Pernyatan saksi ahli dari OJK bernama Iswandi itu, muncul pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi fasilitas kredit PT Sritex, yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (6/4/2026).

Dia mengungkapkan, mekanisme pemberian kredit yang dilakukan Bank DKI, telah memenuhi prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principle), sebagaimana diatur dalam praktik perbankan.

BACA JUGA: Pemerintah Dorong Perluasan Desa Siaga TB di Seluruh Indonesia

Menurutnya, proses pemberian kredit tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan berlapis. ”Bank DKI telah menjalankan prinsip kehati-hatian. Prosesnya juga telah mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku,” kata Iswandi di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan terungkap juga, Bank DKI memiliki sistim dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan kredit. Termasuk penerapan Segregation of Duty, dalam setiap tahapan perkreditan. Hal ini guna memastikan, adanya pemisahan fungsi dan kontrol internal yang ketat, guna meminimalisir potensi penyimpangan.

Selain itu, analisis kelayakan kredit juga telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), sebagai standar umum dalam industri perbankan.

BACA JUGA: Seorang Wanita Meninggal, Setelah Sebelumnya Pingsan di Bundaran

Proses pengajuan kredit disebutnya, berjalan secara berjenjang dan beralur, dimulai dari tingkat bawah hingga ke jajaran direksi. Dari pimpinan cabang (pinca), berlanjut ke unit analisis, hingga akhirnya dibahas di tingkat manajemen puncak.

Tidak hanya itu, setiap tahapan juga telah melalui proses penelaahan oleh Tim Legal dan Kepatuhan, guna memastikan seluruh aspek hukum dan regulasi telah terpenuhi sebelum keputusan diambil.

Lebih lanjut, Direksi Bank DKI dalam perkara ini disebut telah mengambil keputusan melalui mekanisme Rapat Komite Kredit, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Penetapan debitur sebagai kategori prima pun, dinilai telah sesuai dengan SOP internal, serta batas kewenangan direksi.

BACA JUGA: Dana Transfer Pusat Turun Rp1,5 Triliun, Sumanto Minta Pemprov Lebih Mandiri dan Kreatif Gali Potensi PAD

Dalam keterangannya Iswandi juga menegaskan, dalam konteks kredit bermasalah, tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan kepada pihak bank, apabila sumber permasalahan berasal dari faktor eksternal.

”Jika kredit macet bukan bersumber dari Bank DKI, melainkan akibat adanya faktor eksternal fraud, maka pihak yang bertanggungjawab adalah debitur, yang melakukan fraud,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan, yang dimaksud external fraud antara lain, mencakup dugaan rekayasa laporan keuangan, penggunaan perusahaan fiktif, dokumen fiktif, hingga peran Kantor Akuntan Publik (KAP), yang tidak menjalankan prosedur secara semestinya.

BACA JUGA: DPRD Kota Minta Evaluasi LKPj Wali Kota Semarang Lebih Spesifik dan Tak Banyak Teori

Fakta-fakta itu menurutnya, menjadi variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam menilai tanggung jawab hukum, pada perkara kredit.

Sidang ini masih akan berlanjut, dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Termasuk pendalaman terhadap peran para pihak terkait, dalam proses pemberian kredit.

Riyan

The post Saksi Ahli Sebut Bank DKI Telah Jalankan SOP appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu terungkap dalam persidangan kasus kredit PT Sritex, yang digelar di Pengadilan Tipikor, Semarang, Kamis (12/3/2026). Dalam persidangan kali ini, masih mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi.

Menurut Dodi Abdulkadir, berdasarkan keterangan sejumlah saksi itu, semakin memperjelas kedudukan analisa kredit Bank DKI atas PT Sritex, yang telah sesuai prosedur atau SOP bank, oleh unit bisnis, Tim Audit Bank DKI, dan unit penyusun kebijakan kredit.

BACA JUGA: 3.200 Nelayan di Jepara Terima Bantuan Beras, Wujud Kepedulian PLN UIK Tanjung Jati B  di Bulan Suci

”Namun demikian, persidangan kali ini kembali memunculkan sejumlah pertanyaan baru, usai keterangan saksi dari internal Bank DKI dan notaris kredit, diperdengarkan pada sidang,” kata dia dalam keterangannya usai sidang.

Disampaikan juga oleh Taufik Nugroho, salah satu hal yang menjadi perhatiannya, kesaksian notaris Tjoa Karina Juwita, terkait proses awal pengurusan dokumen kredit.

Dalam keterangannya terungkap, permintaan penunjukkan notaris telah disampaikan pada 12 September 2020, oleh kepala grup bisnis Bank DKI. Sementara rapat komite kredit dengan anggota direksi, baru dilaksanakan pada 23 Oktober 2020.

BACA JUGA: Vita Ervina Inginkan Perluasan SPPG Terfokus ke Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

Fakta itu memunculkan pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa, mengenai bagaimana proses administratif dapat memutuskan, kredit pasti akan disetujui. Sedangkan keputusan final kredit belum ditetapkan Komite Kredit.

”Kedudukan saksi dari unit bisnis yang sekaligus merupakan kepala grup bisnis yang menyusun dan mengirim surat kepada notaris, menjadi sangat penting. Apa kepentingannya, sehingga dalam proses administrasi itu meyakinkan notaris, seolah-olah kredit pasti akan ditandatangani pada 23 Oktober 2020,” papar Taufik.

Selain itu, penasihat hukum Babay juga menyoroti kesaksian auditor internal Bank DKI, yang dianggap tidak sepenuhnya memiliki kompetensi teknis, dalam menganalisis perangkat pengusulan kredit.

