Kepastian itu terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, dengan Kementerian Kebudayaan RI, Jumat (23/1/2026) di Jakarta. Rombongan diterima Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik.

”Presiden Prabowo sudah menjadwalkan kehadirannya pada HPN 2026 di Banten. Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga siap hadir, sekaligus melakukan peletakan batu pertama Museum Siber SMSI,” kata Muhammad Asrian Mirza, dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: Kemenkum Jateng Perkuat SDM Melalui Seminar Peningkatan Mutu Layanan Administrasi dan Operasional

Dalam audiensi itu, tim SMSI Pusat yang hadir antara lain Prof Dr Taufiqurochman AKs SSos MSi (Dewan Penasihat), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), dr Nishal (Direktur Media Crisis Center), serta Dyah Kristiningsih (Wakil Direktur Departemen Kesekretariatan dan Keuangan).

Ilona Juwita yang juga dikenal sebagai cucu tokoh seni budaya Pak Ogah, menyatakan kesiapannya mendampingi Menteri Kebudayaan dalam agenda peletakan batu pertama Museum Siber SMSI di Serang, Banten, Sabtu (7/2/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab itu, juga membahas penguatan aliansi strategis, antara media siber dan negara, dalam pembangunan peradaban berbasis kebudayaan.

Pembangunan Museum Siber SMSI itu, diharapkan menjadi simbol kolaborasi negara dan media dalam menjaga memori, identitas, serta perjalanan pers dan kebudayaan Indonesia di era digital.

Riyan

The post Presiden Prabowo Hadiri HPN 2026 di Banten appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak 100 tukang becak mengemudikan becak listrik menuju ke Pendapa Kabupaten Grobogan. Di barisan paling depan, Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo mengemudikan becak listrik.

Ia mengemudikan becak tersebut dan membawa penumpangnya yang tidak lain adalah sekretaris pribadinya, Tri Budiono, diikuti dengan ratusan tukang becak di belakangnya.

BACA JUGA : Sungai Wiroko Banjir, Hubungan Darat Wonogiri-Pacitan Macet

Iring-iringan ratusan tukang becak dari MPP menuju ke Pendapa Kabupaten Grobogan merupakan rangkaian awal sebelum dilakukan penyerahan secara resmi oleh Bupati Grobogan, Setyo Hadi.

Meski sempat membuat kepadatan lalu lintas di sekitar Simpang Lima Purwodadi, namun dapat terurai dengan baik setelah para pengemudi becak listrik ini melintas di jalur lambat Jalan R Suprapto, yang meupakan jalur khusus untuk becak atau sepeda roda dua.

Sesampainya di depan Swalayan Luwes Purwodadi, Wabup Sugeng Prasetyo menghentikan laju kemudinya dan memanggil beberapa tukang becak yang sedang mangkal di depan Gedung Wisuda Budaya.

“Belum dapat, ya, Pak? Tenang, tinggal daftarkan KTP-nya saja, nanti ditunggu dapat becak listrik tahun depan,” jelas Sugeng Prasetyo.

BACA JUGA : BPBD Wonosobo Lakukan Mitigasi Tanah Bergerak di Desa Pucungkerep, Ini yang Dilakukan

Perjalanan iring-iringan becak listrik ini tiba di Pendapa Kabupaten Grobogan, setelah menempuh waktu sekitar 15 menitan.

“Tidak terasa sampai ke Pendapa lebih cepat. Biasanya kalau mengayuh becak biasa itu bisa sampai 30 menit dengan penumpang satu sampai dua orang dari Simpang Lima ke Alun Alun,” jelas Rohman, salah satu tukang becak.

Ia mengungkapkan, rasa syukurnya mendapatkan bantuan becak listrik yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto ini.

BACA JUGA : REFLEKSI PENDIDIKAN JATENG 2025 Sekolah Kemitraan dan Keberbakatan Olahraga: Akses Pendidikan Merata, Prestasi Terjaga

“Terima kasih, Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Saya tidak capek lagi. Alhamdulilah, pakai becak listrik tidak cekot cekot lagi kaki saya. Mudah-mudahan barokah membawa rezeki untuk kebutuhan sehari-hari kami,” ujar Rohman.

