Ketua Umum KONI Grobogan, Yoyok Prihantoro menegaskan, pihaknya keberatan atas regulasi itu. Dalam dokumen resmi yang dia tandatangani, Yoyok memaparkan dua poin utama sikap KONI.

Poin pertama, KONI Grobogan menolak sekaligus mendorong agar Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 dicabut, sebelum diberlakukan aktif. Poin kedua, KONI meminta agar tugas pokok, dan fungsi organisasi, tetap dikembalikan sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

BACA JUGA: Raih Penghargaan Bergengsi, Bank Jateng Buktikan Kinerja Unggul dalam Transformasi Keuangan

Yoyok menjelaskan, sikap ini mencerminkan komitmen KONI Grobogan dalam menjaga marwah organisasi, dan memperjuangkan pembinaan olahraga prestasi di daerah. Dia menilai, pembinaan atlet harus tetap berjalan tanpa terhambat regulasi yang berpotensi melemahkan peran KONI.

”Kami percaya, keberlangsungan pembinaan olahraga prestasi tidak boleh terganggu regulasi, yang justru melemahkan peran KONI di tingkat daerah maupun pusat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita semua,” ujar Yoyok.

Menurutnya, pernyataan sikap KONI Grobogan ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan pembangunan olahraga Nasional. Dia berharap, atlet-atlet berprestasi dari daerah dapat terus muncul, untuk mengharumkan nama bangsa.

BACA JUGA: Polsek Kudus Kota Bongkar Kasus Pencurian Barang Antik Rp800 Juta

Dokumen resmi pernyataan sikap itu, sudah diserahkan langsung kepada Kepala Disporabudpar Grobogan, Wahono, di ruang kerjanya, Selasa (9/9/2025).

Wahono menerima rombongan pengurus KONI Grobogan, dan menyatakan sependapat dengan sikap yang mereka ambil. Dia menilai, sinergitas antara Disporabudpar dan KONI sudah terjalin baik selama ini.

”Berkas sudah kami terima, dan pada prinsipnya kami sepakat dengan sikap KONI. Sinergitas antara Disporabudpar dan KONI sebagai mitra, juga sudah terbangun dengan baik,” jelas Wahono.

BACA JUGA: Selama Libur Panjang Maulid Nabi, KAI Daop 4 Layani 206.218 Penumpang

Dia menambahkan, KONI Grobogan telah menunjukkan capaian positif dalam membina atlet. Hal ini terbukti, dari raihan prestasi di sejumlah ajang olahraga, baik tingkat daerah maupun lebih tinggi.

Dengan adanya sikap resmi ini, KONI Grobogan berharap aspirasi mereka dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mengevaluasi Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, sebelum diberlakukan.

Tya Wiedya

The post Kepala Disporabudpar Terima Pernyataan Sikap KONI Grobogan Tolak Permenpora 14 Tahun 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Bona sendiri yang terpilih sebagai ketua di Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) pada Desember 2021 lalu, baru secara resmi akan mengakhiri masa baktinya pada Desember 2025.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No 14, yang diundangkan pada 26 Oktober 2024, akan mulai efektif berlaku 26 Oktober 2025. Praktis, hanya tersisa selisih sebulan lebih, dengan sisa masa kepengurusannya.

BACA JUGA: Bupati dan Perumda Air Minum Kebumen Raih 4 Penghargaan Best Human Capital Awards 2025

”Setelah kami adakan rapat pimpinan yang diperluas, disepakati untuk diadakan Musprov sebelum berlakunya Permenpora No 14. Jadi nanti ketika Permenpora berlaku, sudah langsung menjadi tanggung jawab pengurus baru,” kata Bona, dalam rapat pleno pengurus yang berlangsung di Kantor KONI Jateng, Rabu (27/8/2025).

Dalam rapat itu, sekaligus dibacakan SK Ketua Umum No 40/SK/VIII/2025 Tentang Kepanitiaan Musorprov 2025. Tertulis nama Bona Ventura Sulistiana sebagai penanggung jawab, kemudian Amir Machmud (Steering Committee) dan Soedjatmiko (Organizing Committee).

Disepakati pula, penyelenggaraan Musoprov antara 23-25 Oktober 2025, atau persis sehari sebelum berlakunya Permenpora 14 Tahun 2024.

