Hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia atau World Intellectual Property Day yang berlangsung di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin pada 26 April 2026.

Kaitan erat antara olahraga dan industri ini terlihat dari berbagai perlengkapan yang digunakan, mulai dari baju hingga sepatu, yang setidaknya memiliki dua unsur kekayaan intelektual (KI).

Supratman menjelaskan, kolaborasi antara pelindungan hukum dan komersialisasi menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Negara hadir untuk memastikan setiap ide dan inovasi memiliki nilai manfaat ekonomi yang nyata bagi para kreator serta mampu menyerap tenaga kerja secara optimal,” tutur Supratman.

Sejalan dengan penguatan ekonomi tersebut, Supratman mengatakan bahwa Indonesia kini menjadi negara ke-15 di dunia yang menerapkan kebijakan pembiayaan berbasis KI. Langkah bersejarah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini memungkinkan aset KI digunakan sebagai jaminan pembiayaan bagi para pelaku industri.

Kemudahan akses ini semakin diperkuat dengan peluncuran Super Apps Kementerian Hukum bernama “Pasti” yang mengintegrasikan lebih dari 450 layanan dalam satu genggaman. Inovasi digital ini diharapkan mempercepat proses pendaftaran dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh inovator di Indonesia.

“Seluruh inovasi ini merupakan wujud tekad kita dalam menjadikan DJKI sebagai kantor KI berkelas dunia,” ujar Supratman.

Untuk memastikan visi besar tersebut menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Direktur Jenderal KI Hermansyah Siregar menggerakkan semangat pelindungan ini secara serentak di 32 provinsi lainnya melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Hermansyah ingin memastikan bahwa kemudahan layanan digital yang ada dibarengi dengan kesadaran kolektif di ruang publik.

“Masyarakat tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi dilibatkan untuk berinteraksi dan menyadari bahwa setiap ide mereka adalah potensi KI yang bernilai ekonomi,” ucap Hermansyah.

Sebagai langkah konkret di lapangan, DJKI menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik KI Bergerak tepat di lokasi acara. Fasilitas ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi secara langsung mengenai aset-aset KI yang mereka miliki agar segera mendapatkan pelindungan hukum.

“Fokus kita saat ini telah berkembang, tidak hanya berhenti pada upaya pelindungan karya, tetapi juga bagaimana mengelola KI tersebut agar menjadi sumber kesejahteraan,” kata Hermansyah.

Diketahui, seluruh agenda yang disusun dalam peringatan ini dirancang interaktif dan dekat dengan masyarakat, mulai dari jalan santai sebagai kampanye peningkatan kesadaran KI, senam bersama, hiburan musik, hingga talkshow interaktif yang menghadirkan pelaku industri serta pemegang lisensi hak siar tayangan olahraga.

Selain itu, DJKI juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran KI melalui Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik KI Bergerak, sehingga masyarakat dapat langsung memahami pentingnya pelindungan dan memulai proses pelindungan atas karya mereka secara mudah dan praktis di lokasi acara.

Ning S

The post Hari KI Sedunia 2026, DJKI Tegaskan Peran Strategis di Industri Olahraga appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang disampaikan Rektor USM, Dr Supari MT MT, saat menghadiri Lokakarya Kepemimpinan dan Transformasi Perguruan Tinggi Berdampak, yang berlangsung di Artotel, Gelora Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Menurut Supari, perguruan tinggi saat ini tidak lagi hanya fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan saja. Tetapi juga harus tampil sebagai agen perubahan, yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA: Komunitas Ameraaa USM ‘Hunting’ Momen Human Interest di TPA Jatibarang

Dijelaskannya, dampak itu mencakup tiga aspek utama, ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada aspek ekonomi, perguruan tinggi berkontribusi melalui lahirnya teknologi baru, start-up berbasis riset, serta lulusan yang kompetitif di dunia kerja.

Aspek sosial diwujudkan melalui program pengabdian masyarakat, peningkatan kapasitas UMKM, serta dukungan terhadap layanan publik. Sedangkan dari sisi lingkungan, USM mendorong riset energi terbarukan, dan inisiatif keberlanjutan untuk mendukung mitigasi perubahan iklim.

”Perguruan tinggi yang berdampak itu, harus mampu menerjemahkan temuan jurnal menjadi aksi nyata di lapangan,” katanya.