Program Becak Listrik ini merupakan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk para pengayuh becak manual yang memasuki usia lansia.

Penerima bantuan Becak Listrik ini khusus diberikan kepada lansia dengan usia mulai dari 55 tahun. Sebelum dilakukan penyerahan becak listrik, ratusan penerima ini mengikuti pelatihan.

TYA WIDYA

The post Meriah, Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo Ikuti Iring-Iringan Bareng 100 Orang Penerima Becak Listrik Gratis appeared first on SuaraBaru.id.

Becak listrik diserahkan Wakil Ketua Yayasan GSN Nanik S Deyang bersama Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma SE MM dan Wakil Bupati Brebes Wurja SE, di Pendopo Brebes, Sabtu (6/12/2025).

“Ini bukan hanya bentuk perhatian, tetapi juga langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya para pembecak yang setiap hari bekerja keras mencari nafkah. Becak listrik ini akan meringankan beban tenaga, menambah efisiensi kerja, sekaligus menjadi simbol modernisasi transportasi rakyat yang ramah lingkungan,” ucap Bupati Brebes.

Paramitha mengatakan, Pemkab Brebes telah berupaya maksimal memfasilitasi proses pendistribusian, mulai dari penurunan becak hingga pelatihan penggunaan becak listrik. Semua ini dilakukan agar para penerima bisa langsung memanfaatkan bantuan ini dengan aman dan optimal.

“Kepada bapak-bapak penerima bantuan, saya berharap becak listrik ini dijaga, dirawat, dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jadikan bantuan ini sebagai semangat baru untuk bekerja lebih nyaman dan lebih produktif,” katanya.

Lanjut Paramitha, mulai tahun depan Pemkab Brebes juga akan menanggung penuh asuransi jiwa untuk ratusan ribu petani, ribuan nelayan, Linmas termasuk tukang becak melalui program jaminan jiwa secara gratis.

Wakil Ketua Yayasan GSN Nanik S Deyang menyampaikan, becak listrik memang hadiah dari Presiden Prabowo, karena presiden tidak ingin lagi melihat ada warganya yang mencari nafkah dengan menganyuh becak, sudah tua masih bekerja keras.

“Pak Prabowo tidak ingin ada warga yang ngontel dan ngos-ngosan mencari uang. Jadi yang hari ini belum dapat, insyallah kami susulkan supaya tahun depan banyak lagi yang mendapat becak listrik,” jelasnya.

Nanik berpesan, agar para penerima becak listrik dapat menjaganya dengan baik dan tidak jual, karena hadiah pemberian dari presiden dan mohon pemerintah daerah juga memperhatikan.

“Saya titip kepada ibu dan wakil bupati, dinas-dinas terkait sama-sama menjaga dan memberikan regulasi operasi becak listrik, ini juga bisa dijadikan becak wisata untuk menambah penghasilan,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu penerima becak listrik asal Bumiayu Slamet (82) tahun merasa terharu. Dia sudah menjalani profesinya selama kurang lebih 50 tahun.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Prabowo, ini saya dikasih modal. Saya masih menjadi pembecak karena memang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, setelah menerima becak listrik saya tidak akan terlalu cape,” jelasnya.

Nur Muktiadi

The post Brebes Dapat 100 Unit Becak Listrik Bantuan Presiden appeared first on SuaraBaru.id.

Pemilihan ini digelar secara daring, melalui sistem E-Vote, di SIMA USM, dan berjalan lancar, tertib, serta transparan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dituangkan dalam berita acara resmi KPRM USM, pasangan calon nomor urut 01, Aron Bagaskara dan Rifqi Aswin Khoirul M, meraih 715 suara.

Mereka unggul jauh atas pasangan calon nomor urut 02, Praja Adi Dharma dan Raden Airlangga Nugraha Adi Maha Putra, yang hanya memperoleh 197 suara. Sementara total suara yang masuk, tercatat sebanyak 912 suara.

BACA JUGA: USM Tambah Satu Lagi Doktor Sistem Informasi

Sedangkan untuk pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa (Dema), yang terpilih adalah Zifa Aura Neswari, dengan total suara 514.

