Melalui kegiatan tersebut, KPU Grobogan berupaya menanamkan kesadaran berdemokrasi sejak usia sekolah dengan pendekatan yang komunikatif dan relevan bagi generasi muda.

KPU Grobogan secara khusus menjadikan pelajar sebagai sasaran utama Sosialisasi Pemilih Berkelanjutan guna membangun pemahaman awal mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih.

BACA JUGA : Konsumsi Pertamax Green Berkandung Nabati Meningkat

Program ini berlangsung di Aula SMAN 1 Grobogan dan melibatkan ratusan siswa kelas XI dan XII yang tergolong sebagai pemilih pemula pada pemilu mendatang.

Kegiatan sosialisasi tersebut digelar pada Senin, 15 Desember 2025, dengan menghadirkan Anggota KPU Grobogan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Ngatiman, sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Ngatiman menjelaskan peran strategis KPU Grobogan pasca pemilu dan pemilihan dalam menjaga kesinambungan partisipasi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa KPU Grobogan tidak hanya berfokus pada tahapan pemilu, tetapi juga mengedepankan pendidikan politik sebagai upaya jangka panjang memperkuat demokrasi.

Menurutnya, peningkatan partisipasi masyarakat menuju pemilu berikutnya memerlukan pendekatan edukatif yang terstruktur dan berkelanjutan.

“KPU Grobogan melakukan sosialisasi dan pendidikan berkelanjutan kepada pemilih pemula di SMAN 1 Grobogan hari ini guna meningkatkan partisipasi masyarakat pasca Pemilu 2024,” ujar Ngatiman.

Ia menambahkan bahwa pemilu merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Keterlibatan aktif pemilih, lanjutnya, menjadi faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan berintegritas.

Ngatiman menilai bahwa rendahnya partisipasi pemilih berpotensi melemahkan legitimasi kekuasaan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

BACA JUGA : Kemenkop Siapkan Command Center dan Call Center untuk Awasi Koperasi

“Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak dapat dipisahkan, karena sosialisasi tanpa pendidikan tidak melahirkan kesadaran berdemokrasi,” tegas Ngatiman di hadapan para siswa.

Ia mengingatkan bahwa demokrasi tanpa pendidikan politik berisiko melahirkan praktik-praktik transaksional yang menjauh dari nilai demokrasi substantif.

Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi instrumen penting dalam membentuk pemilih yang rasional dan bertanggung jawab.

Ngatiman menekankan bahwa pendidikan politik bertujuan mencetak pemilih yang kritis, ilmiah, dan mampu menentukan pilihan berdasarkan pengetahuan.

“Ada output dari pendidikan politik, yakni memunculkan kerelawanan hasil dari kesadaran berdemokrasi tanpa pamrih,” tambah Ngatiman menutup materinya.

BACA JUGA : Polres Batang Luncurkan “Chat Pak Polisi” dan “Ngobrol Kamtibmas”

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 1 Grobogan, Eri Haryanto, mengapresiasi kehadiran KPU Grobogan dalam memberikan Sosialisasi Pemilih Berkelanjutan kepada pemilih pemula.

Ia menilai kegiatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan kesadaran demokrasi sejak dini.

Menurut Eri, Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan UUD 1945 menuntut generasi muda memahami peran KPU Grobogan dalam Sosialisasi Pemilih Berkelanjutan sebagai bagian dari proses demokrasi yang berkelanjutan.

TYA WIDYA

The post Sasar Pelajar, KPU Grobogan Gencarkan Sosialisasi Pemilih Berkelanjutan Pasca Pemilu appeared first on SuaraBaru.id.

BEBERAPA hari yang lalu, tepatnya dua minggu jelang pilkada serentak 27 November 2024 mendatang Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan aturan pindah memilih dalam pilkada.

Alasan MK dalam memutuskan penolakan gugatan didasarkan pada penilaian alternatif bagaimana cara atau moda pemilihan yang ditawarkan oleh pemohon. Dimana pemohon menyampaikan alternatif cara pengambilan suara dapat dengan e-voting (elektronik voting), i-voting (internet voting), atau proxy voting (kuasa perwakilan).