BACA JUGA: Pegawai Kanwil Ditjenpas Jateng Raih Juara I MTQ dalam Semarak Ramadan Pipas Tingkat Pusat

Para auditor disebutnya, bukan merupakan saksi kejadian perkara pada tahun 2020, dan mereka melakukan audit reguler pada 2023. Bukan audit investigatif, yang secara khusus menelaah proses kredit yang terjadi pada 2020.

Dalam persidangan itu juga terungkap, laporan audit menyebut Unit Bisnis tidak melakukan analisis reputasi perusahaan secara memadai. Namun pihak penasihat hukum menilai, hal itu tidak sepenuhnya tepat.

”PT Sritex pada saat itu merupakan perusahaan tekstil besar di Asia Tenggara, yang tercatat di bursa, dan termasuk Kategori LQ45 (Saham Bluechpis), serta memiliki hubungan kredit bersama puluhan bank, dengan status Kolektibilitas Lancar pada tahun 2020,” terang Dodi dan Taufik.

Riyan

The post Penasihat Hukum Babay Farid Wazdi Tak Temukan Kesalahan Prosedur appeared first on SuaraBaru.id.

Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Semarang, Kamis (26/2/2026), menghadirkan empat saksi dari rencana lima orang yang dijadwalkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ketua LBH Advokasi Publik (AP) PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho mengatakan, saksi yang hadir dalam persidangan kali ini antara lain, Dwi Raharjo, Istanto Cristian, Agung Dhany Nurtjahja (eks karyawan PT Sritex), serta FX Putra Misa (eks karyawan Bank DKI).

BACA JUGA: Hujan Deras Memicu Banjir, Akses Jalan Terputus

”Dalam sidang kali ini, baru tiga saksi dari unsur PT Sritex yang diperiksa. Sementara FX Putra Misa dijadwalkan akan memberikan keterangannya di sidang pada pekan depan,” kata Taufik, dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Menurut dia, dari keterangan para saksi terungkap sejumlah fakta krusial, yang berpotensi memperluas konstruksi perkara.

Pertama, terungkap adanya dugaan manipulasi laporan keuangan PT Sritex, sehingga kondisi perusahaan tampak sehat secara administratif. Kedua, dugaan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, oleh Direktur PT Sritex.

BACA JUGA: Siap Dipasarkan Jelang Idul Adha, Kandang Amanah Grobogan Pastikan Hewan Kurban Sehat dan Sesuai Syariat Sejak Dini

Ketiga, terungkap keberadaan adanya perusahaan afiliasi bernama PT Multi Adika Paramita. Saksi Agung Dhany Nurtjahja yang tercatat sebagai Komisaris, mengaku tidak mengetahui bidang usaha perusahaan itu.

”Dia juga mengaku tak mengetahui alamatnya, serta tidak pernah mengikuti RUPS. Dia menyatakan hanya dipinjam namanya, dalam struktur perusahaan,” jelas Taufik.

Fakta keempat, terungkap dugaan penyamaran asal-usul dana perusahaan, yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, dana itu diduga dicatat melalui akun ‘Toko Wijaya’, dan dibukukan dalam pos piutang lain-lain. Pola pencatatan ini, dinilai berpotensi mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang.

BACA JUGA: Air Terjun Tanggedu di Sumba Timur, Eksotika Oase Segar di Perbukitan Savana

Pada persidangan sebelumnya, juga mencatat perkembangan penting dari saksi kunci, yakni mantan Vice Senior President PT Sritex Periode 2016–2023, Herman Wibowo.

Dia pun mengoreksi pernyataan sebelumnya kepada penyidik, dengan menjelaskan, kondisi keuangan perusahaan bukanlah utang lebih besar dari aset, melainkan utang lebih besar dari ekuitas.

Perbedaan ini dinilai signifikan secara hukum. Pernyataan awal yang menyebut utang melampaui aset, sempat menjadi dasar asumsi kalau PT Sritex tak memiliki jaminan memadai dalam pengajuan kredit.

BACA JUGA: Tersehat se-Indonesia, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Bank Jateng Ikut Entaskan Kemiskinan

Padahal secara prinsip keuangan, selama nilai aset masih lebih besar dari kewajiban, perusahaan tetap dianggap memiliki kemampuan memenuhi tanggung jawab finansialnya.

Tim kuasa hukum Babay Farid Wazdi menilai, kekeliruan itu menjadi salah satu faktor yang menyeret kliennya dalam proses hukum. Mereka menegaskan, Babay tidak terlibat dalam manipulasi laporan keuangan, maupun rekayasa pemberian kredit.

”Keputusan kredit, menurut mereka diambil secara kolektif, dalam Komite Kredit tanpa interaksi langsung dengan debitur,” papar Taufik lagi.

BACA JUGA: BEC Goes to School, Hadirkan Mahasiswa Asing di English Adventure Day #2 SD Muhammadiyah Kriyan

Tim pembela juga menyatakan, tidak ditemukan indikasi adanya keuntungan pribadi yang diterima para pengambil keputusan, di pihak bank. Atas dasar itu, mereka berpandangan, perkara ini lebih tepat diposisikan sebagai sengketa bisnis akibat gagal bayar, bukan sebagai tindak pidana korupsi.

Dengan munculnya koreksi dari saksi kunci serta berbagai fakta baru dari keterangan saksi, persidangan kini memasuki fase krusial. Perdebatan mulai bergeser pada batas antara kesalahan administratif, risiko bisnis, dan dugaan pelanggaran hukum.

”Sidang lanjutan akan dilakukan pekan depan, termasuk pemeriksaan saksi dari pihak Bank DKI. Ini diperkirakan akan menjadi titik penting, dalam menguji konstruksi perkara secara lebih mendalam,” terang Taufik.

Riyan

The post Sejumlah Fakta Penting Terungkap dalam Sidang Perkara Bank DKI – PT Sritex appeared first on SuaraBaru.id.