Ketua Umum KPRM USM, Mohammad Taqi Ashiddiqi mengatakan, proses pemilihan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan. Dalam kegiatan ini juga melibatkan pengawasan dari Badan Pengawas Pemira Mahasiswa (Bawasram), yang diketuai Rista Rosalinda.

”Pemira tahun ini berjalan dengan baik, partisipasi mahasiswa juga tinggi. Sistem E-Vote membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pemilihan,” ujarnya.

BACA JUGA: Prodi S1 Psikologi USM Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT

Sementara itu, Kasubag Informasi Kemahasiswaan USM, Sudarmono SE MM, memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan pemilih, atas suksesnya penyelenggaraan Pemira 2025 ini.

”Kegiatan ini menjadi wujud nyata demokrasi di lingkungan kampus. Kami mengapresiasi semangat mahasiswa dalam berpartisipasi. Semoga kepemimpinan yang baru ini, dapat membawa Orma USM menjadi lebih aktif, inklusif, dan produktif, dalam berkontribusi untuk kemajuan Universitas Semarang,” tutur Sudarmono.

Dia menambahkan, pelaksanaan Pemira secara digital melalui sistem E-Vote, merupakan langkah maju dalam tata kelola organisasi mahasiswa yang modern dan akuntabel, sejalan dengan transformasi digital yang tengah diterapkan di USM. Untuk pelantikan direncanakan dilakukan pada Rabu (31/12/2025) mendatang.

”Kami berharap, dengan terpilihnya kepengurusan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa USM, serta Ketua Dema Periode 2026, roda organisasi kemahasiswaan dapat terus berjalan dengan semangat kolaborasi dan inovasi, menuju mahasiswa USM yang berdaya saing dan berkarakter,” ungkapnya.

Riyan

The post Aron Bagaskara dan Rifqi Aswin Jabat Presiden dan Wapres Mahasiswa USM appeared first on SuaraBaru.id.

Sapi tersebut diserahkan Pemklb Kebumen di Masjid Agung Kauman, Kamis 5 Juni 2025. Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah menyerahkan bantuan sapi itu kepada Takmir Masjid Kauman.

Wakil Bupati menyampaikan terima kasih atas pemberian sapi dari Presiden yang dagingnya akan diberikan untuk warga yang tidak mampu di wilayah Kabupaten Kebumen.

Selain sapi presiden, pihaknya juga menyerahkan satu ekor sapi ke Takmir Masjid Kauman pemberian dari Bupati Lilis Nuryani dan Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah.

Zaeni Miftah menyebut, bupati dan wakil bupati ikut berkurban di rumah masing-masing dan juga diberikan di tempat lain.

“Saya juga kurban di rumah, bupati juga ada kurban di Gombong. Jadi sapi-sapi ini kita sebar ke tempat lain, seperti hari ini kita berikan juga ke Masjid Kauman,”terang Zaeni Miftah.

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kebumen Tjahyo Sambodo mengatakan, sapi pemberian Presiden Prabowo Subianto untuk Kebumen berjenis Peranakan Ongole (PO). Sapi PO itu milik petani Budianto, warga Desa Klegenrejo, Klirong. Beratnya mencapai 950 Kg, yang dibeli dengan harga Rp 95 juta.

Tjahyo menyebut, pada Hari Raya Idul Adha 2025, bantuan kurban sapi dari Presiden ada 849 ekor yang disebar di seluruh Indonesia. Pemberian kurban melalui pemerintah daerah kepada masjid atau tempat yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk menyalurkan sapi kurban presiden.

Adapun untuk kabupaten/kota yang berjumlah 514, akan mendapatkan satu ekor sapi dengan berat 800 – 1,3 ton. Sapi tersebut kata dia, diharuskan diambil dari masing-masing daerah.”Di Kebumen sapinya asli PO milik warga Klegenrejo, Klirong,”ujarnya.

Sementara itu, Budianto menyampaikan rasa syukur, sapi miliknya dipilih oleh Presiden Prabowo untuk dijadikan sapi kurban. Sebelumnya, ia telah mengikuti serangkaian seleksi tes kesehatan untuk sapi-sapi yang akan dipilih.

