Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa, mengenai pentingnya kebijakan usia minimal perkawinan, serta risiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dini.

Kegiatan yang berlangsung di aula SMA Daniel Creative ini, dipandu tiga moderator Dr Yuliyanto Budi Setiawan MSi, Fajriannoor Fanani MIKom, dan Kharisma Ayu F MIKom.
Dalam acara ini, diikuti 20 siswa kelas 10, yang antusias selama sesi berlangsung.

BACA JUGA: USM Gelar FGD Sistem Penelusuran Daging Halal

Dalam sambutannya, Yuliyanto mengatakan, perubahan kebijakan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan, merupakan langkah pemerintah untuk melindungi hak anak, dan mencegah dampak negatif dari pernikahan dini.

”Pernikahan dini sering kali membawa konsekuensi serius, seperti putus sekolah, beban ekonomi, hingga risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Oleh karena itu, pemahaman sejak dini mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan dalam berkeluarga, sangat diperlukan,” imbuh dia.

Sementara itu, Fajriannoor menyampaikan, aspek sosial dan psikologis sering kali diabaikan dalam kasus pernikahan dini. ”Keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan karakter anak, agar generasi muda memiliki kemampuan mengambil keputusan yang matang,” ujarnya.

BACA JUGA: 760 Mahasiswa USM Akan Ikuti KKN PPM Ke-25

Di sisi lain, Kharisma Ayu memberikan paparan menarik, mengenai peran media dalam membentuk pandangan remaja terhadap isu pernikahan dini. ”Media dapat menjadi alat edukasi yang efektif, jika digunakan secara bijak. Tetapi juga dapat memperkuat stereotip yang salah, jika tidak diimbangi dengan literasi media,” tuturnya.

Sesi ini juga diwarnai dengan diskusi interaktif antara peserta dan para moderator. Salah seorang siswa mengajukan pertanyaan tentang cara remaja menghadapi tekanan dari lingkungan, yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal biasa.

Para moderator pun memberikan jawaban yang komprehensif. Mereka kemudian mengajak para siswa untuk lebih percaya diri, dalam menetapkan prioritas pendidikan dan masa depannya.

BACA JUGA: Fakultas Teknik USM-Unwiku Lakukan Penandatanganan MoU

Kegiatan sosialisasi ini, ternyata juga mendapatkan respons positif dari pihak sekolah. Guru Bimbingan Konseling di SMA Daniel Creative Semarang, V Yoshua Wisnumurti, menyampaikan apresiasinya kepada Prodi Ilmu Komunikasi USM, atas inisiatif edukasi yang diberikan.

”Kami berharap, kerja sama seperti ini terus berlanjut demi memberikan wawasan yang lebih luas lagi bagi siswa kami,” ujarnya.

Dia berharap, melalui sosialisasi itu para siswa dapat memahami urgensi kebijakan usia minimal perkawinan, dan menyadari pentingnya menunda pernikahan dini demi masa depan yang lebih cerah.

”Prodi Ilmu Komunikasi FTIK USM berkomitmen, untuk terus memberikan edukasi dan pengabdian kepada masyarakat, guna mendukung generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing,” ungkapnya.

Riyan

The post Prodi Ilkom FTIK USM Sosialisasi Perubahan Kebijakan Usia Minimal Perkawinan appeared first on SuaraBaru.id.

Dengan SDM yang berkualitas, dipastikan akan siap berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Upaya mencegah terjadinya pernikahan dini, adalah salah satu yang paling mendasar dalam mewujudkan keluarga yang kuat.

Hal itu seperti yang ditekankannya, saat membuka Seminar Nasional Cegah Kawin Anak, di Hotel MG Setos, Semarang, tengah pekan lalu. Menurut dia, ada korelasi antara pernikahan dini dengan angka perceraian. Ada korelasi antara pernikahan dini dengan stunting.

BACA JUGA: Kemenag Jateng Dukung Pengembangan Wisata Religi di Candi Borobudur

”Keluarga yang tidak siap, sangat berpotensi melahirkan sejumlah persolan keluarga, yang kemudian menjadi masalah bangsa. Ini tentu sangat kontra produktif untuk kita, menuju negara bangsa yang kuat dan maju, yaitu Indonesia Emas Tahun 2045,” terangnya.