BACA JUGA: Dewan Penasihat USM Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing

Supari menambahkan, transformasi perguruan tinggi harus dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, reformasi kurikulum menjadi langkah penting, agar lulusan tetap relevan dengan kebutuhan era industri 4.0 dan 5.0.

Pembelajaran diarahkan lebih berbasis proyek, interdisipliner, dan mengintegrasikan teknologi digital serta kecerdasan buatan.

Di sisi eksternal, perguruan tinggi berperan sebagai penggerak transformasi wilayah melalui penelitian, inovasi, dan pengembangan ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan.
Untuk memperkuat dampak itu, USM aktif menjalin kemitraan melalui model Triple Helix (Pemerintah-Industri-Akademisi) dan Quadruple Helix, yang melibatkan juga masyarakat.

”Perguruan tinggi merupakan investasi terbesar suatu bangsa. Dengan dampak yang kuat, transformasi berkelanjutan, dan kolaborasi strategis, perguruan tinggi dapat menjadi pusat peradaban yang mendukung kemajuan masyarakat,” tegas Supari.

Riyan

The post Perguruan Tinggi Harus Tampil sebagai Agen Perubahan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu seperti yang dia sampaikan, pada acara Gala Dinner rangkaian kick-off Hari Pers Nasional (HPN) 2026, di Serang, Banten, Sabtu (29/11/2025).

Direktur Utama LKBN Antara itu menegaskan, insan pers memiliki tanggung jawab besar sebagai pengabdi masyarakat, terutama di tengah disrupsi media dan maraknya misinformasi. Dia mengaku terinspirasi oleh semangat para penyandang disabilitas yang hadir, melalui sebuah yayasan.

BACA JUGA: Jadwal & Link Live Streaming Grand Final Kejurnas Voli U-19 2025: Porvit Kudus vs Pasundan Malam Ini

”Mereka memiliki impian dan ketabahan yang mungkin lebih besar dari kita semua. Kami merasa menjadi bagian dari keluarga besar mereka,” ungkap Munir.

Dijelaskan juga, kick-off HPN tahun depan digelar terbuka, di Alun-alun Kota Serang, sebagai simbol kedekatan pers dengan masyarakat.

”Pers itu mengabdi kepada masyarakat. Jika menyebut diri insan pers, maka kita adalah guru masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA: 2.188 Atlet Muda Panaskan MilkLife Athletics Challenge Seri 2 di Kudus

Dia menekankan, pers memiliki peran penting sebagai penyambung suara, mata, dan telinga masyarakat, dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tanpa keberpihakan kepada publik, imbuhnya, pers berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Munir juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi pers di tengah derasnya disinformasi, dan bermunculannya media tidak kredibel. Karena itu dia mengajak insan pers kembali kepada nilai dasar profesi, dan menjunjung kode etik jurnalistik.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Banten dan seluruh konstituen Dewan Pers, yang siap berkolaborasi menyukseskan HPN 2026. Dia menyebut, gelaran tahun depan akan menjadi momentum memperkuat kualitas pers dan kedekatannya dengan masyarakat.

BACA JUGA: Dua Menteri Panen Cabai di Lahan 27 Hektare di Jepon Bersama Bupati Blora

Munir juga mengungkap, kick-off HPN 2026 direncanakan dihadiri Gubernur Banten, Sonny Yatra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta perwakilan Dewan Pers.

Pada kesempatan itu, Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto menyampaikan permohonan maaf, karena Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat beserta delapan anggota lain, berhalangan hadir. Kendati demikian dia optimistis, HPN 2026 Banten akan lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya.

Dia menambahkan, sembilan konstituen Dewan Pers telah menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan HPN pada 9 Februari 2026, sehingga diyakini HPN di Banten akan sangat meriah.

BACA JUGA: Peringati Hari Korpri, KKG Dabin III Kembang Gelar Workshop Pembelajaran Mendalam dan Bentuk Kepengurusan Baru

Sementara itu, Asisten Daerah III Provinsi Banten, Denny Hermawan, yang hadir mewakili Gubernur Banten menyampaikan permohonan maaf, karena Gubernur tidak dapat hadir di acara itu. Namun dia menegaskan komitmen Pemprov Banten, mendukung penuh penyelenggaraan HPN 2026.

”Bagi Provinsi Banten, ini merupakan kesempatan untuk mempererat kerja sama dengan insan pers. Kami tidak dapat melakukan akselerasi pembangunan tanpa dukungan pers, baik Nasional maupun daerah,” ujar Denny.