“Alhamdulillah lolos, sapi saya dipilih Bapak Presiden, tentu kami merasa senang dan bangga”ujarnya.

Sapi dengan berat 950 Kg, dibeli dengan harga Rp 95 juta. Ia mengaku sudah merawat sapi tersebut dari umur satu tahun, dan kini berusia lima tahun. “Saat pertama beli sapinya masih kurus, tapi ya terus kita rawat dengan sungguh-sungguh,”terang Budianto.

Agar bisa menjadi gemuk, Budianto menyebut pihaknya rutin memberi makan rumput gajah, untuk gizi diberikan ampas tahu dan konsentrat, serta vitamin. Ia bahkan mengaku masih ada dua sapi jauh lebih besar dari sapi yang dibeli Presiden.

Sebagai peternak, ia terbiasa mengikuti kontes sapi, dan dua sapi yang belum terjual merupakan sapi kontes yang diberi harga mencapai Rp200 juta. Jika harganya ada yang cocok, ia pun tak segan untuk melepasnya ke tangan orang lain.

Komper Wardopo

The post Sapi Presiden Seberat 950 Kg Diserahkan ke Takmir Masjid Agung appeared first on SuaraBaru.id.

Pencak silat sendiri terus mendapatkan pengawalan dari NOC Indonesia, sejak demonstrasi di tengah-tengah penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024, dan Kejuaraan Dunia di Abu Dhabi pada 2024 lalu.

Dia menyampaikan hal itu, usai pertemuannya dengan Olympic Council of Asia (OCA), yang diwakili Director General Captain Husain Al-Mussalam, dan OCA Deputy Director General Vinod Kumar Tiwari, di Kuwait, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Banjir Grobogan, Rel Masih dalam Perbaikan KA Belum Bisa Lewat

”Dalam kesempatan itu, OCA menyatakan setuju untuk memperjuangkan pencak silat agar bisa dipertandingkan di Asian Games berikutnya,” kata Okto, sapaan karib Raja Sapta Oktohari, seperti dikutip dari laman resmi NOC Indonesia.

Menurut dia, pencak silat terakhir kali dipertandingkan di ajang multievent internasional terbesar se-Asia itu, pada edisi Asian Games Jakarta-Palembang 2018. Oleh sebab itu, NOC Indonesia gencar untuk memperjuangkan pencak silat yang merupakan olahraga warisan asal Indonesia ini, bisa kembali tampil di Asian Games.

Terlebih, President International Federation Pencak Silat (Persilat), merupakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Kapal One Piece Purwodadi Peroleh Penghargaan Pospam Terbaik Operasi Lilin Candi 2024/2025

”Keluarga pencak silat di dunia, juga ingin Prabowo tetap menjadi Presiden Dunia, dan bersama-sama berjuang sampai bisa di-recognize IOC, dan tampil di Olimpiade,” terang Okto lagi.

Diungkapkan juga, jika pada Kejuaraan Dunia Pencak Silat 2024 di Abu Dhabi lalu, NOC Indonesia juga turut mengundang perwakilan dari Dakar, sebagai tuan rumah Youth Olympic 2026. Ini juga menjadi salah satu upaya, agar pencak silat bisa masuk di Youth Olympic 2026 mendatang.

”NOC Indonesia akan memaksimalkan peluang ini, supaya pencak silat bisa menjadi bagian dari Youth Olympic. Sebab, kalau sudah menjadi bagian dari Youth Olympic, dengan sendirinya akan dikenal sebagai bagian dari Olympic,” lanjut dia.

BACA JUGA: Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Diseminasi Kekayaan Intelektual Desain Industri di Udinus Semarang

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa (Persilat), Teddy Suratmadji mengungkapkan, saat ini sedang menjalani proses assessment untuk menjadi signatory World Anti-Doping Agency (WADA).

Setelah itu, pencak silat juga harus menjadi anggota Alliance of Independent Recognized Members of Sport (AIMS), dan melalui proses assessment yang juga tidak mudah.