Inilah yang dipandang oleh MK bahwa pemohon telah mencampuradukkan sistem pemilihan konvensional yang hingga saat ini yang bisa dipakai dengan sistem pemilihan elektronik yang belum diakomodir untuk bisa diadopsi atau diterapkan.

Perpindahan domisili pemilih juga dipandang oleh MK dapat merusak kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan, sehingga membuat sistem pertanggungjawaban kepala daerah tepilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan menjadi tidak jelas. Dengan pertimbangan tersebut sepertinya masyarakat akan kehilangan hak pilihnya ketika harus pindah domisili jika perpindahannya tanpa disertai dokumen kependudukannya.

Intinya hak pilih seseorang akan hilang oleh karena tidak memilih di tempat atau lokasi wilayah pemilihan dimana dia terdaftar dan oleh moda non-konvensional yang belum dapat diakomodir dalam sistem pilkada di Indonesia.

Kondisi

Bagaimanapun kita ketahui bersama bahwa mobilitas penduduk antar wilayah di Indonesia baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota yang mengakibatkan harus pindah domisili banyak terjadi. Baik itu perpindahan karena akibat pekerjaan, studi, perkawinan maupun oleh sebab lain.

Hasil Sensus Penduduk BPS terakhir menyebutkan bahwa 5,51 persen penduduk yang berdomisili di Jawa Tengah tidak berKTP/KK di Jawa Tengah. Artinya hal serupa terjadi dimana penduduk ber KTP/KK Jawa Tengah tapi tidak tinggal di Jawa Tengah. Akan lebih banyak lagi persentasenya yang meninggalkan Jawa Tengah ketika wilayah lain lebih menarik untuk bekerja dan studi dibanding Jawa Tengah.

Seringkali perpindahan ini tidak disertai dengan perpindahan dokumen kependudukanya.  Dengan banyak pertimbangan pula ketika seseorang pindah ke wilayah lain tersebut lebih memilih tetap mempertahankan dokumen kependudukannya di wilayah asal. Misalnya dengan pertimbangan perlu waktu pengurusan yang tidak sebentar. Atau pertimbangan siapa tahu suatu ketika akan kembali. Atau dengan pertimbangan jika memindahkan dokumen kependudukannya maka akan berimplikasi pada penggantian dokumen-dokumen lain yang butuh perhatian komplek dari sisi waktu dan syarat.

Untuk yang memungkinkan dokumen kependudukannya dapat disesuaikan pada domisili yang baru, mungkin hak pilihnya dapat terakomodir dengan memilih di tempat yang baru dengan menunjukkan dokumen kependudukannya di saat hari H pemilihan. Atau penduduk yang pindah domisili tanpa merubah dokumen kependudukan dan disaat hari H mampu dan mau pulang untuk menggunakan hak pilihnya.

The post Jalan Terjal Peningkatan Partisipasi Pemilih Pilkada appeared first on SuaraBaru.id.

“Data tersebut masih sangat dinamis karena nantinya ada tahapan DPSHP hingga daftar pemilih tetap (DPT),” kata Karyudi Prayitno saat rapat pleno terbuka di Hotel Premier Kota Tegal, Minggu (11/8/2024).

“Angka tersebut kata Karyudi adalah angka akurat, meski nantinya akan ada pembaruan data. Berdasarkan saran dan masukan dari masyarakat.

Penyelenggaraan rapat pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) itu, tidak lepas dari perjuangan Pantarlih yang memegang prinsip Komprehensif-inklusif serta akurat dalam melakukan pencoklitan.

“Para petugas pantarlih telah berjuang melewati berbagai kendala dari mulai banjir rob, culture masyarakat. Semuanya bisa dilewati dengan baik untuk bisa memberikan data pemilih yang bisa dipertanggungjawabkan, sesuai prinsip akuntabel,” katanya.