Dia menyebut, hubungan Pemprov Banten dengan PWI Banten selama ini terjalin harmonis, dan saling menguatkan. Menurutnya, pers, pemerintah, dan masyarakat merupakan tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun daerah.

Riyan

The post Peran Pers sebagai Pengabdi Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Pernyataan itu seperti yang disampaikannya, pada pengukuhan Pengurus BP4 Jateng, di Hotel Atria, Magelang, Rabu (29/10/2025). Menurut dia, BP4 merupakan mitra pemerintah sekaligus rekan kerja Kementerian Agama, dalam membangun keluarga sakinah.

”Kini BP4 telah berkembang menjadi lembaga yang mandiri dan penuh dedikasi. Program BP4 sejalan dengan Undang Undang Nomor 74 tentang Perkawinan, terutama dalam hal pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA),” kata Dr Ikhwan, usai acara pengukuhan Ketua BP4 Jateng, yang kini dijabat Drs H Eman Sulaeman MH.

BACA JUGA: KONI Kabupaten Tegal dan Boyolali Tak Bisa Hadiri Musorprov 2025

Disebutkan juga, BP4 menjadi jembatan empati antara pemerintah dan masyarakat, membantu calon pasangan memahami potensi konflik rumah tangga, sekaligus memberikan bimbingan pascanikah, agar rumah tangga mereka kuat dalam menghadapi badai kehidupan.

”BP4 bukan sekadar lembaga formal, tapi katalisator yang menghidupkan semangat keluarga. Ujung tombak pembinaan yang harus hadir dengan empati, mendengar dengan hati, dan menuntun dengan kasih,” pesan dia.

Sementara itu, Sekjen BP4 Pusat, Dr H Anwar Saadi MA menyatakan, sejak berdiri pada 1957, dan diformalkan pada 1961, BP4 hadir untuk menjawab tantangan besar, yakni tingginya angka perceraian.

BACA JUGA: Parpol di Kota Magelang Didorong Terapkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

”Dulu, 60 persen rumah tangga berakhir dengan perpisahan. Kini, angkanya turun menjadi 30 persen. Ini perjuangan panjang, dan kami terus berikhtiar menekan lebih jauh. Karena mempertahankan pernikahan bukan sekadar pilihan, tapi jihad sosial, perjuangan menjaga keluarga untuk tetap utuh,” tuturnya.

Dia menambahkan, hingga kini BP4 telah melatih 1.500 mediator keluarga, melalui berbagai pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah itu menjadi bukti keseriusan Kementerian Agama, dalam memosisikan BP4 sebagai garda terdepan penanganan konflik rumah tangga.

Doktor Anwar juga mengingatkan, Jateng termasuk tiga besar provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Karena itu, BP4 Jateng berkomitmen memperluas pembinaan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, melalui bimbingan teknis bagi para pengurus.

Hadir dalam acara itu sejumlah dewan pakar BP4, seperti Prof Dr Ahmad Izzuddin MAg, Prof Dr Ahmad Rofiq, dan Prof Dr Suhanjati, serta Kakanwil Kemenag Jateng, H Saiful Mujab.

Riyan

The post Jateng Masuk Tiga Besar Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam acara pelantikan yang dilakukan di Ruang Borobudur, Telkom Semarang, Sabtu (19/7/2025) itu, hadir Pengurus YJI Jateng, Ketua Kormi Kota Semarang, Disporapar Jateng, dan perwakilan Klub Jantung Sehat di Kota Semarang. Pelantikan ini dilaksanakan, setelah dibuka oleh Kepala Disporapar Jateng, yang diwakili Wibowo SH MH.

Dalam sambutannya, Sri Lestari Soediro menyampaikan, YJI memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat, akan pentingnya gaya hidup sehat, pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah. Selain itu, penguatan peran keluarga dan komunitas, dalam menjaga kesehatan jantung.

BACA JUGA: Banyak Bangunan SD Rusak, Bupati Kudus Instruksikan Rakor Darurat Kepala Sekolah

Dia juga mengungkapkan, YJI memiliki cakupan beragam program kerja. Beberapa di antaranya berupa program rehabilitatif kuratif, preventif dan Promotif.

”YJI hadir bukan sekadar simbol organisasi, namun sebagai agen perubahan gaya hidup masyarakat. Kepengurusan baru harus mampu menyusun program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah, hingga komunitas lansia,” saran Bu Diro, panggilan karibnya.