BACA JUGA: Prof Jawade Gelar Doa Bersama untuk Almarhumah Ibunda Tercinta

Kabid Hukum KONI Jateng, M Ali Purnomo menyatakan, pelaksanaan Musorprov yang maju dari berakhirnya masa bakti, tidak ada persoalan. Dijelaskan dalam AD/ART KONI 2020, masa bakti kepengurusan KONI Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah empat tahun sejak ketua umum terpilih.

”Masalah akan muncul, jika pengurus KONI belum bisa melaksanakan Musorprov hingga melewati akhir masa bakti, yakni KONI Pusat akan menunjuk karteker. KONI Jateng, sesuai hasil Musoprov Desember 2021, maka berakhir Desember 2025,” paparnya.

Hal lain yang disinggung yakni, penyaringan dan penjaringan Bakal Calon Ketua KONI Jateng Periode 2025-2029. Bidang ini akan diketuai Kabid Organisasi Joko Priyono.

BACA JUGA: Kinerja DPR RI Dapil Jateng Mengecewakan, BEM KM Unissula Undang Debat

Sementara itu, untuk masa penjaringan dan penyaringan calon ketua adalah 21 hari, sebelum pelaksanaan Musorprov. Maka saat ini, tim sedang menyiapkan dan menyusun persyaratan untuk menjadi calon ketua.

Mengenai bakal calon ketua umum, Bona mengaku belum tahu sepenuhnya. Sebab, secara resmi belum diumumkan, sehingga belum ada calon yang muncul.

Riyan

The post Pengurus Baru KONI Jateng Akan Mulai Berlakukan Permenpora No 14 Tahun 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Kesepakatan itu dihasilkan, usai dilakukannya pertemuan di Kantor KONI Jateng, yang ada di Komplek GOR Jatidiri, Semarang, Kamis (3/5/2025). Dipimpin Ketua KONI Kabupaten Brebes, Abdul Aris Assaad, mereka menyampaikan pernyataan itu di teras Kantor KONI dalam bentuk video berdurasi 21 detik.

Sebelumnya, KONI Jateng pada 25 Juni 2025 lalu, dipimpin Ketua Umum Bona Ventura Sulistiana beserta pengurus dan enam perwakilan KONI Kabupaten/Kota, beraudiensi dengan Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, di Jakarta. Salah satu permohonannya adalah, agar Permenpora No 14 dicabut.

BACA JUGA: Kota Semarang Dorong Kemajuan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas dengan 6 Pilar Penguatan

Sebagai sosialisasi atas pertemuan dengan KONI Pusat itu, seluruh 35 ketua KONI di Jateng diundang ke Semarang. ”Kami harus menyampaikan hasil pertemuan itu kepada bapak-bapak Ketua KONI Kabupaten/Kota sekalian. Maka kita harus bersikap atas apa yang terjadi dalam organisasi olahraga ini,” kata Bona, pada pertemuan di Kantor KONI Jateng itu.

Sementara itu, Kabid Hukum KONI Jateng, Ali Purnomo menjelaskan, Permenpora No 14 itu diputuskan pada 18 Oktober 2024, dan akan diundangkan pada 25 Oktober 2025.

Dalam pasal 53 disebutkan, untuk penyesuaian pelaksansaan penerapan Permenpora paling lama satu tahun. ”Peraturan ini akan efektif berlaku 25 Oktober 2025 mendatang,” kata Ali.

BACA JUGA: Pemkot Semarang Akan Gelar Uji Emisi Kendaraan Bermotor untuk Evaluasi Kualitas Udara

Menurut dia, banyak kontroversi dalam Permenpora nomor 14 itu. Dan atas keberatan itu, perlu direvisi atau kalau memungkinkan dicabut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KONI Kota Salatiga, Agus Purwanto, yang merupakan salah anggota rombongan saat ikut audiensi ke KONI Pusat menyebut, Permenpora itu wajib dicabut tidak cukup hanya direvisi.

”Kalau revisinya tidak menyangkut pasal-pasal yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan olahraga, kan repot. Maka tidak ada jalan lain kecuali dicabut,” ungkap dia.