Diungkapkan juga, keluarga yang tidak siap, juga berpotensi melahirkan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan berpotensi memperbanyak kematian ibu dan anak.

Sementara itu, dalam paparannya Kakanwil Kemenag Jateng, Musta’in Ahmad menyampaikan, salah satu bentuk dukungan pihaknya dalam program penurunan angka perkawinan anak adalah, bersinergi dengan Dinas Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan, BKKBN Provinsi Jateng, dengan bersama-sama menyukseskan program ‘Jo Kawin Bocah’.

BACA JUGA: Relawan Koncone Mas Ali Siap Menangkan Yoyok-Joss di Pilwakot Semarang

Seminar Nasional Cegah Kawin Anak ini diselenggarakan Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag RI, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Di antaranya Technical Advisor Child Protection & Child Rights Governance Bagus Yaugo Wicaksono, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti dan Kakanwil Musta’in Ahmad.

Seminar kali ini diikuti 1.000 peserta secara Nasional melalui daring, serta 200 peserta secara luring. Seperti Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota, Dharma Wanita Persatuan Jateng, Siswa-siswi MA Swasta, MAN 1 dan 2 Kota Semarang, yang terlibat secara langsung dengan tanya jawab.

Riyan

The post Keluarga yang Tak Siap Berpotensi Lahirkan Sejumlah Persolan appeared first on SuaraBaru.id.

BATAS usia menjadi pengantin di Negara kita sudah digelar. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas usia melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun.

Syarat usia perkawinan tersebut kemudian direvisi menjadi 19 tahun bagi lak-laki dan perempuan yang terangkum pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan. Salah satu alasan perubahan tersebut adalah adanya kondisi bahwa perbedaan usia perkawinan menimbulkan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi gender. Maka kemudian, poin penting di sini adalah jangan menikah sebelum usia 19 tahun,

Pengantin anak merupakan salah satu masalah sosial yang masih terjadi di Indonesia. Pengantin anak terjadi karena aneka faktor. Di antaranya menyangkut faktor agama, kemiskinan, pendidikan, dan budaya. Pengantin anak terjadi karena pemahaman agama yang sempit.

Misalnya daripada terjadi kumpul kebo, maka lebih baik dinikahkan. Untuk faktor ekonomi, banyak terjadi karena orang tua beranggapan, menikahkan anak merupakan jalan pintas untuk menyudahi kemiskinan.

Tidak sedikit pula pengantin anak terjadi karena faktor budaya. Masyarakat masih banyak yang menganut budaya anak perempuan dapat macak, masak, dan manak kemudian dijadikan pengantin. Selain itu juga karena adanya dispensasi usia pengantin dari Pengadilan, sehingga dispensasi kala menjadi pengantin ke depan, perlu terbit rekomendasi dari psikolog dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Pada tahun 2022, di Jawa Tengah ada 10.900 kasus pengantin anak. Dibanding laki-laki, jumlah pengantin anak perempuan lebih banyak. Pengantin di bawah usia 19 tahun untuk anak laki-laki sebanyak 1.297, sementara anak perempuan 9.603. Perbandingannya 1 : 9.

Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi pengantin anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat sekitar 52 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan pengantin anak lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menjadi pengantin karena sudah memiliki teman dekat/pacaran.

Sepanjang tahun 2023, berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Purwodadi kasus dispensasi mencapai 801 kasus. Humas PA Purwodadi, Abdul Adhim mengatakan, angka tersebut menduduki tertinggi kedua se-Jateng setelah Cilacap, yaitu 849 kasus (radarkudus, 8/1/2024). Sementara angka pengantin anak di Blora tak kurang menempati angka 434 kasus (Tajuk SM, 7/3/2024).

Risiko Tinggi

Pengantin anak merupakan fenomena yang membuat kita ngelus dada. Diakui atau tidak diakui, karena pengetahuan dan pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak masih minim, acap mereka tidak mengetahui risiko kesehatan reproduksi dan pentingnya berbagai hal tentang rumah tangga.