Karyudi berharap bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DPS, dapat menghubungi panitia pemungutan suara atau PPS agar bisa masuk dalam daftar pemilih.

Komisioner KPU Kota Tegal Imam Ghozali dalam sambutannya mengatakan prinsip penyusunan daftar pemilih yakni, komprehensif, akurat, mutakhir dan inklusif. Adapun tahapan penyusunan daftar Pemilih yakni dari bahan kemudian menjadi DPS dan DPT.

“Untuk bahan, adalah dari Kemendagri dengan dikeluarkannya Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4). Dari bahan itu, kemudian dilakukan pencoklitan hingga tersusun DPS,” tutupnya.

Sutrisno

The post Pilkada 2024 Kota Tegal Jumlah Pemilih Sementara 212.606 appeared first on SuaraBaru.id.

Target partisipasi pemilih Pilkada Jateng kali ini naik dibandingkan pada pemilu 2023 lalu, yang angkanya sebanyak 80 persen. Pada akhirnya disebut Nana Sudjana tercapai 82,5 persen.

“Pilkada ini kita tingkatkan, karena pilkada ini masyarakat akan memilih bupati/walikota dan gubernurnya, sehingga kita harapkan minimal 82 persen,” kata Nana Sudjana dalam Rapat Desk Pilkada dan Kondusivitas Wilayah di Gedung Gradhika Semarang, Selasa 9 Juli 2024.

Selanjutnya, dia bilang, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta penyelenggara pemilu sudah siap mengawal penyelenggaraan pilkada Jateng 2024, supaya berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

“Ini merupakan pilkada serentak pertama se-Indonesia, sehingga kesiapan perlu betul-betul dioptimalkan,” kata Nana Sudjana.

Dikatakannya, ada empat indikator kesuksesan pilkada, meliputi partisipasi masyarakat yang tinggi, kondusivitas wilayah, penyelenggaraan tahapan pilkada terlaksana dengan baik, dan pelaksanaan pemerintahan tetep berjalan baik.

Dalam penyelenggaraan Pilkada ini, diharapkan lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan daripada penindakan. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi, edukasi, maupun komunikasi.

“Pencegahan lebih baik dari pada penindakan, makanya seluruh forkomimda, KPU dan Bawaslu harus kompak dan sinergi,” kata dia.

Menurut Nana, perhelatan Pilkada lebih rawan dibandingkan dengan Pilpres, karena paslonnya akan berkompetisi dalam satu kabupaten/kota.

Oleh karenanya, kata Nana, perlu dilakukan antisipasi-antisipasi, diantaranya dengan membangun komunikasi baik dengan partai politik, tim sukses, maupun masyarakat.

Diaz Aza

The post Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Target Partisipasi Pemilih Pilkada Capai 82 Persen appeared first on SuaraBaru.id.

Kepada awak media, Rabu (13/3/2024), Ketua KPU Kabupaten Sragen, Prihantoro PN yang didampingi Komisioner KPU Divisi Tekhnis Penyelenggara Pemilu, Mukhsin mengatakan, bahwa partisipasi pemilih Pemilu 2024 di Kabupaten Sragen mencapai angka tertinggi.

Prihantoro mengatakan, jumlah angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sragen melebihi target awal yakni 80%, dan tidak seperti disebutkan dalam salah satu media di Jateng, yang hanya sebesar 30% saja.

Menurut Prihantoro, dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, yakni di tahun 2019, angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan Pemilu 2024, bahkan mencapai angka tertinggi.

Tahun 2019, angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan Pilpres 2019 hanya sebesar 78%, namun ditahun 2024 ini angka partisipasi masyarakat dalam Pilpres Pemilu 2024 mencapai angka rata-rata 84%, dimana angka tersebut melebihi target yakni 84.74%.