BACA JUGA: Andi Metrawijaya Jabat Kajari Kudus, Gantikan Henriyadi W Putro yang Dimutasi ke Kaltim

Adapun Ketua KONI Pemalang, Nugroho Budi Raharjo, menyebutkan pengalamannya yang saat ini dihadapi, usai terbitnya peraturan itu.

”Untuk anggaran tahun 2026, sudah harus diajukan. Karena Agustus nanti sudah diputuskan. Saat kami menghadap ke kabupaten, kami diminta menghapus pengajuan anggaran itu, karena Pemkab menyebut, peraturan itu akan berlaku Oktober 2025. Maka kami pun meminta peraturan itu dicabut,” tegasnya.

Pengalaman serupa juga dirasakan KONI Kota Semarang, Wonosobo dan Blora. Bahkan KONI Blora sudah melangkah lebih jauh, yakni menggalang cabang-cabang olahraga dan anggotanya, untuk membuat surat pernyataan penolakan Permenpora.

Dari berbagai pendapat dan sikap itu, akhirnya disimpulkan masing-masing Ketua KONI Kabupaten/Kota se-Jateng untuk membuat surat pernyataan penolakan Permenpora, langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, lewat Ketua Kantor Staf Presiden, AM Putranto, di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

Riyan

The post KONI Kabupaten/Kota Se-Jateng Sepakat Meminta Permenpora No 14 Harus Dicabut appeared first on SuaraBaru.id.

Pertemuan atau audiensi itu, membahas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No 14 Tahun 2024, yang menjadi sorotan masyarakat olahraga Nasional. Regulasi itu dinilai menghambat pembinaan atlet, terutama di daerah.

Dalam laporannya, Bona menyampaikan, peraturan itu telah menyebabkan dinamika organisasi yang tidak sehat. Dia menegaskan, dukungan penuh kepada KONI Pusat, untuk mendorong pencabutan Permenpora No 14 Tahun 2024.

BACA JUGA: Buntut Insiden Pendaki Jatuh, Bupati Kudus Tinjau Jalur Pendakian Rahtawu

”Kami KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota se-Jateng, sangat mendukung langkah yang telah dikerjakan KONI Pusat, terhadap Permenpora No 14 Tahun 2024. Jika diperkenankan, kami dari KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jateng, ingin turut serta berkontribusi agar Permenpora ini cepat dicabut,” ujar Bona.

Keluhan serupa disampaikan Ketua KONI Salatiga, yang menyebut, kegiatan olahraga seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), terancam batal karena keterbatasan anggaran.

”Di daerah sendiri banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, mengingat anggaran yang dibatasi, seperti Porprov. Kami di daerah cukup resah dengan adanya ini, begitupun dengan kegiatan mendatang. Kami masih sangat bimbang, apakah dijalankan atau tidak,” ucap Ketua KONI Kota Salatiga, Agus Purwanto.

BACA JUGA: Penampakan Makam Sunan Kudus Saat Luwur Dibuka, Hanya Sekali dalam Setahun!

Hal ini diperkuat oleh Ketua KONI Kabupaten Pemalang, Nugroho Budi Rahardjo, yang mengungkapkan, dana hibah sering terlambat, dan cabang olahraga di daerah belum bisa mandiri secara finansial.

”Penerimaan kami hanya dari dana hibah. Namun dalam keadaan normal saja, itu sudah sering terlambat. Oleh karenanya, kami butuh keputusan cepat. Hambatan lainnya, cabang olahraga di Pemalang juga masih bergantung pada kami, yang belum bisa mengimplementasikan kemandirian. Ini menjadi salah satu hal yang sulit juga bagi kami,” terang dia.

Menanggapi hal ini, Ketum KONI Pusat Marciano menegaskan, pentingnya solidaritas KONI seluruh Indonesia. Dia menyatakan, akan menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, untuk mengatasi dampak Permenpora terhadap pendanaan daerah.

BACA JUGA: Rakanan Giyanti : Tenong Jadi Simbol Cinta Warga pada Budaya Leluhur

”KONI Pusat terus memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh Permenpora No 14 tahun 2024 terhadap KONI Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Terkait dengan anggaran, saran saya tetap diajukan seperti biasa, karena yang seharusnya menentukan itu masing-masing Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, saya juga akan coba membuka komunikasi, agar hal ini bisa disosialisasikan,” ungkapnya.