”Kedua assessment itu Insya Allah bisa diselesaikan tahun ini. Sehingga pada 2026 proses untuk menjadi anggota IOC, bisa dimulai. Mudah-mudahan pada 2027, keanggotaan IOC sudah diperoleh, sehingga pada Olympics 2028 di Los Angeles, sudah bisa dipertandingkan, atau minimal ekshibisi,” tukas Teddy.

Riyan

The post OCA Akan Perjuangkan Pencak Silat Tampil di Asian Games appeared first on SuaraBaru.id.

Hal ini disampaikan Dr Nalom Kurniawan SH MH, Peneliti dan Asisten Ahli Hakim Agung MK, saat menerima mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang (USM), yang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di MK, baru baru ini.

Menurut Nalom, MK merupakan lembaga tinggi dalam sistem ketatanegaraan di suatu negara, bersama dengan MA. Lembaga ini memegang kekuasaan kehakiman. MK pun berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk beberapa hal, seperti menguji UU terhadap UUD.

BACA JUGA: 85 Mahasiswa FTP USM Ikuti Pelatihan di PT Sriboga

”Selain itu juga, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pascasarjana USM, Dr Indarto SE MSi yang mewakili Rektor USM Dr Supari Priambodo ST MT, didampingi Kaprodi S2 Magister Hukum USM Dr Drs H Kukuh Sudarmanto BA SSos SH MM MH memberikan apresiasinya, karena MK telah menerima KKL Mahsiswa S2 MH USM, dengan sangat baik dan ramah.

Disampaikan juga oleh Kaprodi MH USM, Dr Kukuh Sudarmanto, KKL ini dimaksudkan untuk melatih daya nalar kritis dan logis seorang kandidat MH, ketika usai menerima teori di bangku kuliah selama tiga semester.

BACA JUGA: Pelaku Curas di Wonosobo Lukai dan Bawa Kabur Motor Korban

”Kami berharap, setelah diwisuda sebagai Magister Hukum nanti, mereka menjadi kader pemimpin di Negara Indonesia yang kapabel, berintegritas, santun dan berdedikasi tinggi pada bangsa dan negara,” harapnya.

Disebutkannya, KKL di MK ini sangat penting. Karena para mahasiswa bisa langsung melihat, mendengar, mencocokkan data dan informasi yang selama ini diperoleh dari media, para narasumber, opini maupun berita-berita yang cukup gaduh dan menimbulkan atensi masyarakat.

Riyan

The post Mahasiswa Magister Hukum USM KKL di Mahkamah Konstitusi appeared first on SuaraBaru.id.

USAI sudah penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang diakhiri dengan tahapan rekapitulasi secara Nasional oleh KPU RI beberapa waktu yang lalu. Kini tinggal menunggu pengucapan sumpah dan janji DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden, sembari menunggu bilamana ada keberatan dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Pemilu Serentak 2024 yang digelar pada hari Rabu, 14 Februari 2024 yang lalu, menyisakan beberapa catatan, terkait pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, kegiatan dan pelaksanaan Pemilu ini dimulai sejak bulan Juni tahun 2022.

Pemilu dimulai dengan tahapan penyusunan, perencanaan, program serta penyusunan regulasi dan diakhiri kegiatan pengucapan sumpah janji DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk pengucapan sumpah janji DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024. Pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Sedangkan untuk pengucapan sumpah janji DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, disesuaikan dengan akhir masa jabatannya.

Pada Catatan Pemilu Legislatif 2024 (Bagian 1, 6 Maret 2024), menyoal bagaimana politik uang pada Pemilu 2024, yang telah merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Masyarakat jadi “Moto Duitan“, dan pembiayaan atau modal calon legislatif yang sangat “fantastis”, serta belum adanya tindakan terkait dengan politik uang tersebut.

Untuk Catatan Pemilu Legislatif 2024 (Bagian 2), penulis menyoroti soal penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilu, penulis mengelompokkan catatan Pemilu (bagian 2) ini, menjadi beberapa bagian

Pertama, terkait dengan tidak terpenuhinya koata 30 persen perempuan, baik dalam pengajuan caleg, dalam seleksi penyelenggara Pemilu di KPU maupun Bawaslu (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota), serta jajaran di bawahnya.

