, ketika membuka Rakernas Siwo PWI 2024, yang digelar di Candi Bentar 6 Putri Duyung, Ancol, Jakarta, Sabtu (17/2/2024).

BACA JUGA: Digelar Doa Lintas Agama dan Ruwatan Ageng Karimunjawa Lestari

Menurut dia, dalam Porwanas perlu adanya pemerataan perolehan medali. Materi inilah yang menjadi salah satu poin yang harus dibahas, pada pelaksanaan Rakernas Siwo kali ini. Apalagi Porwanas sifatnya hanya sebagai ajang silaturahmi, dan pemerataan medali dianggap sebagai ungkapan rasa persaudaraan.

”Ini tidak berarti medali Porwanas dibagi-bagi, dengan bahasa halusnya main sabun atau main mata antarlawan. Namun demikian, perlu dimunculkan bagaimana caranya peserta Porwanas bisa mendapatkan medali semua,” harap Raja Pane.

Sementara itu, Ketua Siwo Pusat, Agus Susanto dalam sambutannya mengajak seluruh peserta Rakernas, untuk dapat mengikuti seluruh kegiatan Rakernas.

BACA JUGA: Anies Kebumen Tegaskan Pemilu Jujur Pasti Dua Putaran

Disampaikan dia, Rakernas yang dihadiri seluruh pengurus Siwo PWI se-Indonesia itu, membahas hal-hal penting, terkait dengan pelaksanaan Porwanas, serta membahas program kerja Siwo Pusat tahun 2024.

Pada kesempatan itu juga, disampaikan paparan dari tuan rumah Porwanas Kalsel 2024, oleh Santoso, staf ahli bidang pemerintahan Pemprov Kalsel. Dia menyebut, pihaknya sudah menyiapkan dana sebesar Rp 10 miliar, untuk gelaran Porwanas kali ini.

Pihaknya juga sudah memperkirakan, jumlah peserta Porwanas estimasinya mencapai 4.000 orang. ”Dan guna menampung peserta Porwanas dari seluruh Indonesia ini, sudah kami siapkan hotel yang mampu menampung 4.000 orang lebih,” ujarnya.

BACA JUGA: Kemenkumham Jateng Gelar Pembinaan FMD Melalui Fun Game

Untuk upacara pembukaan Porwanas 2024, direncanakan dilakukan di GOR Paman Birin, yang saat ini dalam proses penyelesaian.

Rakernas Siwo PWI ini berlangsung hingga Senin (19/2/2024), dan digelar dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2024, yang dipusatkan di Jakarta.

Sigit PR

The post Muncul Wacana Pemerataan Medali Porwanas di Rakernas Siwo PWI appeared first on SuaraBaru.id.

Diharapkan, melalui kegiatan Seminar Olahraga Nasional ini, Siwo PWI ikut berperan membangkitkan kembali gairah olahraga di Tanah Air, setelah mengalami kelesuan di masa pandemi covid-19.

”Siwo PWI Pusat sangat mencermati imbauan Presiden RI Jokowi, saat puncak Haornas 2020 lalu, yang menyatakan Haornas dapat menjadi momentum untuk membangkitkan gairah olahraga di Tanah Air,” kata Ariwangsa, saat dihubungi dari Semarang, Kamis (25/2/2021).

BACA JUGA: Tsaniatus Salihah Ketua Forum Kesetaraan Keadilan Gender Jateng Menggantikan Indra Kertati

Ditambahkan dia, tak hanya memasyarakatkan olahraga, namun juga mendongkrak prestasi atlet. Selain itu, mengembangkan olahraga sebagai wadah memperkenalkan destinasi wisata di Indonesia.

Menurut Ariwangsa, pernyataan Presiden itu patut didukung semua stakeholder olahraga di Tanah Air, apalagi ini juga akan ikut mendukung upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.

Sementara itu, Sekjen Siwo PWI Pusat, Suryansyah mengungkapkan, dalam seminar Nasional itu, panitia juga mengundang Menteri BUMN Erick Thohir, untuk menjadi keynote speaker, dengan pembicara Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali.

BACA JUGA: Wakil Wali Kota Tegal Masuk Ruang Kerja Tanpa Ajudan dan Sopir

Selain itu diundang pula, Menparekraf Sandiaga Uno, Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC), Raja Sapta Oktohari.
Seminar akan dibuka Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari.

Suryansyah menambahkan, usai pelaksanaan seminar atau sehari kemudian pada Kamis (25/3/2021), dilaksanakan Rakernas Siwo 2021, yang diikuti utusan perwakilan Siwo Provinsi di Indonesia, termasuk Siwo Surakarta.

Dalam Rakernas nanti, akan membahas evaluasi kinerja 2020 dan program kerja Siwo PWI Pusat 2021. Termasuk membahas beberapa agenda penting, seperti pelaksanaan Porwanas 2021 di Jawa Timur, serta mengintensifkan program untuk menggelar kembali Sarung Tinju Emas, yang merupakan persembahan para wartawan olahraga untuk tinju Indonesia.

Sigit PR-Riyan

The post Sebelum Gelar Rakernas, Siwo PWI Pusat Adakan Seminar Olahraga Nasional appeared first on SuaraBaru.id.