Fenomena yang membawa angka kemurungan ini belum juga mampu kita hentikan, seperti halnya peristiwa ini banyak melanda wilayah pedesaan, contoh, kuat muncul anggapan, bahwa perempuan yang telah menginjak usia balig atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas di-manten-kan. Jika tidak, maka berjubel cemoohan dan label negatif, seperti perawan tak laku atau kasep.

Kemudian, lebih pada kontrol seksualitas. Terdapat tekanan besar pada orang tua untuk menjadikan pengantin anak perempuan lebih awal guna menjaga kehormatan keluarga dan meminimalkan risiko perilaku seksual yang tidak pantas. Selain itu, pernikahan akibat kehamilan di luar pasangan pengantin pada remaja kita juga acap kali terjadi.

Selanjutnya, meringkuk pada problema ekonomi. Pengantin anak terjadi karena keadaan keluarga yang dirundung kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya menjadi pasangan pengantin dengan orang yang dianggap mampu.

Jalan pintas ini dinilai strategis dari sisi pembiayaan hidup anak perempuan. Hal lainnya, lebih pada aras pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, memicu adanya tren melangsungkan pengantin anak.

Dampak berlangsungnya pengantin anak membawa risiko kesehatan yang tak ringan. Pengantin belia ini memiliki keterbatasan akses penggunaan kontrasepsi serta  layanan informasi kesehatan reproduksi. Mayoritas terpapar hubungan seksual pada usia awal dan sering serta mengalami  kehamilan berulang dan melahirkan sebelum mereka matang secara fisik dan  psikologis.

Problematik lainnya, kematian terkait kehamilan merupakan penyebab utama kematian pada perempuan berusia 15-19 tahun, dan perempuan berusia di bawah 15 tahun lima kali lebih mungkin meninggal daripada perempuan berusia di atas 20 tahun. Selain itu, kematian bayi dua kali lebih tinggi pada bayi dari ibu yang sangat muda. Juga, perempuan muda hamil dari komunitas yang lebih miskin delapan kali lebih kecil kemungkinannya untuk melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih.

Mereka pun lebih suka tidak menggunakan kontrasepsi, antara lain karena banyak yang merasa  ditekan oleh  keluarga untuk  membuktikan  kesuburan mereka. Kemudian pengantin anak ini tidak menggunakan layanan reproduksi, karena  kekuasaan  pengambilan keputusan  yang terbatas dan  ketergantungan  ekonomi mereka. Risiko menyusul lainnya, menyoal negosiasi rendah, dalam arti tidak dapat melakkan bargaining penggunaannya karena takut akan  kekerasan dari  pasangan mereka,  yang sering  cenderung lebih tua.  Hal ini tentunya akan melambungkan kerentanan terhadap HIV/AIDS.

Risiko yang bertubi-tubi dan melengkapi penderitanya, barangkali mereka tak jarang putus sekolah, cemas, depresi, terdapat kekerasan rumah tangga, serta rentan atas penyakit menulai lainnya. Bagi anak bisa lahir prematur dan kurang gizi bahkan stunting dan dapat menyebabkan kematian sebelum usia 1 tahun.

Angka IPM Naik

Suka tidak suka, pengantin anak ini akan berimbas pada ibu muda pada waktu hamil cenderung kurang  memperhatikan kehamilannya termasuk kontrol kehamilan. Si ibu ini sewaktu hamil sering mengalami risiko baik bagi ibu dan janin. Hal ini juga akan berakibat pada kematian ibu dan bayi dan rentan menderita kanker di masa yang akan datang.

Di luar pengantin anak, beberapa anak muda acap mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mereka jadi putus sekolah, kehilangan kesempatan meniti karir, menjadi single parent yang tak pernah direncanakan, kesulitan dalam beradaptasi secara psikologis karena miskinnya rasa kasih sayang ke bayi/anak maupun susah beradaptasi menjadi orangtua atau kesulitan mengurus kehamilan dan bayinya.

Soalan lain yang menyeruak, seperti perilaku yang tidak efektif (stres, konflik), kesulitan beradaptasi dengan pasangan dan parahnya mereka tak segan mengakhiri kehamilannya dengan cara aborsi. Jika sudah demikian, bakal lahir anak tanpa akta kelahiran dan berisiko menjadi korban perdagangan orang, eksploitasi seksual, pekerja anak dan pengantin anak di masa mendatang.

