Kegiatan ini dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Semarang, Rudi Susanto, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang Evi Sunariah, serta Penyuluh Hukum Ahli Madya, Lily Mufida.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Semarang, Rudi Susanto menekankan pentingnya penguatan peran kepala desa dan lurah sebagai juru damai nonlitigasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Sementara Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo melalui Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati menyampaikan, Peacemaker Justice Award dan Posbankum desa merupakan instrumen strategis untuk memastikan akses keadilan yang merata hingga ke tingkat desa.

“Posbankum desa merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat desa yang selama ini memiliki keterbatasan dalam menjangkau layanan bantuan hukum,” kata Delmawati, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan Posbankum memungkinkan pelayanan hukum diberikan lebih dekat dengan masyarakat. Paralegal yang bertugas di desa berperan penting membantu warga menyelesaikan persoalan hukum melalui pendekatan mediasi dan musyawarah, sehingga sengketa tidak langsung berlanjut ke ranah kepolisian maupun pengadilan.

“Posbankum diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat mediasi di tingkat desa. Masyarakat dapat mencari solusi hukum secara damai dan berkeadilan, dengan mengedepankan penyelesaian nonlitigasi,” ujarnya.

“Dengan sinergi yang terus diperkuat, kami berharap program Peacemaker Justice Award dapat memberikan manfaat optimal serta menumbuhkan budaya hukum yang partisipatif dan berkeadilan di Kabupaten Semarang,” imbuhnya.

Sementara itu, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Lily Mufida menyampaikan materi terkait pembinaan Posbankum desa, serta penjaringan juru damai tahun 2028 sebagai bagian dari keberlanjutan program pembinaan hukum di tingkat desa.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Bersama Pemkab Semarang Evaluasi Peacemaker Justice Award 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak, di Ruang Bina Praja, Setda Kabupaten Semarang, Jalan Diponegoro No 14 Ungaran, Rabu (19/2/2025).

Naskah PKS ditandatangani Ketua BKBH Fakultas Hukum USM, Dr Tri Mulyani SPd SH MH dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Evi Sunariah. Dalam keterangannya, Tri mengatakan, kerja sama ini sangat baik sekali, strategis, penting dan menguntungkan untuk kedua belah pihak.

BACA JUGA: Badan Eksekutif Mahasiswa FTIK USM Gelar Latihan Dasar Kepemimpinan

Menurut dia, bagi Pemkab Semarang, BKBH Fakultas Hukum USM merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH), yang telah terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

”Kami dijadikan sebagai partner Pemkab Semarang, untuk melaksanakan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, berupa bantuan hukum hukum gratis, yaitu litigasi dan nonlitigasi bagi warga miskin dan atau tidak mampu, yang berperkara di wilayah hukum Kabupaten Semarang,” ungkap Tri.

Bagi BKBH Fakultas Hukum USM, lanjutnya, Pemkab Semarang adalah pemberi dukungan dalam memasilitasi anggaran bantuan hukum. Pemerintah hadir memberikan akses keeadilan bagi warga miskin dan atau tidak mampu.

BACA JUGA: Fajri/Reno ke Semifinal USM-Padma Cup 2025

Hal itu sesuai amanat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Equality Before The law (persamaan di hadapan hukum). Bantuan hukum gratis ini sangat diharapkan bagi warga miskin dan tidak mampu, yang sedang berperkara. Mereka tidak tahu harus bagaimana, ketika tertimpa permasalahan hukum.

”Mereka berpikir, menyelesaikan perkara hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan mereka untuk makan sehari-hari saja susah. Untuk itu kami hadir memberikan bantuan hukum gratis untuk mereka. Semoga kehadiran kami membawa kemanfaatan dan keadilan yang berkepastian hukum,” pungkasnya.

Riyan

The post Biro Konsultasi Bantuan Hukum FH USM-Pemkab Semarang Jalin Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.

Diketahui, perjanjian tersebut terkait kerja sama pengelolaan aset tanah dan bangunan BMN TNI AD di Kawasan Benteng Fort Willem I Ambarawa, yang berlangsung di Ruang Bina Yudha, Makodam, Selasa (4/4/2023).

Adapun profil dari Benteng Fort Willem I atau lebih dikenal dengan nama “Benteng Pendem Ambarawa” merupakan peninggalan sejarah Kolonial Belanda yang dibangun tahun 1834 sampai 1845, yang terletak di Desa Lodoyong RT.07/RW.03, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945, tanah dan bangunan Eks KNIL tersebut dikuasai oleh TNI AD dan sejak tahun 2013 telah terbit sertifikat atas Kementerian Pertahanan RI.