Marciano juga menyampaikan, KONI Pusat telah melakukan audiensi dengan Komisi X DPR RI, dan dijanjikan akan memasilitasi pertemuan dengan Menpora RI.

Selain itu, dia juga mendorong KONI daerah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD setempat, dan menjaga hubungan baik dengan pimpinan daerah terutama Kadispora.

BACA JUGA: Masuki Usia 30 Tahun, RSI Wonosobo Semakin Maju, Modern dan Berkelanjutan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KONI Pusat, Drs Tb Lukman Djajadikusuma MEMOS menabahkan, Permenpora no 14 Tahun 2024 itu, akan menimbulkan dampak besar bagi olahraga Indonesia.

”Munculnya Permenpora No 14 Tahun 2024 ini menimbulkan dampak besar, dan bertentangan dengan Olympic Charter. Sebetulnya ini sudah pernah terjadi di Argentina, dan apabila ada intervensi pemerintah, itu menjadi pelanggaran dan akan mendapat sanksi,” terang dia.

Sedangkan Kabid Hukum KONI Pusat, Widodo Sigit menegaskan, Permenpora No 14 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022, tentang Keolahragaan. Dia kemudian mengutip prinsip hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang).

”Gugatan uji materi telah diajukan ke Mahkamah Agung sejak 17 Maret 2024. Permenpora ini terlalu jauh mencampuri urusan organisasi dan pembinaan. Kami yakin, Mahkamah Agung akan berpihak pada aturan yang benar,” tandas Sigit.

Riyan

The post Aspirasi KONI Jateng Akan Dibawa KONI Pusat ke Menpora RI appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dijelaskannya saat hadir di rapat koordinasi dalam rangka pengarahan Ketua Umum KONI Pusat dan Kadisporapar Jawa Tengah, tentang pelaksanaan Permenpora No 14 Tahun 2024, di Hotel Front One HK, Kosambi, Semarang, Rabu (23/4/2025).

”Saya langsung bikin surat kepada Menpora RI Dito Ariotejo, dan saya antar sendiri. Secara empat mata, saya minta kepada Menpora untuk merevisi beberapa pasal atau membatalkan sama sekali, peraturan itu,” ungkapnya.

BACA JUGA: Yuldi Yusman Gantikan Saffar M Godam Jadi Plt Dirjen Imigrasi

Rapat koordinasi itu diikuti 70 orang utusan dari 35 kabupaten/kota di Jateng, yakni Ketua KONI dan Kepala Dinas Olahraga. Adapun KONI Jateng hadir Ketua Umum Bona Ventura Sulistiana, para wakil ketua, sekretaris umum, bendahara umum, BAI dan para ketua bidang.

Dari KONI Pusat hadir Wakil Ketua Umum I Mayjen TNI Purn Dr Suwarno, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Puang Samsudin, Sekjen Tb Lukman Djajadikusuma, Wakabid Media dan Humas Tirto Prima Putra.

Disampaikan juga oleh Norman, pihaknya kemudian menyampaikan permohonan yang sama pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Komisi X DPR RI. Dipaparkannya, loyalitas KONI beserta anggotanya tidak perlu diragukan. Bahkan apa yang dilakukan KONI Pusat merupakan upaya menyelamatkan pemerintah.

BACA JUGA: Kecewa Tidak Pakai Jasanya, Sopir di Tegal Bunuh Tetangga Sendiri

”Pemerintah itu tidak boleh salah, dan tidak boleh kalah. Kita tidak mau pemerintah salah dan kalah. Oleh karena itu, kita meminta pemerintah merevisi atau mencabut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024,” tegas Marciano.

Atas sikap itu, para Ketua KONI Kabupaten/Kota di Jateng, mendukung langkah KONI Pusat. Pasalnya, Permenpora itu meresahkan para pembina olahraga, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, tentang Keolahragaan.

Salah satu keresahan dalam Permenpora itu ada di Pasal 16, yang intinya pengurus dan staf KONI tidak boleh memakai dana APBD/APBN di wilayah masing-masing. Anggaraan hanya boleh untuk pembinaan, sedangkan untuk organisasi pengurus harus menggali dana dari pihak ketiga atau sponsor.