Dalam tahapan pencalonan pengajuan caleg perempuan, banyak partai politik di beberapa dapil, kurang dari 30 persen. Meskipun kalau dihitung secara Nasional, sudah terpenuhi. Ketentuan dan aturan mengenai keterwakilan paling sedikit 30 persen, secara tegas diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tidak Komitmen
Mahkamah Agung juga mengukuhkan ketentuan tentang pemenuhan 30 persen, melalui Putusan MA nomor 24 P/HUM/2023, yang mengoreksi Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR dan DPRD. MA menyatakan, ‘Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas‘.

Hal ini menunjukkan, KPU dan partai politik tidak komitmen terhadap pemenuhan ketentuan minimal 30 persen, untuk caleg Perempuan. Komisi Pemilihan Umum seharusnya menolak pengajuan caleg per dapil kurang dari 30 persen, yang diajukan partai politik.

Begitu pula partai politik, harus komitmen dan serius untuk pemenuhannya. Jangan karena alasan sulitnya mendapatkan kader parpol perempuan, lalu parpol tidak menaati aturan.

Dalam tahapan seleksi penyelenggara Pemilu, baik KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK dan sampai tingkat paling bawah, KPPS (Kelompok Penyeleggara Pemungutan Suara), juga banyak tidak terpenuhi minimal 30 persen perempuan. Bahkan banyak juga anggota KPU kabupaten, hanya berjenis kelamin laki-laki saja.

Begitupun di penyelenggara lain, seperti Bawaslu sampai tingkat pengawas desa maupun pengawas TPS, juga banyak laki-laki. Jumlah minimal 30 persen perempuan banyak yang tidak terpenuhi. Isu-isu tentang keanggotaan penyelenggara adalah representasi ormas tertentu, juga mewarnai dan mempersempit keanggotaan penyelenggara dari kalangan perempuan.

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, juga sudah mengamanatkan, bahwa KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, juga harus memperhatikan minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Begitu juga yang diberlakukan untuk Bawaslu dan jajaran di bawahnya.

Amanat Undang-Undang Pemilu tersebut, sudah sejalan dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskrimimasi terhadap perempuan (CEDAW) dan demokrasi. Karena tiada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan.

Betapa pentingnya peran perempuan dalam Pemilu dan demokrasi di negeri ini. Timsel serta penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, Bawsalu, Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota), jangan sampai abai terhadap ketentuan pemenuhan minimal 30 persen keanggotaan perempuan, di penyelenggara Pemilu. Karena mereka menyeleksi penyelenggara Pemilu di bawahnya.

Diskriminasi
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, semua pihak harus mewujudkan pemenuhan pengajuan caleg minimal 30 persen per dapil. DPR yang memilih dan menyeleksi KPU serta Bawaslu, harus memenuhi minimal 30 persen keterwakilan perempuan.

Demokrasi tidak membeda-bedakan, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Tetapi melibatkan semua pihak, tanpa melihat jenis kelaminnya, selama mereka kompeten dan memenuhi syarat. Kenapa tidak?

Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat mengatakan, ‘The status of democracy fundamentally on the status of women. Not only because the exclusion of women in decision making is a marke of a flawed democracy, but the participation of women strengthens democracy‘.

Keterlibatan perempuan di publik serta dalam Pemilu, akan memperkuat dan memperkokoh demokrasi. Hal ini sangat penting, sehingga keterllibatan perempuan dalam Pemilu harus didorong dan diwujudkan, apalagi Undang-undang sudah mengatur tentang ketentuan tersebut.

Catatan yang Kedua, tentang integritas dan etika penyelenggara dan peserta Pemilu. Penyelenggara Pemilu ibaratnya adalah “wasit”, yang harus bisa memosisikan peserta Pemilu secara adil. Tidak boleh ada kecenderungan untuk memihak salah satu peserta Pemilu. Para peserta Pemilu harus diperlakukan sama.

Integritas dan etika seorang penyelenggara Pemilu, menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan publik, terhadap Pemilu maupun hasil Pemilu.

Tentang integritas dan etika para penyelenggara, bisa dilihat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu kemarin. Para penyelenggara di sidang di Lembaga Etik Pemilu, baik pusat maupun daerah.