Sebelumnya, Pangdam mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemkab Semarang dan Kementerian PUPR RI terkait dengan revitalisasi Benteng Fort Willem I Ambarawa untuk menjadikan kawasan salah satu tujuan wisata utama, yang nantinya akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Benteng Fort Willem I Ambarawa merupakan bangunan Cagar Budaya yang perlu dilindungi dan dijaga keasliannya. Namun karena selama ini tidak didukung biaya anggaran perawatan, bangunan tersebut terbengkalai dan kondisinya memprihatinkan”, ungkap Pangdam.

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari permohonan Pemkab Semarang yang telah bekerja sama dengan Kementrian PUPR untuk melakukan revitalisasi aset dan bangunan Benteng Fort Willem I Ambarawa. Apabila revitalisasi selesai dilaksanakan, akan dilanjutkan perjanjian kerja sama lagi secara mengikat.

Selain itu prosedur perizinan revitalisasi Barang Milik Negara (BMN) dalam kewenangan Kementerian Pertahanan RI memerlukan waktu yang cukup panjang, dan selanjutnya tidak akan mengubah status BMN, melainkan tetap menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan RI.

“Saya berharap kerja sama ini dapat mewujudkan itikad baik bersama untuk menjadikan Benteng Pendem sebagai destinasi wisata edukasi dan historis, sekaligus salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial,” Pangdam.

Hadir dalam penandatangan, Irdam, Brigjen TNI Mirza Agus, Kapok Sahli Pangdam, Brigjen TNI Joko Triyanto, Danrem 073/MKT Kolonel Inf Purnomosidi, Asrendam Kolonel Inf Wisnu Kurniawan, para Asisten Kasdam, Kakumdam, Kazidam, Danpomdam serta Bp. Cakra Nagara, selaku Kepala BPPW Jateng Kementerian PUPR RI.

Ning S

The post Pangdam IV/Diponegoro Tanda Tangani Perjanjian Revitalisasi Kawasan Benteng Fort Willem I Ambarawa appeared first on SuaraBaru.id.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak di Ruang Bina Praja Setda Kabupaten Semarang, Jl Diponegoro No 14 Ungaran, Kamis (02/02/2023).

Naskah kerja sama ditandatangani Ketua BKBH Fakultas Hukum USM Dr Tri Mulyani SPd SH MH dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Suyana.
Tri Mulyani mengatakan, kerja sama ini sangat baik, strategis, penting dan menguntungkan kedua belah pihak.

”Bagi Pemkab Semarang, BKBH Fakultas Hukum USM merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat dipercaya mempunyai kedibilitas dan profesionalitas sehingga dijadikan sebagai partner untuk melaksanakan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat berupa bantuan hukum litigasi dan non litigasi bagi warga miskin dan/atau tidak mampu yang berperkara di wilayah hukum Kabupaten Semarang,” kata Tri Mulyani.

Bagi BKBH Fakultas Hukum USM, katanya, Pemerintah Kabupaten Semarang adalah pemberi dukungan yang memfasilitasi anggaran bantuan hukum. Pemerintah hadir memberikan akses keeadilan untuk warga miskin atau tidak mampu. Hal itu diamanat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

”Bantuan hukum ini sangat diharapkan bagi warga miskin dan/atau tidak mampu yang sedang berperkara. Mereka tidak tahu harus bagaimana ketika tertimpa permasalahan hukum. Dibenak mereka meyelesaikan perkara hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan mereka untuk makan sehari-hari saja susah. Di sinilah kami hadir untuk mereka, semoga membawa kemanfaatan,” pungkasnya.

Muhaimin

The post BKBH FH USM – Pemkab Semarang Jalin Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut dia, capaian dari keberhasilan ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, sektor swasta, tenaga kesehatan, relawan, dan juga masyarakat, yang telah berjuang bersama-sama menyukseskan program vaksinasi ini.

”Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme masyarakat di Kabupaten Semarang, yang telah ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi Bumi Serasi. Serta tak lupa juga kepada Djarum Foundation, TNI & Polri, tenaga kesehatan, Puskesmas, Halodoc, dan seluruh pihak terkait,” kata Bupati, di sela acara pembagian doorprize di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Ungaran, Jumat (3/12/2021).

BACA JUGA: Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur Mengalami Erupsi

Dia berharap, dengan kesuksesan program vaksinasi ini, dapat membangkitkan kembali aktivitas masyarakat.

”Tugas kami berikutnya, melanjutkan vaksinasi dengan cara jemput bola, mendatangi warga lansia yang tinggal di pelosok desa untuk dilakukan vaksinasi. Semoga di akhir tahun nanti, bisa 100 persen vaksinasi,” ujarnya.

Ada yang unik dan menarik dalam pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Ungaran ini. Para peserta vaksinasi punya kesempatan untuk mendapatkan sejumlah hadiah menarik, seperti televisi, sepeda gunung dan empat buah sepeda motor matic. Hadiah itu disediakan pihak Djarum Foundation, agar bisa menarik minat warga agar mau divaksin.