Prihantoro menyebut tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 yang mencapai angka 84.74% merupakan angka partisipasi tertinggi. “Angka partisipasi pemilih Pemilu 2024 diantaranya DPD 84.62%, DPR 84.54%, DPRD Provinsi 84.54% dan DPRD Kabupaten 84.94%, yang artinya, rata-rata partisipasi pemilih Pemilu 2024, diangka 84.79%, melebihi target sebelumnya yakni sebesar 80%,“ ujarnya.

Terkait masalah tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sragen, Prihantoro menyebut bahwa hal ini tak lepas dari sosialisasi yang dilayangkannya melalui media sosial KPU Sragen, di lain pihak dari pesertapun juga melakukan sosialisasi.

Dikatakan, jumlah 15 persen dari partrisipasi pemilih yang tidak hadir ke TPS, disebabkan berhalangan hadir karena warga yang merantau, ada juga yang sudah pindah keluar daerah, sehingga yang bersangkutan tidak bisa hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

“Yang tidak hadir mungkin karena merantau, ada juga yang sudah pindah keluar daerah sehingga tidak bisa hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya,” tandasnya.

Sementara itu terkait tingkat keamanan di Kabupaten Sragen saat Pemilu, Prihantoro mengatakan bahwa situasi selama masa Pemilu 2024 di Kabupaten Sragen tergolong sangat kondusidif, meskipun sempat ada pemilihan ulang di wilayah Sidoharjo.

“Situasi saat Pemilu 2024 di Kabupaten Sragen sangat kondusif, meski ditengah-tengahnya ada sedikit masalah, seperti ada pemilihan ulang di Sidoharjo, namun tetap kondusif,” tuturnya.

Ning S

The post Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 di Sragen Capai Angka Tertinggi di 84.74%, Ketua KPU: Ini Melebihi Target appeared first on SuaraBaru.id.

Selanjutnya, Nana Sudjana meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk terus memantau dan mewaspadai perkembangan politik, sosial, dan ekonomi pasca tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

“Saya minta semuanya terus memantau dan mengikuti perkembangan atau kegiatan di masyarakat,” kata Nana Sudjana saat memimpin apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin 19 Februari 2024.

Nana Sudjana membeberkan, masih akan ada pemilu susulan yang akan diselenggarakan di 114 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Ratusan TPS itu direncanakan akan mengikuti pemilu susulan lantaran terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu.

KPU Kabupaten Demak menjadwalkan sebanyak 27.669 pemilih di lokasi tersebut akan mengikuti pemilu susulan pada tanggal 24 Februari 2024.

“Kepala Kesbangpolinmas dan Plt Kasatpol PP agar ikut mengawal bersama TNI, Polri, dan Pemda setempat. Jangan sampai ada masalah lain muncul dari pemilu ulang tersebut,” Nana Sudjana.

Sebelumnya, pada Ahad atau Minggu 18 Februari 2024 lalu juga telah selesai diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 26 TPS di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Nana juga kembali menegaskan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerjanya untuk tetap fokus melayani dan menyejahterakan masyarakat sesuai bidang masing-masing.

Menurut dia, ada tiga hal yang terus menjadi perhatian; yaitu angka kemiskinan, inflasi, dan kesehatan masyarakat.

Terkait kemiskinan dan kemiskinan ekstrem memang terlihat ada progres selama satu tahun lalu. Namun itu perlu lebih ditingkatkan lagi mengingat target untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 harus 0 persen.

“Kemiskinan kita saat ini masih 10,77 persen. Kemiskinan ekstrem turun dari 1,9 persen menjadi 1,1 persen. Tahun ini harus mampu mengurangi angka kemiskinan. Kita harus lakukan langkah konkret untuk mencapai target,” katanya.

Diaz Aza

The post Partisipasi Pemilih di Jateng Capai 82,5 Persen, Coblosan di Demak Menyusul appeared first on SuaraBaru.id.

Secara keseluruhan, persiapan KPU Brebes dinilai sudah matang. Koordinasi yang dilakukan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan Pemkab Brebes berjalan baik.