Beberapa KPU Kabupaten/Kota dilaporkan, karena memihak salah satu pasangan calon dan tidak netral. Dan banyak tugas kepemiluan yang dilakukan tidak cermat, saat tahapan pemungutan suara maupun saat rekapitulasi.

Sirekap
Pun begitu dengan peserta pemilu, mencoba mendekati para penyelenggara, dan juga tidak taat terhadap aturan. Apakah pada saat tahapan kampanye (banyak pelanggaran yang dilakukan), maupun pada saat pemungutan suara, mereka memobilisasi pemilih dengan menggunakan uang atau materi lainnya.

Ketiga, tentang waktu pelaksanaan pemungutan suara di musim hujan. Pada Pemilu 14 Februari 2024 kemarin, banyak daerah yang dilanda banjir. Karena memang waktu tersebut adalah muim penghujan.

Banyak kendala yang dialami penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan pemungutan suara. Bahkan beberapa wilayah pemungutan suaranya harus ditunda, karena banjir.

Meskipun sudah ada aturan terkait penundaan pemungutan suara bisa dilakukan, dikarenakan suatu daerah tertimpa bencana, namun penyelenggara pusat bisa mengantisipasi saat penyusunan jadwal dan tahapan Pemilu, jangan di titik puncak musim hujan.

Keempat, tekait Sirekap, sebuah Sistem Informasi Rekaptulasi. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi, sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara, dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

Namun dalam pelaksanaannya, terutama di awal-awal mulainya Sirekap, semula dapat diakses masyarakat, namun kemudian mengalami trouble. Beberapa suara dari para calon legislatif sempat mengalami penambahan, tetapi kemudian tiba-tiba mengalami pengurangan yang cukup signifikan.

Sehingga para calon legislatif mengalami kebingungan, terutama para caleg yang memang memiliki sedikit selisih suara dengan caleg lain. Ini seharusnya bisa diantisipasi dari “kekeliruan” sebuah aplikasi, agar tidak menjadikan “tratapan” dan muncul rasa was-was bagi caleg maupun tim suksesnya.

Semoga Pemilu dan Pilkada yang akan datang, pelaksanaannya akan lebih baik. Dan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu akan semakin tinggi. Sehingga Pemilu sebagai sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, terwujud dengan baik.

— Umi Nadliroh; Dosen STAI Pati, Pegiat Kepemiluan dan Ketua LKP2A Pati —

The post Catatan Pemilu Legislatif 2024 (Bagian 2) appeared first on SuaraBaru.id.

”Alhamdulillah pak. Ya Allah, semoga Pak Ganjar jadi presiden, kersane utang kulo dilunasi (biar hutang saya dilunasi-red),” ucap Wagiman, salah satu petani.

Disampaikannya, dia memiliki utang sebesar Rp 11 juta di bank. Utang itu untuk membiayai pertanian. Namun karena gagal panen, dia tak mampu mencicil.

BACA JUGA: Jelang Pemilu, Tular Nalar Ajak Pemilih Pemula Kritis dan Hindari Hoax

”Sudah macet enam bulan. Rumah saya sudah didatangi mau disita. Semoga Pak Ganjar bisa membantu,” harapnya.

Hal senada disampaikan Umiyati (35), petani lainnya. Dia mengatakan, program penghapusan utang oleh Ganjar, merupakan program yang sangat dinantikan.

”Bener pak, saya itu sampai bingung mau bayar utang di bank pakai apa. Hasil panen harganya anjlok terus, dan hasilnya tidak banyak, karena hama. Saya sudah nunggak cicilan tiga bulan,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kado Awal Tahun, UKSW Naik Peringkat Nasional di Klasterisasi Mandiri untuk Riset dan Pengabdian Masyarakat

Umiyati mengaku, sempat bingung dan mencari utangan lain untuk menutupi utangnya senilai Rp 50 juta. Namun karena jumlahnya cukup besar, dia tak bisa mendapatkan.

”Hari ini doa saya terkabul, Pak Ganjar datang membawa program yang kami inginkan. Kalau utang macet kami dilunasi, tentu kami bisa bertani dengan nyaman, dan lebih giat lagi,” terang dia.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyatakan, persoalan utang memang menjadi problem serius para petani. Untuk itu, selain menggulirkan program penambahan pupuk subsidi, kepastian ketersediaan pupuk, bibit dan obat-obatan, soal utang macet petani juga akan diselesaikan.