BACA JUGA: Sambut HUT ke-9, Hotel Atria Magelang Gelar Pameran Lukisan Karya 6 Perupa

Vice Program Director Bakti Sosial Djarum Foundation, Achmad Budiharto menyampaikan, apresiasi berupa doorprize untuk masyarakat, sertifikat dan suvenir untuk para relawan, serta plakat untuk pihak terkait, merupakan bentuk ucapan terima kasihnya.

Diungkapkan dia, dengan terlaksananya vaksinasi ini, pihaknya berharap agar dapat terciptanya kekebalan komunal, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Semarang dapat menerima vaksin dosis lengkap secara merata. Program ini juga memacu seluruh Puskesmas di Kabupaten Semarang, turut gencar menjalankan vaksinasi.

”Kesuksesan terlaksananya program vaksinasi ini, tentu tak lepas dari kontribusi mereka yang terlibat dan berpartisipasi. Kami berharap, apresiasi yang kami berikan ini dapat bermanfaat,” tuturnya.

BACA JUGA: Bupati Kendal: Koni Harus Bisa Mengorganisir Semua Potensi Olahraga

Sementara itu, warga Ungaran Barat, Anita Zahratul Afuah mengaku bersyukur, menjadi salah satu penerima hadiah sebuah motor matic. Dia tidak menduga, keinginannya mengikuti vaksinasi, akhirnya berbuah manis.

”Saya antara percaya dan tidak percaya, karena seperti mimpi di siang bolong. Saya senang sekali, karena hadiah dari Djarum Foundation ini sangat berguna, untuk membantu mobilitas sehari-hari,” kata Anita, yang dihubungi melalui sambungan telepon.

Riyan

The post Warga Ungaran Barat Ikuti Vaksinasi, Dapat Hadiah Motor Matic appeared first on SuaraBaru.id.

”Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Baznas mendukung penanganan covid-19 di Kabupaten Semarang,” kata Ketua Baznas Kabupaten Semarang, Munashir, saat menyerahkan bantuan secara simbolis di Aula Kantor Baznas di Ungaran, Senin (12/7/2021).

Disampaikan dia, selain pakaian hazmat juga diberikan 15 ribu lembar masker medis, vitamin, dan disinfektan senilai total Rp 100 juta. Sebelumnya, lanjut Munashir, Baznas juga menyerahkan bantuan senilai Rp 10 juta bagi warga di Kecamatan Suruh, yang menjalani isolasi mandiri. Tak hanya itu, Baznas juga telah menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 senilai total Rp 446,287 juta.

BACA JUGA: Mencermati Angka Kematian di Tengah Pandemi Agar Tak Menjadi Tsunami

Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan, pihaknya akan terus bekerja keras menanggulangi penyebaran covid-19. ”Dukungan dari semua pihak, termasuk Baznas diperlukan untuk menanggulangi penyebaran covid-19. Kita harus bekerja bersama dan gotong royong mengatasinya,” ujarnya.

Baju hazmat, lanjut bupati, akan digunakan untuk melindungi para tenaga kesehatan yang sangat berisiko tertular virus. Selain itu juga, akan didistribusikan ke desa-desa yang membutuhkan.

Disampaikan juga, selama kurang lebih 1,5 tahun pandemi covid-19, ada 287 orang tenaga kesehatan di Kabupaten Semarang yang terpapar covid-19. Akibatnya, rumah sakit kekurangan tenaga kesehatan untuk merawat pasien.

BACA JUGA: Dokter Lois Diperiksa Mabes Polri, Dokter Tirta Dijadikan Saksi Ahli

”Saat ini kita sedang berupaya mencari tenaga kesehatan tambahan, untuk membantu rumah sakit daerah yang kekurangan tenaga. Sehingga pelayanan kepada pasien, terutama yang positif covid-19, dapat berjalan baik,” imbuh bupati.

Ditambahkannya, sampai saat ini, total ada 3.866 kasus aktif covid-19 di Kabupaten Semarang. Sebanyak 209 orang pasien mengalami gejala, sedangkan sisanya tidak bergejala dan menjalani isolasi mandiri maupun terpusat. Setiap hari, Pemkab Semarang lewat Dinkes, melaksanakan rata-rata 1.200 tes swab antigen. Dari hasil tes kemarin, sebanyak 320 orang atau sekitar 25 persen dinyatakan positif.

Untuk itu, bupati mengimbau kepada masyarakat, agar terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga nantinya PPKM Darurat dapat diselesaikan pada 20 Juli 2021 dan tidak diperpanjang.

Riyan

The post Pemkab Semarang Terima Bantuan 1.500 Baju Hazmat dari Baznas appeared first on SuaraBaru.id.