Baca juga Mencegah Bencana dari Desa

Effort mencegah pengantin anak, beberapa hal bisa ditempuh, yakni penegakan hukum dan pengawasan atas regulasi, edukasi kesehatan reproduksi, pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus anak dari kekerasan. Hal lainnya penting pula dilakukan, seperti kampanye anti kekerasan, mendorong partisipasi masyarakat mencegah terjadinya pengantin anak.

Sedangkan, pada wilayah Forum Anak bisa dilibatkan untuk melakukan sosialisasi pencegahan pengantin anak, menjadi fasilitator sebaya salah satunya terkait isu pengantin model ini  dan menyuarakan pencegahan pengantin anak anak dalam forum musrenbang dan suara anak pada seluruh level sejak desa hingga Jakarta.

Hal lain yang patut dilakukan adalah sosialisasi pencegahan pengantin anak melibatkan komunitas, organisasi, PKK, akademisi, media, serta seluruh komponen masyarakat bekerja sama secara terstruktur, holistik, dan komprehensif. Semua keroyokan mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menyebabkan peningkatan kasus pengantin anak.

Pelibatan ini mesti menjadi komitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan konsekuensi relasinya pengantin anak, serta akses yang setara terhadap pendidikan dan peluang bagi anak-anak di Indonesia.

Jika sudah demikian, bukan mustahil bakal melempangkan angka IPM secara timeseries dalam 5 tahun terakhir, yakni Tahun 2019 (71,92), Tahun 2020 (71,94), Tahun 2021 (72,29), Tahun 2022 (73,77) dan Tahun 2023 (74,39). Mimpi kita capaian level di atas terus naik pada masa mendatang. Akhirnya, bonus demografi dan Indonesia layak anak 2030 serta Indonesia Emas 2045 semakin bergairah. Marjono, ASN Bapenda Provinsi Jawa Tengah

The post Mengakhiri Pengantin Anak appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Kepala Kesiswaan Amirul Mukminin menyampaikan, materi Remaja Sehat dan Berkarakter, Moderasi Beragama, sangat penting untuk disampaikan, agar saat memasuki usia remaja memiliki karakter yang baik supaya mampu menjawab tantangan dan problematika kehidupan saat ini.

“Perlu juga menerapkan nilai-nilai moderasi beragama agar tidak terjerumus pada pandangan ekstrem,” katanya saat ditemui di Aula SMKN I Batang, Kabupaten Batang, Jumat (23/2/2024).

Kepala KUA Kecamatan Batang Ali Fatkhur mengharapkan, kerja sama dengan pihak sekolah bisa berlanjut, agar semua siswa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tepat. “Ini demi menekan angka pernikahan dini,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu siswi Nadia sangat mendukung kegiatan tersebut . Ia mengira  kalau KUA hanya melayani pernikahan saja, tetapi lebih jauh dari itu ternyata ada yang menarik dan sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter remaja yang baik.

“Acara kayak gini, bagus banget, bisa mencegah pernikahan dini. Buat teman-teman sebaya, manfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif dan jangan terburu-buru nikah karena cita-cita harus dicapai,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post Minimalkan Pernikahan Dini, KUA Batang Gencarkan Brus Mandiri appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Acara ini diikuti oleh 15 warga Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.
Kegiatan menghadirkan Narasumber Agus Saiful Abib SH MH dan Helen Intania Surayda SH MH.

Kegiatan dihadiri antara lain sekretaris beserta perangkat Desa Asinan, Perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Ketua BKBH FH USM, dan dosen USM.

”Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan hukum, khususnya terkait dispensasi pernikahan,” kata Ketua BKBH USM, Tri Mulyani SH MH.

Tema dari kegiatan ini adalah ”Pelatihan Pembuatan Permohonan Dispensasi Nikah dan Laporan Polisi kepada Masyarakat Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang”.

Menurut Tri, Pemberdayaan dilakukan atas permohonan Kepala Desa Asinan, Turchamun Jiarto, karena banyaknya permasalahan pernikahan dini. Sebagian masyarakat masih belum memahami cara untuk melangsungkan perkawinan.