BACA JUGA: Kompol Andi Mohamad Wakapolres Kebumen, Kompol Bakti Sespim

”Setelah kemarin kita punya program penghapusan kredit macet nelayan, para petani juga protes, kami juga pengin pak. Makanya setelah kami hitung-hitung, jumlahnya nggak banyak, sekitar Rp 600 miliaran. Itu nanti juga akan kami hapuskan,” tutur Ganjar.

Penghapusan kredit macet petani itu, lanjutnya, bertujuan agar para petani kembali bangkit. Mereka yang terpuruk dan tidak bisa bayar cicilan karena kondisi pandemi, cuaca, bencana alam, bisa kembali berproduksi dengan penghapusan utang yang macet di bank.

”Kami berharap petani kita bisa bangkit lagi, berproduksi lebih baik lagi, sehingga kebutuhan pangan kita tercukupi,” pungkasnya.

Riyan

The post Doa Para Petani Terkabul, Ganjar Putihkan Kredit Macet appeared first on SuaraBaru.id.

Agenda kunker tersebut diantaranya menanam padi di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi, penyuluhan pertanian di Alun-alun Kajen, kunjungan ke SMK N 1 Kedungwuni dan gudang Bulog Kabupaten Pekalongan, serta penyaluran bantuan pangan dari Bapanas dan bantuan setimulan kepada petani di kantor Kecamatan Bojong.

Di lokasi pertama di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi, Jokowi didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq melihat aktivitas tanam padi. Dalam peninjauannya Jokowi sempat berdialog dengan petani dan mendengarkan keluhan mereka. Fenomena El Nino sempat membuat musim tanam petani mundur. Menurut Jokowi pihaknya kejar tanam di bulan ini.

“Ya ini karena hujan sudah mulai turun di banyak Provinsi, kita ingin mendorong agar petani segera mulai menanam padi, karena kemarin El Nino mundur dikit, kita segera kejar mulai tanam, tanam, tanam,” katanya.

Usai meninjau penanaman padi Jokowi bersama rombongan melakukan penyuluhan pertanian di Alun-alun Kajen. Dalam kegiatan tersebut dihadiri ribuan masyarakat, diantaranya penyuluh pertanian, petani milenial, pengecer, distributor pupuk, serta Babinsa dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Presiden resmi memperbolehkan para petani untuk membeli pupuk bersubsidi bisa menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

“Kemarin, kalau membeli pupuk harus menunjukkan kartu tani, saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk asal di KTPnya ada tulisan petani silakan membeli. Jadi, bisa memakai kartu tani, juga bisa pakai KTP,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, Kementerian Pertanian akan fokus berupaya memastikan tidak ada masalah di lapangan terkait pupuk bersubsidi.

Sementara itu kunjungan lainnya meninjau fasilitas sekolah di SMK N 1 Kedungwuni. Jokowi meninjau SMKN 1 Kedungwuni untuk mengetahui proses pembelajaran. Jokowi juga menghampiri sejumlah kelas, diantaranya kelas jurusan teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik komputer jaringan (TKJ).

Presiden Jokowi dalam kesempatan ini berdialog dengan siswa dan berpesan kepada seluruh siswa supaya belajar dengan giat untuk masa depan yang baik.

Bersamaan dengan itu, Presiden menyalurkan bantuan pangan dari Bapanas di Gudang Bulog Kabupaten Pekalongan, dan pemberian bantuan setimulan kepada petani di Kantor Kecamatan Bojong.

Kapolres Pekalongan, AKBP Wahyu Rohadi menyampaikan, kunjungan Presiden ini dalam rangka kunker di 5 lokasi Kabupaten Pekalongan. “Alhamdulillah dengan pengamanan yang melibatkan personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait semua berjalan dengan aman dan lancar,” ungkap Wahyu.

Ning S

The post Kunker, Presiden Jokowi Kunjungi 5 Lokasi Kabupaten Pekalongan appeared first on SuaraBaru.id.