Meskipun demikian, ada beberapa perkerjaan yang masih perlu dimantapkan, diantaranya distribusi logistik pemilu yang saat ini masih dalam proses. Saat ini logistik pemilu yang sudah datang baru 90%.

“Tadi sudah diberikan penjelasan terkait kesiapan KPU Brebes. Logistiknya tinggal menerima 10 persen lagi, dan diperkirakan beberapa hari ke depan sudah akan dicukupi dengan baik,” jelas dia.

Logistik pemilu yang sudah masuk ke KPU Kabupaten Brebes juga sudah didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Pengamanan di gudang penyimpanan logistik pemilu juga sudah diperketat. Mulai pemasangan CCTV hingga penjagaan personel TNI dan Polri.

“KPPS juga sudah siap dan sudah dilantik semua, demikian juga dengan linmas,” kata dia.

Menurut Nana, hal yang perlu jadi perhatian adalah upaya meningkatkan partisipasi masyarakat agar menggunakan suaranya. Sebab, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Brebes sangat besar jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.

“DPT di sini cukup besar karena memang Brebes ini memiliki jumlah penduduk yang besar, sekitar 2 jutaan lebih. Jadi DPT-nya sekitar 1,5 juta. TPS yang ada di Brebes sekitar 6.291 TPS, jadi cukup banyak,” katanya.

Nana Sudjana menargetkan, partisipasi masyarakat di Jawa Tengah dalam Pemilu 2024 minimal 80 persen.

Sementara itu, Ketua KPU Brebes, Manja Lestari Damanik mengatakan,  ada beberapa daerah yang menjadi perhatian.

Ada khusus daerah  rawan bencana alam. Setidaknya ada empat titik rawan bencana yang menjadi perhatian.

“Ada di Bantarkawung, Salem, dan Sirampong itu rawan longsor. Banjir ada di wilayah Ketanggungan atau bagian Utara Brebes. Kami sudah siapkan antisipasi di daerah-daerah itu,” katanya.

Diaz Aza

The post Tengok KPU Brebes, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana Minta Partisipasi Pemilih Digenjot di Pemilu 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Dinamika pergerakan data Pemilih. Baik itu data meninggal, pindah keluar masuk, TNI Polri maupun yang lainnya, pihak KPU Kota Tegal terbuka untuk menerima masukan.

“Itu yang akan kami rekap untuk ditetapkan lagi pada hasil perbaikan. Demikian juga sampai ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru diuji,” kata Komisioner KPU Kota Tegal, Divis Perencanaan, Data, dan Informasi, Akhmad Khaerudin SH Sabtu (8/4/2023).

Khaerudin menyampaikan, kendala yang dihadapi sering kali bahwa banyak ditemui data pemilih yang tidak ada ditempat dan tidak pula ada kabar informasi tentang keberadaannya. Baik dari keluarga terdekat maupun para pemangku wilayah seperti Ketua RT, Ketua RW dan Lurah.

“Itu yang sering kami jumpai. Bahkan ada juga yang sudah tidak punya tempat tinggal, sudah pindah keluar kota tapi tidak mau melakukan pemindahan. Maksudnya KTP nya masih Kota Tegal. Itu yang sering kali merepotkan,” ujar Khaerudin.

Mau taruh dimana sticker, mau taruh dimana surat fomnya. Orangnya domisili masih KTP Kota Tegal, tapi secara fisik orangnya sudah tidak berada di Kota Tegal. “Hal itu yang kami dititipkan di Panitia Pemungutan Suara (PPS),” terangnya.

Khaerudin mengaku kasus seperti itu jumlahnya tidak banyak, diperkirakan tidak ada 50, tapi pihak KPU masih mempunyai azas bagaimana bisa melayani sepenuhnya tanpa mengecualikan siapapun. “Untuk DPT diperkirakan pada pertengahan Juli 2023 mendatang bisa ditetapkan,” pungkasnya.

Sutrisno

The post Pemilih Tidak di Tempat Jadi Kendala Pendataan appeared first on SuaraBaru.id.