BACA JUGA: Seorang Wanita Tipu 32 Orang di Pemalang, Kerugian Rp 1 M Lebih

”Kami selanjutnya akan menghadap Mendagri. Karena Kementerian inilah yang mengatur anggaran dari pusat hingga daerah. Maka di daerah, bekerja samalah dengan gubernur atau bupati/walikota,” paparnya.

Setelah ditandatangani pada 18 Oktober 2024, Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 berlaku efektif setelah setahun diundangkan, yakni 24 Oktober 2025. Dengan demikian, kini tinggal enam bulan pelaksanaan.

”Untuk berbuat baik saja, halangannya banyak. Oleh karena itu, jangan pernah kecewa yang membuat saudara-saudara ingin meninggalkan komunitas olahraga. Karena kehadiran kita dalam kondisi yang sulit ini, justru sangat dibutuhkan,” pinta Marciano.

Menjawab pertanyaan, jika tidak ada revisi dan Permenpora diterapkan setelah Oktober 2025, Marciano menyatakan, pembinaan akan jalan terus. ”Didukung atau tidak didukung, pembinaan olahraga prestasi selama ini tetap berjalan,” ulasnya.

Riyan

The post KONI Kabupaten/Kota di Jateng Dukung Revisi Permenpora No 14 Tahun 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Namun, Ketua Umum KONI Jawa Tengah, Bona Ventura Sulistiana menyatakan, pada prinsipnya KONI provinsi tetap taat asas atas terbitnya Permenpora No 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi.

Meskipun demikian, dia masih menunggu perkembangan hasil pertemuan para tokoh-tokoh olahraga Nasional dan praktisi hukum di tingkat pusat bersama Kemenpora.

BACA JUGA: Meraih Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia

”Selama regulasinya memang sudah diundangkan, kita akan taat aturan. Urusan mencabut atau direvisi itu keputusan pusat. Yang bisa kami lakukan hanya titip aspirasi, mana yang memang harus direvisi,” kata Bona.

Dia mengatakan hal itu, usai menggelar Rapat Koordinasi KONI Jateng Tahun 2025, bertajuk ‘Implementasi Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 dari Aspek Hukum dan Tata Kelola Organisasi Keolahragaan dalam Lingkup Olahraga Prestasi’, di Hotel Front One HK Resort, Semarang, Kamis (16/1/2025).

Menurut Bona, Permenpora Nomor 14 itu berlaku efektif mulai 25 Oktober 2025, atau setahun setelah ditetapkan. Itu sebabnya, selama menuju tanggal itu, pihaknya akan melihat dinamika nasionalnya bagaimana.

BACA JUGA: Pj Gubri Bangga dan Dukung Penuh Perayaan HPN 2025 di Riau

”Saat ini Permenpora itu lagi dibahas KONI Pusat, PB, PP, dan Menpora. Kalau dicabut, Alhamdulillah. Harapannya memang dicabut, karena menabrak aturan dan Undang Undang yang lebih tinggi,” jelas dia pada sejumlah awak media, didampingi Wakil Ketua Umum KONI Soedjatmiko, Kabid Media dan Humas Darjo Soyat, serta Ketua Panitia Rakor April Sri Wahono.

Diungkapkan juga oleh Bona, KONI Pusat sendiri telah menyampaikan 10 acuan untuk direvisi dalam Permenpora itu, setelah melihat pengorganisasian KONI di daerah.

”Kami di daerah juga turut menanti adanya kepastian, agar Permenpora itu tak bias, tak menimbulkan multitafsir. Sejauh ini selama ada regulasi itu, kami ya taat asas saja,” tambahnya.

BACA JUGA: Mantan Bupati Jepara Diperiksa KPK Terkait Kasus Bank Jepara Artha

Hadir dalam Rakor itu, Kabid Hukum Keolahgaraan KONI Jateng M Ali Purnomo, Kepala Biro Hukum Setda Jateng Iwannudin Iskandar, Kepala Disporapar Jateng Agung Hariyadi, dan Inspektur Provinsi Jateng Dhoni Widianto.

Bertindak sebagai moderator adalah, Kabid Organisasi KONI Jateng FX Joko Priyono, dan April Sri Wahono.

Menurut Ali Purnomo, ada hal paling krusial dari Permenpora Nomor 14 yang berimbas ke daerah, khususnya ketentuan Pasal 16 Ayat 5 dan 6, tentang gaji terhadap tenaga profesional, kesekretariatan dan pengurus organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi.