Sementara itu, Tia Hendi menyatakan rasa syukur dan komitmennya, untuk membawa YJI Cabang Kota Semarang, menjadi organisasi yang aktif, inklusif, dan berdampak luas.

BACA JUGA: Sambut TMMD Sengkuyung, Warga Bungu Kerja Bakti Serentak

Dia juga menyatakan kesiapan pengurus yang baru, untuk bersinergi dengan berbagai pihak dan men-support program kerja YJI Jateng, dalam melaksanakan program-program kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui pencegahan penyakit jantung.

”Kami akan menghidupkan kembali semangat hidup sehat, dan akan selalu men-support dan bekerja sama dengan berbagai pihak” tuturnya.

Rangkaian acara pelantikan ini diakhiri dengan kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, dengan narasumber Tia Hendi, yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Jateng (Komisi E), dan Lely Purwandari (Anggota DPRD Kota Semarang).

Riyan

The post Yayasan Jantung Indonesia Tak Hanya Sekadar Simbol Organisasi appeared first on SuaraBaru.id.

TAHUN 2025 telah dicanangkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Hak Desain Industri di Indonesia, menandai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi kreatif.

Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran vital dalam mendukung agenda ini, terutama di tengah potensi besar industri lokal yang berbasis kreativitas. Bangka Belitung, dengan kekayaan budaya dan sumber daya alamnya, menawarkan peluang pengembangan produk dan desain inovatif yang memerlukan perlindungan KI guna mendongkrak daya saing.

Saat ini, kesadaran masyarakat Bangka Belitung terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta dan desain industri masih rendah. Berdasarkan data Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, hanya sekitar 20% pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya.

BACA JUGA: Sukseskan Pemilu 2024, Kepala Badiklat Kumham Jateng Gunakan Hak Pilihnya di Banyumas

Ini menjadi tantangan utama, mengingat banyak produk lokal seperti kerajinan timah, anyaman, hingga motif kain khas Bangka Belitung memiliki potensi besar untuk diakui secara global. Tanpa perlindungan KI, produk ini rentan terhadap pelanggaran, yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha lokal.

Divisi Pelayanan Hukum di Bangka Belitung perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait hak cipta dan desain industri, khususnya bagi UMKM dan komunitas kreatif. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program strategis seperti pelatihan hukum kekayaan intelektual, pendampingan pendaftaran KI, hingga penyelenggaraan forum diskusi dengan para pelaku usaha.

Penyediaan layanan digital juga harus diprioritaskan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendaftarkan hak cipta dan desain industri mereka.

BACA JUGA: Ini Pesan Kadiv Administrasi dalam Sertijab Kabadiklat Kumham Jateng

Ke depan, potensi ekonomi kreatif Bangka Belitung dapat ditingkatkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Misalnya, motif-motif kain khas Belitung dapat dikembangkan menjadi desain produk fashion yang diminati pasar internasional. Di sisi lain, pengolahan timah sebagai komoditas unggulan daerah dapat didukung dengan perlindungan desain inovatif, sehingga menambah nilai tambah produk tersebut.

Divisi Pelayanan Hukum juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ekosistem hukum yang kondusif bagi perlindungan KI. Langkah ini dapat diwujudkan dengan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran KI, yang selama ini menjadi tantangan di tingkat lokal. Dukungan pemerintah pusat melalui regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat implementasi perlindungan KI di Bangka Belitung.

Selain itu, ada peluang besar dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produk-produk lokal yang telah terdaftar KI-nya. Platform e-commerce dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan produk Bangka Belitung ke pasar global, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat internasional tentang kekayaan budaya lokal. Divisi Pelayanan Hukum dapat berperan dalam menjembatani pelaku usaha dengan platform digital ini melalui pelatihan teknis dan dukungan promosi.

BACA JUGA: Kabadiklat Kumham Jateng Tandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Bapelkes

Tahun 2025 juga menjadi momentum untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dalam pengembangan KI. Komunitas pengrajin lokal, desainer, dan pelaku industri kreatif perlu dilibatkan secara aktif dalam program-program Kemenkum. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya KI, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor.

The post Peran Strategis Divisi Pelayanan Hukum dalam Mengoptimalkan Tahun Hak Cipta dan Desain Industri 2025 appeared first on SuaraBaru.id.