Kepala Desa Asinan, Turchamun Jiarto mengatakan, selain masalah perkawinan, juga banyak masyarakat yang tidak memahami tentang cara melaporkan kasus ke kepolisian, seperti terjadinya pencurian motor, perkelahian, dan begal.

”Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Asinan untuk menyikapi segala permasalahan hukum khususnya mengenai pengajuan permohonan pernikahan anak belum cukup umur (Dispensasi Umur Perkawinan) dan melaporkan permasalahan tindak pidana ke kepolisian,” ungkap Turchamun.

Muhaimin

The post Sering Terjadi Pernikahan Dini, Warga Asinan Mendapat Pencerahan Hukum dari BKBH USM appeared first on SuaraBaru.id.

Lontaran itu muncul, dalam Talkshow ‘Jo Kawin Bocah dari Perspektif Kesehatan Reproduksi’, yang diselenggarakan Forum Puspa, di ruang zoom meeting DP3AP2KB, Jalan Pamularsih 28, Semarang, Selasa (25/5/2021).

”Ada 23 provinsi yang tercatat jumlah perkawinan bocahnya sangat tinggi,” kata Dra Hj Mei Sulistyoningsih MSi, selaku pemandu talkshow yang diikuti beberapa organisasi terkait permasalahan perempuan dan anak ini.

BACA JUGA: Kebutuhan Komputasi Makin Beragam, Tuntutan Produktivitas pun Makin Meningkat

Sebelumnya, Evi Widowati SKM MKes dari Unnes menyampaikan, dari survei sosial ekonomi Nasional pada 2019 mencatat angka perkawinan anak cukup tinggi, sebanyak 1,2 juta kejadian.

Ini masih ditambahkan, 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun, telah menikah saat usianya di bawah 18 tahun. Sedangkan laki-laki ada 1 dari 100 anak yang menikah di bawah usia 18 tahun.

”Presiden RI Joko Widodo menargetkan dan memberikan mandat pada Menteri PPPA, untuk menurunkan angka perkawinan di bawah umur, dari 11,21 persen menjadi 8,74 persen pada tahun 2024 nanti,” ungkap Evi.

BACA JUGA: Bupati Jepara Minta Kemungkinan Pemudik Susulan untuk Dicermati

Penyebab terjadinya perkawinan anak, menurut Sekretaris Pusat Studi Perempuan dan Olahraga FIK Unnes itu, karena tradisi atau adat, rendahnya pendidikan, perjodohan dan seks pranikah.

Dampak dari itu semua, para pelaku akan drop out sekolah, instabilitas keluarga, terjadinya KDRT, subordinasi perempuan serta kematian ibu dan anak setelah proses kelahiran.

Berdasarkan hal itu, akhirnya direkomendasikan perlunya pendidikan reproduksi yang komprehensif dan terpadu di sekolah. Ini meliputi aspek kesehatan reproduksi, disertai dengan tanggung jawab laki-laki dan perempuan atas tindakan seksualitas dan kesuburan mereka sendiri.

BACA JUGA: Kudus Kian Mengkhawatirkan, Sehari 152 Positif Baru dan 11 Meninggal Dunia

Selain itu juga, perlunya tanggung jawab moral dan sosial, yang diintegrasikan dengan pendidikan sains, agama, budaya dan muatan lokal lainnya.

Kemudian pada anak-anak dan remaja diberikan pemahaman, bahwa menikah seharusnya dilakukan pada usia yang tepat. Menikah bukan paksaan dan bukan jalan keluar dari kemiskinan.

Secara formal perlu juga dibuat Peraturan Desa (Perdes) dan Surat Edaran (SE) yang menyatakan, mencegah perkawinan pada usia anak ini telah didukung masyarakat.

Dalam webinar ini, hadir pula narasumber lain seperti dr Robby Haryanto SpOG dari Cito Klinik, Dra Siti Wahyuni MM (Sekretaris Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jateng).

Humaini

The post Akibat Tingginya Angka Pernikahan Dini, Perlu Dibentuk Satgas Pencegahan Kawin Bocah appeared first on SuaraBaru.id.