BACA JUGA: Kecelakaan  Renggut Dua Kaki Guru SD di Jepara

”Pada 20 Desember 2024, Ketua Umum KONI Pusat sudah membuat surat yang ditujukan kepada Kemenpora, yang berkaitan dengan keberatan dan permohonan revisi terhadap 10 muatan yang dianggap bertentangan dengan UU No 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, dan PP No 46 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kabiro Hukum Setda Jateng Iwannudin Iskandar menyebutkan, Permenpora itu tak bisa “dianiaya” atau dilanggar. Dia juga menyampaikan, ada beberapa pasal yang harus dicermati secara serius, terkait jalannya roda organisasi ini nantinya.

Sedangkan Kadisporapar Jateng, Agung Hariyadi menjelaskan, hubungan Disporapar dan KONI baik-baik saja dan harmonis. Adanya Permenpora Nomor 14 itu menurutnya, merupakan tantangan bagi KONI, bagaimana ke depan bisa mengembangkan industri olahraga melalui sport tourism.

Riyan

The post Permenpora Nomor 14 Tabrak Aturan yang Lebih Tinggi appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua Panitia Rakor, April Sri Wahono menjelaskan, KONI juga mengundang Kadisporapar Jateng Agung Haryadi, Inspektorat Jateng Dhoni Widianto, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jateng Iwanuddin Iskandar, dan Kepala Bidang Hukum Keolahragaan KONI Jateng Ali Purnomo, sebagai narasumber.

Diundang juga perwakilan pengurus KONI Kabupaten/Kota, dan juga Kadispora Kabupaten/Kota. ”Jadi nanti peserta sekitar 105 undangan,” kata April, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Audit Internal (BAI) KONI Jateng itu.

BACA JUGA: Proyek Mini Zoo Purworejo Longsor, Disporapar: Masih Tanggung Jawab Kontraktor

Lebih lanjut April menjelaskan, dalam Permenpora No 14 itu, ada beberapa hal yag harus disikapi, di antaranya masalah anggaran, pengawasan dan APBD. Karena itu, pihak-pihak yang berkompeten seperti Inspektorat, Disporapar dan Biro Hukum Provinsi Jateng, harus dilibatkan.

Seperti diketahui, Permenpora No 14 sudah diterbitkan 25 Oktober 2024 lalu. Salah satu pasalnya, yakni Pasal 53 menyebutkan, perarturan itu akan berlaku efektif setahun setelah ditetapkan. ”Artinya, per 25 Oktober 2025 mendatang peraturan itu efektif berlaku,” ungkapnya.

KONI Pusat pun sudah lebih awal menyikapi peraturan itu. Setidaknya, ada 10 catatan KONI Pusat yang kemudian diusulkan kepada Kemenpora untuk dijadikan revisi, sehingga peraturan itu tidak bertabrakan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Keolahragaan No 11 tahun 2022.

BACA JUGA: Antusiasme Patrick Kluivert Bawa Sepak Bola Indonesia ke Pentas Dunia

KONI Jateng juga sebelumnya sudah beraudiensi dengan Inspektorat Jateng Dhoni Widianto dan Kadisporapar Jateng Agung Heryadi, juga utusan Biro Hukum Jateng. Salah satu kesepakatannya, pembina olahraga bisa menjalankan sistim organisasi seperti selama ini.

”Pertanyaannya, apakah setelah 25 Oktober 2025, semua peraturan itu berlaku seperti yang dituangkan dalam Permenpora No 14?” tanyanya.

Dalam Permenpora itu, salah satu pasalnya menyebutkan, staf atau karyawan KONI tidak boleh menerima honor atau gaji, dari dana yang bersumber pada APBD (Provinsi, Kabupaten) dan APBN (Nasional).

Padahal, staf KONI itu bekerja sesuai jam kerja seperti karyawan perkantoran lainnya, sehingga gaji itu merupakan mata pencaharian bagi keluarga. ”Makanya kita dorong usulan KONI Pusat, yang mengajukan revisi pada 10 pasal Permenpora itu,” tegasnya.

Riyan

The post Gerak Cepat KONI Jateng Sikapi Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 appeared first on SuaraBaru.id.